Pemdes Selopuro Diduga Beritekat Selingkuhi Dana Desa TA 2020

Lokasi kegiatan pavingisasi jalan antar dusun , desa Selopuro

Ngawi,OposisiNews.Co.Id - Tidak ingin kembali kecurian pembangunan infrastruktur desa yang dikerjakan asal jadi , warga desa Selopuro , Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi protes keras akan pengerjaan paving jalan antar dusun yang dianggarkan Rp 800 juta dari sumber anggaran Dana Desa TA 2020.

Dasar pekerjaan LPA
Tanah merah

Bukan tanpa alasan , salah satu warga berinisial AN ( 61th ) pada awak media OposisiNews mengungkapkan , " Saya selaku warga desa Selopuro sangat kecewa dengan pembangunan paving jalan dusun yang dikerjakan pihak desa jauh dari harapan , mulai dari awal pengurukan dasar mengunakan tanah merah , pemasangan paving yang asal terpasang , banyak paving yang putus terpasang dan pekerjaan yang tidak rapi ".

Paving putus tetap
terpasang pada kegiatan

" Bahkan saya pernah memberi masukan pada pelaksana kegiatan tidak dihiraukan dan pak camat Pitu .Tony yang kebetulan rumahnya dilokasi kegiatan juga pernah menegur namun tidak dihiraukan oleh pelaksana kegiatan ," imbuh AN.

" Kekwatiran warga sebenarnya bukan tanpa alasan , warga tidak ingin kembali terulang pekerjaan paving yang dikerjakan asal jadi seperti di RT.01 RW IV menuju lokasi SDN Selopuro II yang sudah hancur , coba lihat sendiri . Mana proyek desa Selopuro khususnya paving yang bisa termanfaatkan cukup lama , hampir semua sudah hancur ," tegasnya.

Sunarno .Kepala Desa Selopuro ketika dihubungi melalui telpon selulernya terkesan menghindar dari tanggung jawab sebagai penanggung jawab penguna anggaran Dana Desa , " Coba hubungi TPK saja , saya masih repot mengurusi Corona ".

Mengetahui ada dugaan selingkuhi dana desa yang dilakukan pihak desa selopuro, hingga berita naik online pihak terkaid , TPK, Camat pitu dan DPMD Ngawi enggan memberikan klarifikasi.

Lain halnya yang dituturkan salah satu tokoh muda dan intelektual desa Selopuro ( AG 37th ) , " Hal ini memang sangat terlalu. wajar jika warga marah , kecewa . Sebenarnya sangat tidak etis ditengah mewabahnya virus Corona desa menfokuskan total anggaran desa pada infrastruktur yang ujung-ujungnya menimbulkan konflik di masyarakat. Seharusnya pihak desa berpikir lokasi desa yang berdampingan dengan wilayah Blora .Jateng dimana warganya banyak yang baru pulang dari LN ' Malasya ' yang rentan terpapar virus Corona semestinya sebagai desa tapal batas siaga dalam hal ini termasuk anggaran yang tidak sedikit " ( BB )