DPRD Flores Timur Soroti Anggaran Penanganan Covid-19

Flotim, OposisiNews.co.id - Sebagai lembaga yang memiliki hak budget, DPRD Flores Timur mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT.

Untuk itu, barisan wakil rakyat yang diketuai oleh Robertus Rebon Kereta, S.Pd, dalam forum rapat bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di ruang rapat Bale Gelekat, Senin, 10 Mei 2020, memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait penanganan Covid-19.

Dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta, S.Pd, sebagai representasi rakyat, pihaknya telah melalui tahapan membangun komitmen kelembagaan untuk bersinergi bersama pemerintah dalam melakukan upaya penanganan Covid-19, mulai dari pembahasan anggaran hingga pada persetujuan mengenai anggaran penanganan Covid-19.

"Kami telah melakukan monitoring ke sejumlah kecamatan dan desa. Masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi terkait penanganan Covid-19 ini," ungkap Robert.

Sementara itu, terkait penyaluran bantuan dari pemerintah yang belakangan ini menuai polimik di tengah masyarakat, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) , Lambertus Nuho Baon, Herman Vicki Betan dari PDI-P, Yohanes Ola Tobi, S.Fil, dari Nasdem , senada menyoroti kelalaian instansi terkait dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan, baik bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Sebab, berdasarkan  monitoring, ditemukan ada pihak yang tergolong mampu tercover dalam data bantuan tersebut, seperti PNS dan Pensiunan.

"Data bantuan masih carut-marut. Kita berharap kepada instansi terkait agar kembali melakukan validasi dan verifikasi data agar penyalurannya lebih tepat sasaran," kata Baon.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) Kabupaten Flores Timur, Rufus Koda Teluma, S.Sos, Plt. Kepala Dinas Sosial ( Dinsos ), Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos,  pada kesempatan tersebut menanggapi komentar tersebut dengan memberikan sejumlah penjelasan terkait kondisi penyaluran bantuan tersebut.

Rufus menjelaskan, proses pendataan BLT dilakukan oleh Relawan Desa dan pendataan akan fokus pada tingkat RT/RW. Menurut Rufus, ketentuan regulasi pendataan yang ideal adalah sesuai validasi dan akurasi hingga pada finalisasi data yang dilakukan melalui musyawarah desa.

Terkait polimik yang sedang terjadi di tengah masyarakat, Rufus memastikan pihaknya akan kembali melakukan monitoring dan akan kembali melakukan verifikasi data sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Ia menambahkan, sejauh ini baru 55 desa di Kabupaten Flores Timur yang menyalurkan BLT, untuk itu, Ia berharap kepada desa-desa yang belum menyalurkan agar segera melakukan pendataan sesuai petunjuk regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal yang sama disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial, Anselmus, bahwa pihaknya ( Dinsos.red ) akan kembali melakukan verifikasi data. Ia mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data yang digunakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Ia menambahkan," Jika pada data tersebut tercover nama PNS, maka yang bersangkutan terdaftar pada DTKS sebelum menjadi PNS". (Att)

Reporter : Marten
Editor.Bambang PW