PT. YKI 'Tidak ada relokasi pedagang di Pasar Tingkat Maumere'

Sikka,OposisiNews.co.id- Rencana Pembangunan Mall  dan hotel dilahan pasar Maumere oleh PT.Yasonus Komunikatama Indonesia ( YKI), menyebabkan terjadinya aksi penolakan oleh  forum  Komunikasi Pengguna Pasar Maumere.

Gelombang aksi KPPM terjadi sejak kemarin , masa aksi penuhi halaman DPRD Kabupaten SIKKA , NTT sebagian perwakilan aksi melakukan mediasi diruang sidang DPRD.

Terkait aksi penolakan oleh KPPM, Direktur Presiden PT. Yasonus Komunikatama Indonesia( YKI), Yamanotona B.Laze memberikan keterangan pers kepada sejumlah  wartawan di Maumere bahwa "Terkait Revitalisasi Pasar dan Pembangunan Mall di pasar tingkat Maumere, tidak ada  penggusuran, tidak ada relokasi, dan pada waktu pembangunan tidak ada rekolokasi,semuanya tetap berdagang di situ selama proses pembanguna," Jelas Yamanotona.

Lebih lanjut Yamanotona B. Lase menjelaskan bahwa  pembangunan mall dan hotel ditingkat Maumere merupakan konsep join swasta ( PT.YKI : saham 60% ) dengan pemerintah daerah ( saham 40% ) yang bakal dikerjakan pembangunannya oleh PT .YKI untuk secepatnya bisa dimanfaatkan dan dikelola bersama antara PT YKI dan Pemda SIKKA dalam satu menejemen PT. MY SIKKA .

"Terkaid retribusi pasar, itu merupakan urusan pemerintah daerah dan bukan wewenangnya kami. Yang merupakan hak kami adalah mall dan hotel sedangkan pasar akan kami serahkan kembali  kepada pemerintah daerah Kabupaten Sikka untuk mengaturnya " , terang Yamanotona.

"Jika para pedagang pasar tingkat yang terwadahi KPPM tidak setuju dengan pembangunan mall dan hotel, PT.YKI  akan mengalihkan pembangunan  ke lokasi yang berbeda,tetapi tetap di Kabupaten Sikka ", imbuhnya.

Konsep kerja sama ( Join ) yang ditawarkan oleh PT.YKI pada Pemerintah Daerah Maumere sebagai upaya peningkatan APBD melalui sektor perdagangan & Hotel . '' Jika PT.YKI membangun dilahan sendiri, dipastikan Pemda hanya mendapatkan APBD dari satu sisi ' Restribusi ' dengan konsep join diharapkan setiap tahun  akan ada pembagian hasil saham dan kontrak kerja sama yang direncanakan berlangsung selama 30 tahun", tutup  Yamanotona .

Sementara itu,Donatus David Ketua DPRD Kabupaten Sikka dalam keterangan persnya mengatakan bahwa, terjadi aksi penolakan kemarin dari  para penguna pasar yang terwadahi KPPM didasari minimnya sosialisasi rencana Mega Proyek Mall & Hotel akibatnya terjadi Miss Comunication antara PT.YKI , Pemkab dan KPPM.

 "Para pengguna pasar pada dasarnya kwatir  jika terjadi pembangunan di lokasi tersebut dan bakal adanya relokasi pedagang, sehingga ini menjadi peran penting dan pembelajaran memahami  , menampung dan mengapresiasi usulan rakyat oleh Birokrasi pemda sikka untuk memberikan sosialisai kepada masyarakat tiap rencana program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat ", ucap Ketua DPRD Sikka.

Dirinya juga menyampaikan bahwa hari senin, 08 juni 2020 DPRD Sikka akan kembali melakukan rapat  dengan PT. YKI, dan kita berharap setelah ada penjelesan yang teperinci dari PT. YKI," mereka akan lebih paham dan  saya optimis  mereka akan bisa menerima keberadaan PT. YKI, "ujar Donatus.

Dampak dari pembangunan Mall & Hotel ditingkat pasar Maumere diharpkan bakal mendongkrak  PAD Kabupaten Sikka dan menyerap tenaga kerja yang ada, hal ini yang menjadi pertimbangan DPRD Sikka, lanjut Donatus David.

" DPRD siap mendukung pembangunan mall dan hotel di pasar tingkat, kalaupun akan di alihkan ke lokasi lain, Kami tetap mendukung," ungkap Donatus. ( EY )


Reporter. Ernensia Yunita