Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » DANA PESANGON MANTAN DESA PATALAN ,MEMANAS

DANA PESANGON MANTAN DESA PATALAN ,MEMANAS

Written By BBG Publizer on Selasa, 21 Januari 2020 | 20.32

Doc.Kantor desa Patalan,Kec.Blora, Kab Blora - Jateng
Blora.OposisiNews.co.id -Naryana mantan kades Patalan Kecamatan Blora kota Kabupaten Blora Periode 2013 – 2019  yang  OF dari kancah  Pilkades kabupaten Blora pada Agustus Tahun 2019, protes akan hak pesangonnya pada Kepala Desa terpilih 2019-2025.

“Saat itu masih ada  kesempatan sekali untuk bisa mendaftar di cakades tetapi saya tidak ingin  maju lagi karena fokus istirahat ngemong cucu” alasan Naryana mantan Kades Patalan akan ketidak ikut sertanya di Pilkades Patalan pada Awak media OposisiNews .

Naryana merasa prihatin dengan  Sikap perlakuan Kades Patalan Sekarang (kades Patalan Terpilih tahun 2019-2025) Supriyatno padanya, karena pasca 3 hari Pasca Sertijab ia ( Kades Mantan.reds )  menanyakan terkait Tunjangan Tali Asih  “Dana Pensiun” Kepada Supriyatno Kades Patalan Terpilih, jawabnya sangat menyakitkan.

Dana Pensiun Sebagai Hak mantan Seorang Kades setelah tidak menjadi Kepala Desa sempat memanas takala Nuryana melakukan protes pada Kades terpilih ( Suprayitno ) yang dianggap telah ingkar janji dari kesepakatan dan tradisi desa Patalan sebelumnya.

Terkaid dana pensiun / pesangon mantan kades, Suprayitno hanya menyanggupi Dana Pensiun 2 tahun ." Dana pensiun untuk mantan kades sesuai Perda yaitu 2 tahun ".

Berpegang pada kesepakatan desa dan tradisi pesangon pada mantan kades sebelumnya . pada tahun 2013 - 2019 saat dia ( Nuryana ) menjabat sebagai kepala desa Patalan (2013-2019 ) yang saat itu Supriyanto ( incambent ) sebagai rifalnya , selaku kontestan pemenang Pilkades Nuryana mewakili pemerintah desa memberikan pesangon pada Supriyanto tanah garapan selama 3 tahun jika dinominalkan berkisar RP 18 ,5 juta mendasar kesepakatan dan tradisi desa Patalan.

”Yang mengherankan disaat saya menyerahkan Jabatan kades ke Suprayitno Bulan September 2019 lalu Kenapa pesangon yang diberikan saya  hanya 2 tahun tidak sama dengan saat Suprayitno menyandang status mantan kades 2013 , ”Keluh Mantan Naryana.

”Memang  saat  mau Purna saya tidak membuat Kesepakatan tentang jumlah Dana Pensiun yang perlu saya terima yang  diketahui pihak BPD ,Karena saat itu saya berpikir positif Thinking  terhadap Suprayitno(Kades sekarang) kalau Dana Pensiun untuk saya Setidaknya akan di sepakati sama yaitu dihitung 3 tahun seperti Saat Suprayitno Purna tahun 2013 yang dinominalka  total Rp18,5 juta ,ternyata  hanya disepakati 2 tahun oleh Kades terpilih mendasar Perda sekarang.

Mantan kades ( Nuryana.red ) hanya menerima 2 x 7 juta dengan total Rp 14 jutaan jika dinominalka  “menurut Nilai Kurs sekarang Mestinya dikalikan 3 tahun yakni 3 th x 7 menjadi 21 jutaan”Ucap Mantan Naryana,Nilai tersebut nurut pengakuan Mantan Naryana Tiap tahunnya diambil dari Perhitungan 10% dari hasil/sewa Bengkok desa dalam Setahun(Perkiraan 70 juta/tahun).

Dari pertingkain dana pensiun tersebut Kades Patalan Suprayitno Diduga telah melanggar Undang Undang tentang Desa yakni UU No 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf a,b dan c yang bunyinya Bahwa seorang kepala desa dilarang  Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri ,Anggota keluarga,Pihak lain dan atau Golongan tertentu ,Dilarang Menyalahgunakan wewenang,tugas,hak dan kewajibannya Serta Dilarang Melakukan Tindakan Diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.

Dengan membedakan jumlah Dana pensiun yang diterima Mantan Kades Naryana sekarang yang dihitung hanya 2 tahun dengan yang diterima Kades Suprayitno Saat Purna,tahun 2013  dengan dihitung 3 tahun,Sikap dan Tindakan Kades Patalan Suprayitno merupakan tindakan diskriminatif cenderung  Egois , kurang adil dan mengindahkan kearifan lokal ' tradisi pemerintahan desa Patalan .

Sesuai dengan  UU NO 6 TAHUN 2014 tentang Desa Pasal 30 Bahwa Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

" Seharusnya sebagai kepala desa dalam menjalankan roda pemerintah dan keharmonisan pemerintahan tidak hanya mengacu pada Perda , seharusnya juga harus bisa bijak mensikapi aturan-aturan pemerintah yang tidak tertulis dan telah menjadi kesepakatan bersama apalagi sudah tercantum di kausal Perdes", ucap Naryana   ( DW )

Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon