Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Rekomendasi DPRD Tulungagung Atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019

Rekomendasi DPRD Tulungagung Atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019

Written By BBG Publizer on Rabu, 13 Mei 2020 | 20.56

Add. Bupati bersama Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Tulungagung saat Rapat Paripurna di ruang Graha Wicaksana
Tulungagung.OposisNews.co.id- Rapat Paripurna DPRD Tulungagung dengan agenda menyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung  tahun anggaran 2019 di laksanakan di Ruang Graha Wicaksana Kantor DPRD Tulungagung. Rabu, (13/05/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., di hadiri Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo,M.M., para wakil ketua DPRD Tulungagung, ketua fraksi DPRD Tulungagung, dan Sekda Kabupaten Tulungagung, Drs.Sukaji, M.Si. Sementara peserta rapat dari anggota DPRD Tulungagung lainnya serta kepala OPD lingkup Pemkab Tulungagung mengikuti rapat paripurna di kediaman masing-masing melalui teleconference.

Bupati , Ketua Dan Wakil Ketua DPRD
 Tulungagung saat Rapat Paripurna
 di ruang Graha Wicaksana
Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso, M.Pd. saat membacakan Rekomendasi DPRD Tulungagung atas LKPJ Bupati Tulungagung tahun anggaran 2019, mengatakan bahwa, rekomendasi DPRD merupakan hasil kerja DPRD yang dibantu oleh komisi dalam merangkum berbagai masukan, saran, catatan, strategis, dan evaluasi akhir bagi Bupati Tulungagung.

Adapun masukan, saran, dan catatan dalam rekomendasi tersebut di antaranya untuk urusan wajib bidang pendidikan, diharapkan melaksanakan pemerataan dalam penempatan guru PNS di sekolah-sekolah. Hal tersebut dikarenakan kondisi sekarang masih ada kesenjangan antara sekolah satu dengan lainnya.

Demikian pula dengan urusan kesehatan, disarankan perlunya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana di RSUD dr Iskak serta tunjangan bagi tenaga medis non PNS, utamanya yang menangani penderita Covid-19.

Sedang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ada beberapa catatan strategis, yakni alokasi anggaran di Dinas PUPR sangat besar sekitar 163,8 miliar, namun hanya terserap sekitar 59 persen.

"Ini menunjukkan kinerja yang sangat buruk dan tidak profesional,  padahal masih banyak jalan dan infrastruktur yang rusak yang harus diperbaiki,” paparnya.

Menanggapi rekomendasi dari DPRD Tulungagung tersebut, Bupati Maryoto Birowo, mengakui berdasar evaluasi dewan masih ada kekurangan yang dilakukan Pemkab Tulungagung. Utamanya dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

“Nanti kami akan tindaklanjuti (rekomendasi DPRD Tulungagung) itu. Kami akan fokuskan pada infrastruktur jalan,” katanya.

Lebih lanjut di sampaikan Maryoto, akibat dari pandemi Covid -19 penganggaran di Pemkab Tulungagung mengalami pergeseran.

“Pengaruh Covid-19 membuat pergeseran anggaran barang dan jasa sampai 50 persen. Begitu juga dengan belanja modal sampai 50 persen,” pungkasnya. ( AG.P )

Pewarta : A.purnomo/hms.
Editor.Bambang PW

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon