Pemkot Blitar MOU Kejaksaan Negri Blitar Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha

Doc.Penandatangan MOU kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara oleh plt Walikota Blitar dan Kejari Blitar di Ruang Sasana Praja Blitar. Senin 03/02/2020

Kota Blitar, OposisiNews Co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melakukan MOU penandatanganan kesepakatan bersama  Pemerintah Kota Blitar dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar tentang kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, bertempat di Ruang Sasana Praja Kantor Walikota Blitar, Senin (03/02/2020).

Dalam sambutannya, Plt Walikota Blitar Santoso mengapresiasi kepada Kejaksaan Negeri Blitar yang telah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum kepada Pemkot Blitar.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ( MOU ) ,Pemkot Blitar dalam menjalankan roda pemerintahan akan didampingi sekaligus bertindak sebagai Pengacara Negara jika terjadi kasus hukum Perdata dan Tata Usaha dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Adanya bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum dari Kejari Blitar ini semoga dapat menjadi perhatian dan masukan berharga bagi kami untuk lebih mendalami tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara,” jelas Santoso.

Disampaikannya, di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, banyak perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan kehatian-hatian karena berpotensi timbul gugatan masyarakat. Mengingat semakin banyaknya pelayanan terhadap masyarakat dan hubungan dengan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan akan timbul sebuah permasalahan hukum.

“Menyikapi hal tersebut, kita harus bertindak secara cermat, hati-hati dan menghormati hak-hak masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah, kita tidak perlu resah adanya potensi sengketa ini, dengan mencari celah untuk menghidarinya,” tandasnya.

Kesediaan Kejaksaan Negeri Blitar, menurut Santoso.Merupakan upaya untuk membantu Pemkot Blitar agar menciptakan kepastian hukum kepada badan/pejabat pemerintah dan masyarakat.

“MoU ini adalah sebagai payung hukum untuk semua OPD untuk berkonsultasi dengan kejaksaan apabila menjumpai permasalahan dalam bekerja,” terang Santoso.

Santoso menambahkan, pemilihan Kejaksaan Negri sebagai mitra untuk memberikan bantuan hukum ini sungguh tepat, karena sudah sesuai dengan UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Disebutkan Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

“Dengan adanya MoU ini, saya yakin permasalahan atau sengketa hukum yang ada, akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena Pemkot Blitar dibantu langsung oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidangnya,” pungkasnya. BS

Reporter : Basuki
Editor. Bambang PW