Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » OMNIBUS LAW LAKSANA BUS UMUM

OMNIBUS LAW LAKSANA BUS UMUM

Written By BBG Publizer on Senin, 12 Oktober 2020 | 07.26

Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagad menjadi topik pembicaraan hangat di semua lapisan masyarakat Indonesia. Menurut para ahli hukum, yang dimaksud Omnibus Law adalah peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.

 Dengan kata lain Omnibus Law merupakan suatu Rancangan Undang-Undang yang mencakup beberapa aspek yang digabung menjadi satu Undang-Undang. Tujuannya untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya perubahan beberapa Undang-Undang lintas sektoral untuk dilakukan penyederhanaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang bisa memicu terjadinya masalah.

Bagi masyarakat awam belum tentu bisa memahami tentang Omnibus Law. Omnibus Law menggabungkan dan menyerdahanakan beberapa Undang-Undang yang kadang-kadang bertabrakan satu sama lain. Kita membutuhkan Omnibus Law karena negara kita bagaikan rimba peraturan yang terus tumbuh, sehingga akan semakin banyak peraturan.  Omnibus Law laksana bus umum yang mengangkut macam-macam orang ke berbagai tujuan.  Omnibus Law juga mengangkut bermacam-macam kepentingan. Kata para pejabat di Jakarta yang membidani lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,  tujuannya untuk  untuk menciptakan pasar kerja yang lebih luas. Karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah kontrak sosial maka pasal-pasalnya pasti merepresentasikan kepentingan pengusaha dan buruh. Bila diibaratkan sebagai bus umum maka pengusaha sebagai penumpang-penumpang kuat yang mengarahkan para sopir. Sebaliknya buruh (masyarakat) sebagai pihak yang lemah merasa dirugikan karena dipaksa mengikuti kemauan para pengusaha. Maka bila kemudian banyak yang ribut itu sebenarnya wajar. Masyarakat yang tidak tahu ke mana Omnibus Law akan membawa perubahan terhadap nasib mereka tentu merasa cemas. 

Perlu waktu yang panjang untuk membicarakan tujuan besar dari bus baru yang kita sebut Omnibus Law ini. Sayangnya proses komunikasi publik tidak berjalan. Padahal publik sangat menunggu informasi secara transparan. Mengapa proses lahirnya Omnibus Law ini kurang terbuka? Apakah juru bicara negara 'harus mengikuti diklat merangkai kata untuk bicara' kepada masyarakat? Masyarakat butuh jawaban yang jelas. Jangan malah ditanya; “Sudah baca belum?” Memangnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sudah disosialisakian kepada masyarakat secara terbuka? Seandainya sudah membaca, RUU yang katanya 900 halaman lebih itu, pasti bisa menimbulkan multi tafsir. Orang akan membaca dengan kaca mata masing-masing. Kaum buruh akan mencari pasal-pasal tentang buruh. Para pedagang cenderung melihat pasal-pasal urusan dagang.  Bukankah Dewan yang terhormat begitu? Pada hal Omnibus Law memuat berbagai pasal yang sangat kompleks. Berdasarkan kajian singkat yang dilakukan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. (Koordinator Gerakan Masyarakat Pejuang hak Konstitusi) dan tim, ditemukan bahwa permasalahan bahwa permasalahan Undang-Undang  Cipta Kerja ternyata tidak hanya pada persoalan terkait ketenagakerjaan tetapi juga pada sektor pendidikan. Pasalnya, UU a quo dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pengurus pondok pesantren yang tidak memiliki izin berusaha dari kementerian terkait. Selain itu, karena setiap penyelenggaraan pendidikan informal juga harus mengantongi izin berusaha dari Pemerintah Pusat, maka UU a quo sangat merugikan teman-teman Sarjana Pendidikan yang notabennya selain beradu nasib untuk menjadi guru tetapi juga membuka jasa kursus atau les privat. Sebab sanksi dalam UU a quo menempatkan pidana sebagai satu-satunya sanksi yang dapat diterapkan. Artinya, UU a quo bertentangan dengan spirit untuk mendorong penerapan agar pemidanaan sebagai sesuatu yang sifatnya ultimum remedium bukan premium remedium.

Maka sebaiknya jangan bertanya sudah baca atau belum? Lebih  bijaksana bila ada Tim ini yang membuat ringkasan, yang menggambarkan perbandingan pasal-pasal yang mengalami pengubahan pada Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru. Ringkasan tersebut diterbitkan secara resmi dan beri kesempatan masyarakat untuk memahami secara benar. Tidak perlu menunggu menunggu demontrasi yang berujung ricuh baru sibuk menjelaskan. 

Kita ingin Omnibus Law, yang mengangkut semua anak bangsa mencapai kemakmuran. Bukan Omnibus Law yang bikin galau. Karena walaupun tujuannya baik, bila prosesnya tidak demokratis dan transparan akan menimbulkan masalah. Buktinya setelah DPR, DPD dan Pemerintah menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020 reaksi penolakan yang luar biasa. Demonstrasi terjadi di berbagai kota.( BHR )

Ngawi, 11 Oktober 2020.

Penulis.Budi Hantara

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon