Maraknya Fenomena Penerima BLT-DDS Salah Pendataan Di Blora , Warga Miskin Dan Terdampak Covid-19' Tidak Berdaya

Blora.OposisiNews.Co.Id-Adanya Wabah virus Corona yang telah berjalan berbulan bulan berakibat semakin melemahkan ekonomi nasional, Bahkan saat ini banyak warga yang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan juga terkena PHK , Untuk menanggulangi dampak Covid 19 tersebut Presiden Jokowi melalui INPRES NO 4 TAHUN 2020 menegaskan pemerintah akan mengantisipasi dan mengkaji serta merelokasi anggaran guna mempercepat penanganan Covid-19.

 Beberapa waktu lalu Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Nasional dalam menanggulangi Covid 19, Kebijakan sosial ekonomi Pemerintah seperti pemberian sembako, keringanan tagihan listrik serta restrukturisasi kredit merupakan respon positif pemerintah. Selain melakukan penanganan  kesehatan juga pemberian Bantuan Sosial Tunai.

Program tersebut sangat tepat dan diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.tetapi masalah klasik yang sering terjadi di lapangan terkait skema bantuan dan kurang tidak akuratnya data penerima bantuan,

Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah sampai ke  desa untuk mendukung pelaksanaan bantuan sosial Tunai dimana Pemerintah Pusat telah mempersiapkan untuk Anggaran untuk Penanggulangan dampak Covid 19 yang saat ini jumlahnya  mengalami peningkatan yang awalnya berjumlah 405 Trilyun sekarang naik mencapai 677 Trilyun Rupiah, Pemerintah pusat mengharapkan Perangkat desa maupun Kelurahan mendata siapa saja warga penerima manfaat yang memang layak untuk menerima bantuan serta proses penyalurannya harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah seperti ketua RT/RW .

Lagi-Lagii sangat disayangkan banyak data penerima bantuan tersebut kerap dimanipulasi sehingga tidak tepat sasaran.Modus KKN masih tetap terjadi (Karena hubungan kekerabatan/Nepotisme) ,ada beberapa desa di wilayah blora yang warganya mengeluh Adanya Pendataan yang terindikasi KKN, banyaknya Kerabat Perangkat desa dan BPD yang sebenarnya kategori Ekonomi mampu tetap di masukkan dan di data sebagai Warga  penerima bantuan BLT DD.

Sebagai contoh yang terjadi di desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora,Awak OposisiNews mendapat informasi dari warga desa Sambongrejo Kecamatan Ngawen yang tidak mau disebut namanya, mengeluhkan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT- DDS) yang salah sasaran, ada beberapa warga yang masih kerabat dekat  BPD desa Sambongrejo dengan Kategori Ekonomi mampu mendapatkan BLT DDS, “Warga yang punya sapi banyak, sawahnya  luas punya motor lebih dari satu kok dapat BLT DD” ungkap warga Sambongrejo yang tidak mau disebutkan namanya.

Tudingan miring terus mengintervensi Kepala Desa  Sambongrejo yanh dianggap kurang peka dan membiarkan  kondisi warga yang sebenarnya layak dapat bantuan BLT DDS  justru tidak terakses bantuan sosial apapun.

”Kerabat / saudara dari  BPD desa Sambongrejo yang Kategori ekonomi mampu karena Usahanya Bakso sukses justru dapat BLT DD , jelas ini memicu kecemburuan dan ketimpangan di masyarakat ”Ungkap warga ,

Dengan adanya Refocusing anggaran DD untuk bantuan BLT- DDS mestinya diminimalisir tidak  menimbulkan keresahan di tengah masyarakat akibat penyaluran Bansos dan BLT- DDS  yang kurang  fair mendasar fakta sosial ekonomi warga penerima manfaat . Bahkan kejadian serupa sudah menjadi fenomena ditiap desa sejak muncul dan disalurkannya Bantuan Langsung Tunai bagi warga terdampak  Rp 600 ribu selama tiga bulan yang dianggarkan dari pos Dana Desa. ( DW )

Reporter. Dwi.P
Editor.Bambang P