Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Pemprov Jatim Percepat Pembangunan Ekonomi Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan

Pemprov Jatim Percepat Pembangunan Ekonomi Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan

Written By BBG Publizer on Jumat, 31 Januari 2020 | 16.53

Wakil Gubernur Jatim bersama Bupati Tulungagung saat wawancara usai Penutupan LKS SMK Ke-28 di Gor Lembu Peteng
Tulungagung,OposisiNews.co.id- Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019, tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menginstruksikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungangung untuk segera mengadakan pembebasan lahan, guna kelanjutan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS).

“Hal ini merupakan tanggung jawab Pemkab Tulungagung. Informasinya, Bupati sudah berkoordinasi dengan pihak Perhutani (BUMN yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya), dan telah menyiapkan land clearing atau pembersihan lahan. Karena, lahan itu lahan Perhutani,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak usai menghadiri penutupan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) ke – 28 Jawa Timur di Gedung Olahraga Lembu Peteng, Kabupaten Tulungagung, Kamis, (30/01/2020).

Ia menyampaikan bahwa, kawasan tersebut memang merupakan kawasan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) antara Popoh dan Prigi, keduanya berada di wilayah perbatasan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Dan tahun ini, kontrak sudah dalam tahap finalisasi.

Senada dengan Wakil Gubernur, Bupati Tulungagung, Drs.Maryoto Birowo, M.M., juga membenarkan hal tersebut. Maryoto mengatakan bahwa,  Jalur Lintas Selatan (JLS) yang akan dibangun oleh Pemprov Jawa Timur itu semua masuk lahan Perhutani.

 "Banyak tegakan pohon, sehingga Pemkab Tulungagung harus memberi ganti rugi. Kebutuhan JLS yang ada di wilayah Tulungagung sekurang – kurangnya membutuhkan 8 sampai 9 hektare,” jelasnya.

Maryoto memaparkan, jumlah tegakan yang akan diganti rugi hingga saat ini masih diinventarisasi, sehingga belum diketahui pasti besaran ganti rugi yang harus dianggarkan.

“Ini masih dalam proses inventarisasi dan terus berjalan. Pastinya angka tersebut secepatnya bakal ketemu,” tandasnya.( A.Pr )

Reporter : A. Purnomo.
Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon