DUGAAN ADANYA DISKRIMINASI PENCAIRAN BANSOS COVID UNTUK KELOMPOK TANI Di KABUPATEN BLORA , KIAN SANTER

Blora. OposisiNews - Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial dalam menanggulangi dampak Covid 19 yang telah berjalan hampir 6 bulan menyisakan pertanyaan dibenak penerima manfaat pasalnya Bansos ' BST ' untuk para buruh tani dan Petani penggarap di Wilayah Kabupaten Blora yang terapu menerima belum kunjung sicairkan.

Dari pemantauan Awak OposisiNews  selama hampir 6 bulan  terkait adanya  Bantuan sosial Tunai (BST)    untuk menanggulangi warga masyarakat  desa  yang terdampak Pandemi Covid  Terkait jumlah Penerima BST Wilayah di kabupaten Blora  dan Kabupaten Bojonegoro diduga  ada Kejanggalan.

Dari data yang terhimpun berita OposisiNews dari sumber beberapa  Kepala  desa di kabupaten Blora jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai 600 Ribu yang disalurkan dari Kemensos RI di desa- desa wilayah Kabupaten Blora  jumlahnya KPM-nya terbilang minim dibandingkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro .

Dari Pantauan OposisiNews Rata rata Penerima BST di desa wilayah Blora berkisar antara 6 sampai dengan 40 an,  Sementara di wilayah Kabupaten Bojonegoro Rata-rata Penerima BST  berkisar ratusan bahkan lebih , adanya kesenjangan di dua wilayah yang bertetangga , Menurut Aktifis Penggiat Sosial dan Anti Korupsi Dwi terkaid adanya kejanggalan / kesenjangan selisih jumlah Penerima BST yang terlalu mencolok di kedua Kabupaten yang bertetangga tersebut , “Perlu ditelusuri sebab musababnya “Ujar Aktifis Anti korupsi Dwi 

Kades Sidorejo kecamatan Padangan dan beberapa Perangkatnya menginformasikan ,  Terkait Pencairan Bansos untuk Kelompok Tani  sudah berjalan mulai Bulan April 2020  yang nilainya 600 Ribu per Anggota Kelompok Tani. Kamis 17/09/2020

Pencairan BST untuk Kelompok Tani (Petani Penggarap dan buruh tani) untuk wilayah Bojonegoro terinformasukan bahwa penerima BST untuk Kelompok Tani dari Kementerian pertanian  diterimakan sesuai data yang  Sebelumnya telah dilakukan oleh petugas pendata dari dinas pertanian Bojonegoro.

Ada apa ? ,  untuk Wilayah Kabupaten Blora  belum ada satupun pencairan BST yang terealisasikan pada  Petani Penggarap dan Buruh Tani (Kelompok Tani) seperti di Kabupaten tetangga ? Bojonegoro.

Terjadinya kejanggalan itu , Awak OposisiNews coba mendatangi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Blora untuk mengklarifikasikan pada kepala dinas pertanian Blora terkait BST Untuk Kelompok Tani yang ditemui Staf-nya karena Kadin sedang Dinas Luar  , Senin 21/09/2020.

Dari Sumber Valid yang diterima, Berita OposisiNews mendapatkan penjelasan bahwa sekitar bulan Maret 2020 , Dinas Pertanian Blora telah mengirimkan Data data Jumlah Petani Penggarap/Buruh Tani (Kelompok Tani)  di masing masing Kecamatan di Kabupaten Blora yang jumlah totalnya 38.877 Anggota Klompok Tani sesuai intruksi  Dinas Pertanian Provinsi Jateng  agar Dinas Pertanian Blora mengirimkan data terkait Jumlah Petani Penggarap/Buruh Tani.

Data tersebut  rencananya akan dijadikan rujukan  sebagai data  Penerima BST .Tetapi Ironisnya sampai sekarang dan sudah hampir 6 bulan setelah data tersebut dikirimkan menurut Sumber ( staf dinas Pertanian Blora ) Pihaknya belum mendapatkan balasan jawaban dan penjelasan apapun dari dinas pertanian provinsi jawa tengah.

”Setelah data jumlah  petani penggarap/Buruh tani masing-masing Kecamatan dikirim  ke dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang Dinas Pertanian Blora  belum dapat jawaban dan penjelasan Apapun”Ungkap Sumber Staf Dinas Pertanian Blora.

Belum adanya Penjelasan dari  Dinas Pertanian tingkat Provinsi jateng terkait jumlah data Petani penggarap/Buruh Tani di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Blora   “Kurang Transparannya dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah berpotensi timbulnya kegaduhan dan mosi tidak percaya dari kalangan petani dan buruh tani pada Dinas Pertanian Jawa Tengah " , ujar Dwi Aktifis LSM Anti Korupsi 

Bahwa sesuai bantuan lain bagi petani dan nelayan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.Beberapa waktu yang lalu   Jokowi menyatakan telah  menyiapkan bagi warga terdampak covid-19 berupa stimulus fiskal sebesar Rp 34 triliun.

Bantuan ini ditujukan membantu pembayaran angsuran serta subsidi bunga kredit, khususnya bagi para petani dan nelayan yang memiliki tanggungan angsuran sejumlah program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat dll Dari sumber Media nasional bahwa Pemerintah telah menyalurkan langsung ke petani secara by name by address. Menurut data pemerintah ada 2,7 juta petani telah menerima bantuan tersebut,(DWI/IPUNG)