Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Kapolresta Sidoarjo Perkuat Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Covid-19

Kapolresta Sidoarjo Perkuat Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Covid-19

Written By BBG Publizer on Rabu, 30 September 2020 | 20.04


Sidoarjo,OposisiNews -
Setiap perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di desa-desa terus mendapatkan perhatian lebih. Termasuk sinkronisasi data pasien Covid-19 hingga penanganannya, untuk itu Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji kembali memberikan arahan kepada 349 bhabinkamtibmas se-Kabupaten Sidoarjo, di Mapolresta Sidoarjo.Rabu,30/9/2020.

Kepada para bhabinkamtibmas di wilayahnya, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji berpesan agar Kapolsek jajaran beserta anggota bhabinkamtibmas turun langsung ke masing-masing desa binaan, untuk terus mengecek kondisi warga baik yang terkonfirmasi Covid-19 maupun yang sudah sembuh. 

"Terus jalin sinergitas dengan TNI, perangkat desa dan petugas kesehatan setempat. Guna mendapatkan data real setiap harinya, juga untuk mengetahui perkembangan Covid-19 di wilayah masing-masing," pesannya.

Dengan upaya demikian dan memperhatikan setiap perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, diharapkan jangan sampai turun semangat penanganan Covid-19. Termasuk lebih dimasifkan lagi tindakan pencegahannya, baik penyemprotan disinfektan serta sosialisasi maupun penegakan disiplin protokol kesehatan ke desa-desa.

Ditambah lagi mendekatinya jadwal Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji juga menekankan kepada para Kapolsek jajaran dan bhabinkamtibmas, supaya jangan kendur untuk mencegah terjadinya penyimpangan peraturan protokol kesehatan Covid-19.

"Awasi terus penggunaan masker, jangan ada kerumunan massa di saat ada pertemuan berkaitan Pilkada di desa-desa. Jangan sampai terjadi kluster baru pada pilkada, mari jaga kondusifitas kamtibmas dan wujudkan Pilkada sehat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," pesan Kombes Pol. Sumardji di akhir arahannya.

( Bag).

Home » » Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Taman bersama Satbrimob Polda Jatim Kembali Semprot Disinfektan

Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Taman bersama Satbrimob Polda Jatim Kembali Semprot Disinfektan

Written By BBG Publizer on Selasa, 29 September 2020 | 19.29


SIDOARJO ,OposisiNews.co.id -
Sebagai pencegahan penyebaran Virus Corona, anggota Polsek Taman Polresta Sidoarjo bersama Satbrimob Polda Jawa Timur,  melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Geluran, Taman, Sidoarjo.selasa,29/9/2020.

Beberapa perkampungan dan perumahan di wilayah tersebut, tak luput dari penyemprotan disinfektan. Bahkan petugas melalui pengeras suara mengingatkan warga agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, rajin cuci tangan, selalu jaga jarak, dan biasakan gemar olahraga.

Kapolsek Taman Kompol Hery Setyo Susanto mengatakan,  penyemprotan ini sebagai upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan Taman.

“Kami juga terus membangun kesadaran warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan, agar pandemi ini segera berakhir,” imbuhnya.

Upaya seperti ini, menurut Kompol Hery akan terus dilakukan di wilayahnya. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas. Serta guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.(Bag)

Home » » Wujudkan Harapan Warga Gondoroso ,Pemdes Tileng Bangun Rabat Beton Jalan Desa

Wujudkan Harapan Warga Gondoroso ,Pemdes Tileng Bangun Rabat Beton Jalan Desa

Written By BBG Publizer on Minggu, 27 September 2020 | 18.37


Madiun.OposisiNews.Co.Id -
Dalam mewujudkan harapan warga dusun gondoroso tentang adanya jalan desa yang baik ,pemerintah desa Tileng melalui program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) th.2020 , wujudkan pembangunan jalan rabat beton volume 575 m2 dengan nilai anggaran Rp.296.000.000.

Pembangunan Jalan desa sebagai upaya  mendukung kebijakan   pemerintah dalam  meningkatkan dan mengembangkan program pembangunan infrastuktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di kecamatan serta meningkatkan kualitas pemukiman pedesaan.

Melalui  dirjen binamarga kementrian PUPR yang tertuang dengan SK Kementrian PUPR NO.167/KPTS/M/2020 menurunkan program PISEW th 2020 di 900 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar 540 M menjadi angin segar Perintahan desa mewujudkan pembangunan infrastruktur di luar anggaran Dana Desa ( DD ).

Desa Tileng kecamatan Dagangan kab.Madiun sebagai salah satu desa yang menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut ,secara maksimal melaksanakan pekerjaan pembangunan rabat jalan dengan Volume P. 575 m dan ketebalan 16x3 M penghubung desa Tileng- Mendak dagangan.

Kepala desa Tileng dagangan Miratno kepada awak media berita OposisiNews mengungkapkan rasa terimakasih kepada pemerintah melalui  Kementrian Dinas PUPR  yang telah mengalokasikan program pisew th 2020 .

 


 "Alhamdulillah , harapan masyarakat desa Tileng khususnya warga dusun gondoroso untuk menikmati akses jalan penghubung antar desa Tileng - Mendak yang baik dan bagus tahun ini bisa terwujudkan",ujar Miratno.

 " Selain itu pelaksaan program PISEW selain berdampak sosial juga membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat desa terdampak covid 19 dengan melibatkan masyarakat sebagai pekerja melalui program Padat Karya Tunai ( PKT )".imbuhnya

Dengan terealisasinya jalan rabat beton antar desa diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warga dan tidak dipungkiri khususnya warga dusun gondoroso yang mayoritas Petani dan Buruh Tani dengan infrastruktur yang memadai akan membantu dalam transportasi pengiriman dan pengangkutan produk hasil pertanian dan perkebunan akan semakin lancar dan cepat.

Dari pantauan awak media OposisiNews dilokasi kegiatan , dibangunya infrastruktur rabat beton antar desa memiliki peran ganda , selain sebagai transportasi pertanian juga sebagai jalan alternatif pendukung wisatawan yang hendak berkunjung ke Obyek Wisata Watu Rumpuk di Desa Mendak .(ags)

Home » » 2 Paslon,dan 1 Bakal Paslon Cabup dan Cawabup Sidoarjo Deklarasikan Pilkada sehat dan Jurdil

2 Paslon,dan 1 Bakal Paslon Cabup dan Cawabup Sidoarjo Deklarasikan Pilkada sehat dan Jurdil

Written By BBG Publizer on Jumat, 25 September 2020 | 19.57


Sidoarjo ,OposisiNews.co.id - 
Bawaslu Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi 2 paslon dan 1 bakal paslon Cabup dan Cawabup Kabupaten Sidoarjo untuk deklarasi bersama untuk menjaga pemilu sehat, jujur   dan  adil, serta  penandatanganan Pakta integritas di Fave Hotel Sidoarjo

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU RI dan seluruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020,” jelas Haidar Munjid, Ketua Bawaslu Sidoarjo.jumat 25/09/2020

Disamping upaya pengawasan, Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan Pilkada sehat.

“Dan deklarasi pada hari ini adalah bagian dari ikhtiyar dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan upaya pencegahan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di kabupaten Sidoarjo bisa berjalan dngan jujur dan adil, dan bisa menjamin keselamatan warga,” ungkapnya.

Plh. Bupati Sidoarjo, Drs Achmad Zaini, dikesempatan yang sama menambahkan bahwa Pilkada Tahun 2020 diwarnai dengan dinamika yang pada akhirnya pelaksanaannnya harus mengalami  penundaan yang semula diagendakan bulan September menjadi tanggal 9 Desember 2020, yang disebabkan pandemi covid 19. 

“Untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 perlu peran aktif seluruh pasangan calon, Tim Kampanye, dan partai politik agar dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang tegas agar terhindar dari covid 19,” pesannya.

Deklarasi 2 paslon (Bambang Haryo Sukartono-Taufiqulbar, dan Ahmad Muhdlor Ali-Subandi) dan 1 bakal paslon Cabup dan Cawabup Sidoarjo 2020 (Kelana Aprilianto-Dwi Astuti) di pimpin oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo. 

Dilanjutkan dengan penandatanganan Paktaintegritas jaga pemilu sehat dan jurdil yang disaksikan oleh pimpinan Forkopimda Kabupaten Sidoarjo.

Dan terakhir penyerahan Pakta inegritas yang diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu Sidoarjo kepada pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2020 (Bag).

Home » » 733 Pelanggar Protokol Kesehatan dari 18 Kecamatan se-Sidoarjo Disidangkan

733 Pelanggar Protokol Kesehatan dari 18 Kecamatan se-Sidoarjo Disidangkan

Written By BBG Publizer on Kamis, 24 September 2020 | 15.32


Sidoarjo,OposisiNews.co.id -
Sebanyak 733 pelanggar protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo,  bertempat di GOR Sidoarjo, mengikuti sidang tindak pidana ringan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.kamis 24/9/2020.


Mulai pagi sampai sore hari para pelanggar dari 18 kecamatan, bergantian mengikuti sidang sesuai wilayah kecamatan masing-masing. Tentunya dalam pelaksanaan sidang tetap memprioritaskan penerapan protokol kesehatan. Seperti di tempat sidang yang ada di GOR Sidoarjo, warga yang mengikuti sidang harus cuci tangan dulu, dicek suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, serta tempat duduk tertata sesuai aturan physical distancing.


Di lokasi sidang tindak pidana ringan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, tampak hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo untuk melihat langsung jalannya sidang. 


733 pelanggar yang telah mengikuti jalannya sidang, dapat langsung membayar denda administratif Rp. 150 ribu di meja bank yang ada di lokasi. "Uang dari sanksi denda para pelanggar ini masuk ke dalam kas daerah, yang diperuntukan sebagai dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Seperti pembelian APD, cairan disinfektan, masker, dana penggali kubur korban Covid-19, dan lainnya," jelas Plh. Bupati Sidorjo Ahmad Zaini.


Terkait kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan sudah mulai meningkat. "Kini jarang sekali bahkan kita susah mencari pelanggar protokol kesehatan di jalanan, sudah mulai banyak yang patuh menggunakan masker. Pengelola tempat usaha juga semakin patuh aturan ini," jelas Kombes Pol. Sumardji.


Namun demikian, lanjut Kombes Pol. Sumardji, hal itu tidak mengendurkan petugas untuk terus melakukan razia protokol kesehatan melalui Operasi Yustisi. Bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP akan terus menggelar razia khususnya di tempat keramaian. 


“Akan terus kami masifkan operasi yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan, termasuk juga sidang yang tidak terjadwal berupa sidang di tempat setiap Senin dengan titik lokasi yang berpindah-pindah berdasarkan kordinasi bersama pihak Dinas Kesehatan terkait mana wilayah yang perkembangan terkonfirmasi Covid-19,” terangnya.(Bag)

Home » » Paslon dan Timses Wajib Patuh Protokol Kesehatan, Polresta Sidoarjo Sebar Maklumat Kapolri

Paslon dan Timses Wajib Patuh Protokol Kesehatan, Polresta Sidoarjo Sebar Maklumat Kapolri


Sidoarjo ,OposisiNews.co.id -
Usai diterbitkannya Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idham Azis, tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 2020, di Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo mulai memasang serta menyebarluaskan banner maklumat tersebut di sejumlah titik. Rabu ,23/9/2020.


Penyebarluasan dan pemasangan maklumat, antara lain dilakukan di kantor KPU, Bawaslu, kantor polisi, kantor kecamatan, balai desa, posko paslon cabup-cawabup, tempat-tempat umum, fasilitas publik, dan masih banyak lagi.


Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengatakan, tujuan dari disebarkannya maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, tak lain adalah agar dipahami betul oleh masyarakat, khususnya bagi para Paslon Cabup-Cawabup dan timses supaya mematuhi protokol kesehatan baik dalam tahap kampanye hingga berakhirnya Pilkada 2020 nanti.


“Situasi kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo yang kondusif, serta perkembangan Covid-19 di wilayah kita yang sudah terkendali jangan sampai tidak kita jaga dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan,” katanya.


Kombes Pol. Sumardji, juga berharap pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo 2020 jangan sampai menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Hanya karena tidak mentaati peraturan protokol kesehatan.


Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat Kapolri tentang kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan 2020. Terdapat empat poin yang ditekankan Kapolri dalam maklumat tersebut, salah satunya menekan klaster Virus Corona di Pilkada. 


Maklumat bernomor MAK/3/IX 2020 diterbitkan pada tanggal 21 September 2020. Kapolri mengeluarkan maklumat terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Maklumat Kapolri ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi yang mewaspadai timbulnya potensi klaster baru, salah satunya adalah Pilkada.


Berikut beberapa poin penekanan dari maklumat Kapolri terkait kepatuhan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020:


1. Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.


2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat:


a. Dalam pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.


b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait pada setiap tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakal masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.


c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.


d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi atau sejenisnya.


3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.khatanya , (Bag).

Home » » Kapolresta Sidoarjo Gandeng Komunitas Untuk Masifkan Disiplin Protokol Kesehatan

Kapolresta Sidoarjo Gandeng Komunitas Untuk Masifkan Disiplin Protokol Kesehatan

Written By BBG Publizer on Rabu, 23 September 2020 | 16.03


Sidoarjo,OposisiNews.co.id -
Mematuhi protokol kesehatan adalah upaya efektif guna mencegah penyebaran Covid-19. Karenanya semua pihak, tidak hanya pemerintah dan TNI-Polri yang masif melakukan sosialisasi, edukasi hingga penegakan disiplin protokol kesehatan, melainkan kelompok masyarakat di berbagai sektor juga harus turut terlibat di dalamnya.


Untuk memasifkan gerakan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo,  Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji meluncurkan Satgas Komunitas Protokol Kesehatan Sidoarjo.selasa, 22/9/2020.


"Satgas komunitas protokol kesehatan Sidoarjo kami melibatkan dari kalangan pondok pesantren, pasar, netizen, perusahaan, karang taruna, senkom, ada juga komunitas gowes, olahraga, otomotif, PSHT dan masih banyak lagi. Intinya kami rangkul semua kalangan komunitas agar bersama-sama mengedukasi, mensosialisasikan bahkan jangan segan menegur orang-orang di sekitarnya yang tidak patuh pada protokol kesehatan," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji usai melaunching Satgas Komunitas Protokol Kesehatan Sidoarjo di Mapolresta Sidoarjo. 


Edukasi maupun penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19, menurut Kombes Pol. Sumardji harus terus semakin masif dilakukan baik oleh Pemerintah, TNI-Polri serta dibantu para komunitas yang telah terbentuk supaya masyarakat tidak kendur, bahwa penggunaan masker misalnya dapat efektif mencegah dari penularan virus ini.


Karenanya ia berharap disiplin protokol kesehatan harus digelorakan mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Karena perkembangan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah semakin baik. "Situasi yang sudah kondusif dan terkendali, mari kita jaga dengan terus mematuhi peraturan protokol kesehatan," lanjutnya.


Pada kesempatan ini pula, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, jelang pelaksanaan kampanye Pilkada Sidoarjo mewanti-wanti masyarakat, khususnya para paslon Cabup-Cawabup beserta tim suksesnya agar turut mematuhi aturan protokol kesehatan. Supaya jangan sampai terjadi cluster baru dalam Pilkada nanti.khatanya (Bag).

Home » » TMMD Ke 109, TNI Bangun Tujuh Titik di Desa Kedung Kembar Kecamatan Prambon

TMMD Ke 109, TNI Bangun Tujuh Titik di Desa Kedung Kembar Kecamatan Prambon

Written By BBG Publizer on Selasa, 22 September 2020 | 21.27


SIDOARJO,OposisiNews.co.id - 
Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)  ke 109 tahun 2020 di kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di desa Kedung Kembar kecamatan Prambon. Sebanyak 300 personil TNI dikerahkan untuk mensukseskan program TMMD dilaksanakan mulai tanggal 22 Sepetember – 22 Oktober 2020. 


“Seluruh personil yang terlibat akan menjalani rapit test, jika hasil rapid testnya ada yang reaktif maka akan dilakukan isolasi dan digantikan personil lain”, ujar Plh. Bupati Sidoarjo, Ahmad Zaini usai melaksanakan upacara pembukaan TMMD di Pendopo Delta Wibawa. Selasa, 22/9/2020.


Plh. Bupati juga berharap dukungan dan partisipasi dari masyarakat selama 30 hari pelaksanaan TMMD di desa Kedung Kembar agar tujuan  dan sasaran yang diinginkan  dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan masyarakat.


“Bagi OPD (organisasi perangkat daerah) yang memiliki keterkaitan dengan program TMMD  ini dapat melaksanakan kegiatan secara sinergis dan terpadu sehingga akhir dari kegiatan ini nantinya dapat tercapati dengan maksimal”, ujar Zaini.


Sementara itu Komandan Kodim 0816/Sidoarjo Letkol. Inf. Muhammad Iswan Nusi menyampaikan bahwa ada tujuh titik program pembangunan fisik dan non fisik  yang sudah ditargetkan selesai dalam waktu 30 hari kedepan.


“Untuk program pembangunan fisik ada tujuh titik, diantaranya pembangunan penyangga jalan Jati Alun-alun, pembangunan penyangga jalan Cangkringturi, pembangunan penyangga jalan jalan Simpang, normalisasi kali avour Kajartengguli RW.03, pembangunan plengsengan jembatan Simpang, pembangunan pagar SDN 4 Kedungkembar dan pemasangan lampu PJU 50 titik”, ujar Iswan Nusi.


Sedangkan program pembangunan non fisik seperti pemberian pelatihan ternak lele dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta pelatihan-pelatihan lainnya akan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (Bag).

Home » » Polresta Sidoarjo Peduli Salurkan Bantuan APD dan Masker Ke Rumah Sakit Rujukan

Polresta Sidoarjo Peduli Salurkan Bantuan APD dan Masker Ke Rumah Sakit Rujukan


Sidoarjo,OposisiNews.co.id -
Sebagai wujud kepedulian kepada tenaga medis yang bertugas menangani pasien Covid-19, Polresta Sidoarjo menggandeng PT Siantar Top Tbk untuk memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker.selasa, 22/9/2020.


Penyaluran bantuan sejumlah 1.000 APD dan 1.000 masker kepada beberapa rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo tersebut, berlangsung di Mapolresta Sidoarjo dipimpin Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana. Dengan dihadiri perwakilan dari PT Siantar Top serta rumah sakit rujukan, antara lain RSUD Kabupaten Sidoarjo, Rumah Sakit Bhayangkara Porong, Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, dan Rumah Sakit Delta Surya.


"Melalui penyaluran bantuan baju APD dan masker oleh Polresta Sidoarjo yang bekerjasama dengan perusahaan swasta PT Siantar Top, diharapkan dapat membantu para tenaga medis di rumah sakit demi keselamatan dirinya saat menangani pasien Covid-19," ujar Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana.


Kebutuhan APD juga masker menurut AKBP Deny Agung Andriana, tentunya terus diperlukan, mengingat Covid-19 masih tetap ada meskipun pasien yang sembuh juga banyak. Sebab itu diharapkan banyak pihak yang terbuka dan saling peduli memberikan bantuan kesehatan.


Cahyadi, Perwakilan dari PT Siantar Top Tbk mengatakan, pemberian bantuan APD dan masker melalui Polresta Sidoarjo untuk disalurkan ke beberapa rumah sakit rujukan, menurut manajemen perusahaannya adalah sangat tepat. Terlebih lagi disalurkan langsung ke para tenaga medis rumah sakit.


"Harapannya program CSR bantuan medis ini dapat melindungi keselamatan tenaga medis saat menangani pasien Covid-19, serta bantuan masker juga dapat melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran Covid-19," khatanya.(Bag).

Home » » DUGAAN ADANYA DISKRIMINASI PENCAIRAN BANSOS COVID UNTUK KELOMPOK TANI Di KABUPATEN BLORA , KIAN SANTER

DUGAAN ADANYA DISKRIMINASI PENCAIRAN BANSOS COVID UNTUK KELOMPOK TANI Di KABUPATEN BLORA , KIAN SANTER

Written By BBG Publizer on Senin, 21 September 2020 | 23.40


Blora. OposisiNews -
Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial dalam menanggulangi dampak Covid 19 yang telah berjalan hampir 6 bulan menyisakan pertanyaan dibenak penerima manfaat pasalnya Bansos ' BST ' untuk para buruh tani dan Petani penggarap di Wilayah Kabupaten Blora yang terapu menerima belum kunjung sicairkan.

Dari pemantauan Awak OposisiNews  selama hampir 6 bulan  terkait adanya  Bantuan sosial Tunai (BST)    untuk menanggulangi warga masyarakat  desa  yang terdampak Pandemi Covid  Terkait jumlah Penerima BST Wilayah di kabupaten Blora  dan Kabupaten Bojonegoro diduga  ada Kejanggalan.

Dari data yang terhimpun berita OposisiNews dari sumber beberapa  Kepala  desa di kabupaten Blora jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai 600 Ribu yang disalurkan dari Kemensos RI di desa- desa wilayah Kabupaten Blora  jumlahnya KPM-nya terbilang minim dibandingkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro .

Dari Pantauan OposisiNews Rata rata Penerima BST di desa wilayah Blora berkisar antara 6 sampai dengan 40 an,  Sementara di wilayah Kabupaten Bojonegoro Rata-rata Penerima BST  berkisar ratusan bahkan lebih , adanya kesenjangan di dua wilayah yang bertetangga , Menurut Aktifis Penggiat Sosial dan Anti Korupsi Dwi terkaid adanya kejanggalan / kesenjangan selisih jumlah Penerima BST yang terlalu mencolok di kedua Kabupaten yang bertetangga tersebut , “Perlu ditelusuri sebab musababnya “Ujar Aktifis Anti korupsi Dwi 

Kades Sidorejo kecamatan Padangan dan beberapa Perangkatnya menginformasikan ,  Terkait Pencairan Bansos untuk Kelompok Tani  sudah berjalan mulai Bulan April 2020  yang nilainya 600 Ribu per Anggota Kelompok Tani. Kamis 17/09/2020

Pencairan BST untuk Kelompok Tani (Petani Penggarap dan buruh tani) untuk wilayah Bojonegoro terinformasukan bahwa penerima BST untuk Kelompok Tani dari Kementerian pertanian  diterimakan sesuai data yang  Sebelumnya telah dilakukan oleh petugas pendata dari dinas pertanian Bojonegoro.

Ada apa ? ,  untuk Wilayah Kabupaten Blora  belum ada satupun pencairan BST yang terealisasikan pada  Petani Penggarap dan Buruh Tani (Kelompok Tani) seperti di Kabupaten tetangga ? Bojonegoro.

Terjadinya kejanggalan itu , Awak OposisiNews coba mendatangi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Blora untuk mengklarifikasikan pada kepala dinas pertanian Blora terkait BST Untuk Kelompok Tani yang ditemui Staf-nya karena Kadin sedang Dinas Luar  , Senin 21/09/2020.

Dari Sumber Valid yang diterima, Berita OposisiNews mendapatkan penjelasan bahwa sekitar bulan Maret 2020 , Dinas Pertanian Blora telah mengirimkan Data data Jumlah Petani Penggarap/Buruh Tani (Kelompok Tani)  di masing masing Kecamatan di Kabupaten Blora yang jumlah totalnya 38.877 Anggota Klompok Tani sesuai intruksi  Dinas Pertanian Provinsi Jateng  agar Dinas Pertanian Blora mengirimkan data terkait Jumlah Petani Penggarap/Buruh Tani.

Data tersebut  rencananya akan dijadikan rujukan  sebagai data  Penerima BST .Tetapi Ironisnya sampai sekarang dan sudah hampir 6 bulan setelah data tersebut dikirimkan menurut Sumber ( staf dinas Pertanian Blora ) Pihaknya belum mendapatkan balasan jawaban dan penjelasan apapun dari dinas pertanian provinsi jawa tengah.

”Setelah data jumlah  petani penggarap/Buruh tani masing-masing Kecamatan dikirim  ke dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang Dinas Pertanian Blora  belum dapat jawaban dan penjelasan Apapun”Ungkap Sumber Staf Dinas Pertanian Blora.

Belum adanya Penjelasan dari  Dinas Pertanian tingkat Provinsi jateng terkait jumlah data Petani penggarap/Buruh Tani di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Blora   “Kurang Transparannya dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah berpotensi timbulnya kegaduhan dan mosi tidak percaya dari kalangan petani dan buruh tani pada Dinas Pertanian Jawa Tengah " , ujar Dwi Aktifis LSM Anti Korupsi 

Bahwa sesuai bantuan lain bagi petani dan nelayan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.Beberapa waktu yang lalu   Jokowi menyatakan telah  menyiapkan bagi warga terdampak covid-19 berupa stimulus fiskal sebesar Rp 34 triliun.

Bantuan ini ditujukan membantu pembayaran angsuran serta subsidi bunga kredit, khususnya bagi para petani dan nelayan yang memiliki tanggungan angsuran sejumlah program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat dll Dari sumber Media nasional bahwa Pemerintah telah menyalurkan langsung ke petani secara by name by address. Menurut data pemerintah ada 2,7 juta petani telah menerima bantuan tersebut,(DWI/IPUNG)

Home » » Di Duga Kelelahan Dan Masuk Angin Pemulung Di Pasar Besar Ngawi Meninggal Di MCK Pasar

Di Duga Kelelahan Dan Masuk Angin Pemulung Di Pasar Besar Ngawi Meninggal Di MCK Pasar


Ngawi, OposisiNews -
Ditengah kesibukan menata kios relokasi pasar besar Ngawi para pedagang dikejutkan dengan ditemukannya Mayat laki-laki di dalam MCK Pasar besar oleh Suhendar alias Anom .Petugas MCK.pukul 19.30 wib  Senin 21/09/2020.

Awalnya Suhendar melihat korban masuk MCK tidak lama berselang mendengar sesuatu yang jatuh , curiga dengan suara itu Suhendar mencoba melongok MCK , korban tanpa pakaian tergelatak dilantai MCK , sontak Suhendar ( saksi ) menginformasikan pada petugas kepolisian dan para pedagang yang berada di dekat lokasi MCK .

Dari lokasi TKP terindentivikasi mayat dengan jenis kelamin laki-laki dari  KTP yang ditemukan dilokasi berinisial ZA ( 61 th ) warga dusun Ngale desa Ngale RT 015 RW 001 Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Dugaan sementara korban yang kesehariannya menjadi pemulung di lokasi pasar besar , meninggal akibat kelelahan dan masuk angin.

Dari lokasi kejadian oleh petugas langsung dipasang garis pembatas ' Police line '  dan mayat di evakuasi ke Kamar mayat RSUD Soeroto Ngawi guna penyidikan lebih lanjut . ( Yd )


Home » » Pemerintah desa Jenangan kab Ponorogo Salurkan BLT DD tahap 4

Pemerintah desa Jenangan kab Ponorogo Salurkan BLT DD tahap 4


Ponorogo.OposisiNews.Co.Id -
Bertempat di pendopo balai desa Jenangan kec.Jenangan senin tgl.20/9/20 pemerintah desa jenangan kec.jenangan ponorogo salurkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap ke 4 dari sumber anggaran Dana Desa.

Dampak wabah pandemi covid 19 yang tidak berkesudahan dan tidak tahu sampai kapan berakhirnya membuat seluruh masyarakat ponorogo, khususnya jenangan sangat terasa sekali imbas dan dampak sosial dan ekonomi ditengah masyarakat. 

Banyaknya warga yang mengalami nasib sial dari tempat kerja ' PHK' serta minimnya akses untuk bekerja ditengah merebaknya wabah corona membuat sebagian masyarakat harus berupaya maksimal mencari trobosan pekerjaan dan tidak sedikit yang bergantung dari pemerintah untuk bisa bertahan sampai kondisi Nasional semakin membaik.

Melihat banyaknya warga masyarakat desa yang terdampak pandemi covid 19,pemerintah desa jenangan tidak menutup mata untuk meringankan beban warganya dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada 59 kk ,yang hingga saat ini sudah pada pemberian tahap ke empat senilai 300 rb per kk dengan total anggaran rp.17.700.000(tujuh belas juta tujuh ratus ribu  rupiah).

Toni ahmadi selaku kepala desa jenangan kab.ponorogo pada beritaOposisiNews menyampaikan , "Alhamdulillah hingga saat ini pemerintah desa sudah 4 kali menyalurkan bantuan kepada warga desa yang besaranya pada tahap 1s/d 3 sebesar 600.000 dan tahap 4 ini senilai 300.000 berjalan sesuai aturan yang ada ".

 " Di harapkan bantuan langsung tunai bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurangi beban hidupnya" ujarnya 

Di samping itu warga masyarakat desa di imbau tetap menjaga standar protokoler pencegahan penyebaran virus covid 19 dengan tetap menjaga jarak,pakai masker dan mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari penularan virus covid 19, pungkas Toni .Kds.

Sumber(76th) warga dukuh krajan 1" desa jenangan rt.01 rw.02 salah satu warga terdampak penerima bantuan BLT yang sempat ditemui berita OposisiNews menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada pemerintah pusat,pemkab ponorogo dan pemerintah desa yang telah peduli dengan memberikan bantuan langsung tunai ," Ini sangat bermanfaat dan berarti sekali untuk kelangsungan ekonomi warga terdampak khususnya warga miskin dan tuna karya akibat PHK dan semoga pandemi ini cepat berakhir " ungkap Sumber . (Ags.adv)

Home » » Desa Danguk Targetkan Jalan Poros Dusun Danguk - Gempol Tahap I Rampung Akhir Tahun 2020

Desa Danguk Targetkan Jalan Poros Dusun Danguk - Gempol Tahap I Rampung Akhir Tahun 2020

 


Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Tahap ke III Dana Desa ( DD ) tahun 2020 , Pemerintah desa Danguk Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi realisasikan pembangunan infrastruktur regit beton jalan poros antar dusun Danguk - Gembol ( RT 02-03 ).


Dengan memanfaatkan sumber anggaran Dana Desa sebesar Rp 502.113 juta dengan volume pekerjaan P.310 meter L.4 meter dengan ketebalan regit beton 15 cm diharapakan pembangunan infrastruktur rejit beton jalan poros dusun mampu mengapu kebutuhan warga untuk mendukung prasarana transportasi pertanian warga Desa Danguk yang mayoritas Petani.


" Pembangunan jalan poros dusun Danguk - Gempol direncanakan secara bertahap , untuk memfokuskan peruntukan anggaran desa ' DD ' pada satu titik jalan poros desa sangat tidak memungkinkan . Harmonisasi pemerataan pembangunan menjadi harga mati pemerintah desa Danguk tanpa harus meninggalkan prioritas pembangunan infrastruktur desa hasil musyawarah dari bawah ' Musdus ' dan semua itu sudah menjadi sebuah kesepakatan ", ujar Hadi Sudarno .Kades Danguk. 15/09/2020


" Ditargetkan bulan Desember semua proyek desa dari sumber anggaran dana desa 2020 bisa rampung , untuk ketua tim pelaksana kegiatan sesuai kesepakatan dipimpin oleh masing-masing Kasun yang ditempati kegiatan . Seperti pembangun regit beton jalan antar dusun Danguk - Gembol di ketuai oleh Triyono .Kasun Danguk III ", imbuh Kades Danguk .


Di lokasi kegiatan , Triyono mengatakan " Untuk sementara pembangunan tidak ada kendala yang berarti semua sesuai rencana dan aturan pemanfaatan anggaran ".


" Semua tenaga memanfaatkan warga lokal kecuali teknis melibatkan dari pihak Java Mix , insyallah tahun depan jalan poros dusun bisa rampung total syukur-syukur bisa terlanjutkan dengan dana Non DD seperti BK / Hibah karena untuk bisa merealisasikan jalan poros dusun yang berkwalitas mesti terencanakan bertahap semua kembali pada kemampuan anggaran desa ", tutupnya. ( Red.adv )    

  


Home » » Kapolresta Sidoarjo Pimpin Langsung Operasi Yustisi , Minggu Malam

Kapolresta Sidoarjo Pimpin Langsung Operasi Yustisi , Minggu Malam

Written By BBG Publizer on Minggu, 20 September 2020 | 10.23


Sidoarjo,OposisiNews.co.id -
Dalam rangka pelaksanaan Operasi Yustisi penegakan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, Sabtu malam, petugas gabungan dari TNI-Polri Kabupaten Sidoarjo melakukan razia masker.sabtu, 19/9/2020.


Razia kepatuhan masyarakat untuk penggunaan masker, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona tersebut dilakukan di kawasan Taman Pinang Indah dan Alun-alun Sidoarjo, dipimpin langsung Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.


“Di akhir pekan biasanya banyak aktifitas warga di luar rumah. Melalui kesempatan ini kami lakukan Operasi Yustisi penegakan disiplin terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan. Lokasi tidak hanya tidak di wilayah Kota Sidoarjo saja, namun juga dilakukan serentak seluruh jajaran,” jelas Kombes Pol. Sumardji di lokasi.


Hingga saat ini, menurutnya masyarakat Sidoarjo semakin patuh disiplin protokol kesehatan. Kombes Pol. Sumardji juga terus mengimbau agar masyarakat turut masif membantu pemerintah juga TNI-Polri, guna mempercepat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Contohnya adalah selalu memakai masker saat berada di luar rumah.


Pada Operasi Yustisi di malam Minggu kemarin, didapati pelanggar tidak memakai masker sebanyak 20 orang. Kepada mereka petugas melakukan tindak pidana ringan dengan menyita KTP. Untuk kemudian pelanggar harus mengikuti sidang pada hari Kamis di GOR Sidoarjo.Imbuhnya (Bag).

Home » » Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan, Terjaring Tim Covid Hunter di Waru

Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan, Terjaring Tim Covid Hunter di Waru

Written By BBG Publizer on Jumat, 18 September 2020 | 07.22


SIDOARJO,OposisiNews.co.id -
Tim mobile Covid hunter diberangkatkan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. M. Fadil Imran, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah Serta Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono,  di Korem 084/BJ, langsung bergerak cepat ke arah Surabaya dan Waru, Sidoarjo guna memburu para pelanggar protokol kesehatan.kamis, 17/9/2020.


Baru bergerak di kawasan Waru, Sidoarjo, razia dalam rangka Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan yang juga dihadiri Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji tersebut, berhasil mendapatkan 105 orang pelanggar karena tak pakai masker. Kepada para pelanggar langsung dilakukan sidang di tempat dan dikenai sangsi denda senilai Rp. 150 ribu.


“Operasi Yustisi ini akan terus masif kami lakukan, hingga masyarakat jera dan akhirnya sadar bahwa betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, adalah sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.


Mereka sebagian besar terjaring saat berkendara di Jalan Raya Brigjen Katamso dan jalan Pasar Wadungasri. Sebagian lagi terjaring dari sejumlah warung kopi. Warga yang terjaring dinaikkan truk untuk dibawa ke lokasi sidang ditempat di kawasan Perumahan Graha Tirta. 


Mengetahui banyaknya warga yang terjaring, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya dan Sekda Provinsi Jatim mendatangi lokasi sidang di tempat di Graha Tirta Waru. Sebelum masuk lokasi sidang, para pelanggar dicek satu persatu suhu tubuhnya dan mencuci tangan. "Saya sempat berinteraksi dengan pelanggar, mereka punya berbagai macam alasan, mulai tidak mengertinya ada aturan seperti ini atau bawa masker tapi tidak dipakai," kata Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah. 


Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol. M. Fadil Imran, mengatakan pihaknya bersama TNI dan jajaran Forkopimda sampai tingkat kecamatan dan desa akan terus memasifkan operasi yustisi penegakan disiplin pelanggaran protokol kesehatan. Personel gabungan didukung kekuatan tim Covid Hunter terus bergerak memburu warga yang tidak sadar pentingnya disiplin protokol kesehatan.


“Selain upaya mobile Covid hunter, keberadaan Kampung Tangguh Semeru guna menekan penyebaran Covid-19 juga terus dimaksimalkan. Guna mendisiplinkan penerapan aturan protokol kesehatan di desa-desa,” imbuh Kapolda Jatim.(Bag).

Editor.Bambang PW

Home » » Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Sidoarjo Terima Bantuan Ventilator

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Sidoarjo Terima Bantuan Ventilator

Written By BBG Publizer on Rabu, 16 September 2020 | 22.16

Sidoarjo.OposisiNews.co.id - 10 rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada di Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan ventilator dari Provinsi Jawa Timur. Jumlah bantuan yang diberikan seluruhnya sebanyak 15 ventilator. Rinciannya RS. Siti Hajar mendapatkan 2 ventilator,  RS. Mitra Keluarga Waru 2 ventilator, RS. Siti Khotijah 3 ventilator, RS Anwar Medika 2 ventilator, RS Citra Medika 1 ventilator, RS. Pusdik Bhayangkara Porong 1 ventilator, RS. Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan 1 ventilator, RS. Arofah Anwar Medika 1 ventilator, RS Al Islam Haji Muhammad Mawardi 1 ventilator dan RS. Rahman Rahim 1 ventilator.

Bantuan ventilator tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawangsa di pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selain ventilator, Gubernur wanita pertama kali di Jawa Timur tersebut juga meyerahkan bantuan 16.000 masker kepada koordinator kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana. Selain itu juga diserahkan  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan BUMDes.Rabu, 16/9/2020.

Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa mengatakan ventilator tersebut merupakan bantuan dari  USAID melalui Kementerian Kesehatan. Totalnya ada 210 ventilator yang didapat Jawa Timur. Ventilator-ventilator itu akan dibagikan kepada rumah sakit rujukan Covid-19 yang membutuhkan dan yang telah mengajukan bantuan alat tersebut. Bantuan akan diserahkan secara bertahap.

"Sekarang kita bagi untuk Kabupaten Sidoarjo, kabupaten kota Mojokerto serta kabupaten kota Pasuruan,"ucapnya.

Gubernur mengatakan jumlah bantuan yang diberikan antar rumah sakit tidak sama. Tergantung kebutuhan rumah sakit yang disesuaikan dengan tempat ICU nya maupun SDM nya. Semisal jumlah dokter spesialis maupun tenaga operasional alat tersebut.

Plh. Bupati Sidoarjo Drs. Achmad Zaini MM mengatakan bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi tingkat kesembuhan pasien Covid-19. Oleh karenanya dirinya mengucapkan terimakasih atas bantuan ventilator tersebut. Dikatakannya upaya menekan penyebaran Covid-19 terus dilakukan Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19. Pelanggar protokol kesehatan Covid-19 akan dikenakan sanksi denda Rp. 150 ribu bagi masyarakat yang tidak memakai masker. Apabila tidak sanggup membayar diganti dengan kurungan penjara selama tiga hari. Sanksi yang lebih berat diberikan kepada pengelola tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dendanya bisa sampai Rp. 100 juta. Atau bahkan pencabutan izin usaha.

“Mudah-mudahan dengan operasi yustisi itu menimbulkan kedisiplinan yang tinggi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19,”ucapnya. (Bag)
Home » » Tim Covid Hunter Sidoarjo Bakal Menindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Tim Covid Hunter Sidoarjo Bakal Menindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Awas jangan coba-coba tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, jika tidak ingin ditindak tim Covid Hunter Sidoarjo, gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP.

Tim Covid Hunter ini bergerak mobile ke sasaran warga yang tidak patuh protokol kesehatan seperti tidak pakai masker, maupun tempat-tempat keramaian seperti cafe, warkop, restauran, mall dan pasar. Yang terkadang masih ditemui tidak tersedianya tempat cuci tangan, Serta tidak menerapkan physical distancing.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji pada acara launching tim Mobile Covid Hunter,  mengatakan pelanggar Protokol kesehatan akan dikenai tindak pidana ringan atau penilangan oleh tim ini, untuk kemudian dijadwalkan persidangannya pada Pengadilan Negeri setiap hari Rabu atau Jumat.Rabu, 16/9/2020.

Dasar penindakan ini tak lain sesuai dalam  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020. Terkait Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar  protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sehingga dapat menggugah kesadaran dan rasa jera bagi warga, akan pentingnya disiplin protokol kesehatan.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji berharap dengan kerja masif yang dilakukan Pemkab Sidoarjo, TNI, Polri, dan Satpol PP ditambah lagi adanya tim Mobile Covid Hunter Sidoarjo, dapat segera memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Ia juga menilai dari pelaksanaan Operasi Yustisi penegakan disiplin protokol kesehatan, dari hari pertama sampai sekarang telah berhasil memberikan efek jera kepada masyarakat. Di jalan raya kita lihat mulai jarang ada orang yang tak bermasker. Artinya dihadapkan pada sanksi denda bila dibandingkan sanksi sosial, ada efek jera bagi warga.

“Karenanya marilah kita saatnya terus disiplin mematuhi peraturan protokol kesehatan ini, demi keselamatan kita bersama dari bahaya Covid-19,” imbuhnya.(Bag).
Home » » OPERASI YUSTISI PENGGUNAAN MASKER OLEH POLRI TNI SERTA INSTANSI TERKAIT DI OBVIT KAB. NGAWI

OPERASI YUSTISI PENGGUNAAN MASKER OLEH POLRI TNI SERTA INSTANSI TERKAIT DI OBVIT KAB. NGAWI

Written By BBG Publizer on Selasa, 15 September 2020 | 18.25

Ngawi ,OposisiNews.Co.Id - Mendasar Telegram Kapolda Jatim nomor : ST/1584/IX/Ops.2/2020 tanggal 11 September 2020 tentang pelaksanaan Ops Yustisi dengan Instansi terkait dan Sprin Kapolres Ngawi nomor Sprin/1054/IX/Ops.2/2020 tanggal 14 September 2020.

Giat Ops Yustisi pengunaan masker / tertib bermasker dilaksanakan  pada hari Selasa, 15 September 2020 mulai pukul 09.00 WIB s.d pukul 10.30 WIB di depan Pasar Beran Ngawi dilaksanakan oleh Personel Polres Ngawi, TNI (Kodim 0805 Ngawi) dan Satpol PP Kab. Ngawi.

AKBP DICKY ARIO YUSTISIANTO, S.I.K., S.H .Kapolres Ngawi dan Dandim 0805 Ngawi pimpin langsung OPS Yustisi didampingi Kabagops Polres Ngawi dan Kasat Pol PP Kab. Ngawi dengan melibatkan personil sbb :Polres Ngawi   : 37 Personil , Kodim 0805 Ngaw : 10 Personil ,Sat Pol PP Polres Ngaw : 15 Personil ,Pengadilan  : 3 Personil dan Kejaksaa Negri Ngawi: 3 Personil.
Hasil giat Ops Yustisi sbb :

1. Dilaksanakan penindakan dan sidang ditempat serta denda administratif di depan Pasar Beran terhadap pengendara R2, R4 dan pengunjung pasar sebanyak 36 orang dikarenakan tidak memakai masker;
2. Denda per orang yaitu Rp. 10.000 dengan Jumlah total Denda Rp. 360.000;
3. Pelanggar memahami bahwa penggunaan masker adalah kewajiban pada masa pandemi Covid-19, tidak akan mengulangi kembali  dan mematuhi protokol kesehatan penanganan covid-19.
 ( Red ** )
Editor .Bambang PW
Home » » Tidak Patuhi Protokol Kesehatan, Pengelola dan Pengunjung Cafe Kelabakan Kena Denda

Tidak Patuhi Protokol Kesehatan, Pengelola dan Pengunjung Cafe Kelabakan Kena Denda

SIDOARJO,OposisiNews.co.id - Sejumlah personel gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP menyisir cafe, warung kopi, restauran serta pengendara yang ada di wilayah Kota Sidoarjo, Senin malam. Kegiatan ini dalam rangka Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Inpres nomor 6 tahun 2020.senen 14/9/2020.

Operasi Yustisi dimulai pukul 8 malam hingga tengah malam dengan sasaran cafe, warung kopi, restauran dan pengendara di wilayah Kota Sidoarjo dipimpin langsung Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Mohammad Iswan Nusi serta diikuti Jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji menjelaskan, Operasi Yustisi dengan sasaran cafe, warung kopi, restauran dan pengendara yang tidak patuh menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan, pengelola maupun pengunjung yang tak bermasker dan tidak menerapkan physical distancing akan masif dilakukan setiap hari. Penindakan tegas ini dilakukan agar masyarakat jera tak melanggar protokol kesehatan.

"Ya ini upaya tegas untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19. Makanya jangan lupa patuhi protokol kesehatan, sediakan tempat cuci tangan, jangan lupa mengenakan masker, jangan sampai tidak jaga jarak," jelas Kombes Pol. Sumardji.

Para pengelola kafe di pusat kota yang melanggar protokol kesehatan tersebut menjalani sidang di tempat dan harus membayar denda. Nilai denda bervariasi paling sedikit Rp 500 ribu, Rp 1 juta, hingga Rp 5 juta.

Kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut di antaranya tidak menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, tidak menjaga physical distancing ataupun peringatan bagi pengunjung agar menggunakan masker. Kebanyakan pelanggaran adalah tidak menjaga physical distancing yaitu tidak memberi tanda silang atau tanda larangan duduk di sejumlah kursi.

Selain pengelola kafe, sejumlah pengunjung kafe dan pengendara juga ada yang di sidang di tempat karena mereka kedapatan tak mengenakan masker. Pengunjung yang tidak disiplin protokol kesehatann ini didenda minimal Rp 150 ribu dan maksimal Rp 500 ribu tergantung jenis pelanggarannya.

Plh. Bupati Sidoarjo Achmad Zaini menegaskan jika penegakan protokol kesehatan ini akan dilakukan secara terus-menerus dengan jadwal yang mendadak. Maka dia berharap pengelola kafe maupun masyarakat tidak menganggap remeh disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Kami minta masyarakat menjaga disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk pemilik kafe yang kedapatan melanggar protokol kesehatan juga diberikan hukuman sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020," kata Achmad Zaini.

Perda tersebut adalah perubahan Perda Provinsi Jatim Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam pasal 27 C perda tersebut, pelanggar perorangan dikenai denda maksimal Rp 500 ribu, sementara untuk perusahaan maksimal Rp 100 juta.khatanya, ( Bag)
Home » » Pemkab Sidoarjo Berikan Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Pemkab Sidoarjo Berikan Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Written By BBG Publizer on Senin, 14 September 2020 | 21.29

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Sanksi tegas diterapkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Denda Rp. 150 ribu atau kurungan penjara selama 3 hari dikenakan bagi yang kedapatan tidak memakai masker. Seperti penindakan yang dilakukan kepada para pengendara di depan Pos Polisi Waru, pagi tadi, Operasi gabungan penertiban penggunaan masker dilakukan Pemkab Sidoarjo bersama Polresta Sidoarjo.senen,14/9/2020.

Plh. Bupati Sidoarjo Drs. Achmad Zaini MM, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Mohammad Iswan Nusi, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Mohammad Muchlis serta Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Setiawan Budi Cahyono melihat langsung jalannya operasi yustisi penertiban penggunaan masker tersebut. Baik pengendara motor maupun mobil tidak luput dari pantauan petugas. Petugas dari kepolisian maupun Satpol PP Sidoarjo akan menghentikan pengendara yang tidak memakai masker. Selanjutnya pelanggar masker tersebut akan dilakukan sidang ditempat. Hakim Achmad Peten Sili dari Pengadilan Negeri Sidoarjo akan memberikan pilihan sangsi kepada mereka. Yakni denda Rp. 150 ribu atau subsider 3 hari kurungan penjara.

Plh. Bupati Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan operasi masker yang dilakukan kali ini menindak lanjuti Perda Provinsi Jawa Timur nomer 2 tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam Perda tersebut terdapat sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Maksimal denda Rp. 500 ribu bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah.

Namun dihari pertama penindakannya ujar Plh. Bupati Sidoarjo Achmad Zain,  Pemkab Sidoarjo memberikan diskresi pembayaran denda sanksi sebesar Rp. 150 ribu subsider 3 hari kurungan penjara. Dirinya berharap sanksi seperti ini akan memberikan efek jera kepada masyarat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dikatakannya operasi penindakan seperti ini akan dilakukan setiap saat. Dan akan dilakukan sampai kondisi Kabupaten Sidoarjo berada di zona hijau Covid-19.

Plh. Bupati Sidoarjo Achmad Zain mengatakan saat ini Kabupaten Sidoarjo  berada di zona orange. Upaya menghentikan pandemi Covid-19 akan terus dilakukan. Saat ini kasus kesembuhan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat. Sekitar 79 persen. Begitu pula dengan tingkat penyebaran penularan Covid-19 yang mulai menurun. Hal tersebut dinyatakan sendiri oleh tim epidemologi Provinsi Jawa Timur. Namun dirinya akan tetap mewaspadai potensi penyebaran Covid-19. Seperti pada pelaksanaan Pilkada maupun Pilkades nantinya.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji mengatakan operasi yustisi penertiban penggunaan masker akan dilakukan ditempat-tempat lain. Dibeberapa titik akan dilakukan sidang ditempat bagi pengguna jalan yang kedapatan tidak memakai masker. Dikatakannya upaya pendisiplinan protokol kesehatan melalui sanksi sosial tidak berjalan efektif. Oleh karenanya sanksi administratif berupa denda maupun kurungan penjara diharapkan menjadi senjata terakhir untuk menyadarkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Dengan cara seperti ini inshaalloh semua mau mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik,"ucapnya. (Bag)
Home » » Gowes Di Tulungagung, Gubernur Jawa Timur, Berikan Apresiasi Pada Pelaku UMKM

Gowes Di Tulungagung, Gubernur Jawa Timur, Berikan Apresiasi Pada Pelaku UMKM

Add. Gubernur Jawa Timur Saat Gowes Di Kabupaten Tulungagung
Tulungagung.OposisiNews.co.id-Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., mendampingi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Jajaran Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Forkopimda Kabupaten Tulungagung serta Jajaran Pemerintahan Kabupaten Tulungagung melaksanakan Gowes bersama sekaligus pembagian masker dan sembako pada warga Tulungagung. Minggu, (13/9/2020).

Gubernur Jawa Timur
 Bagikan Masker Dan Bantuan Sosial
 Di Pasar Ngemplak Tulungagung
Dalam acara Gowes yang berangkat dari Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso mulai pukul 08.00 WIB menuju Pasar Ngemplak dan dilanjutkan ke Pasar Kliwon Kecamatan Kauman.

Kegiatan Gowes yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat luas tentang disiplin protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker guna memutus penyebaran virus covid-19 di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Tulungagung, Gubernur dan rombongan membagikan masker dan sembako kepada pedagang pasar yang ada di Pasar Ngemplak, Pasar Kliwon Kecamatan Kauman serta para pengguna jalan yang kebetulan dilintasi rombongan.

 Gubernur Kofifah Indar Parawansa
 Saat Kunjungi Industri Batik
 Gajah Mada Di Tulungagung
Usai melakukan Gowes Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Industri kerajinan Batik Gajah Mada di Desa Mojosari Kecamatan Kauman.

Dalam kegiatan tersebut Gubernur Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi UMKM di Kabupaten Tulungagung yang bergerak pada sektor Industri Batik Tulis karena turut membantu pemulihan Ekonomi di masa pandemi dan diharapkan sektor industri Batik dapat memanfaatkan program bantuan dari Pemprov Jawa Timur.

 “UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro) harus bangkit di masa pandemi dan bisa memberikan daya dukung terhadap bangkitnya perekonomian khusunya di Kabupaten Tulungagung. Pemulihan ekonomi di masa pandemi ini harus mengikutsertakan peran UMKM  secara lebih dominan yang telah terbukti sebagai backbone perekonomian di Jawa Timur," tutur Khofifah.

Dalam kesempatan ini Gubernur Jawa Timur dan Forkopimda Kabupaten Tulungagung membagikan 20.000 Masker secara gratis di sekitar Pasar Kliwon Desa Kauman, kemudian dilanjutkan meninjau Industri Kerajinan Batik Gajah Mada yang diikuti oleh pengrajin Batik Tulungagung dan Blitar serta Penyerahan apresiasi kepada 3 pembatik tua atau pelestari batik di kawasan selatan (Tulungagung, Trenggalek, Blitar) dan apresiasi kepada 26 pembatik. ( Ag.P ) 

Pewarta : A.purnomo
Home » » Polwan Polresta Sidoarjo Masuk Mall Sosialisasikan Patuh Protokol Kesehatan

Polwan Polresta Sidoarjo Masuk Mall Sosialisasikan Patuh Protokol Kesehatan

Written By BBG Publizer on Sabtu, 12 September 2020 | 20.38

SIDOARJO,OposisiNews.co.id - Edukasi dan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat, juga dilakukan Polwan Polresta Sidoarjo dan jajarannya di beberapa mall dan swalayan, Sabtu 12/9/2020.

Polwan Polresta Sidoarjo bersama TNI dan security mall bersiaga di pintu masuk maupun keluar mall, serta ada beberapa petugas gabungan yang masuk ke dalam mall untuk terus mengingatkan karyawan maupun pengunjung mall, agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Antara lain yang disampaikan adalah cuci tangan sebelum masuk mall, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, dan jangan lupa tetap menjaga jarak.

AKP Titik Masiana, salah satu Polwan Polresta Sidoarjo di lokasi mengatakan, tujuan dari hadirnya personel Polwan Polresta Sidoarjo dibantu dengan personel dari TNI ini tak lain adalah implementasi dari Inpres nomor 6 tahun 2020.

"Saat akhir pekan tempat belanja juga mall kerap ramai pengunjung. Karenanya kami hadir di sini guna mengedukasi dan mensosialisasikan supaya pengunjung jangan mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19," ujar AKP Titik.

Dari pelaksanaan sosialisasi ini, didapati kepatuhan manajemen, karyawan dan pengunjung mall terhadap protokol kesehatan sudah baik. AKP Titik Masiana juga berharap dengan disiplin mematuhi peraturan protokol kesehatan oleh manajemen, karyawan juga pengunjung mall, mata rantai penyebaran Covid-19 di tempat-tempat keramaian seperti tersebut dapat dicegah.khatanya , (Bag )
Home » » Kabupaten Lahat Masuk Zona Merah Covid-19

Kabupaten Lahat Masuk Zona Merah Covid-19

Written By BBG Publizer on Jumat, 11 September 2020 | 12.59

Lahat, Oposisinews.co.id– Proses penanganan terhadap penyebaran virus corona atau covid 19 di Kabupaten Lahat, bertambah satu lagi warga Lahat terpapar oleh Covid-19.

Terbukti, berdasarkan informasi dari Tim Gugus Tugas (Gusgas) Kabupaten Lahat pertanggal 05 September 2020 mencatat ada 60 orang terkonfirmasi Covid-19, untuk meninggal dunia (MD) ada 6 orang, sembuh sebanyak 35 orang, untuk dalam proses ada 19 orang.

Informasi terbaru dari Bupati Lahat Cik Ujang SH selaku Ketua Tim Gugus Tugas (Gusgas) Kabupaten Lahat melalui Juru Bicara (Jubir) Gusgas Pemkab Lahat Taufik M Putra M.Kes membenarkan, bahwa untuk warga terkonfirmasi Covid-19, bertambah satu orang lagi.

“Kalau pertanggal 05 September 2020 kemarin, yang terkontaminasi ada sebanyak 60 orang pasien. Sedangkan, pertanggal 08 September 2020 bertambah satu orang warga lagi. Jadi total menjadi 61 orang pasien yang diduga terinfeksi virus tersebut,” ungkap Jubir Gugas Pemkab Lahat Taufik M Putra, pada Selasa (08/09/20).

Ia mengatakan, untuk Suspek (ODP + PDP) berjumlah 174 orang, selesai ada 126 orang, dan dalam proses 10 orang.

Untuk kontak erat sendiri, kata Taufik, berjumlah sebanyak 698 orang, untuk proses ada 164 orang. Sedangkan, dalam Probable ada sebanyak 10 orang.

Lalu, untuk warga yang Terkonfirmasi covid 19 sambung Taufik, ada berjumlah 61 orang, meninggal dunia (MD) sebanyak 6 orang, sembuh berjumlah 36 orang, dalam proses ada 19 orang.

Untuk pasien mengalami kesembuhan harian pasien Covid-19 per 8 September 2020, tercatat di Posko Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Lahat.

“Kalau pertanggal 05 September 2020 atau tiga hari lalu kita mencatat ada 60 orang terkonfirmasi covid 19. Sedangkan, masuk tanggal 08 September 2020 bertambah 1 orang terpapar. Sehingga, total keseluruhannya mencapai ada 61 orang terinfeksi covid 19,” urai Taufik berdasarkan data Pasien Covid 19 yang diterima dari Gugus Tugas percepatan penanganan  Covid-19 Kabupaten Lahat yang disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan  Informatika Kabupaten Lahat Update Covid 19 tanggal 8 September 2020.

Dengan bertambahnya pasien terinfeksi ini, menurutnya, masyarakat di Kabupaten Lahat dapat tetap mentaati anjuran dari Pemerintah sesuai dengan Protokol Kesehatan.

“Bagaimana, kita mau memutuskan mata rantai penyebaran Pandemi Covid 19, di Kabupaten Lahat, sementara masyarakat tidak mengindahkan virus tersebut. Ayo.!!! bersama sama melawan Covid 19 dengan cara mengikuti arahan dari Pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan,” ajak dan himbau Taufik M Putra kepada masyarakat Lahat.

Untuk itu, agar terhindar dari penyebaran Covid 19, kata Taufik M Putra, agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah. seperti, selalu mencuci tangan, keluar dari rumah tetap memakai masker saat berada dimanapun, dan selalu menjaga jarak. (Pr)
Home » » Kapolres Lahat himbau Masyarakat untuk selalu patuhi Protokol Kesehatan

Kapolres Lahat himbau Masyarakat untuk selalu patuhi Protokol Kesehatan

Lahat , Oposisinews.co.id- Dalam rangka memutus matarantai penyebaran covid-19 kapolres lahat menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Bertempat di ops room sekretariat daerah lahat pemerintah kabupaten lahat dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) gelar Rapat kordinasi(Rakor) terkait inpres no 6 tahun 2020(08/09/20)

Di Dalam kesempatan Rakor tersebut kapolres lahat AKBP Achamd Gusti Hartono SIK mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti selalu memakai masker,sering mencuci tangan serta menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 di wilayah hukum kabupaten lahat” Tutur kapolres lahat

“Lanjut kapolres,untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini sangat di butuhkan pranserta dari segala unsur baik pemerintah TNI,POLRI,pemukah agama tokoh masyarakat serta masyarakat kabupaten lahat dengan adanya perbup tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol ksehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di kabupaten lahat.untuk dapat benar- benar di trapkan di masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi perbup tersebut,”tutup kapolres

Dalam Rakor terkait inpres no 6 tersebut tanpak hadir, wakil bupati lahat,Dandim 0405 lahat,ketua DPRD lahat,Kajari lahat,Ketua pengadilan negeri lahat,OPD,ketua forum camat,ketua foruk kades,tokoh agama dan tokoh masyarakat. (pr )
Home » » Mini MPP Kecamatan Sukodono Shortcut And Goal Oriented pelayanan Publik

Mini MPP Kecamatan Sukodono Shortcut And Goal Oriented pelayanan Publik

SIDOARJO,OposisiNews.co.id -  Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo dalam rangka melaunching Mini Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.
Dimana Lokasi Mini MPP sangat strategis, berada satu lokasi dengan Kecamatan Sukodono, yang bersebelahan dengan Puskesmas Sukodono.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Drs. Ahmad Zaini, selaku Plh. Bupati Sidoarjo, kembali menekankan bagi para undangan untuk tetap tertib protokol kesehatan. Dan yang hadir juga wajib rapid test  yang telah disediakan oleh panitia di pintu masuk Kecamatan Sukodono.kamis, 11/9/2020.

Plh. Bupati Sidoarjo juga mengungkapkan bahwa mini MPP Kecamatan Sukodono ini juga bisa dimanfaatkan oleh penduduk kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Dimana Mini MPP kecamatan Sukodono telah dilakukan softlaunching pada  tanggal 24 April 2020.
Dan telah beroperasi kembali pada tanggal 6 Juli 2020 setelah pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sidoarjo.

Pada saat ini Mini MPP kecamatan Sukodono telah melayani Pelayanan perijinan dan non perijinan oleh DPM PTSP Kabupaten Sidoarjo, pelayanan Duk Capil Oleh Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo, Pelayanan Pajak oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah,  Pelayanan Perbankan oleh Bank Pembangunan Daerah Jatim dan BPR Delta Artha Kab Sidoarjo, pelayanan kantor pajak oleh Kantor Pajak Pratama Wilayah Sidoarjo Barat, Pelayanan BPJS Ketenaga kerjaan, Pelayanan BPJS Kesehatan  Sidoarjo, Pelayanan PT Pos Indonesia, Pelayanan Administrasi Pernikahan oleh KUA Kecamatan Sukodono, Pelayanan SKCK Online dan SIM Mobil oleh Polresta Sidoarjo, Pelayanan Pembuatan Pasport oleh Kantor Imigrasi Kelas I Surabaya secara mobile.

Masih menurut Zaini, jumlah pengunjung dari masyarakat masing – masing counter sebanyak 25 orang per hari
“Mini MPP Kecamatan Sukodono juga didukung beberapa fasilitas diantaranya, jaringan fiber optic dan keamanan jaringan dari Diskominfo Sidoarjo, Pemanfaatan aplikasi online terintegrasi, ruang layanan priorotas masyarakat, jalur khusus bagi disabilitas, tempat ramah anak, pojok ASI,” ungkapnya.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan pada hari ini, dengan tetap memperhatikan social distancing.

“Dimana pandemi saat ini menuntut kita untuk melakukan transformasi dan menjalankan strategi kerja,  baik di bidang ekonomi, hukum, pemerintaan, sosial, kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, kita dituntut untuk bergerak lebih cepat, lebih fleksibel, dan inovatif,” jelasnya.

Disini efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus menjadi prioritas bersama. Kediplinan nasional dan prioritas nasional juga harus ditingkatkan, dan harus mampu mengambil momen dan harus tanggap terhadap perubahan situasi politik.

“Berani memberikan nuansa baru dan pemikiran – pemikiran yang berbeda, global, smart shortcut  and goal oriented yang berorientasi pada hasil terutama dalam pelayanan publik,” ungkapnya.
Sebelum meninggalkan lokasi, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dengan didampingi Plh. Bupati Sidoarjo dan Forkopimda meninjau langsung Mini MPP Kecamatan Sukodono. (Bag)
Home » » Ribuan Botol Miras Di Musnahkan Di Halaman Kantor Bupati Tulungagung

Ribuan Botol Miras Di Musnahkan Di Halaman Kantor Bupati Tulungagung

Written By BBG Publizer on Kamis, 10 September 2020 | 18.44

Add. Pemusnahan Ribuan Miras Di Halaman Kantor Bupati Tulungagung
Tulungagung.OposisiNews.co.id-Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M.,mengikuti acara Apel Pemusnahan Barang Bukti Hasil Operasi Cipta Kondisi 2020 yang digelar oleh Polres Tulungagung di halaman Pemkab Tulungagung. Kamis, (10/09/2020) pagi.

Dalam acara tersebut, Bupati didampingi Anggota Forkopimda Kabupaten Tulungagung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si serta diikuti tamu undangan lain yang berasal dari Ormas Pemuda dan  tokoh agama yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Pada pemusnahan barang bukti yang ditandai dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang bukti miras oleh Anggota Forkopimda ini diawali dengan Apel yang dipimpin oleh Kapolres Tulungagung dan diikuti Anggota Polres Tulungagung dan Satpol PP Tulungagung.

Kapolres Tulungagung, AKBP. Eva Guna Pandia, S.I.K., M.M., M.H., ketika dikonfirmasi wartawan usai kegiatan tersebut mengatakan  bahwa, pemusnahan miras ini hasil dari operasi cipta kondisi dengan Forkopimda Tulungagung.

"Ada sebanyak 3.183 botol miras yang terdiri dari berbagai merk yang didapatkan pada awal tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020 ini," terangnya.

Kapolres berharap kepada warga masyarakat, supaya jangan terpengaruh dengan penggunaan minuman keras dan narkoba  karena bisa merusak generasi bangsa.

” jangan sampai minuman keras ini merusak generasi muda yang ada di daerah Tulungagung, karena anak-anak kita ini suatu saat nanti menjadi tulang punggung negara. Maka dari itu, untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. kita akan menjaga anak-anak terhindar dari miras dan narkoba ini," ujarnya.

Kapolres meminta agar warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan kabupaten Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo lan Tinoto.

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowom, M.M  dalam kesempatan tersebut mengatakan, dirinya selaku perwakilan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, pemerintah dan Bupati Tulungagung mengucapkan terima kasih pada aparat yang telah melakukan kegiatan ini. ( Ag.P)


Pewarta : A.purnomo.

Home » » HARI TERAKHIR PEMOHON BANPRES USAHA MIKRO DI BOJONEGORO MEMBLUDAK KE JALAN

HARI TERAKHIR PEMOHON BANPRES USAHA MIKRO DI BOJONEGORO MEMBLUDAK KE JALAN

Bojonegoro.OposisiNews.Co.Id-Pemohon bantuan presiden  (Banpres UM) untuk Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten bojonegoro luber di jalan.Rabu 9/09/2020.

 Tampak antrian panjang para pemohon   dengan tertib karena tingginya animo pelaku UMKM untuk bisa mengakses pinjaman bunga rendah melalui  program  Bantuan Presiden pada sektor Usaha Mikro dengan total anggaran Rp 2,4 juta  untuk tambahan modal usaha .

Banyaknya pemohon bantuan presiden untuk pelaku usaha mikro diperkirakan karena jadwal pendaftaran pengajuan yang dibuka tanggal 1 September 2020 akan berakhir , Kamis 10 September 2020.

Kabid UMKM Bojonegoro
Rully
Menurut Kabid  UMKM  Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro Rully Saat di temui Berita OposisiNews Menyampaikan bahwa Pemohon Banpres Usaha Mikro  mencapai Ribuan dan diperkirakan sampai selesai Pendaftaran Pemohon banpres Usaha Mikro di kabupaten Bojonegoro bisa tembus 10 Ribu.

 “Pemohon hari ini Rabu 9/9/2020 yang  akan kami  input aja diperkirakan kurang lebih berjumlah 4 Ribu pemohon dan data yang sudah masuk kemarin berjumlah 2 Ribu “Ujar Kabid UMKM .

Persyaratan Pemohon bantuan presiden untuk usaha mikro  di kabupaten bojonegoro diwajibkan melengkapi surat keterangan Usaha yang telah direkomendasi  dari kepala desa/kepala kelurahan  serta melampiri izin usaha dan yang telah memiliki NPWP “Persyaratan selain  KTP  kartu keluarga yang terpenting ada surat Keterangan Kepala desa dan Hampir semua Pemohon banpres Usaha Mikro telah memilikinya dan disertakan  NPWP “ imbuh Rully.

Dikucurkannya permodalan pada pelaku UMKM melalui  Program Bantuan Presiden (BanPres) merupakan upaya Presiden .Joko Widodo Untuk Usaha Mikro  merupakan upaya pemerintah membantu usaha mikro, agar lebih produktif dalam berupaya pulih dan bangkit akibat terdampak pandemi COVID-19.

“Program BanPres Produktif merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu para pelaku usaha mikro menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Peluncuran BanPres di Jakarta Sumber Media Nasioanal.

Kemenkop UKM terus secara aktif bekerja sama dengan seluruh stakeholders, termasuk Himbara untuk menyalurkan BanPres Produktif Usaha Mikro (BanPres Produktif) ini. Target total Banpres Produktif adalah 12 juta penerima manfaat, dan sudah mulai disalurkan sejak 17 Agustus 2020.

Target penyaluran tahap pertama untuk 9,1 juta penerima manfaat, dengan total anggaran Rp22 triliun. Pada tahap awal, BanPres Produktif telah disalurkan kepada sebanyak 1 juta penerima manfaat, melalui BRI dan BNI, dengan rincian; (1) BRI telah menyalurkan BanPres Produktif kepada 683.528 penerima manfaat, dengan total penyaluran Rp1,64 triliun, dan; BNI telah menyalurkan kepada 316.472 penerima manfaat dengan total penyaluran Rp760 miliar.

Maka, tercatat hingga 19 Agustus 2020, BanPres Produktif telah disalurkan di 34 provinsi, untuk 1 juta penerima manfaat pada tahap awal, dengan total yang telah tersalurkan mencapai Rp2,4 triliun . ( DW )

Reporter .DWI.P
Editor.Bambang PW
Home » » Pelanggar Protokol Kesehatan Bersihkan Makam

Pelanggar Protokol Kesehatan Bersihkan Makam

SIDOARJO,OposisiNews.co.id -Sejumlah orang pelanggar protokol kesehatan di Wonoayu,Kec Wonoayu Kab Sidoarjo siang, Bersikan Makam Ds Jimbaran Kulon Wonoayu Sambil mengenakan rompi hijow pelanggar protokol kesehatan, secara bersamaan mereka membacakan tahlil dan doa bersama.Kamis,10/9/2020.

Para pelanggar yang terjaring razia personel gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP harus menerima sanksi sosial akibat tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Harapannya usai menjalani sanksi sosial sebagaimana tercantum dalam Inpres nomor 6 tahun 2020, masyarakat yang melanggar dapat sadar serta turut mengedukasi orang lain, betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Di lokasi Makam Desa Jimbaran Kulon , Kapolsek Wonoayu merasa prihatin dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan. “Sebelumnya kami sering berikan macam-macam sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan ternyata juga tidak jera, dan kami tidak akan lelah mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Lalu apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat menyadari arti pentingnya penerapan protokol kesehatan, khususnya disiplin memakai masker.Kapolsek Wonoayu mengatakan, kali ini masyarakat yang terjaring razia pemakaian masker diberi sanksi sosial berupa Meyapu di tempat makam.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat adanya sanksi Bersikan Makam adalah sebagai pesan moral kepada lainnya yang belum mentaati protokol kesehatan. Betapa pentingnya jaga jarak maupun memakai masker, supaya korban covid-19 tidak bertambah lagi.(Bag)
Home » » Kontestan Pilkada Sidoarjo Deklarasi Damai Sambil Bagikan Masker

Kontestan Pilkada Sidoarjo Deklarasi Damai Sambil Bagikan Masker


SIDOARJO ,OposisiNews.co.id - Untuk terwujudnya situasi kamtibmas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif, tiga kontestan pasangan Cabup-Cawabup Sidoarjo melakukan deklarasi damai dan berkomitmen mendukung program Sidoarjo Bermasker.

Deklarasi damai Pilkada 2020 dan Sidoarjo bermasker yang diikuti Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo serta jajaran Forkopimda Sidoarjo, tiga pasangan Cabup-Cawabup Sidoarjo, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan partai politik berlangsung pada Kamis. 10/9/2020.

Diawali dengan apel bersama yang dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, yang dalam kesempatan ini mengajak para pasangan Cabup-Cawabup dan tim suksesnya serta segala elemen masyarakat berkomitmen bersama menjalankan setiap tahapan Pilkada dengan tertib, aman dan damai.

“Di tengah pandemi Covid-19, kami imbau para peserta Pilkada dan seluruh lapisan masyarakat yang terlibat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Karenanya pada kesempatan ini bersamaan pembagian 2.200.000 masker oleh Kapolri, sedangkan di Kabupaten Sidoarjo ada 42.000 masker yang dibagikan serentak Forkopimda dan Forkopimka di wilayah masing-masing, kami ajak kontestan Pilkada deklarasikan Sidoarjo Bermasker untuk Pilkada damai," jelasnya.

Pembagian 42.000 masker tersebut dilakukan bersama-sama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, KPU, Bawaslu, Cabup-Cawabup, perwakilan parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas. Ketiga peserta Pilkada Sidoarjo juga tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan ini, bersama-sama jalan kaki dari Mako Polresta Sidoarjo menuju titik pembagian masker di simpang tiga Jalan Raya Cemengkalang, Sidoarjo. Mereka kompak membagikan masker, penuh kebersamaan dan sembari mengingatkan warga yang melintas untuk terus memakai masker.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji juga mengimbau kepada para kontestan Pilkada Sidoarjo, yakni Bambang Haryo Soekartono-Taufiqulbar, Kelana-Dwi Astutik, dan Ahmad Muhdlor Ali-Subandi untuk sama-sama menjalankan pesta demokrasi dengan tertib, mematuhi segala peraturan, menjaga kedamaian, dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

“Situasi kamtibmas Kabupaten Sidoarjo yang aman dan kondusif harus terus kita jaga bersama, termasuk dengan disiplin penerapan protokol kesehatan, agar penyebaran Covid-19 dapat segera kita putus agar masyarakat Sidoarjo sehat,” imbaunya.

Plh. Bupati Sidoarjo Ahmad Zaini mengapresiasi langkah Kapolresta Sidoarjo, dengan mengadakan Sidoarjo Bermasker untuk Pilkada Sidoarjo Damai. "Pilkada di tengah pandemi Covid-19, harus kita junjung tinggi penerapan protokol kesehatan. Para kandidat juga harus mampu dan berkomitmen menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Sidoarjo tetap aman, damai dan kondusif," khatanya. ( Bag)
Home » » DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna Penetapan Perda Perubahan APBD TA 2020

DPRD Tulungagung Gelar Rapat Paripurna Penetapan Perda Perubahan APBD TA 2020

Written By BBG Publizer on Rabu, 09 September 2020 | 07.52

Add. Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., menyerahkan berita acara penetapan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Bupati Tulungagung, Drs.Maryoto Birowo,M.M.,didampingi para Wakil Ketua DPRD Tulungagung
TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-  DPRD Tulungagung gelar rapat paripurna dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda, yang di laksanakan di ruang Graha Wicaksana lantai dua Kantor DPRD Tulungagung. Selasa, (08/09/2020).

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos.,memimpin langsung rapat paripurna yang turut di hadiri oleh Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M, Sekda Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si. Serta di ikuti segenap kepala OPD di lingkup Pemerintah kabupaten Tulungagung, dan Camat se-Kabupaten Tulungagung melalui teleconference atau virtual.

Dalam rapat paripurna tersebut, ke-tujuh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda, namun demikian tetap memberi catatan dalam pandangan akhir fraksinya masing-masing.

Dari beberapa catatan yang disampaikan dalam pandangan akhir masing-masing fraksi di antaranya, terkait kenaikan insentif transport bagi guru-guru honorer dan pembangunan RSUD tipe D di Kecamatan Campurdarat dan penutupan toko swalayan berjaringan di dekat pasar tradisional.

Juru bicara Fraksi Gerindra, Gunawan, menyebut pembangunan RSUD di Kecamatan Campurdarat harus segera dilakukan.

“Harapannya proses perubahan Puskesmas Campurdarat menjadi rumah sakit harus segera dikerjakan sesuai tahapannya,” ujarnya.

Adapun perubahan APBD Tulungagung tahun 2020 yang telah disetujui untuk ditetapkan itu yakni disisi pendapatan, dari sebelumnya Rp.2.583.354.920.105,68  menjadi Rp. 2.466.063.855.778,74 atau berkurang Rp 117.291.064.327,14. Kemudian belanja, dari sebelumnya Rp. 2.763.354.920.105,88 menjadi Rp. 2.956.850.111.853,59 atau meningkat Rp. 193.495.191.747,71. Ini mengakibatkan defisit setelah perubahan Rp 310.786.256.074,85.

Sementara di penerimaan pembiayaan, dari sebelumnya Rp. 180.000.000.000,00 menjadi Rp. 505.786.256.074,85 atau bertambah Rp. 325.786.256.074,85. Dan di pengeluaran pembiayaan, dari sebelumnya Rp. 0,00 menjadi Rp. 15.000.000.000,00 atau bertambah Rp 15.000.000.000,00. Sehingga pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp. 490.786.256.074,85. Dan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00.

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., dalam sambutannya mengucapkan terimakasihnya pada DPRD Tulungagung karena Ranperda tentang Perubahan APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan menjadi Perda.

Ia menandaskan, akan memperhatikan catatan-catatan yang disampaikan semua fraksi di DPRD Tulungagung.

“Untuk insentif transport bagi guru-guru sukarela kami berharap nanti ada penambahan jumlah yang menerima SK Bupati. Saat ini baru 1.700-an yang mendapat SK Bupati dari 5.000 tenaga guru honorer. Dengan bertambahnya yang dapat SK Bupati mereka nanti bisa ikut PLPG untuk sertifikasi,” paparnya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga diumumkan keanggotaan anggota DPRD Tulungagung dalam panitia khusus (pansus) untuk membahas 10 ranperda di masa sidang I tahun, sidang II periode September sampai dengan Desember 2020. Pengumuman dibacakan oleh para Wakil Ketua DPRD Tulungagung secara bergiliran.

Pewarta : AP/ kry/hum.

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon