Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Sidang Kedua KIPD, Kades Pilang Mangkir

Sidang Kedua KIPD, Kades Pilang Mangkir

Written By BBG Publizer on Jumat, 24 Januari 2020 | 10.02

Doc.suasana sidang ajudikasi Non Litigasi oleh KIPD ke II di Semarang
Semarang.OposisiNews.co.id – Sidang ajudikasi non-litigasi yang ke dua dalam penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Provinsi Jawa Tengah kedua kali, Suyatno, Kepala Desa (Kades) Pilang kecamatan Randublatung kabupaten Blora, selaku termohon mangkir.

Sidang antara Kades Pilang sebagai termohon dengan Abu Ali Maskuri sebagai pemohon dipimpin oleh Majelis Ketua Handoko Agung S., S.Sos dengan anggota Zainal Abidin Petir, S.Pd, SH, MH, dan Drs. Sosiawan, SH, dengan Panitera pengganti Nuraini Dewi Maharani di kantor KIP Jawa Tengah, Jl. Trilomba Juang No. 18 Semarang.

Agenda sidang kedua ini untuk meminta penjelasan dari kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon. Namun dalam sidang kedua ini, Kades Pilang diwakili oleh kuasa hukumnya karena tidak bisa hadir.

"Masih berlanjut, kita lihat saja nanti hasilnya," jawab singkat Ayu usai sidang, Kamis (23/01/2020).

Ayu menambahkan bahwa landasan untuk tidak memenuhi permintaan pemohon berdasarkan dari Surat Keputusan (SK) Bupati Blora tentang Penetapan daftar informasi publik untuk klasifikasi informasi yang dikecualikan di kabupaten Blora.

"Berdasarkan SK Bupati Blora Nomor 040 tahun 2017," imbuh Ayu.

Sementara itu, Abu Ali Maskuri mengaku kaget dengan pernyataan kuasa hukum Kades Pilang. Dirinya tetap bersikukuh memperjuangkan untuk mendapat salinan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018.

"Saya kaget, kok SK Bupati dibawa kesini. Seharusnya kalah dengan undang-undang KIP, ini sangat lucu jika SK Bupati sebagai pinjakan dan memposisikan diatas KIP " ucap Ali.

Sebelumnya, telah diberitakan Kades Pilang dilaporkan warganya ke KIPD Jawa Tengah, karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan APBDes mulai dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018.
Sidang ditunda dan akan dilanjutkan Minggu depan dengan agenda pembuktian.( DW/Sld )
Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon