SUARA RAKYAT,BLT DARI DANA DESA

Oleh. Budi Hantara
OposisiNews.Co.Id-Dampak pandemi Corona bagai rantai panjang yang sulit diputus. Berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat. Namun persoalan demi persoalan terus bermunculan. Usaha dan niat baik untuk mengatasi dampak pandemi Corona mengalami banyak kendala.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona merupakan langkah yang baik. Demi kepentingan yang mendesak maka perubahan anggaran pun dilakukan. Mulai pusat sampai tingkat desa terjadi perubahaan penggunaan anggaran.

Dana besar digelontorkan untuk membantu meringankan beban rakyat yang terdampak pandemi Corona. Rakyat menyambut gembira kebijakan tersebut. Mereka berharap akan menerima bantuan tersebut. Namun ketika harapan mereka meleset, rasa kecewa dan pupus harapan tak bisa disembunyikan. Gejolak pun tak bisa dihindari.

Berbagai kritik bermunculan sebagai reaksi keras atas bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran.  Sikap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terkesan saling menyalahkan membuat situasi semakin tidak kondusif. Seharusnya antara pusat dan daerah bersinergi dengan baik. Tidak perlu saling lempar kesalahan dan adu argumentasi. Tidak perlu menyalahkan data karena data merupakan hasil rekayasa manusia.

Selama ini setiap ada persoalan yang terkait dengan "data" selalu "data" yang menjadi kambing hitam. Menjelang pemilu ribut karena data calon pemilih yang dianggap tidak valid. Pembagian sembako ribut karena data calon penerima bantuan dianggap tidak tepat.

Sebaiknya kita semua berpikir positif dan menghargai setiap usaha dan niat baik dari semua pihak. Bila selama ini "data" yang dianggap menjadi sumber persoalan, seharusnya pihak kompeten melakukan langkah verifikasi dan refisi  perbarui datanya sehingga menjadi valid. Semua akan mudah karena didukung teknologi canggih yang tentunya dibarengi dengan SDM mumpuni serta mentalitas pengolah data perlu mendapatkan pengawasan guna meminimalisir ' Permainan Data '.

Terkait dengan dana bantuan untuk rakyat, sebenarnya bukan baru pertama kali ini dilakukan dan selalu menimbulkan kritik karena ada yang tidak tepat sasaran. Sekarang ketika pemerintah mengucurkan dana tambahan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Corona persoalan "data" dianggap menimbulkan masalah lagi.

Seharusnya pemerintah (dinas sosial) memiliki data update secara periodik sebagai bekal  meminimalisir terjadinya konflik dibawah. Data komposisi penduduk berdasarkan tingkat penggasilan bisa digunakan untuk membuat pemetaan yang layak menerima bantuan secara berkala harus di lakukan evalusi secara cermat.

Misalnya penerima bantuan yang sudah meninggal segera dihapus sehingga tidak menimbulkan masalah. Data jangan dikerjakan secara mendadak pada saat mau digunakan supaya lebih akurat. Sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru biasanya kurang memuaskan.

Untuk menghindari persoalan data yang terus berulang, sebaiknya segera dilakukan update data mulai dari tingkat RT. RT tentunya lebih memahami kondisi masyarakat di lingkungannya. Bila sudah dilakukan perbaikan data dari tingkat bawah masih terjadi masalah berarti sumber daya manusianya yang harus diperbaiki. Karena valid tidaknya data ditentukan oleh manusia. Kwalitas sumber daya manusia sangat menentukan.

Semoga gejolak yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat segera teratasi. Kita semua harus berjiwa besar dan belajar dari kesalahan. Orang yang berjiwa besar tak perlu malu mengakui kesalahan. Memperbaiki segala kekurangan demi kepentingan masyarakat adalah tindakan yang bijaksana. **

Ngawi, 12 Mei 2020