Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » PERNYATAAN SIKAP PEMBARU FLORES TIMUR MENGECAM TINDAKAN PENGGUSURAN PEMPROV NTT TERHADAP MASYARAKAT ADAT PUBABU DI TENGAH PANDEMIC COVID-19

PERNYATAAN SIKAP PEMBARU FLORES TIMUR MENGECAM TINDAKAN PENGGUSURAN PEMPROV NTT TERHADAP MASYARAKAT ADAT PUBABU DI TENGAH PANDEMIC COVID-19

Written By BBG Publizer on Senin, 18 Mei 2020 | 18.00

Oleh : PEMUDA BARU (PEMBARU) FLOTIM)

OposisiNews.Co.Id-Konflik persoalan tanah di Besipa’e, Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan), Provinsi NTT, sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Belanda. Jauh beberapa dekade sebelumnya tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetor Nabuasa, para amaf (tua-tua adat) dan pemerintah Kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar itu menjadi hutan adat.

Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan “Kio” yang berarti larangan. Sejak itu, masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan, perburuan dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut.

Masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu, dan melakukan aktivitas di hutan tersebut, apabila sudah melakukan upacara “Onen tTfe Kio” atau “berdoa buka larangan”. Pada tahun 1982, Pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun, dari tahun 1982 sampai tahun 1987.

Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada Pemerintah Indonesia karena kerja sama antar negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT selama 25 tahun, dari tahun 1987 sampai  tahun 2012.

Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat. Namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6000 ha  yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak, namun masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan. Persoalan hak kepemilikan hutan adat Pubabu terus berlanjut hingga masa kepimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pada Minggu, 9 februari 2020, rombongan pemerintah yang di pimpin oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat  bersama beberapa investor mengendarai sekitar 12 mobil memasuki kompleks bangunan instalasi peternakan yang sekarang telah di tempati oleh masyarakat. Salah seorang warga yang bernama mama Damaris menghampiri kemudian bertanya siapa yang datang, lalu jawab seorang petugas bahwa itu adalah rombongan Pemerintah Provinsi yang datang untuk melakukan survei terhadap bangunan.

Setelah itu mama Damaris menunggu sampai rombongan keluar dari kompleks peternakan. Setelah selesai survei, rombongan meninggalkan kompleks peternakan. Lalu mama Damaris menghampiri seorang petugas lagi untuk bertanya tujuan apa mereka datang ke kawasan mereka.  Akan tetapi pertanyaan tersebut langsung diterpa dengan pernyataan Gubernur NTT yang menurut warga setempat cukup menyakitkan.

”Masyarakat yang saat ini tinggal dalam kompleks bangunan peternakan harus segera meninggalkan kompleks tersebut karena bangunan tersebut adalah aset milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rencananya akan di rehab kembali oleh pemerintah," kata Gubernur Laiskodat.

Usai menyampaikan hal tersebut Gubernur  bersama rombongan kemudian meninggalkan kawasan dan melanjutkan perjalanan ke Kolbano  yang di duga dalam perencanaan akan menjadi tempat investasi pariwisata.

Pernyataan gubernur tersebut membuat masyarakat marah,kerena selain tujuan pemerintah yang ingin mengusir masyarakat dari kawasan, kedatangan rombongan yang tanpa pemberitahuan seakan tidak menghargai masyarakat hutan adat Pubabu. Hal lain  yang membuat masyarakat kecewa adalah tidak adanya sosialisasi terkait rehab bangunan, Padahal pemerintah tahu bahwa bangunan tersebut telah di tempati oleh masyarakat.

Situasi ini membuat masyarakat Pubabu melakukan pemblokiran jalan bertujuan untuk menahan kedatangan rombongan Gubernur yang akan kembali ke kupang agar masyarakat dapat bertemu langsung dengan Gubernur dan bertanya alasan mereka harus meninggalkan kawasan yang mana telah mereka perjuangkan sejak tahun 2008 sampai sekarang.

Konflik terus berlanjut sampai pada hari selasa, 12 mei 2020, rombongan pemerintah yang di pimpin langsung oleh Gubernur NTT, Viktor Laiskodat kembali mendatangi kompleks instalasi peternakan Pubabu. Kedatangan rombongan pemerintah ditolak oleh masyarakat setempat. Beberapa ibu-ibu bahkan melakukan aksi telanjang dada sebagai bentuk penolakan keras terhadap kedatangan Gubernur NTT, namun Gubernur tetap bersikeras untuk masuk ke dalam kompleks instalasi peternakan yang telah di duduki masyarakat setempat, hingga akhirnya Gubernur menaiki pagar kayu depan kompleks yang dibuat masyarakat untuk bisa masuk ke dalam kompleks instalasi.

Adu mulut pun terjadi antara masyarakat dan rombongan pemerintah hingga akhirnya terjadi mediasi antara masyarakat dan Pemerintah guna membahas persoalan yang terjadi.

Pada mediasi tersebut, Gubernur mengeluarkan beberapa pernyataan yang tidak etis dan tidak pantas diucapkan oleh seorang yang katanya “Wakil rakyat”. Entahlah, apa maksud dari ucapannya tersebut.  Pada kesempatan itu, Gubernur Laiskodat juga mengancam jika masyarakat adat Pubabu terus melakukan aksi penolakan, maka nyawa salah seorang aktivis masyarakat adat pubabu  akan dihilangkan.

Kedatangan Gubernur ke Pubabu pada hari Selasa, 12 mei 2020, dinilai telah melanggar aturan dari pemerintah pusat yang melarang ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas di tengah pandemic covid-19. Pada kenyataan, aturan tersebut dilanggar sendiri oleh Gubernur NTT, Viktor Laiskodat.

Selain itu, Gubernur NTT juga melakukan perjalanan dinas dengan membawa rombongan yang berjumlah lebih dari 30 orang. Halaman demikian, Gubernur NTT dinilai telah mengabaikan prosedur tetap yang telah ditetapkan pemerintah serta melanggar ketentuan yang dibuat Oleh Pemprov NTT dalam Surat Edaran Gubernur NTT Nomor : BKD.840/30/Bid.IV-Kesra/2020.

Gubernur NTT juga dinilai tidak melihat pandemi covid-19 sebagai suatu hal yang harus ditangani secara serius namun lebih mementingkan urusan investasi. Arogansi dan monopoli ini mengakibatkan masyarakat kehilangan aksesnya atas tanah yang artinya kehilangan hidup.

Pemprov NTT semestinya mengedepankan rasa peduli terhadap rakyatnya yang dalam situasi pandemi ini sedang mengalami kemelut ekonomi. Selain itu, saat ini iklim dan serta rendahnya intensitas hujan yang berdampak pada penurunan produksi pertanian. Tindakan Pemprov NTT merupakan sebuah bukti bahwa Pemrov NTT mengabaikan rakyatnya dan lebih mementingkan investor.

Skema perampasan ini di jalankan melalui kehutanan yaitu KPH (Kesatuan Pengelola Hutan). Dengan masuknya suatu kawasan dalam KPH maka akan dengan mudah dikonsesi pada para korporasi besar seperti perkebunan dan pertambangan. Salah satu KPH besar yaitu KPH Mutis dengan mendominasi 4 kabupaten di NTT, Salah satunya Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas 66.000 Ha dengan total luas yang berada di wilayah Kecamatan Amanuban Selatan seluas 2599 Ha, berdasarkan pada keputusan Menteri Kehutanan No:138/kpts-II/1996 .

Selain monopoli agraria yang di lakukan oleh kehutanan,monopoli juga di lakukan oleh Pemprov NTT, dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi NTT dengan total luas 37.800.000 m2 berdasarkan  sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953. Selain Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan investasi penanaman kelor di hutan adat Pubabu mengambil luas lahan masing-masing 1000 ha.

Konsep Nawa Cita yang di programkan dalam masa Kepemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu negara hadir dalam memberikan rasa aman pada rakyat hanya sebatas ilusi bagi kaum tani. Hal ini terlihat bahwa negara semakin fasi  dan represif terhadap rakyatnya dengan melakukan intimidasi, teror bahkan masyarakat tergusur diatas tanahnya sendiri.

Tindakan yang dilakukan negara dengan kekuatan Aparatur  Penegak Hukum  merupakan bukti nyata rezim hari ini anti terhadap petani. Hal ini terlihat nampak pada Pemprov NTT dalam masa kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskidat yang dengan menggunakan pendekatan represif terhadap masyarakat Pubabu dengan menggusur masyarakat adat Pubabu-Besipae.

Upaya pergusuran tanah ini pun didukung oleh pihak kampus dalam hal ini Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan membangun Pusat Penelitian Peternakan dan Lahan Kering di kawasan hutan adat Pubabu. Namun keberadaan pihak kampus tidak memberikan manfaat pada masyarakat.  Justru kehadirannya kembali menindas rakyat dengan cara-cara menipu masyarakat adat pubabu dengan program pertanian dan peternakan. Hal ini semakin membuktikan bahwa kampus saat ini tidak berpihak pada rakyat yang sejatinya kampus harusnya menjadi benteng pertahanan bagi rakyat.

Polemik antara Pemerintah NTT dan masyarakat adat Pubabu yang juga melibatkan kampus undana justru menunjukkan karakter kampus tidak mengabdi pada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Malahan,  kampus mengabdi pada kepentingan kelas penindas dan penghisap rakyat. Terlebih di tengah situasi pandemi covid-19, kampus semakin menindas rakyat terkhususnya pemuda mahasiswa lewat pendidikan yang semakin tidak ilmiah, serta anjuran kampus untuk kuliah online karena pandemic covid-19 justru memberatkan mahasiswa karena sarana dan prasarana dalam menunjang kuliah online boleh dikatakan minim.

Tidak semua mahasiswa memiliki akses teknologi dan jaringan yang baik, tenaga pengajar pun memberatkan mahasiswa dengan tumpukan tugas yang justru menjauhkan pemuda mahasiswa dari persoalan rakyat yang sebenarnya.  Kampus juga tidak memberikan rasa prihatin terhadap nasib mahasiswa yang kesulitan dalam membayar UKT semester ganjil tahun 2020. Di tengah persoalan pandemi covid-19 yang dibarengi persoalan perampasan hak hidup rakyat oleh pemerintah, mengakibatkan orang tua/wali yang menjadi sumber pembiayaan UKT kesulitan mendapatkan uang untuk membayar UKT.  Banyak pemuda mahasiswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani. Mereka kesulitan menjual hasil pangan di pasar karena aktivitas di pasar berkurang dan penggusuran rakyat atas tanahnya sendiri oleh pemerintah juga menyulitkan kaum tani untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Ada yang orangtuanya adalah buruh dan diantara mereka ada yang sudah di PHK atau gaji mereka tidak dibayarkan, dan profesi yang lain pun sama mengalami kesulitan dalam membayar UKT di tengah pandemic covid-19. Sayangnya, kampus tidak melihat persoalan rakyat ini. Dalam situasi saat ini, mahasiswa perlu menyadari hakikat menjadi seorang mahasiswa adalah bangkit berjuang bersama rakyat tertindas.  Pemuda mahasiswa dapat bergerak melakukan perlawanan terhadap sistem penindasan dan penghisap rakyat lewat penolakan pembayaran UKT sebagai bentuk pengabdian terhadap rakyat karena gerakan penolakan UKT dapat meringankan beban rakyat yang tertindas dan terhisap sistem imperialisme terlebih di tengah situasi pandemic covid-19 saat ini.

Terhadap Tindakan itu, maka PEMUDA BARU FLORES TIMUR melayangkan pernyataan sikap sebagai berikut :
1.Mengecam tindakan teror dan intimidasi yang dilakukan pemprov. NTT terhadap masyarakat adat pubabu

2.Cabut Sertifikat Hak Pakai nomor :00001/2013-BP,794953 dan Kembalikan Hutan adat Pubabu tanpa syarat apapun.

3. Tolak Skema KPH Mutis.
Jalankan reforma agraria Sejati dan bangun industrialisasi Nasional.

4.Tolak UKT semester ganjil 2020 pada seluruh PTN di Indonesia dan Kembalikan UKT mahasiswa UNDANA yang tidak digunakan selama perkuliahan online.

5.Pemprov. NTT harus serius menangani pandemic covid-19.

Reporter : Anisa Tukan
Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon