Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Polresta Sidoarjo Peringati Maulid Nabi

Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Polresta Sidoarjo Peringati Maulid Nabi

Written By BBG Publizer on Kamis, 29 Oktober 2020 | 17.25


SIDOARJO,OposisiNews.co.id -
Untuk dapat menteladani ajaran dan nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW, Polresta Sidoarjo mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertempat di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo.kamis , 29/10/2020.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Polresta Sidoarjo, tahun ini diselenggarakan dalam suasana berbeda dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19, acara harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat.

Dihadiri Kapolresta Sidoarjo, Wakapolresta Sidoarjo, pejabat utama, anggota, Kapolsek jajaran, ASN dan bhayangkari cabang Kota Sidoarjo, semua yang hadir tampak hikmat mengikuti segala rangkaian. Termasuk pembacaan shalawat yang dibawakan grup Al Banjari Polresta Sidoarjo dan ceramah agama oleh Prof. Dr. KH. Ali Mas’ud.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengambil tema “Dengan Keteladanan Nabi Besar Muhammad SAW Kita Kuatkan Persaudaraan dan Kepedulian Guna Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif”.

Karenanya melalui kesempatan ini Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, mengajak seluruh personelnya dapat menteladani segala ajaran dan nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW. 

“Bagaimana Rasulullah SAW penuh perjuangan dalam melakukan syiar Agama Islam. Marilah kita jadikan semangat mengabdi Negara dan melayani masyarakat,” pesannya.

Sedangkan KH. Ali Mas’ud mengingatkan kepada yang hadir, selain selalu berupaya menteladani Nabi Muhammad SAW, kita juga senantiasa bersyukur kepada segala nikmat dari Allah SWT. Banyak yang nikmat yang dapat kita rasakan, baik itu berupa kesehatan hingga jabatan.

“Di tengah situasi pandemi Covid saat ini, Karenanya marilah dengan meningkatkan rasa syukur, kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya,” khatanya.( Bag )

Home » » FKPRM JATIM DUKUNG STAF KEPRESIDENAN BERI MOTIVASI IPJI BUAT KARYA BUKU

FKPRM JATIM DUKUNG STAF KEPRESIDENAN BERI MOTIVASI IPJI BUAT KARYA BUKU


Surabaya,OposisiNews.Co.Id-
FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media) di Jawa Timur mendukung staf kepresideban, Ali Muchtar Ngabalin memberi motivasi kepada organisasi pers IPJI (Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia untuk membuat karya buku.

Staf kepresidenan,  Dr. Ali Mochtar Ngabalin yang menjadi pembicara utama diskusi publik "Mengabdi Untuk Negeri Menjaga Bangsa Tercinta" memperingati HUT IPJI ke-21 memberikan motivasi kepada IPJI untuk membuat karya buku, maka FKPRM mendukung gagasan yang berdampak positif bagi IPJI dan masyarakat," ujar Agung.

Seperti diketahui Ali Mochtar Ngabalin tampil dalam diskusi publik dalam bentuk webinar berlangsung pukul 20.00 - 21.00 tanggal 28 Oktober 2020, Ngabalin melakukan webinar masih berada di kantor staf kepresidenan, ketua FKPRM  merupakan salah satu peserta diskusi tersebut, acara tersebut juga diikuti selain Pengurus DPP IPJI  juga  para Pengurus DPW dan DPC IPJI yang ada di Indonesia.

Ngabalin sapaan akrab sosok pria asal Papua ini merasa yakin IPJI yang telah berusia 21 tahun mampu membuat karya buku yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

"Manfaatkan uang negara untuk membuat buku,  saya di kantor staf kepresidenan tahu persis posisi uang negara dapat digunakan untuk membuat buku," ujarnya meyakinkan.

Ajakan kuat dari Ngabalin itu langsung direspon oleh Ketua FKPRM Jawa Timur.

"Saya mengusulkan ada dua buah judul yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini, yakni pertama "Membangun Kembali Karakter Bangsa Menuju Indonesia". Kedua "Aku Lahir di Indonesia, Aku Bekerja di Indonesia, Aku Berkarya untuk Bangsa dan Negara,''ujar Agung.

Ide dari Mochtar Ali Ngabalin, dukungan dari Ketua FKPRM Jatim mendapat suntikan semangat dari pembina IPJI, Hendarji, " Mari membuat tulisan-tulisan dan karya buku yang membumi, Kegiatan ini bukan sebagai wacana. Tidak berhenti pada acara ini," ujar Hendarji yang dikenal sebagai Jenderal (Purnawirawan-TNI).( Red***)

Home » » Pj Bupati Hudiyono Imbau Warga Sidoarjo Waspada Curah Hujan Tinggi

Pj Bupati Hudiyono Imbau Warga Sidoarjo Waspada Curah Hujan Tinggi


SIDOARJO ,OposisiNews.co.id -
La Nina adalah di mana suhu permukaan laut di Samudera Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum, meski Sidoarjo tidak termasuk yang tedampak La Nina namun Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono menghimbau warga Sidoarjo tetap waspada.

Kewaspadaan lain adalah cuaca buruk diwilayah laut Jawa bagian utara, meliput perairan Tuban Lamonga, perairan Gresik-Surabaya. 

Penyebab utama banjir dibeberapa titik wilayah Sidoarjo disebabkan tingginya curah hujan bersamaan dengan gelombang pasang air laut. Sehingga sungai tidak mampu menampung debit air yang berasal dari hujan dan air pasang.

"Anomali iklim La Nina menyebabkan awal musim hujan lebih awal dan terjadi peningkatan curah hujan di atas normal atau lebih dari 25 persen," ujar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda I Wayan Mustika seperti dikutip dari Antara, ditulis Rabu ,28/10/2020.

Hudiyono minta kepada BPBD menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti, menyiapkan sebanyak mungkin pompa air yang ditempatkan di daerah yang dinilai rawan banjir.

Sedangkan Yudi Kartika, Plt. Kepala Dinas PU BM SDA kebagian mempercepat normalisasi sungai yang sudah masuk tahun anggaran 2020. Tugas lain yang diberikan kepadanya mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi Jawa Timur terkait dengan penjagaan bendungan pintu rolag.

Dibukanya pintu rolag saat curah hujan tinggi yang dialirkan melalui sungai Porong bisa berdampak banjir pada beberapa desa yang berdekatan dengan sungai, seperti di desa Mindi, Porong.

Pj Bupati Hudiyono mengimbau agar warga Sidoarjo tetap waspada menghadapi cuaca dengan curah hujan tinggi dalam beberap waktu ke depan. Pemkab Sidoarjo saat ini tengah bekerja mengupayakan agar Sidoarjo tidak mengalami kebanjiran seperti tahun lalu.

“Kita sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengatur debit air yang dikendalikan dari pintu rolag Mojokerto. Salah satu penyebab banjir Sidoarjo karena kiriman air dari barat. Selain itu, yang kita waspadai lagi gelombang pasang air laut”, kata Hudiyono. (Bag)

Home » » LAN JEMBER MOHON DUKUNGAN FKPRM UNTUK BERANTAS NARKOTIKA

LAN JEMBER MOHON DUKUNGAN FKPRM UNTUK BERANTAS NARKOTIKA

Written By BBG Publizer on Selasa, 27 Oktober 2020 | 18.47


Jember,OposisiNews.Co.Id -
"Kehadiran kami ( LAN.red) di Jember masih baru, tapi kami bersama pengurus lainnya bertekad agar peredaran obat-obat terlarang, pengguna dan bandar narkoba berkurang, untuk itu kami mohon dukungan dari FKPRM," ujar Mulyadi Bowo Witono, Ketua DPC LAN (Lembaga Anti Narkotika) Kabupaten Jember ketika beraudiensi dengan Ketua FKPRM Jatim, Agung Santoso di Hotel Beringin Indah Jember Sabtu malam (24/10).

Dengan mengenakan atribut lengkap LAN menjelaskan, alasan beraudensi dengan Ketua FKPRM Jatim bukan tanpa dasar . Mulyadi sapaan akrab ketua LAN menjelaskan "Kami tahu FKPRM itu punya banyak jejaring karena perkumpulan para pemimpin redaksi media, sehingga kami butuh dukungan untuk pemberitaan betapa pentingnya peran media dalam melakukan pencegahan dan infornasi bahaya narkotika," ujar Mulyadi.

Sementara itu, Ketua FKPRM Jatim, Agung Santoso sangat berterima kasih dan menerima ajakan untuk mendukung LAN dalam kinerja-nya dalam pemberitaan serta sosialisasi pencegahan dan bahaya narkotika untuk masa depan bangsa dan negara.

"Saya dengan teman- teman pemimpin redaksi media di Jawa Timur sangat mengapreasi tentang tekat dari LAN, karena upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan kita semua khususnya penyelamatan generasi muda dari bahaya Narkotika " , ujar Agung Santoso.

Ditambahkan Agung, LAN  Jember harus punya tagline dan kegiatan yang bisa menarik simpati semua elemen masyarakat, mulai dari pencegahan, pemberantasan hingga pendampingan, "Narkoba adalah musuh kita bersama, oleh karena itu siapa saja yang terlibat, tetap tidak boleh kebal hukum, "ujar Agung dengan tegas ( Red** ) 

Home » » Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021

Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021

Written By BBG Publizer on Senin, 26 Oktober 2020 | 06.53

Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda APBD Tahun  Anggaran 2021 

TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-
Rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 di laksanakan di Ruang Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung.Sabtu, (24/10/2020) malam.

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., mengatakan bahwa, dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat penurunan pendapatan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19, sehingga penerimaan DAU dan DAK menurun. Selain itu juga belum teranggarkannya dama BOS tahun 2021.

“Namun demikian, masih tertolong dengan diperolehnya dana DID sebagai reward opini WTP laporan keunagan tahun 2019,” ucapnya.

Ada pun komposisi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, di sisi pendapatan sebesar Rp 2.388.656.720.478,00.  Sedang di sisi belanja Rp 2.494.656.720.478,00 atau defisit Rp 106.000.000.000,00. Sementara di sisi pembiayaan, penerimaan Rp 114.500.000.000,00 dan pengeluaran Rp 8.500.000.000,00, sehingga pembiayaan netto Rp 106.000.000.000,00 dengan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00 (nol).

Bupati Maryoto  juga mengungkapkan bahwa, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar pada pembangunan nasional, dan hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja pembangunan. Karena itu, pada tahun 2020 akan dilakukan perubahan RPJMD 2018-2023 sebagai respon atas regulasi baru di bidang perencanaan dan penganggaran.

“Tema pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2021 yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sosial dengan fokus pemulihan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan dasar, pariwisata, investasi dan reformasi tata pemerintahan . Tema ini dirumuskan dengan mempertimbangkan mitigasi atas pandemi Covid-19,” paparnya.

Bupati Maryoto Birowo menyerahkan Ranperda APBD tahun anggaran 2021 pada Marsono, Sabtu (24/10) malam

Dalam kesempatannya usai rapat paripurna, ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., menyatakan bahwa, setelah menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 akan segera melakukan pengkajian, penelitian dan pencermatan bersama komisi-komisi di DPRD Tulunaggung.

“Kalau ada keselarasan konsep. Termasuk  postur dan prosposional angkanya maka akan cenderung disetujui dan ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Marsono, Rencana pembahasan oleh komisi-komisi di DPRD Tulungagung akan berlangsung sampai akhir bulan November 2020 dan kemudian diparipurnakan. 

“Kalau sampai terlambat dalam pembahasan akan mengganggu proses berikutnya dan pemerintahan bisa-bisa tidak akan jalan,” pungkasnya.

Dalam Rapat paripurna penyampaian Ranperda APBD tahun 2021 yang di laksanakan melalui teleconference,tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dan menariknya, peserta terbatas yang hadir di Kantor DPRD Tulungagung semuanya mengenakan sarung karena masih dalam peringatan Hari Santri Nasional.( Ag.P )

Pewarta : A.purnomo

Editor.Bambang PW

Home » » Komisi A DPRD Jawa Timur Hadiri Deklarasi FKPRM Di Jember

Komisi A DPRD Jawa Timur Hadiri Deklarasi FKPRM Di Jember

Written By BBG Publizer on Minggu, 25 Oktober 2020 | 18.45


JEMBER.OposisiNews.co.id-
Hadirnya Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media ( FKPRM ) Jawa Timur telah menjadi magnet tersendiri sebagai wadah para Pemimpin Redaksi Media yang independent.

Hal tersebut terbukti ketika FKPRM mengadakan RAKOR di Kabupaten Magetan pada 25 September 2020 lalu yang dihadiri Ketua DPRD Magetan, Sujatno, yang sekaligus memberikan pengarahan kepada pengurus dan anggota FKPRM.

Selain itu, saat FKPRM menggelar deklarasidi pantai watu ulo Jember, anggota komisi A DPRD Jatim, Karimullah Dahrujiadi.P., juga bersedia menjadi penasehat FKPRM Jawa Timur.

"Saya di komisi A DPRD Jawa Timur, mari kita komunikasi lebih lanjut setelah deklarasi ," ucap Karim. Minggu, (25/10/20)

Selanjutnya, Ketua FKPRM Jawa Timur, Agung Santoso, sebagai Deklarator yang didampingi para pendiri, FKPRM dan juga para pemimpin redaksi membacakan tujuh pernyataan sikap sebagai berikut ;

Deklarasi FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media) Jawa Timur.

JEMBER, 25 OKTOBER 2020.

1.  FKPRM DI JAWA TIMUR  SEPAKAT BAHWA KEBERADAAN MEDIA (CETAK,TV/RADIO,ONLINE) DALAM KINERJANYA DENGAN LEMBAGA/INSTITUSI BAIK NEGERI, SWASTA, BUMN, LEMBAGA NON PEMERINTAH YANG ANGGARAN NYA BERGANTUNG PEMERINTAH MENGACU PADA UU PERS TAHUN 1999, YAKNI BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT).

2. FKPRM DI JAWA TIMUR SEPAKAT UNTUK PENINGKATAN MUTU JURNALIS MEMPERCAYAKAN SEPENUHNYA KEPADA KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA MENGADAKAN UKJ (UJI KEMAMPUAN JURNALIS) DENGAN STANDARISASI MATERI  UJIAN YANG TELAH DI GUNAKAN DEWAN PERS UNTUK LEMBAGA PENGUJI UKW SELAMA INI.

UKJ MEMPUNYAI TINGKATAN WARTAWAN MUDA, MADYA, UTAMA, SEDANG TENTANG JENJANG WAKTU DARI MUDA KE MADYA , MADYA KE UTAMA AKAN DI KOMUNIKASI KAN DENGAN KOMINFO SE JATIM DAN FKPRM YANG ADA DI KABUPATEN DAN KOTA.

KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA SESUAI OTONOMI DAERAH AKAN MENGATUR PENDATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI MEDIA DI DAERAHNYA MASING MASING SELANJUTNYA BERKOORDINASI DENGAN KOMINFO PEMPROV DAN PUSAT.

DEWAN PERS YANG MASUK UU PERS AKAN BERKOORDINASI DEBGAN KOMINFO PUSAT TENTANG TUPOKSI YANG DI LAKUKAN SESUAI PERKEMBANGAN

3. MAKIN MARAKNYA KEJADIAN PELECEHAN, KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS, MAKA FKPRM MEMBENTUK ASOSIASI ADVOKAT MEDIA, HAL INI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PARA JURNALIS DALAM MENGHASILKAN KARYA JURNALISTIK SESUAI KEJ (KODE ETIK JURNALISTIK) 

PEMBENTUKAN ASOSIASI ADVOKAT MEDIA AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN MoU DENGAN APARAT KEPOLISIAN UNTUK PKK (PELECEHAN, KRIMINALISASI, KEKERASAN) DAN KEJAKSAAN UNTUK KASUS KORUPSI DAN PUNGLI.

4. BERLATAR BELAKANG DARI KEKOSONGAN LITERASI MEDIA YANG DITUJUKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU JURNALIS SELANJUTNYA BERDAMPAK PADA MUTU MEDIA MAKA FKPRM SEPAKAT PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN PERS DI SETIAP KABUPATEN DAN KOTA DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PERPUSTAKAAN, KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA, DENGAN TUJUAN PENGADAAN BUKU BACAAN DAN GEDUNG RUANG BACA.

5. FKPRM SEPAKAT UNTUK BELANJA MEDIA BAIK DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DI SESUAIKAN DENGAN ANGGARAN, NAMUN TIDAK MEMBEDAKAN MEDIA KECIL DAN BESAR, MESKIPUN ADA UNSUR KEBIJAKAN YANG TIDAK ADA DALAM ATURAN TERTULIS.

GUBERNUR JAWA TIMUR MEMBERI KAN SEBUAH KEYAKINAN BAHWA TUMBUHNYA POTENSI DAN DIKENAL KHALAYAK PADA 38 KABUPATEN DAN KOTA TIDAK TERLEPAS PERAN AKTIF ANGGOTA FKPRM DI JAWA TIMUR UNTUK ITU TIDAK BERKELEBIHAN GUBERNUR MEMFASILITASI SEBELUM MENGESAHKAN APBD 2021 KABUPATEN DAN KOTA , PARA BUPATI DAN WALIKOTA MEMPERHATIKAN FKPRM DI 38 KABUPATEN DAN KOTA.

6. FKPRM YANG ADA DI JAWA TIMUR SIAP MENYAJIKAN KARYA JURNALISTIK YANG TIDAK ADA UNSUR HOAX, RADIKAL, SARA, ADA DOMBA, TERUTAMA MENGHADAPI 19 PILKADA DI JAWA TIMUR

7. FKPRM SEPAKAT MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI JATIM YANG MENUJU ZONA HIJAU KE DEPANNYA MEMBERIKAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI BENTUK KEEMASAN YANG BEREDUKASI.

Deklarasi FKPRM yang dihadiri pemimpin redaksi dari berbagai media di Jawa Timur berlangsung lancar tanpa banyak kendala, mulai dari persiapan, proses deklarasi hingga ramah tamah. ( Red** )



Home » » Di Duga Ispektorat Lalai Melakukan Monitoring Infrastruktur TPT Desa Banjarbanggi

Di Duga Ispektorat Lalai Melakukan Monitoring Infrastruktur TPT Desa Banjarbanggi

Written By BBG Publizer on Sabtu, 24 Oktober 2020 | 19.17


Ngawi,OposisiNews.Co.Id -
Bermodalkan pemangkasan anggaran desa untuk penanganan pandemi Covid 19 dan munculnya asumsi pengurangan volume pekerjaan infrastruktur , memberikan ruang pemerintah desa melakukan kecurangan-kecurangan dengan dasar yang telah dicanangkan pemerintah untuk pengagaran Covid 19 dengan dana desa tahun 2020.

Miris, seperti yang terjadi di desa Banjarbanggi kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi , di duga dua kegiatan desa Pavingisasi dan Tanggul Penahan Tanah menjadi obyek mencari keuntungan oleh Oknum Pemerintah desa ditengah pandemi Covid 19.

Kurangnya pengawasan dan tidak pernah melibatkan lembaga independen ( LSM dan Media Masa ) berpotensi melemahnya pengawasan inspektorat pada desa - desa yang dianggap memiliki kedekatan politik dengan wakil rakyat ( DPRD ) bahkan penguasa ( Bupati ). Kamis, 15/10/2020

Dugaan lemahnya pengawasan Ispektorat Ngawi terpantau oleh tokoh masyarakat dan salah satu anggota LSM Ngawi , saat melakukan monitoring pembangunan infrastruktur di desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang terkonfirmasikan pada berita OposisiNews.

" Pengawasan yang dilakukan oleh Ispektorat di desa Banjarbanggi dirasa kurang maksimal , dari dua kegiatan desa ( Pavingisasi dan TPT ) yang dibiayai oleh Dana Desa seperti tidak terjadi penyimpangan anggaran dan pengerjaannya ", Ungkap W tokoh masyarakat yang enggan namanya di tulis.

" Jelas banyak penyimpangan kegiatan infrastruktur mulai dari berem ( uruk ) Pavingisasi desa yang sama sekali belum dilaksanakan dan pembangunan Tanggul Penahan Tanah ( TPT ) yang dikerjakan asal jadi yang sekarang sudah terjadi pecah / retak dibadan TPT " , ujarnya.


" Bahkan saya bisa pastikan pembangunan TPT di dusun Ngobalan RT 03 RW 04 dengan volume pekerjan 169 M2 yang dibiayai Dana Desa 2020 sebesar Rp 93 juta hanya dikerjakan dengan hasil dan kondisi pekerjaan seperti itu hanya menghabiskan anggaran tidak lebih Rp 40 juta , saya katakan itu karena saya paham betul dan sedikit banyak pernah menangani pembangunan TPT ", imbuhnya.

Sukir selaku TPK pembangunan TPT ketika dihubungi berita OposisiNews melalui telepon selulernya enggan mberikan jawaban . Lain halnya Kepala Desa Banjarbanggi melalui telepon selulernya kades mengakui retaknya badan TPT dan berharap pengertian dari berita OposisiNews." Ya, Baiknya gimana ? Nanti akan saya benahi " jawab Muhtarom. kades Banjarbanggi. ( Red )     


Home » » Kemacetan Bundaran Aloha, Pemkab Sidoarjo Usulkan Bangun Fly Over

Kemacetan Bundaran Aloha, Pemkab Sidoarjo Usulkan Bangun Fly Over


SIDOARJO,OposisiNews.co.id - 
Tingginya volume kendaraan dari arah Surabaya menuju Sidoarjo mengakibatkan kendaraan dari Jalan Juanda kerap menimbulkan kemacetan di kawasan Bundaran Aloha.

Ditambah lagi keberadaan rel kereta api, krosing saat kendaraan hendak putar balik, kendaraan keluar masuk Bangah, dan sebagainya, membuat kawasan itu menjadi langganan macet terutama saat jam-jam berangkat dan pulang kerja.

“Penataan dan penanganan kawasan tersebut sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Karena memang wewenangnya ada di pusat,” kata Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono, Jum'at 23/10/2020.

Dalam hal ini, Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan usulan terkait rencana rekayasa atau penataan Bundaran Aloha , selain itu Pemkab Sidoarjo juga telah mengusulkan dan menyiapkan desain pembangunan fly over .

Fly over yang direncanakan itu, dari Jalan Juanda turun di sebelah barat atau jalan arah Sidoarjo menuju Surabaya. Dan dari jalan itu, ada fly over lagi menuju ke Jalan Juanda. Artinya, dua fly over dari dan menuju Jalan Juanda.

“Dengan begitu, kendaraan dari dan menuju Jalan Juanda tidak terpengaruh rel kereta api. Juga menghindari krosing di Bundaran Aloha. Tentu ada penambahan luas jalan di sebelah barat agar titik turun dan naik fly over tidak menimbulkan kepadatan baru,” lanjut Heri Soesanto, Kepala Bappeda Sidoarjo.

Menurutnya, program ini masuk dalam upaya percepatan pembangunan nasional. Termasuk juga penanganan di Perempatan Gedangan, exit Tol Jemundo atau Puspa Agro, dan sebagainya.

Namun, disebutnya bahwa semua itu menjadi kewenangan Kementerian PU. Pemkab Sidoarjo sifatnya hanya mengusulkan. “Desain memang kami yang mengusulkan, namun pembangunannya semua wewenang pusat,” tandasnya.

Kendati demikian, pihaknya sangat berharap pembangunan atau rekayasa lalu lintas di kawasan Aloha bisa segera terealisasi. Supaya kemacetan atau kepadatan yang kerap terjadi di sana bisa terurai.(Bag)

Home » » Simpan Narkoba, Warga Kelurahan Sembung Di Amankan Satreskoba Polres Tulungagung

Simpan Narkoba, Warga Kelurahan Sembung Di Amankan Satreskoba Polres Tulungagung


TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-
Satresnarkoba Polres Tulungagung tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkoba di bumi Ngrowo Tulungagung.

Hal tersebut terungkap saat anggota Satreskoba Polres Tulungagung, kembali berhasil meringkus satu orang pelaku yang diduga tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menguasai Narkotika golongan I Jenis Sabu, di rumah pelaku MIM (30th) warga Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, pada Kamis, 22/10/2020. pukul 15.00 WIB. 

Kapolres Tulungagung, melalui Paur Subbag Humas Polres Tulungagung, IPTU. Nenny Sasongko, S.H., membenarkan adanya penangkapan terhadap pelaku yang di duga berperan sebagai penerima Narkoba tersebut.Sabtu. (24/10/2020).

"Pada saat petugas mengamankan pelaku di rumahnya di kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang pada saat itu berada dalam penguasaan pelaku, tepatnya di dalam kamar rumah pelaku," terang IPTU.Nenny.

Dari pengakuan pelaku, Ia mendapatkan Shabu dengan cara diberi oleh seseorang dan kemudian shabu tersebut di simpan oleh pelaku.

IPTU. Nenny, menandaskan, saat ini pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Tulungagung guna pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku akan di jerat dengan Pasal 114 ayat (1) Sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Ag.P )


Pewarta : A.purnomo.

Home » » Srena Polri Tinjau ​Pelayanan Publik Polresta Sidoarjo, Maksimal Melayani di Tengah Pandemi

Srena Polri Tinjau ​Pelayanan Publik Polresta Sidoarjo, Maksimal Melayani di Tengah Pandemi


SIDOARJO ,OposisiNews.co.id -
Untuk mengetahui langsung progres Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), serta layanan publik Polresta Sidoarjo,  Tim Srena Polri melakukan asistensi ke Mapolresta Sidoarjo.jumat , 23/10/2020

Kunjungan rombongan Tim Srena Polri yang diketuai Kombes Pol. Meilina D. Irianti diterima Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana dan pejabat utama Polresta Sidoarjo.

"Kedatangan kami ke Polresta Sidoarjo, guna mengetahui progres yang dilakukan Polresta Sidoarjo dalam rangka mempertahankan Zona Integritas pelayanan publik," jelas Kombes Pol. Meilina D. Irianti.

Pada kesempatan asistensi ini, rombongan Srena Polri dengan didampingi Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana melihat langsung satu per satu pelayanan publik yang ada di Polresta Sidoarjo, bagaimana tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan terbaik menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Berbagai pelayanan publik yang dikunjungi tim Srena Polri. Seperti Pelayanan SKCK Online, SPKT, Posko Digital Covid-19 Delta Trisula, Posko Zona Integritas, dan Satpas Tangguh Semeru Polresta Sidoarjo.

"Adanya pandemi Covid-19, tidak menjadi halangan bagi kami untuk tetap terus berikan pelayanan publik secara baik dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan, perbaikan kualitas pelayanan publik juga kami lakukan untuk kepuasan publik," ujar AKBP Deny Agung Andriana.

Tak lupa, peran serta dan dukungan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat membantu kelancaran Polresta Sidoarjo, terus memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mempertahankan predikat Zona Integritas.khatanya, ( Bag )

Home » » Pemuda Muhammadiyah Diajak Ikut Membangun Kabupaten Sidoarjo

Pemuda Muhammadiyah Diajak Ikut Membangun Kabupaten Sidoarjo

Written By BBG Publizer on Kamis, 22 Oktober 2020 | 16.26


SIDOARJO,OposisiNews.co.id -
Pj. Bupati Sidoarjo Dr. Hudiyono M.Si mengajak pemuda Muhammadiyah ikut serta dalam pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Ajakan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah/PC IMM Kabupaten Sidoarjo periode 2020-2021 di gedung Langen Palikrama Jl. Mojopahit Sidoarjo, Rabu, 21/10/2020.

Dalam sambutannya Pj. bupati menyampaikan Jawa Timur mendapatkan bonus demografi. Jumlah anak muda sangat luar biasa. Hampir 60 persen jumlah penduduk di Jawa Timur didominasi pemuda. Bonus demografi tersebut diharapkannya dapat dimanfaatkan. Salah satunya untuk menguatkan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Oleh karenanya Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono meminta anggota PC IMM dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Organisasi seperti ini juga diharapkannya dapat menjadi supporting pembangunan. Bukan menjadi penghambat pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Dirinya mengajak semua pihak untuk selalu bersinergi dalam pembangunan. Termasuk dengan pemuda Muhammadiyah.

Diakhir sambutannya Hudiyono berpesan kepada anggota IMM untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dikatakannya kurang 0,1 persen Kabupaten Sidoarjo menuju zona penyebaran Covid-19 berubah menjadi kuning. Untuk itu peran mahasiswa diharapkan dapat ikut mewujudkannya. Dirinya juga berpesan untuk ikut mensukseskan pelaksanaan Pilkada nantinya. Para mahasiswa Muhammadiyah dapat berbondong bondong dan mengajak masyarakat untuk mendatangi TPS.

Pada pelantikan PC IMM Sidoarjo pagi tadi menetapkan Immawan Ilham Akbar Noor Mokhammad sebagai ketua PC IMM Sidoarjo periode 2020-2021. Dandim 0816 Sidoarjo M. Iswan Nusi dan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji hadir dalam pelantikan tersebut. ( Bag )

Home » » Pj Bupati Hudiyono Akan Bangun Dermaga, Kembangkan Wisata di Kepetingan

Pj Bupati Hudiyono Akan Bangun Dermaga, Kembangkan Wisata di Kepetingan

Written By BBG Publizer on Rabu, 21 Oktober 2020 | 17.02


SIDOARJO,OposisiNews.co.id -
Dusun Kepetingan desa Sawohan kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, menyimpan potensi wisata religi dan wisata air yang bisa mendatangkan banyak orang, namun belum tergarap dengan baik. Misalnya saja belum dibangunnya dermaga yang layak untuk para wisatawan yang datang berkunjung ke makam Dewi Sekardadu. Setiap hari libur, terutama hari Minggu makam ini ramai dikunjungi para peziarah.

Di makam Ibu dari Sunan Giri ini, setiap tahun menjadi jujugan nelayan kupang desa Balongdowo kec Candi saat melakukan ritual Nyadran. Ratusan bahkan ribuan peziarah datang pada waktu masuk bulan maulud nabi Muhammad SAW atau 1 Muharram.

“Potensi daya tarik wisatawan untuk datang ke makam Dewi Sekadadu ini cukup tinggi, perlu adanya sentuhan dan konsep pengembangan wisata religi, termasuk wisata air. Jika banyak pengunjung yang datang ke sini otomatis potensi usaha makanan atau kuliner juga jalan. Dermaga juga harus dibangun karena saya melihat tadi waktu perahu sandar penumpang kesulitan untuk turun. Saya sudah minta Camat Buduran segera melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait membuat konsep pengembangan wisata di Kepetingan ini”, kata Hudiyono. Selasa, 20/10/2020.

Musholla yang ada di komplek makam Dewi Sekardadu jika musim hujan datang selalu kebanjiran. Warga mengusulkan kepada Pj Bupati Hudiyono untuk merenovasi dengan ditinggikan 1 meter lagi supaya tidak banjir.

“Untuk renovasi peninggian mushola akan kita kerjakan tahun ini, tadi saya sudah mendapat laporang dari warga kalau musim hujan mushola yang terletak di makam Dewi Sekardadu selalu banjir sampai masuk ke dalam. Kita akan tinggikan sekitar 1 meter lagi”, katanya. (Bag)

Home » » Pj Bupati Hudiyono : Pembelajaran Daerah Terpencil Tetap Lebih Dominan Tatap Muka

Pj Bupati Hudiyono : Pembelajaran Daerah Terpencil Tetap Lebih Dominan Tatap Muka


SIDOARJO , OposisiNews.co.id -
  Dua SD Negeri yang lokasinya terpencil dari kota Sidoarjo seperti SDN Gebang 2 Dusun Pucuk’an kecamatan Sidoarjo dan SDN Sawohan 2 dusun Kepetingan kecamatan Buduran dikunjungi Hudiyono, Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo. Untuk menuju ke lokasi dua SDN tersebut tidak mudah harus melalui jalur air, karena jalur darat kondisi jalannya kurang layak dan tidak bisa dilewati kendaraan biasa saat musim hujan. Jika lewat jalur air, maka harus naik perahu sekitar 45 menit perjalanan dari kota Sidoarjo menuju kedua SDN tersebut. Selasa, 20/10/2020.

Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya di Sidoarjo, dimana para siswa di masa pandemi Covid-19 proses belajar mengajar bisa dilakukan secara daring. Di dua SDN ini, proses belajar daring tidak bisa berjalan maksimal karena terkendala sinyal internet. Rata-rata siswa juga tidak memiliki handphone. 

Untuk mengejar kurikulum supaya tidak tertinggal, anak-anak tetap masuk sekolah seperti biasa hanya saja tidak penuh. Di SDN Gebang 2 diberlakukan sekolah satu minggu masuk kemudian minggu berikutnya belajar di rumah dengan membawa tugas yang diberikan wali kelasnya.

Pj Bupati Hudiyono mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh guru-guru di dua SDN tersebut. Meski di tengah masa pandemi Covid-19 masih peduli terhadap nasib anak didiknya dengan mengajar tatap muka. Karena kedua dusun ini penduduknya tidak ada yang terpapar Covid-19 dan kewaspadaan warganya tinggi. 

“Guru yang mengajar di sekolah SDN Gebang 2 ini ada 4 guru, jumlah siswa ada 27 anak. Mereka, guru yang mengajar disini dapat insentif dari pemerintah daerah. Keputusan belajar tatap muka di masa pademi ini atas dasar keputusan hasil musyawarah antara guru dengan para wali kelas. Jumlah siswa juga tidak banyak, satu kelas hanya terisi rata-rata 5 siswa saja.”, kata Hariyono Kepala Sekolah SDN Gebang 2.

Di SDN Gebang 2 Pucuk’an ada 6 ruang kelas yang terbagi dua gedung. Gedung pertama sudah bangunan permanen dengan lantai keramik, dan gedung satunya mulai dari lantai hingga dindingnya masih dari kayu semua. 

Kedatangan Pj Bupati Sidoarjo tersebut juga untuk memastikan penerapan protokol di sekolah berjalan dengan baik. Hudiyono minta agar jumlah tempat cuci tangan di setiap sekolah diperbanyak untuk menghindari siswa bergerombol.

“Ada tiga permintaan dari para guru dan masyarakat dusun Pucuk’an, pertama renovasi ruangan sekolah, fasilitas internet dan ketiga dibangunnya akses jalan darat yang menghubungkan dusun Pucuk’an dengan dusun lainnya, seperti ke dusun Kalikajang dan dusun Kepetingan. Pemkab sudah melakukan pemavingan namun belum seluruhnya masih belum sambung, hasil kunjungan ini nanti akan kita bahas bersama dengan dinas-dinas terkait.”, kata Hudiyono.

Dusun Pucuk’an masuk dalam wilayah kelurahan Gebang kecamatan kota Sidoarjo. Dusun ini terletak paling ujung timur wilayah Sidoarjo, dengan jumlah penduduk 153 orang, 47 kepala keluarga (KK). Mayoritas penduduk sini mata pencahariannya menjadi nelayan ikan. Akses internet belum masuk dan jalan darat tidak bisa dilewati jika musim hujan. 

Agak berbeda dengan SDN Sawohan 2, seluruh bangunan sekolah ini sudah terbuat dari dinding dan relatif luas. Sekolah SDN Sawohan 2 jadi satu sama SMPN Satu Atap Buduran. Dusun kepetingan termasuk wilayah kecamatan Buduran. Hanya saja, kendalanya sama dengan SDN Gebang 2 jaringan internet kurang bagus.” (Bag)

Home » » Pemdes Kasreman Di Duga Selewengkan Dana Komitmen PT Flash Intertaimen

Pemdes Kasreman Di Duga Selewengkan Dana Komitmen PT Flash Intertaimen

Written By BBG Publizer on Senin, 19 Oktober 2020 | 21.20

Lokasi Galian tanah uruk desa Kasreman , Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi 

Ngawi,OposisiNews.Co.Id -
Kegiatan explorasi tanah uruk yang dikelola PT Flash Intertamen di wilayah desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi sejak pelaksanaan proyek nasional Tol sampai sekarang memberikan banyak manfaat pada pada Pemkab Ngawi khusunya pemerintah desa Kasreman dalam pemasukan diluar pajak.

Komitmen PT Flesh Intertaimen memberikan kompensasi pada pemdes Kasreman dengan mengalokasikan anggaran Rp 2000 rupiah / 3 rit selain komitmen pembangunan infrastruktur dan tempat ibadah ( Masjid dusun ) , mesti tercoreng dengan prilaku oknum desa yang diduga telah melakukan penyelewengan dana kas masuk secara terorginir bersama-sama .

Pada berita OposisiNews , Kukuh kepala desa Kasreman menjelaskan , "  Saya menangani warisan Mbah panto ( mantan kades ) dari setelah di Lantik bulan September , bulan 3 galian udah off karena jembatan Pucung di betulkan dan kemarin jalan lagi ( bulan Agustus ) sampai batas akhir kontrak bulan 11 karena jembatan Pucung sudah selesai ".

Disinggung reklamasi bekas galian , Kukuh mengatakan , " Waktu off kemarin saya lihat juga ngerjakan reklamasi ".

Hal tersebut dibenarkan oleh pengawas galian , " Benar setiap kali berpindah lokasi kegiatan , PT Flesh selalu melakukan reklamasi seperti yang diharapkan warga ( pemilik lahan ) dengan asumsi untuk tempat tinggal dan kebun ".

Kades Kasreman juga menjelaskan , Soal kas dari komitmen sejak saya awasi selama 3 bulan berjalan baik dan bagus ,untuk sebelumnya saya awasi kas dari komitmen tidak ada ,tapi begitu saya awasi Alhamdulillah kemarin di saat musdes kita bisa sebutkan detail nya dapat berapa dan di pakai apa aja .

Saat dikonfirmasi besar anggaran kas yang masuk setelah kepemimpinannya , Kades Kasreman enggan menyebutkan nominalnya , hanya mengatakan ," Untuk rakyat ,misal nya kerja bakti,beli gorong-gorong dan untuk perbaikan sendang dan kegiatan lain yang hubungan- nya dengan rakyat ".

Hal senada juga disampaikan oleh Sekertaris desa yang enggan memberikan penjelasan nominal dan rincian pengunaan anggaran ( kas ) dari galian untuk desa bahkan terkesan saling lempar tanggung jawab. " Coba nanti saya tanyakan pada bendahara desa karena saya masih repot urusi Covid 19 ", ujar Sekdes Kasreman.

Lebih mengejutkan saat berita OposisiNews mendengar stetmen penanggung jawab galian PT Flash , Gito ( perangkat desa / Kasun ) Kasreman . " Sebenarnya soal besaran anggaran kas dari galian tidak perlu ditutup-tutupi karena jelas pemasukan kas dari galian dikelola oleh Tim desa bukan jamannya untuk saling lempar tanggung jawab karena warga melalui media juga perlu tahu ", ungkapnya.

" Bahkan saat pembangunan gorong-gorong , secara pribadi saya harus nalangi karena jumlah gorong-gorong yang saya minta tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan . Yang menjadi pertanyaan pada diri saya ,Apa anggaran yang selama ini terkumpul dari pemasukan kas galian kurang mencukupi ? " , Terang Gito.

" Yang jelas untuk mensikapi secara detail , secara pribadi saya tidak nyaman karena posisi saya selaku Kasun dan bekas kontestasi Pilkades ", imbuhnya .( Red ** )

Home » » Direktorat SMK Menetapkan SMK Negeri 1 Rejotangan Sebagai Center of Excellence (CoE)

Direktorat SMK Menetapkan SMK Negeri 1 Rejotangan Sebagai Center of Excellence (CoE)

Kepala SMK Negeri 1 Rejotangan (kiri) Saat Hadiri Bimbingan Teknis Program CoE 

TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (kemendikbud) melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, menetapkan SMK Negeri 1 Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence (CoE).

Hal tersebut seperti yang di sampaikan Kepala SMK Negeri 1 Rejotangan, Drs. Masrur Hanafi, M.M., kepada OposisiNews di ruang kerjanya. Senin, (19/10/2020).

Masrur Hanafi mengatakan bahwa, program Pengembangan Pusat Keunggulan ( Center Of Exellence / CoE), merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, yang mana salah satu amanatnya adalah perlunya revitalisasi SMK secara komperhensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan nasional maupun global.

Menurut Hanafi, dari 14.000 Sekolah Menengah Kejuruan se-Indonesia, ada sebanyak 406 SMK yang terpilih sebagai SMK CoE, dan 70 SMK diantaranya sektor Hospitality, salah satunya adalah SMK Negeri 1 Rejotangan.

"Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan telah menetapkan SMK Negeri Rejotangan sebagai pusat Program Pengembangan Pusat Keunggulan ( Center Of Exellence / CoE) per 18 September 2020 lalu," ucapnya.

Dalam program CoE tersebut, Goal pencapaian yang di targetkan SMK Negeri Rejotangan yakni, 5 paket Dirjen Vokasi dengan tujuan keterserapan lulusan kedunia usaha, dunia kerja, dunia industri dengan membentuk lulusan yang punya Soft Skill  dan adaptasi dengan dunia kerja.

"Kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat SMK ini merupakan sebuah tanggung jawab besar, SMKN 1 Rejotangan harus mampu menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja dan penyelarasan dengan IDUKA (Industri Dunia Usaha, dan Dunia Kerja)," ungkap Hanafi.

Ia juga menjelaskan, dengan program CoE Para lulusan SMK selain dituntut untuk memiliki keterampilan (hard skill) juga dituntut untuk memiliki soft skill yang baik, sebab, soft skiil sangat bermanfaat dalam dunia kerja dan industri. Selain itu, dengan program CoE akan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK Negeri Rejotangan dengan dua orientasi baru. Pertama, mengantisipasi datangnya gelombang Revolusi Industri 4.0 dengan segala teknologi desruptif yang menyertainya, dan kedua, orientasi pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa. 

"Pilar pertama memperkokoh jalinan SMK dengan dunia usaha dan industri Abad XXI, pilar kedua mendongkrak keunggulan lokal menjadi keunggulan global," terangnya.

Lebih lanjut di sampaikan Hanafi bahwa, program CoE Hospitality tidak hanya berupa pengadaan peralatan praktik yang memadai dan sesuai, tetapi juga terdapat program pembentukan karakter siswa sekaligus pendidikan dan laithan bagi guru dan teknisi.

Dengan ditunjuknya SMK Negeri 1 Rejotangan sebagai Center of Excellence, Hanafi menuturkan bahwa pihaknya siap menjadi pusat keunggulan, sehingga menjadi SMK rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya, karena sebagai SMK yang mendapat kepercayaan program CoE, atau program Pengembangan Pusat Keunggulan, merupakan hasil kerja keras dan tanggung jawab sekolah kepada para siswa.

"Kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat SMK ini merupakan sebuah tanggung jawab besar, oleh karena itu SMKN 1 Rejotangan harus mampu menunjukkan peningkatan kualitas dan kinerja dan penyelarasan dengan IDUKA (Industri Dunia Usaha, dan Dunia Kerja)," tuturnya. 

Dengan program CoE tersebut Hanafi berharap, siswa akan lebih berkompeten di keahlian Hospitality yang mempunyai sof skill dan adaptasi dengan budaya kerja. 

"Selain itu siswa harus benar-benar memiliki karakter dan kompetensi sesuai industri,serta menyelaraskan kompetensi lulusan sesuai kompetensi yang dikehendaki oleh IDUKA secara riil atau yang kontektual," tandasnya. ( AP-KR )


Pewarta : Ap/ kariyanto

Home » » Jembatan Dampit - Kenongorejo Kembali Berpolemik

Jembatan Dampit - Kenongorejo Kembali Berpolemik

 


Ngawi.OposisiNews.Co.Id - Setelah sepuluh tahun sejak dianggarkan oleh Pemkab Ngawi sebesar 3 M melalui Dana Bantuan Keuangan ( BK ) Prof 2012-2013 , jembatan Dampit - Kenongorejo kembali berpolemik.

Pos anggaran yang teralokasikan melalui rekening Pos Anggaran Desa Dampit ( APBDes Dampit ) secara otomatis pelaksanaan teknis sepenuhnya dibebankan pada pemerintah desa Dampit secara Swakelola sesuai Perpres Nomor 07 tahun 2012.


Pada perjalanannya Mega proyek Swakelola Desa Dampit , Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi menjadi simalakama ketika memasuki masa perawatan jembatan , seperti sekarang ini penyangga jembatan mulai menandakan tanda-tanda keretakan .

Bahkan keretakan tiang penyangga jembatan Dampit - Kenongorejo tidak mengusik pemerintah desa Dampit untuk melakukan pembenahan ( perawatan ) terkendala anggaran justru menjadi PR desa Kenongorejo karena keberadaan jembatan sangat krusial dalam menopang perekonomian warga desa dan sebagai jembatan satu-satunya untuk membuka keterisolirnya wilayah Desa Kenongorejo dengan Desa lainnya di Kabupaten Ngawi.

Di ruang kerjanya , Kepala Desa Dampit pada berita OposisiNews mengatakan , " Untuk pos anggaran perawatan jembatan Dampit - Kenongorejo tidak teranggarkan desa , minimnya Dana Desa sangat tidak memungkinkan karena masih banyak akses-akses desa ( infrastruktur ) yang mesti menjadi prioritas warga ". Senin ,19/10/2020

" Bahkan sampai sekarang pemdes Dampit sempat gamang dengan status jalan dan jembatan Dampit-Kenongorejo yang merupakan jalan poros desa dan jalan lingkar wisata waduk pondok karena pra pengerjaan jalan ( Pavingisasi ) desa Suruh - Dampit - Kenongorejo tahun 2020 , pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran untuk surve rencana pembangunan jalan namun pengerjaan dilakukan oleh pihak ke tiga melalui rekanan dengan proses lelang , semestinya dengan fakta tersebut jalan dan jembatan Dampit - Kenongorejo sudah menjadi tanggung jawab PUPR Ngawi ", imbuh kades Dampit.

" Jika memang Jalan dan Jembatan Dampit -Kenongorejo masih menjadi kewenangan desa , bagaimana proses pengajuannya untuk bisa diserahkan ke PUPR Ngawi karena tidak mungkin Pemerintah desa harus terbebani perawatan jalan dan jembatan ," Tanya Pariyono pada awak media OposisiNews.

Lain halnya yang diungkapkan Kepala desa Kenongorejo melalui pesan singkatnya ( Watshap ) " Sebetulnya tahun lalu sudah  sepakat sama camat Bringin ada dua rencana tapi akhirnya di serahkan sama kenongorejo karena yang lewat mayoritas warga kenongorejo ".

Karena kondisi jembatan Dampit - Kenongorejo yang berada di wilayah kerja desa Dampit  perlu penanganan krusial , Pemdes Kenongorejo mengalokasikan pos anggaran Rp 40 juta dari Dana Desa 2020 untuk perawatan jembatan Dampit.

Sadli , Kabid Jalan dan Jembatan PUPR Ngawi disinggung kondisi jembatan Dampit - Kenongorejo pada berita OposisiNews memaparkan , "Untuk sekarang status jalan poros dan jembatan desa Dampit - Kenongorejo masih kewenangan desa belum berproses menjadi jalan poros yang penanganannya dialihkan pada PUPR , mungkin tahun 2021 baru masuk ke PUPR ".

" Soal adanya perawatan jembatan Dampit - Kenongorejo yang dibiayai desa tidak menjadi masalah , hanya semestinya pihak desa memberi tahu / tembusan pada PUPR ,sampai sekarang tidak ada pemberitahuan ", Kata Sadli.

" isyaallah dalam waktu dekat pihak desa akan dikumpulkan di PUPR , terkaid Jalan Poros desa dan Jembatan , desa bisa melakukan permohonan pada PUPR atau mungkin tanpa pengajuan atas analisa dari Dinas PUPR status jalan poros dan jembatan bisa pengelolaannya berubah menjadi tanggung jawab Dinas Kami ", imbuhnya.

( Red** )  


Home » » Totalitas Tangani Covid-19, Polresta Sidoarjo Raih PROMOTER REWARD dari LEMKAPI

Totalitas Tangani Covid-19, Polresta Sidoarjo Raih PROMOTER REWARD dari LEMKAPI

SIDOARJO,OposisiNews.co.id -Upaya maksimal Polresta Sidoarjo dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo, mendapatkan apresiasi dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) berupa pemberian penghargaan PROMOTER REWARD.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur LEMKAPI Edi Saputra Hasibuan kepada Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Senin, 19/10/2020.

“Selama dua bulan lebih kami lakukan penelitian, termasuk Polresta Sidoarjo. Kami salut dan mengapresiasi tinggi atas dedikasi dan loyalitasnya Polresta Sidoarjo serta jajaran dalam penanggulangan Covid-19 di wilayahnya,” ungkap Direktur LEMKAPI Edi Saputra Hasibuan.

Lebih lanjut Edi Saputra Hasibuan menjelaskan, upaya yang telah dilakukan Polresta Sidoarjo hingga dianggap layak mendapatkan PROMOTER REWARD. Antara lain, penanganan Covid-19 dengan membuat Posko Digital Covid-19 Delta Trisula. Melakukan testing, tracing dan treatment (3T), serta aktif memberikan bantuan sosial, dan menggelorakan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam Operasi Yustisi kepada masyarakat Sidoarjo.

“Karenanya kami menilai inovasi Polresta Sidoarjo dan jajarannya ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Juga implementasi penguatan Promoter Kapolri dalam mewujudkan Harkamtibmas yang mantab, kondusif juga didukung SDM unggul,” imbuhnya.

Dengan diterimanya PROMOTER REWARD dari Lemkapi, serta beberapa penghargaan lain yang telah diterima sebelumnya terkait keberhasilan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, membuat Kapolresta Sidoarjo semakin terpacu untuk terus bekerja keras menanggulangi Covid-19. Apalagi saat ini Kabupaten Sidoarjo termasuk wilayah zona oranye menuju zona kuning penyebaran Covid-19.

Upaya yang akan terus digiatkan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji adalah menguatkan sinergitas bersama Forkopimda dan juga instansi-instansi terkait termasuk pihak rumah sakit, khususnya mengenai langkah testing, tracing dan treatment. 

“Melalui upaya testing, tracing, treatment dan tentunya penegakan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat diharapkan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo dapat dengan cepat teratasi,” tambahnya.( Bag)

Home » » Pj. Bupati Hudiyono Geram, Jalan Raya Bringinbendo Taman Akan Dipasang CCTV Adanya Sampah Berserakan

Pj. Bupati Hudiyono Geram, Jalan Raya Bringinbendo Taman Akan Dipasang CCTV Adanya Sampah Berserakan


SIDOARJO,OposisiNews.co.id - 
Banyaknya sampah di pinggir jalan raya Bringinbendo, Taman membuat Pj. Bupati Hudiyono geram. Dalam waktu dekat beberapa titik di raya Bringinbendo yang jadi tempat pembuangan sampah akan dipasang CCTV. 

Hudiyono minta tiap malam dilakukan patroli dan operasi untuk mencegah terjadinya pembuangan sampah lagi oleh oknum tidak tidak bertanggung jawab.

Hudiyono mendatangi lokasi dengan kepala dinas lingkungan hidup Sigit Setyawan. Hudiyono datang karena mendapat laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya bau busuk saat melintas di jalan raya.

"Parah, ini harus ada tindakan dalam waktu dekat akan kita pasang CCTV dan operasi jam malam, kalau ketahuan kita akan kasih teguran dan sanksi sosial", tegas Hudiyono saat mengecek di lokasi penumpukan sampah. Minggu, 18/10/2020.

"Saya sudah minta camat mengerahkan anggotanya untuk patroli setiap malam jangan sampai ada pembiaran", ujarnya.

Sampah yang menumpuk tersebut dibuang saat jam tengah malam oleh orang-orang yang melintas, dengan naik kendaraan mereka melempar plastik besar yang berisi sampah.

Dari pengakuan penjaga gudang yang jadi tempat lokasi menumpuknya sampah. Setiap malam selalu ada orang melempar plastik. Penjaga tersebut tidak mengetahui dengan jelas karena setelah melempar langsung tancap gas. Ada yang naik motor ada yang naik mobil. Kata penjaga gudang yang tidak mau disebut namanya.

Satu unit mobil kebersihan dari DLHK diberikan ke kecamatan Taman untuk dipakai memuat sampah-sampah yang ada di sepanjang raya Taman. 

Hudiyono minta masyarakat bisa saling mengingatkan jika melihat ada orang yang buang sampah sembarangan ditegur langsung.

"Jika melihat ada orang buang sampah sembarangan langsung ditegur saja, jangan dibiarkan", pungkas Hudiyono. (Bag)

Home » » Pj. Bupati Hudiyono Untuk Mengembalikan Taman Alun-alun Sidoarjo Bersih dan Hijau

Pj. Bupati Hudiyono Untuk Mengembalikan Taman Alun-alun Sidoarjo Bersih dan Hijau


SIDOARJO,OposisiNews.co.id - 
Keinginan Pj. Bupati Hudiyono menjadikan taman Alun -alun bersih dan hijau disambut antusias warga Sidoarjo. Ratusan warga yang ada di Alun-alun kompak memunguti sampah plastik, daun dan bekas bungkusan makanan ringan. Sampah tersebut sebagian besar berasal dari pengunjung sendiri. Minggu, 18/10/2020.

Dengan berbekal pengeras suara, Pj. Bupati Hudiyono keliling alun-alun dengan membawa masker. Tiap pengunjung yang ikut membersihkan sampah diberikan masker gratis. Ribuan masker dibagikan ke masyarakat. 

Selain menjaga kebersihan, Hudiyono mengajak pengunjung Alun-alun disiplin menjaga protokol kesehatan. Sebagian anak-anak kedapatan tidak pakai masker, oleh Hudiyono diberi masker dan diedukasi.

Kegiatan bersih-bersih taman alun-alun ini merupakan program kerja Pj. Bupati Sidoarjo dalam rangka memfungsikan kembali taman-taman di Sidoarjo supaya menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat.

"Jogo Taman Delta" singkatan dari Menjaga Taman dengan Kepedulian Kita Bersama yang digagas oleh Pj. Bupati Hudiyono bakal di masifkan sampai ke desa.

Kegiatan rutinnya setiap hari jum'at  kepala OPD dan Camat bersih-taman taman kota dan fasilitas umum. Desa dan kelurahan setiap minggu kerja bhakti membersihkan fasilitas umum. Seperti bersih jalan, pengerukan selokan dan penebangan dahan pohon untuk antisipasi musim hujan. 

"Menjaga kebersihan dan penghijauan taman - taman di Sidoarjo tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, masyarakat juga kita ajak agar muncul kepedulian.  Program "Jogo Taman Delta" dengan kegiatan jum'at berkah dan minggu berkah, tiap OPD, camat dan kades sampai ke tingkat RT/RW kita ajak bersama-sama peduli menjaga kebersihan, terutama taman dan fasilitas umum", kata Hudiyono.

Program Jogo Taman Delta mengajak dan mengedukasi warga untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih, sekaligus edukasi disiplin protokol kesehatan.

"Target program Jogo Taman Delta ini ada empat, pertama tidak ada lagi taman dan fasilitas publik yang tampak kumuh atau kotor. Kedua, taman dan Fasum jadi tempat wisata alternatif warga sekitar. Ketiga, taman dan Fasum tidak menjadi cluster penyebaran covid-19 karena kebersihan dan protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Dam keempat, mengajak masyarakat peduli menjaga kebersihan di tempat publik.

Ada 9 RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang akan dilakukan revitalisasi penghijauan. Tahun 2020 ini alokasi anggaran masih dipusatkan untuk penanganan covid-19. 

"Secara bertahap mulai tahun 2021 dinas lingkungan hidup dan kebersihan akan mulai revitalisasi taman sesuai dengan petunjuk Pak Pj. Bupati, mulai dari alun-alun, taman abhirama dan taman-taman lain", kata Sigit Setyawan kepala DLHK. (Bag).

Home » » DINSOS BOJONEGORO CAIRKAN BANSOS DARI KEMENTERIAN

DINSOS BOJONEGORO CAIRKAN BANSOS DARI KEMENTERIAN

Written By BBG Publizer on Sabtu, 17 Oktober 2020 | 17.17

Bojonegoro.  OposisiNews.Co.Id - Selama merebaknya Pandemi Covid 10 yang telah berjalan  setengah tahun lebih telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat  dari berbagai sektor termasuk terhadap perekonomian dan sosial dalam masyarakat berdampak meningkatnya jumlah pengangguran akibat pengurangan / pemutusan  pekerjaan .

Untuk menanggulangi masalah krusial jumlah pengangguran yang meningkat dampak Covid 19 ,Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro  telah melakukan langkah preventif dan antisipatif dengan melakukan percepatan dalam pendataan bagi warga yang terdampak  termasuk juga mendata dari bermacam macam sektor seperti yang diusulkan dari Kementerian Pertanian,Kementerian Ekonomi dan Kementerian Tenaga kerja.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro  Arwan pada awak media Berita.OposisiNews  menyampaikan  Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro telah mencairkan puluhan program jenis bantuan Sosial  terkecuali dari BLT yang dicairkan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT), Jum'at 16/10/2020.

Program bantuan yang   direalisasikan oleh Dinas Sosial kabupaten Bojonegoro selain beberapa program bantuan regular dan Non regular.  Menurut Kadinas Sosial Bojonegoro Pencairan Bansos selain lewat Kartu Pra kerja juga diperuntukkan ke beberapa  Anggota Kelompok Tani.

  “Pencairan Bansos untuk Petani di bojonegoro  sebelumnya datanya diusulkan oleh dinas Pertanian bojonegoro kepada Dinsos Bojonegoro” Jelas Kadinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Kadinas Sosial Bojonegoro . Arwan  lebih lanjut menyampaikan bahwa Dalam memaksimalkan  Penyerapan anggaran untuk menanggulang  dampak covid 19  dibutuhkan kecepatan dalam pendataan dalam mempersiapkan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  sehingga  tidak tertinggal dengan jadwal pencairan Bansos dari Pemerintah Pusat.

”Lancarnya Pencairan Bansos di bojonegoro sebelumnya kami melakukan Proses pendataan yang cepat “Ucap Arwan. 

Keseriusan Pemerintah Pusat  Dalam menanggulangi dampak covid ini terbukti dengan  telah mempersiapkan Anggaran hampir 700 Trilyunan  dan menerbitkan  Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri  sebagai dasar Pemberian bantuan dari beberapa sektor  bantuan .

Pemberian  sembako dan Bantuan Sosial Tunai hal tersebut sesuai dengan  Keputusan Mensos No.54 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak COVID-19 ,untuk Pembebasan Biaya listrik hal tersebut sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Selain itu Pemerintah Pusat juga memberikan bantuan Masyarakat  yang terkena PHK akibat Covid sesuai dengan  Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Arwan menegaskan ," Untuk Petani di Wilayah Bojonegoro lewat Usulan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Per April 2020 Anggota Kelompok Mendapatkan BST yang besaran bantuan  600 Ribu ".(DWI/IPUNG)

Home » » Polresta Sidoarjo Ungkap Dua Kasus Cabul

Polresta Sidoarjo Ungkap Dua Kasus Cabul

Sidoarjo , OposisiNews.co.id - Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil membekuk dua pelaku kasus pencabulan anak di bawah umur dengan modus operadi berbeda , Jumat (16/10/2020).

Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Ambuka Yudha mengatakan tersangka adalah Moh Khodar (53) warga Menganti Gresik dan tersangka Kalvin Kristianto (18) warga Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

Dalam dua kasus pencabulan modus pelaku memaksa korban untuk minum minuman keras, dan setelah itu tersangka mengajak korban pergi ke bangunan kosong yang tidak jauh dari tempat minum miras tersebut hingga terjadilah pencabulan. 

Lalu kasus yang masih sama dengan pencabulan,modus tersangka memberi korban sebuah sikep (jimat) berupa cambuk kecil yang terbuat dari tembaga. Sambil berkata bahwa jimat tersebut sebagai penjaga korban dan didalam jimat tersebut ada penunggunya (makhluk halus) lalu korban disuruh menyimpan dan membawanya kemanapun korban pergi, kemudian korban merasakan pusing dan terjadilah pencabulan.

“ Penangkapan terhadap tersangka dilakukan tak lama setelah adanya laporan dari pihak keluarga korban,” kata Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Ambuka Yudha.

Dengan begitu atas perbuatannya pelaku Tindak pidana Persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan atau Pasal 82 UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).khatanya ( Bag )

Home » » Masyarakat Sidoarjo Deklarasi Damai Tolak Anarkisme dalam Demo

Masyarakat Sidoarjo Deklarasi Damai Tolak Anarkisme dalam Demo

Written By BBG Publizer on Jumat, 16 Oktober 2020 | 16.48


Sidoarjo, OposisiNews.co.id -
Menyikapi terjadinya aksi anarkis pada demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) beberapa hari ini di sejumlah wilayah Tanah Air, mengundang keprihatinan bagi seluruh elemen masyarakat Sidoarjo dengan melakukan deklarasi damai.

Deklarasi damai menolak dan mengecam aksi unjuk rasa, yang diikuti berbagai ormas, tokoh lintas agama (FKUB), mahasiswa, pelajar dan seluruh elemen masyarakat Sidoarjo tersebut berlangsung di Mapolresta Sidoarjo, Jumat 16/10/2020.

Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sidoarjo Idam Kholid menjelaskan deklarasi seperti ini sangat penting karena selama ini semua unjuk rasa yang menolak UU omnibus law yang sudah disahkan oleh DPR RI itu disertai dengan aksi anarki.

"Untuk antisipasi kejadian serupa, maka semua FKUB dan elemen masyarakat di Sidoarjo menggelar deklarasi damai menolak dan mengecam aksi anarkis saat ada unjuk rasa," kata Idam Kholid.

Ia menambahkan penyampaian aspirasi masyarakat itu ada aturannya. Tidak bisa menyampaikan aspirasi dengan anarkisme, karena anarkisme bagian dari residu demokrasi. “Kami menolak cara-cara penyampaian aspirasi dengan cara anarkisme, karena pasti ada penunggang gelap dalam anarkisme," tambahnya.

Sementara itu Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengatakan untuk mengantisipasi kegiatan untuk rasa yang berujung anarkisme, pihaknya akan melibatkan elemen masyarakat dalam pengawasan saat ada kegiatan unjuk rasa.

"Tugas mereka mengawasi apabila ada pengunjuk rasa atau penumpang gelap dalam unjuk rasa tersebut. Untuk segera menangkap selanjutnya diserahkan ke pihak polisi untuk dilakukan penindakan," pungkas Kombes Pol. Sumardji.(Bag)

Home » » Pj. Bupati Sidoarjo Dispendukcapil Kepadatan Pemohon Minta Hari Sabtu dan Minggu Layanan Dibuka

Pj. Bupati Sidoarjo Dispendukcapil Kepadatan Pemohon Minta Hari Sabtu dan Minggu Layanan Dibuka


Sidoarjo,OposisiNews.co.id -
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disidak Pj. Bupati Sidoarjo, Hudiyono usai menerima keluhan dari warga melalui radio. Pj. Bupati Hudiyono langsung menuju kantor Dispendukcapil melihat langsung pelayanan dikantor itu. Kamis, 15/10/2020.

“Saya dalam perjalanan dari Sidoarjo Barat, di mobil dengar radio ada warga menyampaikan keluhan terkait pendaftaran online di Dispendukcapil. Saya langsung ke sini untuk melihat langsung,” ujar Hudiyono di sela sidaknya. 

Di lokasi, Pj Bupati sempat melihat langsung beberapa antrean yang ada. Termasuk berbincang dengan warga yang sedang melakukan proses pengurusan administrasi kependudukan di sana. 

Dikantor dispendukcapil memang terlihat terjadi kepadatan pemohon, Hudiyono kemudian memanggil Reddy Kusuma, Kepala Dispendukcapil untuk meminta penjelasan.

Dari penjelasan Reddy , penyebab padatnya pemohon karena layanan di Mal Pelayanan Publik ditutup sejak adanya pademi dan jumlah petugas layanan diloket terbatas, Ia juga menyampaikan kalau berencana membuka kembali layanan di MPP yang berada di jalan lingkar timur.

“Sejak adanya pademi covid layanan di MPP ditutup, pelayanan jadi terfokus disini. Kemudian program jemput bola juga dihentikan, karena resisten penularan covid. Per september MPP sudah dibuka tapi hanya layanan PTSP. Kami sudah koordinasi dengan pengelola MPP, sekarang sedang di setting antrian online nya”, ujar Reddy.

Agar tidak terjadi kepadatan lagi, Hudiyono minta pelayanan dibuka pada hari sabtu dan minggu agar masyarakat bisa mengurus surat meski hari libur. 

“Untuk sementara bulan oktober ini layanan ditambah hari sabtu, di bulan november sampai desember kita buka sabtu dan minggu mulai pukul 09.00 – 13.00 wib”, tambah Reddy.

“Sedang mengurus surat kematian pak. Tidak banyak kok, tadi antrean cuma sekitar 5 – 7 orang. Pagi tadi saya daftar online juga mudah, kemudian datang ke sini untuk mengambil formulir,” ujar Joko Yanuar, warga Pondok Jati saat berbincang dengan Hudiyono.

Hal serupa juga diceritakan beberapa pemohon lain. Hanya saja, suasana di kantor dispenduk memang nampak penuh karena banyaknya pemohon. Tempat layanan tidak sebanding dengan volume warga yang melakukan pengurusan.

Sejatinya, layanan kependudukan sudah dipecah dengan dibukanya Mal Pelayanan Publik. Namun sejak pandemi layanan itu ditutup. Sehingga wajar jika volume di dispendukcapil kembali membludak.

“MPP sudah tidak digunakan lagi untuk tempat isolasi, jadi dalam waktu dekat sudah bisa kita fungsikan kembali membuka layanan. Tentu semua harus tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Hari sabtu dan minggu saya minta layanan dispendukcapil dibuka dan penerapan protokol kesehatan harus dijaga” urai Pj Bupati. 

Untuk memudahkan pelayanan dan mendekatkan layanan, Pemkab Sidoarjo juga sudah membuka MPP Mini di Kecamatan Sukodono. Setelah ini, ada dua MPP Mini baru lagi di Sidoarjo Utara, Barat, dan Selatan. (Bag).

Home » » SIKAP KRITIS BUKAN ANARKIS

SIKAP KRITIS BUKAN ANARKIS

Written By BBG Publizer on Kamis, 15 Oktober 2020 | 19.27


Ngawi , OposisiNews.Co.Id -
Catatan kecil dari Ngawi menuju Jakarta. Sebuah perjuangan rakyat kecil dari Ngawi untuk Indonesia. Lahirnya generasi muda yang peduli terhadap masa depan dan nasib bangsa menjadi harapan baru untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Di tengah hiruk pikuk demontrasi penolakan terhadap Omnibus Law yang terjadi di berbagai kota, muncul pejuang konstitusi dari kota Ngawi.

Jovi Andrea Bachtiar SH
Masyarakat Ngawi memilih jalur yang lebih konstitusional untuk menyampaikan aspirasinya. Walaupun mengkritisi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR, DPD dan Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 tetapi tidak melakukan demontrasi besar-besaran yang berujung anarkis. Beberapa pemohon mengajukan Uji Formil UU Cipta Kerja melalui Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi yang terdiri dari:

- Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. 

- Jovi Andrea Bachtiar, S.H. 

- Galang Brillian Putra, S.H. 

- Happy Hayati Helmi, S.H.

- Zico Leonard Djagardo, S.H.

- Yasin Hasan, S.H.

Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dari berbagai latar belakang yang berbeda, mengingat UU Cipta Kerja tidak hanya mengatur tentang ketenagakerjaan, namun terdapat 11 Kluster yang di antaranya adalah kluster pendidikan, lingkungan, masyarakat adat, dll.

Alasan yang mendorong untuk mengajukan Uji Formil UU Cipta Kerja karena dianggap bertentangan dengan Prosedur & Syarat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di antaranya :

Melanggar Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.

Melanggar Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, huruf e, hurus f dan huruf g UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, yaitu :

Huruf a : Asas Kejelasan Tujuan

Huruf e : Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Huruf f : Asas Kejelasan rumusan

Huruf g : Asas Keterbukaan

Selain itu berkaitan dengan munculnya 3 Naskah RUU yang memicu terjadinya polemik., yaitu:

-Naskag RUU dengan 905 halaman (Saat persetujuan bersama Presiden dan DPR tertanggal 5 Oktober 2020)

-Naskah RUU dengan 1035 halaman (draf final pertama)

-Naskah RUU dengan 812 halaman (Naskah Final kedua)

Terhadap perubahan naskah dari 905 ke 1035 halaman seharusnya jika ada perbaikan seharusnya hanya berupa perbaikan teknis penulisan saja (typo/salah ketik, spasi, paragraf, dll) tetapi tidak dibenarkan adanya perbaikan secara substansi materi muatan. Namun, kami menemukan banyak perubahan substansi muatan, dan hal itu bertentangan dengan Pasal 72 ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diperbarui dengan UU No. 15 tahun 2019.

Oleh karena itu, para pemohon melalui Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Pejuang Hak Konstitusi melalkukan perlawanan secara konstitusional, yakni melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Apapun hasilnya catatan kecil dari Ngawi ini sangat inspiratif. Semoga bisa mengisnpirasi masyarakat Indonesia untuk lebih elegan dalam menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan dan nasib bangsa sudah sewajarnya kita bersikap kritis tetapi harus bisa menghindari cara-cara anarkis. Kita gunakan jalur secara konstitusioanal sesuai prosedur yang benar.  ( BHR )

Penulis.Budi Hantara.

Editor.Bambang Pw



Home » » 39 Pj Kades Diminta Penjabat Bupati Hudiyono Tancap Gas Lakukan Sosialisasi Operasi Yustisi di Tingkat Desa

39 Pj Kades Diminta Penjabat Bupati Hudiyono Tancap Gas Lakukan Sosialisasi Operasi Yustisi di Tingkat Desa


SIDOARJO - OposisiNews.co.id - Sebanyak 39 aparatur sipil negara (ASN) dilantik Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono jadi Pj. Kades untuk ditempatkan di 39 desa yang tersebar di 12 kecamatan karena masa jabatan kepala desanya sudah habis. 

Hudiyono minta ke 39 Pj Kades yang baru saja dilantik segera melakukan koordinasi dengan RT/RW mensosialisasikan akan diberlakukannya operasi yustisi di tingkat desa.

Pj. Kades juga diminta aktif turun langsung ke warganya. Menyampaikan target Pj. Bupati Sidoarjo dalam dua minggu kedepan Sidoarjo berubah jadi kuning. 

“Pj. Kades harus aktif turun ke bawah komunikasi langsung dengan RT/RW melakukan sosialisasi dan mengajak warganya untuk saling mengingatkan. Setiap keluar rumah selalu pakai masker. Karena dalam dua minggu ke depan ini operasi yustisi akan dilakukan masif di kecamatan sampai ke desa-desa. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Ini semata-mata agar Sidoarjo segera berubah jadi  zona kuning”, kata Hudiyono usai melantik Pj Kades di Pendopo Delta Wibawa. Rabu, 14/10/2020.

Pj Bupati Hudiyono bersama jajaran forkopimda sudah turun ke lapangan dan membuktikan langsung antara hasil operasi yustisi yang sudah menindak lebih dari 5.600 pelanggar dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang menurun.

“Jika operasi yustisi ini dilakukan dengan masif hingga ke tingkat kecamatan dan desa maka dalam dua minggu Sidoarjo sudah bisa berubah jadi zona kuning”. Ujar Hudiyono.

Hudiyono menambahkan yang harus dikejar sekarang adalah action-nya harus menyeluruh, yang bergerak bukan hanya tingkat kabupaten saja, harus bersama-sama. Ada wilayahnya forkopimda, ada wilayah kecamatan ada wilayah desa, ada wilayah industri. "Semua harus jalan, kalau ada yang tidak jalan satu saja maka hasilnya tidak akan maksimal", ujarnya.

“Kades harus bergerak sampai rumah tangga, tapi harus dilakukan sosialisasi dulu. Yustisi internal desa harus dilakukan terlebih dulu, jika ada RT/RW yang tidak pakai masker harus diingatkan. Jangan sampai nanti di internalnya perangkat desa sendiri tidak disiplin protokol kesehatannya, kemudian warganya juga di ingatkan jangan sampai banyak yang tidak tahu akhirnya kena operasi yustisi”, kata Hudiyono.

Pemkab Sidoarjo saat ini sudah mempersiapkan sekolah tatap muka yang akan dibuka apabila dalam dua minggu ke depan sudah berubah jadi zona kuning. Sekolah yang dibuka nanti sementara hanya untuk tingkat SMP, dan terbatas untuk sekolah yang sudah siap penerapan protokol kesehatannya. Jumlah siswa juga dibatasi maksimal 20 persen saja. (ir / kominfo // Bag).

Home » » Aksi Bakar Ban Warnai Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Depan Kantor DPRD Tulungagung

Aksi Bakar Ban Warnai Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Depan Kantor DPRD Tulungagung

Written By BBG Publizer on Selasa, 13 Oktober 2020 | 12.15

Masa Pendemo Sempat Bakar Ban Di Depan Kantor DPRD Tulungagung 

TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Tulungagung (AMTI) yang terdiri dari gabungan PMII, HMI, GNMI, dan Aliansi dari departemen non akademik (DENA) serta organisasi ekstra kampus menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Tulungagung, Senin (12/10/2020).

Ketatnya penjagaan oleh ratusan petugas keamanan dari Polres Tulungagung, Brimob Polda Jatim, TNI dan Satpol PP dengan pembatas kawat berduri, para mahasiswa hanya bisa berorasi diluar pagar gedung DPRD Tulungagung.

Ratusan Mahasiswa Saat Melakukan Aksi Di Depan Kantor DPRD Tulungagung 

Dengan membawa berbagai macam spanduk, bendera organisasi kemahasiswaan, hingga tulisan-tulisan yang berisi penolakan dan tuntutan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, para mahasiswa melakukan ororasinya dengan meneriakkan yel-yel, penolakan dan tuntutan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka juga meneriakkan agar para anggota dewan bersedia keluar dan menemuinya.

Mereka kecewa terhadap Omnibus Law yang cenderung dianggap lebih pro terhadap para pengusaha kelas atas dibanding rakyat kecil.

"Kami kecewa karena kedatangan kami tidak ditemui Ketua DPRD Tulungagung, namun kami sadar bahwa tujuan menyampaikan aspirasi secara struktural secara birokrasi ada di tangan ketua DPR bukan pada anggota-anggotanya. Ketua DPRD hari ini beralasan tidak bisa hadir, maka daripada itu kita secara seremonial dengan aksi kita untuk ketemu wakil rakyat sebagai tuntutan bahwa masyarakat Tulungagung menolak dengan tegas UU Cipta Kerja,”ungkap Slamet rianto, salah satu perwakilan dari Mahasiswa yang mengaku sebagai wakil Aliansi Masyarakat Tulungagung Bergerak saat diwawancarai sejumlah awak media.

Ia menegaskan, apabila dalam aksinya menolak UU Omnibus Law tidak dilaksanakan oleh DPR, mereka akan menyampaikan aspirasinya di kabupaten Tulungagung yakni di Pendopo Bupati, agar pihak Eksekutif dan Legislatif bisa berjalan beriringan menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Kami kecewa, Omnibus Law lebih peduli terhadap para investor dibanding kami para kaum masyarakat kecil,”tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makariem Saat Menemui Mahasiswa 

Dari pantauan OposisiNews, nampak Wakil Ketua DPRD Tulungagung Adib Makariem beserta Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung Sofyan Heryanto menemui para mahasiswa.

“Kami sebenarnya ingin menemui para mahasiswa namun mereka agaknya kurang berkenan kalau tidak ditemui langsung oleh ketua DPRD,” terang Wakil ketua DPRD Tulungagung Adib Makarim secara singkat ditengah-tengah aksi para mahasiswa.

Lanjut Adib, DPRD Tulungagung membuka ruang audiensi atau hearing dengan para mahasiswa yang rencananya, audiensi tersebut akan dilakukan pada Rabu (14/10) mendatang.

Saat menemui para mahasiswa, Politisi asal PKB ini menyatakan bahwa, UU Omnibus Law bukan hanya berisi UU Cipta Kerja, tetapi juga undang-undang lainnya seperti UU Perpajakan dan UU UMKM.

 “UU Omnibus Law ini ada 74 pasal (UU), 15 bab dan 908 halaman. Kalau ada hal yang menindas rakyat, menindas buruh dan kaum lemah kita wajib menolak bersama-sama,” papar Adib.

Wakil DPRD Tulungagung, Adib Makariem meminta, pada mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dengan tertib tanpa harus melakukan anarkisme. 

“Ingat kita negara demokrasi, kita harus menjaga aset-aset negara. Tidak boleh rusak-rusakan,” tandasnya.

Sebelum mengakhiri aksinya, mereka sempat membakar ban didepan pintu DPRD Tulungagung, Kemudian bergeser menemui Bupati menuju Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangso. Namun aksi mereka tertahan di depan pintu gerbang pendopo yang dijaga ketat petugas keamanan, sehingga mereka hanya bisa  berorasinya di luar pagar pendopo. ( Ag.P )


Pewarta : A. Purnomo

Home » » Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ditengah Pandemi Covid 19

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ditengah Pandemi Covid 19


SIDOARJO,OposisiNews.co.id - 
Upacara peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo sedikit berbeda dari tahun - tahun sebelumnya.Hanya dihadiri oleh Forkopimda, kepala OPD dan Camat se- Kabupaten Sidoarjo.

Upacara Hari Jadi Ke 75 Provinsi Jawa Timur , dilaksanakan di halaman Pendopo Delta Wibawa. Bertindak sebagai Inspektur upacara Penjabat Bupati Sidoarjo, Dr. H. Hudiyono, M.Si.senin, 12/10/2020.

Tahun ini . 2020.red, Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ditengah pandemi covid 19, mengambil tema “Semangat Nawa Bhakti Satya untuk Jawa Timur maju”. semangat untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang terdepan, religius dan sejahtera lahir bathin melalui 9 bhakti bagi Jawa Timur tetap dijaga.

Pada kesempatan itu, Penjabat Bupati Sidoarjo juga mengajak masyarakat untuk mensukseskan 4 hal penting, diantarnya pilkada, mencapai target kualitatif dan kuantitatif Nawa Bhakti Satya sebagaimana RPJMD yang telah kita rancang dan disepakati bersama, konsistensi dan kesiapsiagaan penuh dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19, serta menciptakan Jawa Timur tetap aman dan kondusif.

Penjabat Bupati juga menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik tahun 2018 dengan status kinerja sangat tinggi kepada Sekdakab Sidoarjo, Penghargaan kepada pelatih berprestasi dan Asisten Pelatih berprestasi, voli pasir World Beach Games 2019.Imbuhnya, (Bag)

Home » » Kapolresta Sidoarjo Pimpin Penggrebekan Judi Sabung Ayam

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Penggrebekan Judi Sabung Ayam

Written By BBG Publizer on Senin, 12 Oktober 2020 | 07.41


Sidoarjo, OposisiNews.co.id -
Judi sabung ayam di Desa Lebo, RT 12/RW 04, Kecamatan Sidoarjo Kota, digerebek polisi,  Penggerebekan dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji dengan didampingi Kabagops AKP Trie Sisbiantoro dan Kasatsabhara Kompol Sumaryadi.minggu, 11/10/2020.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat, jika di pinggir kali tepatnya kebun bambu milik Pendik, tiap Sabtu, Minggu dan Senin kerap dijadikan arena judi sabung ayam. “Dari laporan itu, hari ini kita lakukan penggerebekan,” jelasnya.

Dari penggerebekan yang dilakukan petugas gabungan dari satreskrim dan satsabhara Polresta Sidoarjo, berhasil diamankan 13 orang pelaku judi sabung ayam, empat unit motor, dua ayam jago aduan, beberapa buku rekapan, jam dinding, alas arena judi sabung ayam, serta uang tunai ratusan ribu. 

“Selain mengamankan pelaku, kita juga menyita beberapa barang bukti di lokasi,” ujar Kabagops Polresta Sidoarjo AKP Trie Sisbiantoro.

Pasca laporan masyarakat masuk, tambah AKP Trie Sisbiantoro, polisi langsung menindaklanjuti dengan menyelidiki lokasi dan diteruskan dengan penggerebekan. Dalam pengepungan di TKP, para pelaku judi sabung ayam, tidak ada yang bisa meloloskan diri.

Mereka yang diamankan 13 orang. Terdiri 10 pejudi sabung ayam, dua orang bagian pencatat rekapan perjudian dan seorang panitia.

“Para tersangka itu, 10 orang sebagai pejudi sabung ayam, dua orang perekap kegiatan judi dan Pendik penyedia lahan atau panitia sabung ayam. Sekali taruhan, Pendik mendapatkan bagian 10 persen dari nilai taruhan. Taruhan perjudian sabung ayam, sekali ayam tarung, sampai sebesar Rp 1 juta,” sebut Biantoro merinci.katanya (Bag).

Home » » OMNIBUS LAW LAKSANA BUS UMUM

OMNIBUS LAW LAKSANA BUS UMUM

Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagad menjadi topik pembicaraan hangat di semua lapisan masyarakat Indonesia. Menurut para ahli hukum, yang dimaksud Omnibus Law adalah peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.

 Dengan kata lain Omnibus Law merupakan suatu Rancangan Undang-Undang yang mencakup beberapa aspek yang digabung menjadi satu Undang-Undang. Tujuannya untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya perubahan beberapa Undang-Undang lintas sektoral untuk dilakukan penyederhanaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang bisa memicu terjadinya masalah.

Bagi masyarakat awam belum tentu bisa memahami tentang Omnibus Law. Omnibus Law menggabungkan dan menyerdahanakan beberapa Undang-Undang yang kadang-kadang bertabrakan satu sama lain. Kita membutuhkan Omnibus Law karena negara kita bagaikan rimba peraturan yang terus tumbuh, sehingga akan semakin banyak peraturan.  Omnibus Law laksana bus umum yang mengangkut macam-macam orang ke berbagai tujuan.  Omnibus Law juga mengangkut bermacam-macam kepentingan. Kata para pejabat di Jakarta yang membidani lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,  tujuannya untuk  untuk menciptakan pasar kerja yang lebih luas. Karena Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah kontrak sosial maka pasal-pasalnya pasti merepresentasikan kepentingan pengusaha dan buruh. Bila diibaratkan sebagai bus umum maka pengusaha sebagai penumpang-penumpang kuat yang mengarahkan para sopir. Sebaliknya buruh (masyarakat) sebagai pihak yang lemah merasa dirugikan karena dipaksa mengikuti kemauan para pengusaha. Maka bila kemudian banyak yang ribut itu sebenarnya wajar. Masyarakat yang tidak tahu ke mana Omnibus Law akan membawa perubahan terhadap nasib mereka tentu merasa cemas. 

Perlu waktu yang panjang untuk membicarakan tujuan besar dari bus baru yang kita sebut Omnibus Law ini. Sayangnya proses komunikasi publik tidak berjalan. Padahal publik sangat menunggu informasi secara transparan. Mengapa proses lahirnya Omnibus Law ini kurang terbuka? Apakah juru bicara negara 'harus mengikuti diklat merangkai kata untuk bicara' kepada masyarakat? Masyarakat butuh jawaban yang jelas. Jangan malah ditanya; “Sudah baca belum?” Memangnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sudah disosialisakian kepada masyarakat secara terbuka? Seandainya sudah membaca, RUU yang katanya 900 halaman lebih itu, pasti bisa menimbulkan multi tafsir. Orang akan membaca dengan kaca mata masing-masing. Kaum buruh akan mencari pasal-pasal tentang buruh. Para pedagang cenderung melihat pasal-pasal urusan dagang.  Bukankah Dewan yang terhormat begitu? Pada hal Omnibus Law memuat berbagai pasal yang sangat kompleks. Berdasarkan kajian singkat yang dilakukan Jovi Andrea Bachtiar, S.H. (Koordinator Gerakan Masyarakat Pejuang hak Konstitusi) dan tim, ditemukan bahwa permasalahan bahwa permasalahan Undang-Undang  Cipta Kerja ternyata tidak hanya pada persoalan terkait ketenagakerjaan tetapi juga pada sektor pendidikan. Pasalnya, UU a quo dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pengurus pondok pesantren yang tidak memiliki izin berusaha dari kementerian terkait. Selain itu, karena setiap penyelenggaraan pendidikan informal juga harus mengantongi izin berusaha dari Pemerintah Pusat, maka UU a quo sangat merugikan teman-teman Sarjana Pendidikan yang notabennya selain beradu nasib untuk menjadi guru tetapi juga membuka jasa kursus atau les privat. Sebab sanksi dalam UU a quo menempatkan pidana sebagai satu-satunya sanksi yang dapat diterapkan. Artinya, UU a quo bertentangan dengan spirit untuk mendorong penerapan agar pemidanaan sebagai sesuatu yang sifatnya ultimum remedium bukan premium remedium.

Maka sebaiknya jangan bertanya sudah baca atau belum? Lebih  bijaksana bila ada Tim ini yang membuat ringkasan, yang menggambarkan perbandingan pasal-pasal yang mengalami pengubahan pada Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru. Ringkasan tersebut diterbitkan secara resmi dan beri kesempatan masyarakat untuk memahami secara benar. Tidak perlu menunggu menunggu demontrasi yang berujung ricuh baru sibuk menjelaskan. 

Kita ingin Omnibus Law, yang mengangkut semua anak bangsa mencapai kemakmuran. Bukan Omnibus Law yang bikin galau. Karena walaupun tujuannya baik, bila prosesnya tidak demokratis dan transparan akan menimbulkan masalah. Buktinya setelah DPR, DPD dan Pemerintah menyetujui Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020 reaksi penolakan yang luar biasa. Demonstrasi terjadi di berbagai kota.( BHR )

Ngawi, 11 Oktober 2020.

Penulis.Budi Hantara

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon