Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Pasangan Kumpul Kebo , Digrebek Warga

Pasangan Kumpul Kebo , Digrebek Warga

Written By BBG Publizer on Kamis, 30 April 2020 | 22.03

Ngawi , OposisiNews.Co.Id - Merasa hak hidupnya dirampas dan kurang refrensifnya penegak disiplin ( Satpol PP ) Dimata warga RT 06 RW IV dukuh Klampisan Desa Margomulyo Kabupaten Ngawi ,terkaid tempat kos . Warga desa ( Pemuda , Keamanan Lingkungan dan Ketua RT ) bergerak menertibkan penghuni kos yang sempat dilaporkan pihak keamanan lingkungan pada Satpol PP Ngawi.

Dari pantauan pemuda dan warga akan keluar masuknya penghuni kos yang dikelola SF ( 53 th ) ditemukannya pasangan kumpul kebo disalah satu kamar kos No .8 yang dihuni SR ( 37 th ) dan JM ( 49 th ) warga dusun Ngadiluwih desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Kamis 30/04/2020

AE 1273 TH
" Saya sudah pantau mobil APV Hitam nopol AE 1273 TH sejak pagi , akirnya benar jam 9.00 wib mobil diparkir diarea depan kos pengemudi dan pasangannya yang sudah tidak asing karena sudah indekos 2 bulan masuk ke dalam dan saya langsung menghubungi pihak keamanan lingkungan , ketua RT dan sejumlah warga , akhirnya digrebek dan benar kedua pasangan yang diduga bukan suami istri berada dalam satu kamar kos ", ujar Wiyono.

" Sebenarnya pemilik kos dan yang indekos sudah ditegur RT tapi kelihatannya pemilik kos kurang menanggapi , bahkan salah satu yang usianya masih muda sempat melontarkan kata-kata pada RT kalau dia dan pasangannya sudah nikah siri. Lebih mengecewakan lagi ketika dimusim merebaknya wabah Corona pemilik kos menerima penghuni baru yang berasal dari wilayah Zona Merah . Bojonegoro tanpa melakukan isolasi mandiri dan melapor pihak RT ",imbuhnya.

JM ( 49 th )
Ketika diintrograsi ketua RT , Keamanan Lingkungan dan pemuda .JM dan SR yang didampingi ibu kosnya ( S ) sempat mengecoh warga dan memojokan warga yang dianggap telah anarkis sambil menunjukan KTP keduanya yang merupakan warga dusun Ngadiluwih desa Gemarang Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

" Saya indekos semata-mata hanya untuk tempat istirahat dengan istri sepulang dari mengantar buah ke Surabaya ", ujar JM meyakinkan.

KTP kedua pasangan
Merasa ada yang ganjil dari pasangan suami istri itu , BB keamanan lingkungan mencoba melihat lebih detail KTP yang sempat difoto dengan telpon selulernya ( HP ) . " KTP keduanya ada kejanggalan , Untuk SR warga RT 006 RW 005 sedang JM warga RT 008 RW 005 . Satu RW lain RT " ungkap BB.

Kebetulan Keamana lingkungan BB  juga berprofesi wartawan langsung menghubungi pihak desa untuk menanyakan kepastian setatus warganya yang indekos di tempat SF , karena pihak desa tidak mau menjawab dan membalas telpon ,BB menghubungi mantan kepala desa Gemarang (HD ).

Dari keterangan HD sangat mengejutkan , benar apa yang diduga warga bahwa JM ,istrinya baru saja meninggal dunia status sekarang Duda sedang SR suaminya bekerja di Kalimantan sementara tidak bisa pulang dikarenakan adanya wabah Corona. Pada BB melalui telpon selulernya HD langsung merapat kelolasi kejadian untuk menjernihkan masalah dan meminta maaf pada warga.

Setelah melakukan mediasi antara ketua RT ,HD dan kedua pelaku kumpul kebo ( JM dan SR ) , kedua pasangan kumpul kebo mengakui kesalahannya dan siap dikenai denda sesuai aturan dilingkungan klampisan dan bersedia meninggalkan lokasi Kos . ( YYK ) 
Home » » Wakil Bupati dan Kajari Tandatangani MoU Hukum Perdata dan TUN

Wakil Bupati dan Kajari Tandatangani MoU Hukum Perdata dan TUN

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -  Wakil Bupati Sidoarjo  dan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo,  pagi ini, menandatangani  MoU terkait kerjasama permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kamis, 30/4/2020.

“Jadi sudah ada MoU yang berkenaan dengan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, nanti apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan Pemkab Sidoarjo dalam dua hal itu, maka sudah otomatis akan dibantu oleh pihak kejaksaan,” jelas Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin.

“Proses nyatanya, untuk hari ini ada dua TUN  yang berkenaan dengan Pilkades, dari kejaksaan ini akan membantu kami baik di TUN-nya atau pun ditingkat bandingnya,” sambungnya.
Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Setyawan Budi Cahyono, S.H, M.Hum., menjelaskan bahwa kejaksaan itu mempunyai beberapa tugas fungsi selain penuntutan, penyidikan.
Dibidang Tata Usaha Negara, kita menjadi pengacara untuk membantu Pemkab Sidoarjo apabila diperlukan dalam hal keperdataan,” jelasnya.

Masih menurut, Wakil Bupati Sidoarjo mengenai anggaran dana penanganan covid 19 yang cukup besar, Pemkab Sidoarjo senantiasa berkoordinasi dengan pihak polresta Sidoarjo, Kejaksaan Negeri, secara otomatis karena keduanya masuk dalam struktur Gugus Tugas Penanganan covid 19 Kabupaten Sidoarjo.

Walaupun demikian, kita tetap harus berhati – hati, harus tetap memperhatikan arahan – arahan dari Forkopimda, sehingga apa yang kita lakukan tuntas, selesai penanganan covid ini tidak ada masalah,” jelasnya.(bg).
Home » » Bhabinkamtibmas-Babinsa Sidoarjo Sebarkan 1.000 Paket Sembako Peduli Covid-19 Pakai Roda Dua

Bhabinkamtibmas-Babinsa Sidoarjo Sebarkan 1.000 Paket Sembako Peduli Covid-19 Pakai Roda Dua

Pemberangkatan pendistribusian bantuan pada warga terdampak Covid 19 kab.Sidoarjo oleh Tim Motor Polri dan TNI,Kamis 30/04/2020
Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Kepedulian sosial terhadap dampak Covid-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo terus mengalir. Kembali Polresta Sidoarjo bersama Kodim 0816 Sidoarjo dan Bhayangkari Cabang Kota Sidoarjo, melakukan bakti sosial pembagian 1.000 paket sembako kepada warga.

Menariknya, dalam pendistribusian bantuan sosial dampak Covid-19 tersebut dilakukan oleh Bhabinkamtibmas bersama Babinsa menggunakan kendaraan roda dua, pendistribusian dilaksanakan usai apel di Mapolresta Sidoarjo.kamis , 30/4/2020

Ratusan sepeda motor Bhabinkamtibmas dan Babinsa se-Kabupaten Sidoarjo, diberangkatkan langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji. Menurutnya, pembagian 1.000 paket sembako tersebut dilakukan secara door to door, melalui sinergitas TNI-Polri.

Untuk mengefektifkan waktu pendistribusian yang dikonsep secara " door to door " dari rumah ke rumah mendasar data yang ada dengan mengunakan kendaraan roda dua kegiatan semakin cepat ,tepat sasaran dan bisa termanfaatkan warga penerima bantuan.

“Bantuan paket sembako ini merupakan kepedulian TNI, Polri bersama Pemerintah juga stake holder, pihak swasta, atau para dermawan yang pada kesempatan ini adalah Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia kepada warga yang kurang mampu, dan terdampak akibat adanya Virus Corona,” jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji.( bg )

Reporter.Subagyo
Home » » Bupati Berikan Bantuan ALKES (APD) Pada 32 Puskesmas Di Wilayah Tulungagung

Bupati Berikan Bantuan ALKES (APD) Pada 32 Puskesmas Di Wilayah Tulungagung

 Foto bersama Bupati Tulungagung Usai Berikan Bantuan Alkes
Tulungagung.OposisiNews.co.id-Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Siyuk Maryoto Birowo, memberikan bantuan Alat kesehatan (Alkes) berupa APD  bagi  paramedis puskesmas seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung yang di laksanakan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Rabu, (29/04/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si., Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tulungagung beserta para pengurus, serta Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Tulungagung.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo,
 Saat Berikan Bantuan Alkes (APD)
 Kepada Paramedis Puskesmas
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Ny. Siyuk Maryoto Birowo, mengatakan, pemberian bantuan ini berasal dari para Donasi yang sudah terkumpul sebelumnya dan langsung diberikan alat pelindung diri (APD) ini dilakukan karena para tenaga medis yang ada di Puskesmas dalam menjalankan tugasnya yaitu merawat pasien perlu adanya alat pelindung diri yang mumpuni.

Lebih lanjut Ny. Siyuk mengatakan bahwa bantuan APD ini diberikan kepada seluruh puskesmas yang ada di kabupaten Tulungagung dengan jumlah 32 puskesmas.

”Alat APD ini kami berikan kepada 32 puskesmas yang ada di wilayah kabupaten Tulungagung. Mereka para petugas yang berada di puskesmas dan berada di garda terdepan ini selalu menjalankan tugasnya dengan tulus demi membantu warga masyarakat“ ucapnya.

Ny. Siyuk berharap, dengan bantuan tersebut semoga mereka para tenaga medis yang berada di garda depan ini  bisa terhindar dari virus covid-19,dan penyakit yang disebabkan virus ini segera mereda.( AG.P)

Pewarta : A.purnomo.
Home » » Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo Terima Bantuan APD

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo Terima Bantuan APD

Written By BBG Publizer on Rabu, 29 April 2020 | 18.26

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Kepedulian pihak swasta dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo terus terlihat. Pagi tadi, PT. Young Tree Wonoayu menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo, Bantuan APD berupa masker dan pakaian hazmat diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di Posko Informasi Covid-19 Kabupaten Sidoarjo yang berada di pendopo Delta Wibawa. PT. Young Tree Wonoayu memberikan bantuan 10.000 masker medis dan 30 pakaian hazmat yang disampaikan oleh General Manager PT. Young Tree Anita Hu bersama Middleman sekaligus HRD PT. Young Tree Edward Stefano.Tabu, 29/4/2029.
.
H. Nur Ahmad Syaifuddin yang juga wakil bupati Sidoarjo ucapkan terima kasih kepada pihak swasta yang ikut membantu percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Sidoarjo. Wabup salut dengan kepedulian yang ditunjukkan PT. Young Tree. Pasalnya perusahaan sepatu tersebut masih dapat menunjukkan kepeduliannya meski terkena imbas Covid-19.

“Saya ucapkan terimakasih, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk saling bergotong royong untuk menyelesaikan masalah korona,”ucapnya.

H. Nur Ahmad Syaifuddin atau yang kerap dipanggil Cak Nur tersebut mengatakan penanganan wabah korona harus diselesaikan bersama. Solidaritas harus ditunjukkan. Seperti yang ditunjukkan PT. Young Tree kali ini. Dengan begitu pandemi Covid-19 dapat cepat terselesaikan.

“Korono ini apabila terus tidak terkendali maka imbasnya ada di ekonomi dan sebagainya,”ujarnya.

Cak Nur katakan  bantuan tersebut akan segera disalurkan ke rumah sakit yang ada melalui Dinas Kesehatan Sidoarjo. Dikatakannya kebutuhan APD sendiri masih sangat dibutuhkan. Pasalnya pandemi Covid-19 belum bisa diprediksi selesainya.

“Kalau korono ini masih terus, masih banyak yang kita butuhkan (APD), mudah-mudahan wabah korona ini segera selesai sehingga kebutuhan APD tidak terlalu besar,”ujarnya.

Middleman sekaligus HRD PT. Young Tree Edward Stefano berharap apa yang dilakukan perusahaannya dapat membantu percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo. Dirinya juga berharap pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Dikatakannya wabah Covid-19 berimbas pada perusahaannya. Banyak order yang batal dikerjakan. Dampaknya sebagaian pekerja dirumahkan. Namun Edward katakan perusahaannya masih berupaya  untuk memperoleh order produksi. Salah satunya mengambil order dari perusahaan pusat dan luar negeri.

“Minta doanya juga agar penyakit ini semua bisa kelar dan order-order bisa kembali ke kami dan produksi kami sendiri bisa kembali berjalan dengan normal,”ucapnya. (Bg)
Home » » Pemdes Selopuro Diduga Beritekat Selingkuhi Dana Desa TA 2020 .II

Pemdes Selopuro Diduga Beritekat Selingkuhi Dana Desa TA 2020 .II

Ketebalan paving jalan poros dusun Jetak desa Selopuro Kecamatan Pitu Kab.Ngawi , acak ketebalan 6-8 cm

Pembangunan jalan poros antar dusun terapkan Paving 6-8 cetimeter
Ngawi.OposisiNews.Co.Id - Dampak pembangunan jalan poros antar dusun yang dikerjakan di RT 01,02,03 dusun Jetak desa Selopuro Kecamatan Pitu semakin rumit. Perselisihan antara warga dan TPK dan Pemerintah desa Selopuro tidak bisa terhindarkan.

Indikasi kurang dewasanya Ketua Pelaksana Kegiatan , BPD  dan Pemerintah desa Selopuro mensikapi dan menampung aspirasi warga akibat pembangunan jalan poros yang dimilai dikerjakan asal-asalan,permasalahan pembangunan jalan poros bakal berbuntut panjang bahkan dimungkinkan dibawa ke ranah hukum dampak kekecewaan warga dan arogansinya pelaksana kegiatan.

Bahkan salah satu warga dusun Jetak RT 01 berinisial AN ( 61th ) dan KetuaRt yang mencoba memberi masukan pada pekerja proyek justru mendapat perkataan kasar yang mengarah ancaman akan melempar paving pada siapa saja yang mengkritisi pekerjaan paving poros dusun yang sedang dikerjakaanya.

Saya sempat terpancing dengan perkataan MJ yang mengancam mau melempar paving ketua RT , untung Ketua RT membujuk untuk tidak menanggapi perkataan MJ , ucap AN.

Lain halnya yang di katakan salah satu warga dusun Jetak yang ikut terlibat pengerjaan jalan poros desa yang kontra dengan pelakasanaan proyek jalan poros dan berpesan namanya tidak dikorankan , "Untuk mengerjakan proyek jalan poros ini bagus rasanya sulit dan tidak mungkin bisa seperti yang diharapkan warga karena banyaknya paving yang ketebalannya tidak sama ada yang ketebalan 6 cintimeter yang semestinya semua paving mempunyai ketebalan 8 cetimeter akibatnya banyak paving yang putus" .

Akibat banyaknya kejanggalan dan tidak adanya transaparasi besaran anggaran dan sumber anggaran serta arogansi pekerja , Ketua RT 01 dan AN , beretikat menayakan pada BPD selaku mitra dan pengawas pemerintah desa mewakili warga desa ,terkaid  pekerjaan proyek desa yang dikerjalan asal-asalan dan tidak ada papan kegiatan dilokasi.

Pada Ketua RT dan saya AN , BPD dengan 2 anggotanya berjanji akan memfasilitasi warga dan akan menyuruh membongkar pekerjaan yang dikerjakan untuk di benahi ." BPD , TPK dan Pemdes Selopuro setali tiga uang , sampai sekarang pekerjaan belum dibenahi bahkan pekerjaan sampai sekarang masih dikerjakan dan terkesan semua mengabaikan saran dan usulan warga dusun Jetak untuk lebih baik " ,Ujar AN

Bahkan AN pada media OposisiNews sempat melontarkan gertakan ," Jika masukan warga tidak disikapi dan ditanggapi bijak oleh Pemdes dan TPK perkara ini akan saya laporkan ke jalur hukum , sebenarnya warga tidak mempunyai niatan buruk namun jika terpaksa , apa boleh buat ", imbuh AN.

Saat awak media OposisiNews mencoba menghubungi Kepala Desa melalui telpon selulernya karena Kepala desa berada diluar kota ( Madiun ) tidak merespon konfirmasi media. menurut informasi perangkat desa Selopuro ,Pak kades di Madiun menunggui anaknya melahirkan .

Paving ketebalan 6 cm
Terpasang diantara paving
Ketebalan 8 cm
Untung Budi selaku Tim teknis Kegiatan Infrastruktur Desa di Kecamatan Pitu saat dihubungi awak media OposisiNews terkaid pembangunan jalan poros dusun Jetak desa Selopuro yang dianggarkan dana desa (DD).TA 2002 sebesar RP 800 juta , melalui pesan Watshap-nya mengatakan, Untuk kontrol dari jenengan (OposisiNews.red) kemarin saya sudah minta ke TPK dibentuk tim tukang untuk perbaikan dan pembenahan.., masukan dari masyarakat kami Terima, kami ucapkan terimakasih . 28/04/2020

Terkait temuan warga adanya paving yang ketebalannya tidak sama 6-8 centimeter yang digunakan , Untung B melalui washap-nya mengatan Setahu saya hasil cek mboten wonten ( Tidak ada ) paving yang tebalnya 6 cm karena aturan-nya harus tebal 8 cm,kalau memang ada saya cek kembali, mungkin kecampur saat pengiriman .29/04/2002. ( Red )
Home » » Sidoarjo Sepi di Malam Hari Pertama PSBB

Sidoarjo Sepi di Malam Hari Pertama PSBB

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Pemberlakuan jam malam dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Sidoarjo, mulai bergulir. Patroli gabungan melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP menyisir berbagai kawasan di Kota Delta.selasa, 28/4/2020.

Tepat pukul 9 malam, warkop, tempat makan, pertokoan, mall, SPBU, dan beberapa tempat fasilitas umum mulai tutup. Tidak ada kerumunan masa. Lalu lalang kendaraan bermotor juga lebih sepi daripada malam hari sebelumnya.

Rupanya, masyarakat telah mengetahui pemberlakuan jam malam mulai pukul 21.00 - 04.00 WIB selama masa PSBB, sebagaimana tertera dalam Perbup Sidoarjo Nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB dalam penanganan wabah Covid-19.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, juga tampak turun langsung melakukan patroli guna mengecek jalannya jam malam di wilayahnya. “Saat ini mulai berlakunya jam malam masa PSBB, masyarakat kabupaten Sidoarjo dilarang melaksanakan aktivitas di luar saat malam hari kecuali kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, aktivitas pemerintahan, TNI dan Polri, serta mobilitas pekerja industri dan barang,” ujarnya.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji disela giat patroli malam  mengatakan, selama satu kali 24 jam pelaksanaan PSBB, suasana di Sidoarjo tetap aman dan kondusif. “Evaluasinya hari pertama diberlakukannya PSBB, Alhamdulillah lancar,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi sampai 3 Mei 2020. Perlu ada beberapa perbaikan khususnya kesadaran dan kepatuhan pengendara yang harus ditingkatkan lagi.

“Pengendara khususnya, masih terlihat ada yang berboncengan yang tidak sesuai aturan PSBB dari Pergub dan Perbup. Roda empat juga begitu. Mestinya hanya mengangkut 50 persen penumpang dari kapasitas mobil,” terangnya.

“Tanggal 3 Mei nanti, setelah masa sosialisasi itu selesai semua harus taat aturan. Yang melanggar akan dikenai sanksi. Mulai teguran, tertulis hingga pencabutan ijin usaha bagi yang tidak taat peraturan PSBB ini,” tegasnya.(bg)
Home » » Dakwaan JPU Tidak Terbukti, Agus Butarbutar Harus Bebas Murni

Dakwaan JPU Tidak Terbukti, Agus Butarbutar Harus Bebas Murni

Written By BBG Publizer on Selasa, 28 April 2020 | 18.50

Agus Butarbutar
 dan istrinya Juniar
Jakarta.OposisiNews.Co.Id - Agus Butarbutar dalam persidangan di PN Jakarta Utara, Rabu, 22 April 2020, menyatakan bahwa ia sangat menyesalkan penangkapan dan penahanan dirinya. "Saya sangat menyesalkan dan minta ampun karena saya disekolahkan orang tua sampai sarjana hukum bukan untuk dipenjara. Dan saya menyatakan tidak pernah memalsukan surat pernikahan Juniar alias Vero dengan Basri Soedibyo,” ujar Agus Butarbutar menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Agung Purbantoro, SH, MH, saat persidangan via telecoference.

Sebagaimana santer diberitakan di berbagai media online beberapa waktu lalu bahwa Agus Butarbutar diperhadapkan ke meja hijau atas dugaan pemalsuan surat nikah istrinya Juniar dengan almarhum suaminya, Basri Soedibyo. Anak Basri dari istri pertamanya melaporkan ibu tirinya, Juniar alias Vero, itu ke polisi atas tuduhan tidak pernah menikah dengan almarhum bapaknya dan mengatakan bahwa surat nikah yang dimiliki Juniar adalah palsu. Agus akhirnya ikut terseret atas peran oknum penyidik Polda Metro Jaya yang menuduh Agus ikut serta dalam proses pembuatan surat nikah palsu istrinya, Juniar.

Selain pengakuan Agus Butarbutar bahwa tidak pernah melakukan pemalsuan surat nikah, para saksi dari pihak terdakwa Agus maupun JPU memberikan keterangan di persidangan yang sama sekali tidak mendukung dakwaan JPU. Seluruh saksi dalam kesaksiannya menyatakan tidak mengetahui tentang pemalsuan surat nikah dan keterlibatan Agus Butarbutar dalam kasus ini.

Jika pada persidangan pidana yang lain, fakta-fakta dan keterangan saksi saling bersesuaian dan menguatkan surat dakwaan, maka dalam kasus Agus hal tersebut tidak terjadi atau justru kebalikannyalah yang mengemuka. Dengan demikian, walau Jaksa tetap menuntut Agus, Majelis Hakim semestinya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum. “Tidak ada peran Agus yang terlihat dalam kasus itu, maka dia seharusnya dibebaskan,” ujar seorang sahabat  Agus yang selama ini tertarik mengikuti persidangan kasus pemalsuan akta nikah itu di PN Jakarta Utara, Jumat (24/4/2020).

Terdakwa Agus sendiri membantah dakwaan JPU Suwartin dalam Pasal 266 ayat (1), ayat (2) jo Pasal 244 KUHP atau memasukkan keterangan palsu pada akta pernikahan antara Basri Seodibyo dengan Juniar alias Vero. Dalam sidang yang digelar melalui video teleconverence, Rabu (22/4/2020), Agus Butarbutar mengatakan dirinya menikah dengan Juniar di Singapore pada bulan November 2019 setelah sebelumnya Juniar menjanda setelah suaminya Basri Soedibyo meninggal.

Saat majelis hakim menanyakan Agus Butarbutar kapan bertemu dengan Pdt MH Hosea, Agus Butarbutar menjawab bahwa ia bertemu Pdt Hosea saat penetapan di PN Jakarta Utara. “Pertama bertemu pada saat mau sidang saksi penetapan PN Jakarta Utara untuk proses pembuatan catatan sipil pernikahan antara Juniar alias Vero dengan Basri Soedibyo,” ungkap Agus.

Kembali hakim bertanya, sejak kapan mulai ketemu Juniar, Agus Butarbutar menjawab akhir Maret atau awal April 2019.

Siapa yang mengajukan penetapan ke pengadilan, tanya Hakim lagi, Agus menjawab “Juniar.”

Penetapan PN Jakarta Utara menyatakan perkawinan sah dan memerintahkan pencatatan pada Dukcapil Jakarta Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan Juniar-Basri dicatatkan pada negara melalui Dukcapil,” tandas Agus Butarbutar.

Selain itu, Agus Butarbutar juga menyebutkan bahwa sejak Mei 2019, dia dengan Juniar sudah berpacaran dan pergi ke mana-mana selalu berdua. Ke luar kota, ke luar negeri berdua, seolah di mana ada Juniar di situ ada Agus Butarbutar. Demikian juga sebaliknya di mana ada Agus Butarbutar di situ juga ada Juniar.

“Saya bukan kuasa hukum Juniar, Juniar adalah pacar saya, maka ke manapun Juniar pergi selalu saya dampingi. Adapun pembuatan surat kuasa oleh Juniar kepada saya karena ada permintaan dari instansinya sendiri (kantor Juniar)," tegas Agus Butarbutar.

Selain Hakim, Penasehat hukum Agus, Halim SH juga bertanya, apakah nama Agus Butarbutar ada tertulis sebagai saksi atau sebagai advokat terhadap Juniar, dijawab tidak. Apakah terdakwa juga membayar Pdt MH Hosea? “Saya tidak pernah pegang uang, apalagi untuk itu,” jawab Agus Butarbutar.

Apakah pekerjaan terdakwa? Saya karyawan dan pengusaha, bukan advokat. Apakah terdakwa pernah mengusai tanah warisan almarhum Basri Soedibyo? Dijawab Agus, tidak pernah karena di atas tanah tersebut dipasang pelang oleh polisi.

Apakah terdakwa yang mengurus akta waris? Dijawab Agus, Notaris Vita, setelah membaca penetapan pengadilan lalu minta dibuatkan surat pengantar RT/RW, kelurahan dan diserahkan ke notaris dan notaris buat surat ke Dirjen AHU. Apakah terdakwa pernah membalik nama sertifikat atau menggadaikannya? Agus menjawab; tidak pernah, tetapi sertifikat itu sudah disita Polda dan diserahkan pada Kejaksaan.

Keterangan dua saksi meringankan, Robert Sitinjak SH dan Hotman Siagian SE, berikut saksi mahkota Juniar alias Vero sama sekali tidak mendukung surat dakwaan JPU. Justru saksi-saksi itu merasa heran kalau sampai Agus didakwa melakukan tindak kejahatan.

Saksi mahkota Juniar alias Vero menjelaskan perkawinannya dengan Basri Soedibyo pada tanggal 11 Februari 2017 di Kalingga Raya 12 Perumnas Tangerang yang diberkati Pdt MH Hosea. Bahkan Pdt MH Hosea sendiri menyerahkan surat akta perkawinan itu kepada Basri yang kemudian diserahkan kepadanya untuk disimpan. Juniar menyebutkan bahwa Basri Soedibyo sendiri yang datang ke Pantai Mutiara dan menyerahkan sertifikat tanah asli kepada Juniar sebagai hadiah.

Dengan keterangan Agus Butarbutar dan para saksi yang meringankan Agus Butarbutar dalam sidang tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suwartin dinilai tidak dapat membuktikan dakwaannya terhadap Agus Butarbutar dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan itu juga sama sekali tidak mendukung surat dakwaan JPU. Yang ada, keterangan saksi saling bersesuaian menguatkan tidak adanya tindak pidana dilakukan Agus Butarbutar.

"Saya berharap dan meminta kepada Majelis Hakim untuk obyektif dalam mengambil keputusan dalam sidang berikutnya, dan Agus Butarbutar lepas dari dakwaan, serta dinyatakan bebas murni," ungkap Amran, salah satu sahabat Agus Butarbutar. (AMR/Red)


Home » » Perspektif Islam tentang Mudik di Masa Pandemi Covid-19

Perspektif Islam tentang Mudik di Masa Pandemi Covid-19

_Oleh: Amiruddin Kuba_

Jakarta - Mudik adalah sebuah pekerjaan rutin yang dilakukan oleh seseorang menjelang hari Raya Islam seperti Idul Fitri. Pergerakan orang-orang mudik biasanya sudah terlihat seminggu sebelum perayaan idul fitri. Puncaknya dapat kita saksikan 1 atau 2 hari menjelang hari “H” idul fitri. Tidak ada yang aneh terkait mudik selama ini. Mengapa? Karena mudik adalah sarana untuk bersilaturrahim dan berkumpul dengan keluarga tercinta di kampung setelah berpisah selama sekian bulan dan atau tahun. Mudik juga biasanya dimanfaatkan untuk berbagi rejeki kepada keluarga atau tetangga dan orang lain dari sebagian rejeki penghasilan di tempat kerja masing-masing. Namun karena adanya kasus pandemi covid-19, maka kebiasaan mudik menjadi tinggal angan-angan atau mimpi saja.

Bulan Maret lalu muncul wacana pemerintah akan melarang mudik ke kampung halaman masing-masing. Pemerintah juga mewacanakan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi daerah tertentu khususnya daerah yang terkena zona merah pandemi covid-19. Wacana ini bertujuan muliah yaitu dalam rangka memutus mata rantai pandemi covid-19 agar tidak meluas di masyarakat. Tidak lama kemudian, wacana PSBB benar-benar menjadi kenyataan. DKI Jakarta merupakan kota pertama yang memberlakukan PSBB melalui Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomer 33 Tahun 2020 yang berlakui sejak tanggal 10 April 2020. Langkah yang diambil oleh DKI Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa kota yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kota lainnya di Indonesia termasuk kota Makassar. Berselang beberapa hari kemudian, setelah mendengarkan hasil evaluasi dan berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dimana ada 68 persen warga yang menyatakan tidak akan mudik sementara sisanya bersikukuh mudik sebanyak 24 persen dan bahkan 7 persen sudah mudik duluan. Berdasarkan data ini, Presiden Joko Widodo kemudian mengumumkan larangan mudik mulai terhitung sejak tanggal 24 April hingga 1 Juni 2020. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana Islam memandang soal mudik dan PSBB? Apakah larangan mudik atau pemberlakuan PSBB pernah ada dalam sejarah Islam?

Pentingnya Menjaga Diri dan Keluarga

Dalam al-qur’an dikatakan, “Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka” (Qs. At-Tahrim/66: 6). Ayat ini berisi perintah Allah Ta’ala kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini menjadi pengingat bagi setiap Muslim yang beriman. Sebab ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ibnu Abbas r.a. dalam sebuah majlis ilmu pernah berkata bahwa makna “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” adalah melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat serta perintah untuk berdzikir kepada-Nya. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka”. Hal senada dikatakan oleh Muqatil, Ad-Dhahak dan Ali bin Abi Thalib ra.

Dalam konteks pelarangan mudik oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 dan bertepatan dengan bulan ramadhan, maka pelarangan ini adalah hal yang sudah bijak dan benar. Bisa dibayankan jika kita tetap melakukan atau nekat mudik, maka hal ini bisa berdampak pada diri dan keluarga kita di kampung. Boleh jadi kita secara tampak tidak menunjukkan gejala apa-apa akan tetapi ketika dalam perjalanan pulang hingga di kampung halaman bisa saja kita terkena covid-19. Akibatnya, keluarga yang kita datangi bisa tertular pandemi covid-19. Sebaliknya, boleh jadi kita akan yang akan tertular dari keluarga yang ada di kampung. Jika kondisi demikian, maka kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjerumuskan keluarga kedalam kebinasaan. Dengan kata lain, kita bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak menjaga diri dan keluarga sebagaimana disinggung dalam ayat dan perkataan Ibnu Abbas di atas. Disinilah pentingnya untuk tidak mudik agar diri kita dan keluarga bisa selamat dari pandemi covid-19 dan tentu selamat dunia akhirat. Apalagi dalam situasi bertepatan bulan ramadhan, sebaiknya dimanfaatkan untuk beribadah lebih khusu’ di rumah saja bersama keluarga.

Mentaati Pemerintah adalah Perintah Nash

Keinginan untuk mudik ramadhan dan idul fitri tahun ini pupus sudah. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan terkait larangan mudik. Bukan tanpa alasan, pemerintah ingin melihat rakyatnya selamat dari penyakit menular baru ini. Pemerintah ingin memutus mata rantai pandemi covid-19 sesegera mungkin demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masing-masing pihak untuk menahan diri sementara melakukan mudik di kampung halaman. Sebagai rakyat atau umat yang baik, sudah selayaknya untuk mengikuti apa yang telah diputuskan pemerintah. Apalagi dalam keadaan darurat pendemi covid-19 saat ini, sudah pasti kita semua was-was dan perlu mengambil langkah preventif dalam mencegah tertularnya pandemi covid-19.

Ketaatan kepada keputusan pemerintah sebetulnya telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya yang berbunyi,” Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisa/4:59). Menurut Ibnu Abi ‘Izz dalam Syarah Aqidah Thahawiyah dalam Syarh Aqidah Ath Thahawiyah bahwa hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) walaupun mereka berbuat dzalim. Keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Berdasarkan ayat dan pendapat Ibnu Abi ‘Izz di atas jika dikaitkan dengan kasus pandemi covid-19, maka dapat dipahami bahwa mentaati pemerintah (ulil amri) untuk tidak mudik adalah perintah nash yang wajib diikuti.

Larangan Mudik dalam Sejarah Islam

Sebagaimana dalam pengantar saya di atas, telah dijelaskan untuk pertama kalinya DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB secara resmi kemudian diikuti oleh sejumlah kota lain. Pemerintah pun telah memutuskan untuk melarang mudik ramadhan dan mudik lebaran. Tujuannya jelas, untuk memutus mata rantai dan meluasnya penyakit menular (tha’un) yang dikenal sebagai pandemi covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaan kemudian adalah apakah larangan mudik sudah pernah ada dalam sejarah Islam? Kalau kita menelusuri dalam sejarah Islam, ternyata larangan untuk tidak meninggalkan kota (mudik) yang terdapat wabah penyakit menular (tha’un) - seperti pandemi covid-19 saat ini- telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Salah satu hadis yang terkait hal ini yaitu hadis yang cukup masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda: _“Tha’un adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”_

Pesan dalam hadis ini sangat jelas dimana nabi melarang kita untuk tetap berada pada suatu kota/daerah yang di dalamnya terdapat penyakit menular (tha’un). Sebaliknya, Nabi juga melarang kita untuk tidak memasuki sebuah kota/daerah yang di dalamnya ada tha’un. Dalam konteks kasus pandemi covid-19 yang menimpa dunia termasuk Indonesia, maka larangan pemerintah untuk tidak meninggalkan kota dan melarang pihak luar untuk masuk di suatu kota, pemberlakuan PSBB, termasuk melarang beroperasi keluar masuk moda transportasi di wilayah tertentu seperti pesawat komersial domestik dan internasional, kereta api, bus penumpang antar kota dan kendaraan lainnya adalah sebuah keputusan yang sangat sejalan dengan hadis Nabi di atas. Tujuannya jelas, demi kemaslahatan bersama. Dalam pengertian lain, larangan mudik adalah sebuah langkah antisipasi (preventive) agar kasus pandemi covid-19 merebaknya secara luas.

Hal ini juga sejalan dengan kaidah usul fikih yang berbunyi, “dar’ul mafâsid muqoddam ‘alâ jalbil masholih” yang berarti “menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan. Sementara kaidah pokoknya berbunyi “adh-dhororu yuzâlu” yang berarti “bahaya haruslah dihilangkan”. Kata al-Mafâsid dimaksudkan untuk berbagai hal yang menimbulkan bahaya, dan bahaya itu sendiri, sesuatu yang melukai, menimbulkan kesulitan, kesempitan, atau berdampak buruk pada diri seseorang, masyarakat luas atau orang lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah jika kita mengapresiasi dan mengikuti keputusan larangan mudik demi untuk kemaslahatan bersama. Mengurunkan niat untuk tidak mudik juga salah satu cara menyelematkan jiwa keluaga/saudara kita di kampong halaman. Mengurungkan niat saja sudah mendapat pahala apalagi jika kita benar-benar menjalankan niat itu dengan tidak mudik tentu pahalanya lebih banyak lagi. Lebih baik kita konsentrasi menjalankan ibadah puasa dengan tenang, sembari berdoa agar kita dan keluarga kita di kampung senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan terhindar dari pandemi covid-19. Semoga! Wallahu A’lam

_Amiruddin Kuba, Alumni Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, Kepala Seksi Kemahaiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Dewan Pengawas Nasaruddin Umar Office (NUO) Foundation, Founder Balqis Foundation Jakarta_
Home » » Pengerjaan Proyek Tol BORR Seksi IIIA Selesai Tepat Waktu

Pengerjaan Proyek Tol BORR Seksi IIIA Selesai Tepat Waktu

Bogor.OposisiNews.Co.Id - Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur jalan dengan membangun sejumlah sarana dan prasana. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas transportasi, baik darat, laut, maupun udara.

Sejalan dengan itu, Pemerintah tetap melanjutkan pengerjaan Proyek Toll BORR Seksi IIIA, jalur Sentul Selatan hingga Simpang Yasmin, Bogor, dengan nilai proyek kurang lebih 4T. PT Marga Sarana Jabar (MSJ), pelaksana proyek Toll BORR Seksi IIIA, mengharapkan proyek selesai tepat waktunya.

Kepala proyek, Yusuf Luqman, mengatakan penuntasan pekerjaan proyek tersebut telah mencapai 95%. “Insya Allah tidak lama lagi akan selesai tepat waktunya, kendati cuaca saat ini hujan terus, tetapi para pekerja tetap melaksanakan pekerjaan dengan semangat dan hati-hati,” terang Luqman.

Terkait wabah Corona yang sedang menyerang saat ini, kata Yusuf Luqman, para pekerja proyek PT PP menggunakan standar prosedur sesuai anjuran Pemerintah. Para pekerja diwajibkan menggunakan masker dan tentunya APD lengkap.

“Para pekerja juga wajib diukur suhu tubuhnya sebelum masuk proyek dan peralatan proyek selalu disemprot disinfektan. Klinik atau dokter selalu standbay 24 jam melayani semua pekerja selama pendemi corona ini,” imbuh Lukman lagi.

Terkait situasi dan penerapan K3, hingga saat ini dari jumlah pekerja yang mencapai 200 orang lebih di Proyek Toll Seksi 3A, kata Yusuf Luqman, masih zero accident. “Walaupun ada yang jatuh atau luka-luka sedikit masih wajar, tidak fatal,” ujar Luqman meyakinkan.

Di akhir wawancra via telp, Selasa (28/4/2020), Yusuf Luqman mohon doa restu agar pekerjaan ini dapat selesaikan tepat waktu. Kendala lain proyek ini adalah pembebasan lahan yang tinggal sedikit lagi oleh pemkot Bogor. (JNI/Red)
Home » » PSBB Sidoarjo Mulai, Gugus Tugas Pantau Pos Check Point

PSBB Sidoarjo Mulai, Gugus Tugas Pantau Pos Check Point

Pos Check Point PSBB 
Sidoarjo,OposisiNews.co.id -  Hari ini 28/04/2020 dimulainya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sidoarjo melakukan pengecekan di beberapa pos check point perbatasan wilayah Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Hal ini untuk memastikan kesiapan dari beberapa pos tersebut dalam menjalankan program PSBB.

Bahkan di lokasi check point perbatasan Sidoarjo-Surabaya, di Bundaran Waru serta depan pos lantas Waru, juga dilakukan pengecekan langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, dan Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono pada Selasa .

“Sesuai  jadwal pukul 24.00 WIB akan di berlakukan PSBB dengan dimulainya mengecek kendaraan yang melewati titik-titik check point yang ada di tiga kota Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan.

Dalam pelaksanaan PSBB ada beberapa orang yang masih diperbolehkan untuk melakukan mobilitas antar kota. Misalkan orang yang benar bekerja akan tetap diperbolehkan masuk, ojek online yang membawa pesanan makanan. Kemudian ambulan, angkutan ekspedisi, angkutan yang membawa sembako dan mungkin juga orang orang tertentu yang memang ada kepentingan mendesak.

Terkait pengecekan pos check point di beberapa perbatasan Sidoarjo, menurut Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji bahwa pihaknya memastikan segala kesiapan personel gabungan dalam melakukan pengecekan setiap kendaraan yang masuk ke Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Ya Selasa dini hari ini 16 titik check point mulai beroperasi. Setiap kendaraan yang melintas diperiksa petugas, serta harus melalui Protokol kesehatan agar memutus mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Selasa 28/4/2020.

Dijelaskan lebih jauh, kegiatan seperti ini bakal dilakukan selama status PSBB diberlakukan. Bagi warga Sidoarjo yang tidak memiliki kepentingan mendesak dan urgen diharapkan tetap berada di rumah. Bagi yang berada di luar serta saat berkendara juga diwajibkan pakai masker. Serta tetap menjaga jarak.

Ke-16 titik pos check point tersebut, antara lain, Jembatan Ngelom Taman, Simpang Empat Bypass Krian, Mlirip Rowo Tarik, Simpang Tiga Pakerin Prambon. Lalu Bundaran Waru, Pondok Tjandra Waru, Brebek industri Waru, Pintu Tol Medaeng Waru, Pintu Tol Brebek lndustri Waru, Pintu Tol Tambak Sumur Waru.

Kemudian ada juga di depan Pusdik Gasum Porong, Simpang Empat Arteri Baru Porong, Pabrik Gula Krembung, Simpang Empat Pilang Wonoayu, Pintu Tol Porong, dan Pintu Tol Sidoarjo.( bg )

Reporter .Subagyo SH
Editor.Bambang PW
Home » » Bhabinkamtibmas Sidoarjo Dibekali Penggunaan APD dan Penanganan Korban Covid-19

Bhabinkamtibmas Sidoarjo Dibekali Penggunaan APD dan Penanganan Korban Covid-19

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -Terus bertambahnya tingkat penyebaran Virus Corona (Covid-19) di beberapa wilayah Kabupaten Sidoarjo, tentunya harus dibekali dengan pengetahuan tata cara penanganan korban Covid-19, termasuk bagi para Bhabinkamtibmas jajaran Polresta Sidoarjo.

Melalui pelatihan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan cara penanganan korban Covid-19, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung di Gedung Serba Guna Polresta Sidoarjo, Senin 27/4/2020.

"Polresta Sidoarjo memberikan bekal kepada bhabinkamtibmas terkait pengetahuan tentang tata cara penggunaan APD dan penanganan korban yang benar juga aman," ujar Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Dodot Dwianto.

Melalui pelatihan ini pula, diharapkan para Bhabinkamtibmas saat terjun memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah merebaknya Covid-19, diharapkan dapat mengetahui prosedur penanganan Covid-19. Seperti halnya pengukuran suhu tubuh, memahami SOP Penggunaan dan Pelepasan APD (Alat Pelindung Diri) setelah selesai melakukan Penanganan korban Covid-19, dan sebagainya.

"Yang pertama harus kita pahami adalah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), sehingga kita tidak terpapar Covid-19 dalam melaksanakan tugas," kata Supat Setia Hadi, pemateri dari Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Agar Bhabinkamtibmas memahami SOP tentang penanganan hingga pemulasaraan jenazah korban virus corona (Covid-19).

Lebih lanjut diharapkan dengan dilaksanakannya pelatihan tersebut dalam melaksanakan tugas penanggulangan korban Covid-19. "Bhabinkamtibmas dapat mengantisipasi keselamatan dirinya masing-masing dan tidak terpapar virus corona. Serta Bhabinkamtibmas mampu menyampaikan ke masyarakat terkait cara penanganan orang yang terpapar covid-19," pungkas Kompol Dodot.( bg)
Home » » Bantuan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19

Bantuan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Covid-19

Written By BBG Publizer on Senin, 27 April 2020 | 21.21

TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., menerima bantuan Alat kesehatan (Alkes) bagi para medis dari Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Senin, (27/04/2020).

Bantuan Alat Kesehatan (Alkes) dari Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli tersebut diwakilkan kepada Sugiyo Utomo dan di terima langsung oleh Bupati yang didampingi oleh Kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Tulungagung.

Sugiyo Utomo mengatakan bahwa, bantuan yang diberikan kepada Pemkab Kali ini berupa Alat Kesehatan APD yang terdiri dari Baju Hazmad sekitar 1.058 buah, 1.100 pasang Sarung Tangan, Masker sekitar 2.500 pics, dan cairan Handzanitizer sebanyak 10 L.

"Pemberian bantuan ini dimaksudkan  untuk membantu Pemkab Tulungagung dalam penanganan Covid -19 di wilayah Kabupaten Tulungagung," ucapnya.

Selain memberikan bantuan alat kesehatan kepada Pemkab Tulungagung, Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli juga memberikan bantuan berupa nasi bungkus sebanyak 400 kotak setiap harinya kepada warga terdampak Covid di wilayah Tulungagung dengan tempat  di Klenteng Tri Darma Tulungagung.

Sugiyo berharap, dengan adanya niat baik yang dilakukan oleh Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli ini bisa memberikan manfaat kepada warga dan APD yang diberikan juga bisa digunakan sebaik-baiknya .

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M., usai menerima bantuan APD dari Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada para pengusaha Tulungagung yang tergabung dalam Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli atas bantuan yang diberikan tersebut.

“Bantuan yang diberikan berupa alat Kesehatan oleh Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli ini merupakan bantuan yang kedua. Yang pertama dengan bantuan serupa, dan sesuai dengan rencana nanti akan diberikan sembako kepada warga Tulungagung. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha Tulungagung yang tergabung dalam  Komunitas Pengusaha Tulungagung Peduli karena telah peduli dengan sesama dengan memberikan bantuan tersebut, semoga bermanfaat untuk kita semua“pungkasnya. ( AG.P )

Pewarta : A.purnomo/ hms.

Home » » Pelabuhan Ketapang Marak Pungli, Pengemudi Minta Kemenhub Segera Tertibkan

Pelabuhan Ketapang Marak Pungli, Pengemudi Minta Kemenhub Segera Tertibkan

Kapal Roro pengangkut truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi_
Banyuwangi.OposisiNews.Co.Id - Para pengemudi truk mengeluhkan adanya praktek pungutan liar (pungli) yang marak di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di dermaga LCM, PT. ASDP. Para pengemudi truk merasa keberatan atas pembayaran tiket jeramba sebesar Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) setiap kali masuk kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menurut para pengemudi truk, mereka sudah membeli tiket yang ada kode barcodenya di loket PT. ASDP sesuai tarif golongan kendaraan masing-masing, yang telah disediakan sesuai aturan dari pihak PT. ASDP.

"Tapi koq masih ada lagi pembayaran tiket tambahan yang harus dibayar oleh pihak pengemudi truk di saat truk mau masuk ke dalam kapal?" ujar salah satu sopir truk mempertanyakan dan minta namanya dirahasiakan, Kamis, 26/03/2020.

Dan yang paling ironisnya, sambung narasumber itu, pihak pelaku pungli mengejar pengemudi truk ke dalam kapal, meminta uang tiket jeramba ke pengemudi dan saling cekcok mulut. Pengemudi bersihkeras menyampaikan bahwa dirinya sudah membayar kewajibanya sebagai pengguna jasa pelayaran sesuai tiket resmi yang ditetapkan pengelola pelabuhan.

Informasi yang dihimpun awak media , ternyata yang melakukan pungutan liar (tiket jeramba - red) tersebut adalah salah satu asosiasi yang bernama Serikat Pekerja Jasa Pelabuhan (SPJP) yang dipimpin oleh Jamhari selaku ketua. SPJP ini beranggotakan 48 orang. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh I Made Cahyana Negara, selaku Dewan pembina SPJP, pada Senin malam (06/04/2020).

Saat awak media mengkonfirmasi ke Ketua SPJP, Jamhari, via telepon terkait legalitas pungutan tiket jeramba yang dikeluarkan oleh SPJP, Jamhari mengungkapkan bahwa dia sudah mendapatkan persetujuan ijin dari pihak ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan). Bahkan kata Jamhari, pihaknya mempunya MOU atau perjanjian kerjasama dengan pihak ASDP Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Masuk dalam jajaran pengurus SPJP, antara lain kepala desa dan para pekerja jasa pelabuhan. Pihak asosiasi setiap bulannya memberikan kontribusi ke pihak Kepala Desa Ketapang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menurut pengakuan Jamhari, ia mengatakan bahwa dirinya didampingi I Made Cahyana Negara, seorang anggota DPRD Banyuwangi, sebagai Dewan Pembina. “Saya didampingi Pak Made sebagai dewan pembina. Beliau selaku pembina di asosiasi yang saya pimpin yaitu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi (DPRD)," kata Jamhari, 27 Maret 2020.

Selanjutnya, dia melanjutkan bahwa ia amat berharap kegiatan penarikan dana dari para sopir truk itu tidak dipermasalahkan. "Saya minta ke pihak media jangan sampai permasalahan ini mencuat ke publik terkait pungutan tiket jeramba. Dan jangan diutak-utik asosiasi yang saya pimpin ini karena asosiasi ini butuh pekerjaan untuk kebutuhan keluarga, saya mohon dengan hormat jangan diutak-utik lagi,” ujar Jamhari.

Sementara itu, Maneger Oprasional PT. ASDP Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Heru, mengaku terkejut saat dikonfirmasi tentang adanya praktek pungli tiket jeramba yang disebut Jamhari sudah disetujui pihak ASDP. "Pihak kami PT. ASDP tidak pernah memberikan ijin kepada asosiasi untuk melakukan pungutan tiket jeramba tersebut. Meskipun itu dilakukan di kawasan lingkungan PT. ASDP, namun pihak PT. ASDP tidak tahu-menahu," ungkap Heru.

Heru menolak dikaitkan dengan kegiatan penarikan biaya Rp. 4.000,- dari setiap pengemudi truk yang melewati Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk. "PT. ASDP tidak tahu-menahu soal itu, apa lagi terkait pungli tiket jeramba, itu di luar tanggung jawab kami," tegas Heru.

Pada saat yang sama, Heru juga menyampaikan bahwa pihak PT. ASDP Pelabuhan Ketapang melakukan penarikan atau pembelian tiket menggunakan tiket dengan sistem terpadu. "Pihak ASDP pernah menawari pihak asosiasi untuk masuk sebagai tenga kerja security," imbuh Heru.

Pewarta media ini selanjutnya menghubungi Dewan Pembina asosiasi tersebut, I Made Cahyana Negara, melalui telepon, Jum’at, 17/04/20. Made menjelaskan bahwa memang benar tiket jeramba yang dikeluarkan asosiasi tersebut tidak ada surat perintah kerja dari pihak PT. ASDP sebagai legalitas resmi.

Dalam pengakuanya juga menyebutkan selaku Dewan Pembina di asosiasi, ia berharap bahhwa apabila pungutan liar tersebut ditiadakan/dihentikan pihaknya sangat setuju. "Saya setuju dihentikan pungli di Pelabuhan Ketapang, dengan catatan harus ada skema yang jelas dari pihak PT. ASDP dan dari Gabungan Pengusaha Pelayaran (GPP) untuk menggantikan penghasilan asosiasi tersebut, supaya pendapatanya legal,“ jelas I Made.

Berdasarkan hasil penelusuran media ini dari semua pihak yang terkait, diduga kuat adanya kong-kalikong terkait pungli antara pihak SPJP dengan oknum PT. ASDP dan oknum Kepala Desa Ketapang yang disebut-sebut Ketua Asosiasi Jamhari. Untuk diketahui bahwa Pelabuhan Penyebrangan Ketapang-Gilimanuk merupakan pintu keluar-masuknya kendaraan yang menuju Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dengan volume kendaraan ribuan per harinya.

Ketika awak media melanjutkan pengumpulan informasi dengan menemui para pengemudi/sopir truk yang tergabung dalam wadah Persatuan Sopir Seluruh Indonesia (PSSI) pada Kamis (09/04/20), mereka mengatakan sangat keberatan dan kecewa dengan adanya pungli tiket jeramba karena tidak sesuai dengan aturan PT. ASDP. Dan, terkait persoalan pungli ini, para pengemudi memohon kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia segera menertibkannya.

"Kami semua berharap Kemenhub dapat segera menertibkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, alias pungli ilegal, itu," pungkas narasumber, seorang sopir truk bersama rekan-rekannya. (AMH/Red)
Home » » PT.BA Berikan Bantuan 10 Ton Beras dan APD Untuk Penanganan Dampak Covit - 19 di Kabupaten Muara Enim dan kabupaten Lahat

PT.BA Berikan Bantuan 10 Ton Beras dan APD Untuk Penanganan Dampak Covit - 19 di Kabupaten Muara Enim dan kabupaten Lahat

PT.Bukit Asam  Tanjungenim berikan bantuan peduli Covid19 senilai 5 milyar untuk dua Pemkab ( Lahat dan Muaraenim ) Kamis 23/04/2020

Muaraenim,OposisiNews.Co.Id- Wujud kepedulian PT Bukit Asam (PTBA) Tanjungenim terhadap penanganan dampak Covid-19, dengan memberikan bantuan puluhan ton beras dan APD kepada Pemkab Muaraenim dan Pemkab Lahat di Kantor Pemkab Muaraenim, Kamis (23/04/20).
Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh SM CSR Zulfikar Azhari didampingi SM Pengelolaan Aset Umum dan Balitas PALBA Venpri Sagara, kepada Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH, didampingi Sekda Muaraenim Ir Hasanudin MSi dan pejabat terkait.

Menurut SM CSR Zulfikar Azhari, pemberian tersebut sebagai bentuk wujud kepedulian PTBA kepada Pemkab Muaraenim dan Pemkab Lahat dalam penanganan Covid-19 ini.

Dia berharap mudah-mudahan bantuan tersebut bermanfaat dan tepat sasaran untuk distribusikan  kepada yang berhak menerimanya.

Adapun bantuan tersebut, kata Zulfikar berupa beras 10 ton yang terdiri dari 5 ton untuk Pemkab Muaraenim, 3 ton untuk Kecamatan Lawang Kidul dan 2 ton Kecamatan Tanjung Agung.

Sedangkan 5 ton untuk Kabupaten Lahat yakni 3 ton Pemkab Lahat, 1 ton Kecamatan Merapi Timur dan 1 ton Kecamatan Merapi Barat.Selain bahan pokok , PTBA juga mendistribusikan bantuan APD berupa jaket hazmat, pelindung wajah dan masker kain.

Secara keseluruhan PTBA telah memberikan bantuan di wilayah operasi PTBA sebesar Rp 5 miliar ada yang berbentuk uang, sembako, APD.

Sementara itu Plt Bupati Muaraenim H Juarsah SH didampingi Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin MSi, sangat mengapresiasi atas bantuan perlengkapan dan bantuan Covid-19 dari PTBA, sebab bantuan seperti ini sangat diperlukan pada saat ini.

Karena untuk penanganan Covid-19 ini, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi merupakan tanggungjawab bersama termasuk perusahaan dan seluruh elemen masyarakat terutama kepada perusahaan yang beroperasi di wilayah kabupaten Muaraenim dan kabupaten Lahat .( PR)

Reporter. Parlin
Editor.Bambang PW
Home » » Langkah Strategis Bupati Tulungagung Dalam Penanganan Covid-19

Langkah Strategis Bupati Tulungagung Dalam Penanganan Covid-19

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, saat memberikan keterangan melalui Teleconference
Tulungagung .OposisiNews.co.id- Menyikapi tentang perkembangan Covid-19 di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Bupati Tulungagung,Drs.Maryoto Birowo, M.M.,memberikan keterangan melalui teleconference. Minggu, (26/04/2020)

Dalam teleconference tersebut, Bupati mengatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengambil langkah dalam penanganan yakni, menetapkan Desa Jabalsari sebagai desa prioritas penanganan dengan melakukan isolasi wilayah.

Pemkab Tulungagung  juga akan melaksanakan tracing dengan penelusuran warga yang diduga berinteraksi dengan (MA), sekaligus melakukan rapid test terhadap sekitar 900 warga, baik dari Desa jabalsari maupun luar Jabalsari. 

"Dan sampai hari ini terus berlangsung sampai selesai. Dengan hasil sementara 15 warga positif rapid, dan warga yang sudah terindikasi rapid sudah menjalani karantina di rusunawa IAIN Tulungagung," terangnya.

Bupati menegaskan, akan membatasi wilayah Jabalsari untuk arus keluar masuk warga yang menjalankan aktifitas.

"Hal ini di lakukan untuk memudahkan pemantauan,"tandasnya

Dalam memenuhi kebutuhan warga masyarakat Desa Jabalsari, Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga telah Memberikan bantuan sembako pada masyarakat Jabalsari yang terdampak Covid-19.

"Mulai hari ini, minggu, 26 April 2020, yang di berikan 500 paket pada tahap pertama sambil menunggu perkembangan dan pendataan yang terus di lakukan," ungkap Bupati.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, menghimbau, kepada masyarakat untuk tetap tenang, jangan mudah terpancing oleh berita yang tidak benar atau hoax tentang covid-19.

"Tetap patuhi instruksi, petunjuk, atau SOP, yang telah di tetapkan pemerintah," pungkasnya.( AG-P )

Pewarta , A.purnomo.
Home » » Penggunaan Dana BOS Di Tengah Pandemi Covid-19

Penggunaan Dana BOS Di Tengah Pandemi Covid-19

Written By BBG Publizer on Minggu, 26 April 2020 | 08.10

 Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, Haryo Dewanto
TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-Di tengah pandemi Covid-19, Dispendikpora Kabupaten Tulungagung instruksikan ke seluruh lembaga pendidikan baik di tingkat SD maupun SMP untuk menjalankan kebijakan baru Kemendikbud terkait BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Plt.Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung, Haryo Dewanto Wicaksono, Saat di hubungi OposisNews via WhatsAap mengatakan, Diterbitkannya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dalam peraturan terbaru itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) boleh digunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru dan siswa dalam mendukung pembelajaran dari rumah selama masa darurat COVID-19," ucapnya. Sabtu, (25/04/2020).

Ia juga menjelaskan bahwa, pihaknya telah menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP untuk menjalankan kebijakan baru tersebut terkait adanya perubahan juknis pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.

"Melalui teleconference kemarin sudah sepakat untuk menjalankan instruksi pemerintah yang tertuang pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tersebut,"jelas Haryo.

 Lebih lanjut di sampaikan Haryo bahwa, di masa pamdemi covid-19, dana BOS bisa di gunakan untuk membeli kuota internet untuk menunjang kegiatan belajar di rumah melalui sistem daring atau online.

 "Namun hanya berlaku selama tiga bulan, selanjutnya masih menunggu surat edaran (SE) apakah akan diperpanjang atau tidak," ungkapnya.

Haryo menambahkan,selain untuk membeli kuota internet dana BOS juga bisa di gunakan untuk membeli handzanitazer, masker maupun disinfektan atau juga beli APD (Alat pelindung diri).

 "Intruksi ini hanya berjalan selama Bulan April, Mei dan Juni 2020. Jika nanti terjadi perkembangan situasional terkait Covid-19, maka menunggu kebijakan baru dari Pemerintah Pusat," pungkasnya. ( AG-P )

Reporter : A. Purnomo.

Home » » Pemkab Sidoarjo Dapat Sumbangan Masker 1,5 Juta, Segera di Distribusikan ke masyarakat

Pemkab Sidoarjo Dapat Sumbangan Masker 1,5 Juta, Segera di Distribusikan ke masyarakat

Written By BBG Publizer on Sabtu, 25 April 2020 | 18.25

Ketua gugus tugas penanganan covid-19 Sidoarjo menerima bantuan 1,5 juta masker didampingi Kapolres Sidoarjo.sabtu 25/04/2020
Sidoarjo.OposisiNews.co.id - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, menerima bantuan masker medis sejumlah 1,5 juta  dari para pengusaha yang merupakan terobosan dari Polresta Sidoarjo , Sejumlah bantuan itu diterima Ketua Gugus Tugas Penangan Covid-19 Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin didampingi Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji , di Gor Tenis Indoor Sidoarjo, Sabtu 25/4/2020.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengapresiasi para pengusaha atas bantuan masker medis ini, nantinya masker dari  donatur bakal di distribusikan hari senin, ke seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo, dipastikan setiap rumah tangga mendapatkan,”. Jelasnya

“Kita akan distribusikan 1,5 juta masker untuk dibagikan ke masyarakat di seluruh desa, dan masker medis untuk tenaga kesehatan kita yang berada di garda depan melawan Covid-19. Ini salah satu langkah melawan pandemi ini bersama-sama,”Kata Cak Nur sapaan akrab Wakil Bupati Sidoarjo.

 "Jelang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo pada hari Selasa, 28 April 2020 Bahwa  setiap warga yang ingin keluar rumah wajib menggunakan masker”,tambahnya

Selama pemberlakuan PSBB di Kabupaten Sidoarjo, setiap orang wajib menggunakan masker di luar rumah untuk semua orang tanpa terkecuali baik yang memasuki maupun melintas di Kabupaten Sidoarjo

Sangsi apabila pengusaha atau pedagang di pasar yang tidak menggunakan masker, akan kami tutup. Sedangkan masyarakat saat keluar rumah tidak menggunakan masker, akan kami pulangkan. Tegasnya.(bg).
Home » » Langkah Konkret Pemdes Boru Melakukan Pencegahan Covid-19

Langkah Konkret Pemdes Boru Melakukan Pencegahan Covid-19

Flotim, OposisiNews.co.id -   Dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease, Pemerintah Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengambil langkah konkrit dengan membagikan ribuan masker kepada masyarakatnya.

Kegiatan pembagian masker tersebut dilaksanakan di setiap Dusun yang ada di Desa Boru dipimpin langsung oleh Kepala Desa Boru, Benediktus Baran Liwu, didampingi Satgas Covid-19, Sabtu (25/04/2020).

Kepala Desa Boru, Benediktus Baran yang ditemui di sela-sela kegiatan tersebut, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah konkrit Pemerintah Desa Boru dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

"Ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Desa Boru  terhadap masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran virus corona dengan melakukan langkah presfektif membagi 2700 masker dan himbauan pada masyarakat jangan anggap enteng dengan wabah ini dan menyadari akan bahaya Covid-19 ini. Lebih baik mencegah daripada  mengobati ," kata Benediktus.

Tidak hanya itu, terang Benediktus, pihaknya juga akan melengkapi beberapa Alat Pelindung Diri (APD) serta alat kesehatan pendukung lainnya untuk Satgas Covid-19 pada posko setiap Dusun dan beberapa tempat umum. APD yang dimaksut adalah mantel, sepatu, hand sanitizer, sarung tangan, knapsak power sprayer dan alat ukur suhu badan.

Benediktus menambahkan, pihaknya juga akan melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh rumah warga dan tempat umum di wilayah Desa Boru.

Tak lupa pula, Benediktus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mentaati protap protokoler Pemerintah dengan menerapkan pola hidup sehat, kurangi aktivitas di luar rumah, menjauhkan diri dari kerumunan massa, tidak bepergian ke luar daerah serta tidak menyebarkan berita hoax terkait Covid-19.( MR )

Reporter : Marten
Home » » Polresta Sidoarjo Serahkan Bantuan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 Melalui Polsek

Polresta Sidoarjo Serahkan Bantuan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19 Melalui Polsek

Sidoarjo,OposisiNews.co.id - Polresta Sidoarjo kembali menyerahkan 3.600 paket sembako bagi warga terdampak virus corona. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian akibat Virus Corona (Covid-19) di sidoarjo bantuan tersebut  di bagikan 18 polsek jajarannya.

Untuk Penyerahan paket sembako tersebut dilaksanakan di Mapolresta Sidoarjo, yang dihadiri seluruh Polsek jajaran di Kabupaten Sidoarjo.sabtu, 25/4/2020.

Kapolresta Sidoarjo paketan sembako ini diberikan yang benar - benar membutukan dalam  menyampaikan kepada sejumlah wartawan bahwa bantuan sejumlah 3.600 paket sembako tersebut akan dibagikan kepada warga terdampak virus corona melalui Polsek di tiap kecamatan.

Masing-masing Polsek mendapat 200 paket sembako untuk dibagikan secara langsung ke warga yang sudah kami data kepada warga terdampak pandemi virus corona di Sidoarjo sebelumnya, imbuhnya , Wakapolresta Sidoarjo AKBP M. Anggi Naulifar Siregar.

Bentuk bantuan bagi warga terdampak paket sembako tersebut, yaitu beras 5 kg, gula, minyak goreng, telur , dan mie instan, selain itu juga diberikan bantuan berupa APD hingga obat- obatan sebagai bantuan jelang diberlakukannya peduli terhadap situasi darurat seperti ini kami  berharap bantuan sembako mampu meringankan beban warga khatanya (bg).
Home » » BAKSOS ALIANSI LSM DAN JURNALIS PEDULI MASYARAKAT KEDIRI

BAKSOS ALIANSI LSM DAN JURNALIS PEDULI MASYARAKAT KEDIRI

Written By BBG Publizer on Jumat, 24 April 2020 | 22.41

Baksos Aliansi LSM dan Jurnalis Kediri ' Peduli Wabah Corona ' Jumat, 24/04/2020
Kediri,OposisiNews.Co.Id - Dalam menanggulangi dampak wabah Corona ( Covid 19 ) Aliansi jurnalis dan LSM Kediri menggalang dana untuk membantu warga kediri demi meringankan beban masyarakat yang terdampak covid 19.yang

Kegiatan Baksos diorentasikan pada warga Kediri yang terdampak akibat penerapan Social Distencing dan Psyko Distencing seperti warga yang berprofesi , Penarik becak , Pekerja kasar ( Kuli panggul ) , Juru Parkir dan Lansia.

Persiapan berangkat
Peserta aksi Sosial
Sebelum  pelaksanaan Aksi Sosial Aliansi LSM dan Jurnalis Kediri dilakukan Do'a bersama langsung dipimpin Moch.Mahbuba .SH. Selaku ketua umum LSM IJS kediri" Semoga Acara baksos ini bisa berjalan lancar tanpa ada Satu halangan apapun dan insyallah akan bisa dilakukan tiap hari Jum'at ", ucapnya singkat.

Nampak hadir ditengah- tengah peserta aksi Sosial ( Baksos ) Anggota Dewan Kediri kota yang akrab disapa Reza, pada kesempatan itu ia ( Reza.red ) mengatakan , Saya secara pribadi dan mewakili DPRD Kediri Kota sangat mendukung kegiatan kemanusiaan yang diprakarsai Aliansi LSM dan Jurnalis Kediri hari ini , semoga apa yang dilakukan menjadi berkah bagi kita semua '.

 "Walau bagaimana-pun,dalam keadaan apapun , lesu ,capek kita harus tetep Semangat ,menjaga kesehatan dan kekompakan dalam melawan Wabah Covid 19 yang Sedang Melanda Dunia , khususnya di Kabupaten Kediri ",imbuh Reza.

Agenda Baksos yang diprakarsai Aliansi LSM dan Jurnalis Kediri yaitu pembagian ratusan paket Sembako berupa beras, Indomie intan dan mie goreng, telor, sebungkus buah kurma, juga ada beberapa masker yang dikemas satu paket.

Para Abang becak , penerima
Paket se
Tampak wajah-wajah ceria bagi penerima paket baksos mulai dari Tukang Becak , Juru Parkir , Juru Angkut dan Lansia yang sangat diharapkan dampak dari wabah Corona yang selama ini telah membatasi ruang kerjanya .

" Kami sangat bersyukur menerima paket sembako ini karena sangat meringankan beban kami , apalagi saat ini bulan puasa yang sangat membutuhkan banyak pengeluaran dan sekali lagi saya mengucapkan trima kasih  ", ucap salah satu tukang becak pada awak media OposisiNews yang mengikuti jalannya aksi sosial. ( WN )
Home » » Kementan Dorong Penyerapan Ayam Ras Peternak Mandiri

Kementan Dorong Penyerapan Ayam Ras Peternak Mandiri

Jakarta,OposisiNews.Co.Id - Implementasi kerja sama antara Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), dengan perusahaan besar (integrator) untuk menampung/membeli ayam broiler dari peternak mandiri mulai dijalankan. Hal ini disampaikan Dirjen PKH, drh. I Ketut Diarmita, kepada media ini, Kamis, 23 April 2020.

"Kemarin (Rabu 22/4/2020), PT Japfa Comfeed sudah melakukan pembelian livebird di farm broiler peternak mandiri milik Sugeng Wahyudi (anggota GOPAN) di Dramaga Tanjakan Bogor,” ungkap I Ketut Diarmita.

Ia menjelaskan bahwa pembelian livebird oleh PT. Japfa Comfeed sebanyak 1.920 ekor, dengan harga Rp 15.000/Kg dan akan didistribusikan ke RPH-U Parung – Ciomas, Bogor. "Ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan tersebut untuk membeli livebird sebanyak 700.000 ekor," tambah I Ketut.

Selain itu, berdasarkan informasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, PT CPI, salah satu integrator juga telah membeli ayam broiler dari kandang Eri, seorang peternak mandiri yang berdomisili di Desa Ngabean Boja, Kendal. Disebutkan bahwa jumlah ayam yang dibeli pada hari Rabu (22/4/2020) oleh PT. CPI itu adalah sebanyak 4.000 ekor dengan harga 15.000/kg berat hidup.

Sementara harga kesepakatan PINSAR di pasaran adalah 10.000/kg, jadi masih ada selisih Rp 5.000 yang bisa didapatkan peternak. "Ayam yang dibeli di Kendal ini merupakan bagian dari komitmen 1 juta ekor ayam yang akan dibeli oleh PT. CPI di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur," ujar Ketut terkait informasi ini.

Pembelian oleh PT. CPI ditargetkan sebanyak 20.000 ekor/hari yang selanjutnya akan dipotong di RPH-U yang berada di Salatiga. Karkas yang dihasilkan akan diolah menjadi produk olahan ayam seperti nugget, sosis, dan dan produk olahan lainnya.

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Ditjen PKH, Sugiono ketika dihubungi menjelaskan bahwa tujuan kerja sama untuk menyerap ayam broiler dari peternak mandiri tersebut antara lain adalah untuk membantu mengurangi supply ayam ke pasar sehingga dapat menyeimbangkan supply-demand.

"Kita harapkan nantinya harga akan meningkat, dan para peternak bisa menikmati hasil usahanya," tutur Sugiyono.

Lebih lanjut ia meminta agar semua pemangku kepentingan dapat saling membantu dan berbagi dalam situasi sulit saat ini, khususnya membantu peternak mandiri melalui fasilitasi pemasaran.

Sebelumnya, pada hari Senin (20/4) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian telah diselenggarakan Penandatanganan Kerjasama dengan PT. Universal Agri Bisnisindo, Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (PINSAR) dalam pembelian ayam ras siap potong.

"Saat ini sudah 22 perusahaan besar yang akan membantu penyerapan livebird sebanyak 4.119.000 ekor di Pulau Jawa," pungkas Sugiyono. (PBI/Red)
Home » » PSBB Surabaya Raya resmi berlaku 28 April 2020

PSBB Surabaya Raya resmi berlaku 28 April 2020

Khofifah Indar Parawangsa serahkan petikan Pergub PSBB pada perwakilan Kepala Daerah yang masuk zona merah Jawa Timur

Sidoarjo,OposisiNews.co.id -  Dua petikan peraturan dan Keputusan Gubernur tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Surabaya Raya,  Meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik di serahkan oleh Gubernur Jawa Timur khofifah Indar Parawansa kepada perwakilan Kepala Daerah tersebut, di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis malam 23/4/2020.
Petikan peraturan Nomor 18 Tahun 2020  dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kota Surabaya diserahkan ke Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan, Untuk Wilayah Kabupaten Sidoarjo diterima Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, Sedangkan  wilayah Kabupaten Gresik diterima oleh Wakil Bupati Moh Qosim.

Dalam arahannya, Gubernur Jatim Khofifah berharap "besok insyallah Perwali (Peraturan Walikota) dan Perbup (Peraturan Bupati) sudah final.

Direncanakan pelaksanaan sosialisasi PSBB di Wilayah Surabaya Raya, terutama di  Kabupaten Sidoarjo berlangsung selama tiga hari , mulai pada 25 April 2020 sampai 27 April 2020.

PSBB diberlakukan efektif mulai 28 April 2020 sampai 11 Mei 2020.

Lanjutnya, Khofifah Gubernur Jatim, "Pada dasarnya PSBB berlaku 14 hari, namun setelah berjalan selama 14 hari nantinya akan dilakukan evaluasi reguler, skoringnya masih berkisar antara 8 sampai 10, maka PSBB bisa diperpanjang lagi, tapi jika skoringnya antara 5 sampai 6 kemungkinan PSBB dicabut, tetapi tetap jaga jarak, physical Distancing",jelasnya.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan  Covid 19 Kabupaten Sidoarjo, mengatakan setelah menerima surat keputusan PSBB oleh Gubernur Jawa Timur, akan ada rapat lanjutan besok, mengenai perbup PSBB di Kabupaten Sidoarjo secara spesifik bersama-sama Forkopimda, Ulama, Stakeholder baru kemudian diputuskan", Ujar Cak Nur panggilan akrab Wabup Sidoarjo.

Lanjutnya, pada Perbup Sidoarjo tentang PSBB, "Jika ketentuan yang ditetapkan selama PSBB dilanggar maka akan sanksi, mulai sanksi administratif hingga sanksi pidana," tegasnya.

Turut hadir Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Pangko Armada II, Ketua DPRD Jawa Timur, Forkompimda Jawa Timur , Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Forkompimda Kabupaten Sidoarjo dan Forkompimda Kabupaten Gresik. (Bg).
Home » » Wolomarang, Basarnas Maumere Bagi Sembako ' Door to Door '

Wolomarang, Basarnas Maumere Bagi Sembako ' Door to Door '

Basarnas Maumere
Sikka, OposisiNews.Co.Id -  Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas B Maumere, memberikan bantuan sembako kepada ratusan warga Kelurahan Wolomarang, Kecamata
I Putu Sudayana berikan
Bantuan sembako. Wolomarang
n Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Kamis (23/04/2020).

Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, I Putu Sudayana, yang terjun langsung pada kegiatan itu, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari pihaknya kepada warga yang mengalami penurunan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini.

Adapun paket bantuan yang disebutkan Putu, yakni beras, kopi, gula, mie, minyak goreng, bumbu dapur dan kecap. Dikatakannya, bantuan tersebut merupakan donasi dari semua pegawai Kantor Basarnas Maumere.

"Ini merupakan donasi dari semua pegawai yang kita kumpulkan selama dua bulan. Kita akan  memberikan langsung dari rumah ke rumah sehingga dapat memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan keluarga yang membutuhkannya. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara kita yang terkena dampak Covid-19," kata Putu.

Pemberian bantuan langsung dari rumah ke rumah merupakan upaya untuk menghindari kerumunan masa sebagaimana diatur sesuai protokol Covid-19.

Kepedulian dari pihak Basarnas Maumere  tersebut, mendapat apresiasi dari Lurah Wolomarang, Tomi Mandalangi, yang turut hadir pada kegiatan tersebut.

"Kami sampaikan apresiasi dan terimakasih banyak kepada pihak Basarnas Maumere yang telah memberikan bantuan kepada warga kami. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami yang terdampak covid-19," kata Tomi.( ER.Y )

Reporter : Ernensia Yunita
Editor. Bambang PW
Home » » Sekda Tulungagung Tindak Lanjuti Keputusan Bupati Karantina Wilayah Desa Jabalsari

Sekda Tulungagung Tindak Lanjuti Keputusan Bupati Karantina Wilayah Desa Jabalsari

Sekda Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si., saat rapat tentang Karantina Wilayah Desa Jabalsari
Tulungagung.OposisiNews.co.id- Menindaklanjuti keputusan Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M. tentang karantina wilayah di Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol pada rabu, 22 April kemarin, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si, menggelar rapat dengan anggota Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Tulungagung beserta anggota Forkopimcam Sumbergempol di Aula Kecamatan Sumbergempol. Kamis, (23/04/2020).

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah  didampingi Wakapolres Tulungagung, dan dihadiri sekitar 17 peserta rapat yang berasal dari Kepala OPD terkait lingkup Pemkab Tulungagung serta anggota Forkopimcam dan.juga Kepala Desa Jabalsari.

Menurut laporan Dr. Kasil, petugas kesehatan yang menangani penelurusan warga menjelaskan bahwa, semula di Desa Jabalsari hanya ada 1 kasus positif Covid-19 yakni MA. Kemudian setelah dilakukan tracking data oleh Tim diperoleh data bahwa total kurang lebih 200 warga yang melakukan kontak dengan MA dan keluarga, termasuk warga yang biasa memimpin tahlil. Dari banyaknya data yang didapat di satu wilayah ini maka Bupati Tulungagung memutuskan untuk isolasi wilayah Desa Jabalsari.

"Pada saat isolasi wilayah ini nantinya warga yang dinyatakan positif Covid-19 akan dikarantina di tempat yang telah disediakan dan untuk lansia yang rentan termasuk orang yang memiliki penyakit kronis maka karantina akan dilakukan secara mandiri dengan pemantauan oleh anggota keluarga masing-masing," ungkapnya.

Sekda Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si., menjelaskan bahwa, diberlakukannya penutupan akses wilayah (lockdown) di Desa Jabalsari sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

" Masyarakat Desa Jabalsari tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasa, hanya saja pergerakan aktivitas tidak boleh sampai diluar Desa Jabalsari," ucapnya.
 
Lebih lanjut Sekda Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa, kebutuhan pokok masyarakat yang dikarantina akan dibantu untuk dicukupi oleh tim satgas penanggulangan Covid-19. 

"Oleh karena itu warga tidak perlu khawatir, dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan senantiasa menjaga jarak fisik, memakai masker saat aktivitas diluar, dan mencuci tangan dengan sabun," pungkasnya. ( AG.P )

Pewarta : A.purnomo/hms

Home » » Bupati Tulungagung Gelar Rapat Persiapan Ramadan Di Tengah Pandemi Corona

Bupati Tulungagung Gelar Rapat Persiapan Ramadan Di Tengah Pandemi Corona

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., saat rapat Pesiapan Ramadan 2020
Tulungagung.OposisiNews.co.id- Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M, menggelar rapat persiapan Ramadhan 2020, bersama tokoh Agama dengan Forkopimda di pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa. Kamis (23/4/2020).

Kegiatan ini di hadiri  Kalandri, ketua DPRD, Kapolres, MUI, Pimpinan NU, Muhammadiyah, Baznas, tokoh-tokoh agama dan Dinas instansi terkait.

Bupati Tulungagung mengatakan, dalam rangka menghadapi Bulan Ramadhan besok, terdapat Surat Edaran dari Menteri Agama No. 6 Tahun 2020, dalam rangka melaksanakan ibadah ditengah pandemi virus corona.

"Salah satu panduan yang dikeluarkan Kemenag yaitu, mengajak kegiatan solat tarawih agar dilakukan secara individual atau berjemaah bersama keluarga inti di rumah," ucapnya.

Lebih lanjut Maryoto menjelaskan bahwa, keputusan yang diambil ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan penularan virus corona.

"Karena pada kondisi sekarang kita tidak tahu siapa yang terpapar," ujarnya.

Selain menghimbau agar masyarakat tidak melakukan salat tarawih berjamaah di Masjid, surat edaran tersebut juga berisi agar masyarakat melakukan ibadah, seperti tadarus, dan Nuzulul Quran di rumah. Serta tidak mengadakan kegiatan buka puasa bersama yang dapat mengumpulkan orang banyak.

MUI Tulungagung H. Muhaji pada saat  membacakan Taushiyah (seruan moral dan himbauan), untuk  menjadikan ramadhan tahun ini sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta beribadah secara khusuk.

"Berzikir, memperbanyak membaca Al -Qur'an, dan berdo'a kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 dan wabah lainnya segera diangkat dan dihilangkan dari bumi Nusantara," serunya.

Sementara itu Ketua PCNU Tulungagung, K.H. Abdul Hakim Musthofa, menyampaikan," pada prinsipnya akan patuh terhadap kebijakan pemerintah.
Disamping itu  BAZNAS akan menyalurkan zakat langsung kepada orang yang berhak menerima agar tidak terjadi kerumunan untuk menghindari penularan covid 19," pungkasnya.( AG.P )

Pewarta : A.purnomo/ hms.

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon