Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Persidangan II DPR, Bupati Flotim Ajukan 4 Ranperda

Persidangan II DPR, Bupati Flotim Ajukan 4 Ranperda

Written By BBG Publizer on Selasa, 11 Februari 2020 | 13.04

FLOTIM, OpisisiNews.co.id- Pemerintah Kabupaten Flores Timur, melalui Bupati Flores Timur, Antonius Hebertus Gege Hadjon, ST, mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Flores Timur guna dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi peraturan daerah, bertempat di Ruang sidang utama, Bale Gelekat Lewotana, Larantuka, 10/2/2020. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Flotim, Mathias Werong Enay, ST dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD, Yoseph Paron Kabon, ST, Para Anggota DPRD Flotim dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten FloresTimur.

Adapun 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan, masing-masing dengan pokok materinya yang diajukan Bupati Anton Hadjon dalam sidang tersebut, yakni,

Pertama : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil membawa perubahan terhadap kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan administrasi kependudukan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perubahan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk melembagakan sejumlah pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk menghasilkan validitas data kependudukan, pemenuhan hak anak melalui penerbitan Kartu Identitas Anak, kerja sama atas hak akses data kependudukan untuk perencanaan pembangunan, pembangunan politik dan demokrasi dengan lembaga pengguna dan pengaturan mengenai pembebasan denda administrasi atas keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Kedua: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Flores Timur  Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor  11 Tahun 2013 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Flores Timur di Luar Negeri meliputi pengaturan mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta  pembentukan layanan terpadu satu atap untuk mewujudkan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan bagi calon pekerja migran.

Ketiga: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahn 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa pada 3 (tiga) Periode Pemilihan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah menunjukkan nuansa demokrasi di desa dengan berbagai dinamika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak. Penguatan regulasi daerah sebagai respon atas permasalahan penyelenggaran pemilihan kepala desa dan penyesuaian terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mutlak dilakukan agar pada waktunya dengan perubahan peraturan daerah ini, penyelenggaran pemilihan kepala desa semakin berkualitas baik  yang menyangkut aspek hukum pemilihan Kepala Desa (electoral law) maupun proses pemilihan kepala desa (electoral process).  Materi perubahan peraturan daerah ini diarahkan untuk mengatur kelembagaan Panitia Pemilihan Kabupaten, pengaturan mengenai Penetapan Pemilih dari tahapan pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap, penyesuaian syarat Calon Kepala Desa yang berkaitan dengan  Laporan Kepala Desa baik LPPD, LKPJ maupun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ketentuan mengenai Calon Kepala Desa dari anggota BPD maupun pengaturan terkait Status hukum yang disandang baik sebagai tersangka atau terdakwa bagi Calon Kepala Desa Terpilih.

Keempat: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur. Penyelenggaran Ketertiban umum di daerah selama ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah  Kabupeten Flores Timur. Sehubungan dengan  perkembangan kondisi sosial masyarakat saat ini, terdapat beberapa asepek kehidupan sosial yang terkait dengan penyelenggaraan ketertiban Umum yakni  pemondokan/kontrakan, tertib tempat hiburan dan tertib susila yang belum diatur sehingga melalui perubahan peraturan daerah ini memberikan payung hukum bagi perangkat daerah yang meyelenggarakan urusan ketertiban umum untuk melaksanakan penertiban dan operasi yustisi guna memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak masyarakat atas ketertiban umum.

Pada momentum yang terhormat itu, Bupati Anton berharap agar Ranperda yang diajukan mendapatkan perhatian dan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD guna menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas. Sebab, menurutnya pelaksanaan otonomi daerah telah memberi tanggung jawab yang  besar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah. Demikian pula dengan berbagai perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan dinamika kehidupan masyarakat, senantiasa menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif agar penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.( MN )

Reporter : Marten
Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon