Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » BUPATI SIDOARJO SIDAK PROYEK , KONTRAKTOR TERANCAM KENA DENDA JIKA TIDAK SELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT WAKTU

BUPATI SIDOARJO SIDAK PROYEK , KONTRAKTOR TERANCAM KENA DENDA JIKA TIDAK SELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT WAKTU

Written By BBG Publizer on Minggu, 29 Desember 2019 | 20.02

Sidoarjo - OposisiNews.co.id -Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memastikan bila sampai akhir tahun 2019 ada proyek yang belum selesai pengerjaannya sesuai kontrak kerja maka dipastikan akan kena denda. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Saiful Ilah usai melakukan sidak ke beberapa titik proyek pembangunan di wilayaha Sidoarjo, Minggu , 29/12/2019.

Proyek yang disidak Bupati diantaranya, pembangunan Puskesmas Kecamatan Gedangan, peningkatan jalan Gedangan - Betro sedati, peningkatan jalan beton Betro-Kalanganyar, pemeliharaan berkala jalan Betro-Sedati, peningkatan jalan desa Tebel, peningkatan jalan Tebel-Gemurung, peningkatan jalan Gemurung-Kragan dan pembangunan puskesmas pembantu kecamatan Candi yang berada di Desa Sidodadi.

Saat bertemu dengan kontraktor proyek pembangunan Puskesmas pembantu kecamatan Candi, Bupati Saiful Ilah mengingatkan jika tidak selesai sampai akhir tahun atau sesuai dengan perjanjian kontrak maka kontraktor  yang mengerjakan akan kena denda.

“Targetnya ini selesai akhir tahun, jika masih belum selesai siap-siap kena denda”, ujar Saiful Ilah dihadapan kontraktor atau rekanan.

Dari hasil sidak yang dilakukan, Bupati menilai jika proses lelang dilakukan mendekati akhir tahun maka potensi molornya pengerjaan cukup tinggi. Untuk itu, Ia minta kepada jajarannya agar lelang bisa mulai dilakukan pada awal tahun.

“Saya minta proses lelang proyek nanti sudah bisa dilakukan di awal tahun”,katanya.

Dari hasil sidak tersebut, sejumlah proyek milik Dinas PU BMSDA seluruhnya hampir selesai. Kepala Dinas PU BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Sunarti  Setyaningsih atau Naning optimis jika di akhir tahun sudah selesai semua.

“Tinggal jalan beton yang ada di raya Gedangan tadi masih belum di beton separuh, tapi akhir tahun kita targetkan sudah selesai karena kerangka besinya sudah terpasang dan hanya tinggal ngecor saja”, kata Naning.

Selain proyek peningkatan jalan dan pembangunan jalan beton, dinas PU BMSDA juga melakukan normalisasi sejumlah sungai yang menjadi titk rawan banjir.

“Diantara sungai yang sudah di normalisasi adalah sungai Gedangan, mulai perempatan gedangan hingga kebarat sampai Krian sudah dilakukan pengerukan. Kemudian Sungai tambak sawah juga sudah dilakukan normalisasi”. Ujar Bambang Catur Kabid Irigasi dan Pematusan Dinas PU BMSDA. (Bag).
Home » » LANTAS POLSEK CEPU SEGERA TERTIBKAN KENDARAAN KNALPOT BRONG

LANTAS POLSEK CEPU SEGERA TERTIBKAN KENDARAAN KNALPOT BRONG

Cepu.OposisiNews.co.id -Penindakan oleh Lantas Polsek Cepu pada Pengendara motor dengan Knalpot yang tidak sesuai dengan Spesifikasi tehnis atau Knalpot dengan memekakkan telinga (Knalpot Brong) di wilayah Cepu terkesan dibiarkan . Ada apa dengan corp lalu lintas Cepu ?

Minimnya tindakan persuasif bahkan bisa dibilang tidak ada dari  jajaran bersragam coklat diwilayah hukum Cepu untuk melakukan giat razia Kendaraan jelang pergantian tahun menjadikan ' Cepu Surganya Kelompok Motor Brong ' , hal itu tidak bisa terbantahkan dengan sajian lalulintas di Cepu tiap malam disekitaran jalan Ronggolawe Taman Seribu Lampu Cepu Kendaraan berknalpot Brong lalu  lalang  mulai tengah malam hingga subuh yang sangat meresahkan warga sekitaran taman seribu lampu dan sepanjang jalan Ronggolawe.

 " Semestinya aparat lalu lintas cepu tidak berdiam diri atau menunggu laporan masyarakat istilahnya ' Tanggap Ing Gawe ' melihat kondisi ini , terkesan lucu dan aneh karena dihampir wilayah diluar kota Cepu tiap jelang Natal dan pergantian tahun dipastikan adanya giat Oprasi Lilin Semeru 2019 untuk melakukan Razia tertip berlalu lintas seperti kelengkapan surat kendaraan , kelengkapan berkendara ( helm ) dan spesifikasi kendaraan yang sekarang baru gentol-gentolnya diperangi ( knalpot brong ) , di kota Cepu seperti minim dilakukan petugas ", ungkap Porwanto warga seputar jalan Ronggolawe.

Kurang pro-aktifnya  aparatur penegak disiplin  lalu lintas di wilayah Cepu sangat disayangkan sejumlah warga kota yang resah dengan kondisi ini dan memilih berdiam diri karena enggan bersinggungan dengan kelompok motor yang aktif lakukan konvoi tiap malam Minggu dan Malam pergantian tahun , bisa dijamin kesemrawutan lalu lintas di kota Cepu bakal semrawut dan berpotensi terjadi keributan antar kelompok motor brong .

Kondisi itu semakin rumit lagi dengan konvoi kelompok perkumpulan bela diri yang menjadi agenda tiap pergantian tahun di Kota Cepu, kebut-kebutan dengan suara kendaraan yang memekakkan telinga semestinya jauh hari sebelum pergantian tahun sudah ditertibkan.

Seyogyanya aparat / petugas lalu lintas di Kabupaten Cepu melakukan pendekatan dengan kelompok motor yang ada untuk mensosialisasikan aturan dan ancaman pidana bagi kelompok motor yang sengaja mengindahkan aturan lalulintas,seperti pelaku bisa dikenai pasal pidana KUHP mengganggu ketertiban Umum BAB V Pasal 172  menyatakan :

“Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Untuk menjamin kota Cepu kondusif dipergantian tahun 2019-2020 pihak aparat semestinya bisa memberikan pengayoman pada masyarakat dengan menertibkan Kendaraan dan Merazia Kendaraan Knalpot Brong.Seperti polres-polres lain  yang telah menggelar oprasi lilin Semeru 2019 jelang  Natal 2019 dan tahun baru 2020 .

Hal tersebut berbanding terbalik 180  derajad dengan kabupaten tetangga yang selalu persuasif dalam memberikan pengayoman pada masyarakat-nya khususnya penguna jalan jelang hari-hari besar seperti Hari Raya , Natal dan Tahun Baru.

Seperti yang kemarin digelar Polres Bojonegoro gabung dengan TNI  ,untuk mengantisipasi pergantian tahun baru mengadakan oprasi lilin Semeru 2019 dengan merazia kendaraan yang menggunakan knalpot brong pada hari  Sabtu (28/12/2019) malam sekitar pukul 21.00 WIB di dalam kota Bojonegoro.

Kanit Turjawali Lantas Ipda Luluk selaku Perwira Pengendali kegiatan kepada Awak media Oposisi News  menjelaskan bahwa dalam kegiatan patroli skala besar dilakukan bersama TNI ,agenda utamanya adalah melakukan razia kendaraan dengan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau tepatnya knalpot brong.

 “Hal ini juga tindak lanjut dari banyaknya aduan masyarakat tentang pelanggaran yang sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, apalagi jelang tahun baru”, terang Ipda Luluk. 

Ipda Luluk juga menambahkan bahwa kegiatan penindakan pelanggaran knalpot brong bersama TNI dengan mendatangi  beberapa lokasi yang diantaranya yaitu Terminal Rajekwesi, Stadion Letjen H. Soedirman dan Alun-Alun Kabupaten Bojonegoro.

  “Dari hasil razia di lokasi tersebut diamankan 63 kendaraan sepeda motor sebagai barang bukti”, imbuh Ipda Luluk.

Ipda Luluk juga menjelaskan bahwasannya seluruh kendaraan yang terkena razia knalpot brong nantinya dapat diambil kendaraannya usai perayaan Tahun Baru  yang tentunya juga harus mengganti knalpot brong tersebut dengan knalpot asli atau sesuai dengan spesifikasi pabrikan di Mako Sat Lantas Polres Bojonegoro. 

“Pelanggar dapat menukar barang bukti atau melengkapi kembali kendaraannya setelah satu minggu atau tepatnya setelah Tahun Baru 2020” tambah Kanit Turjawali. 
Di lain kesempatan Kaur Binops Lantas Iptu Jatmiko menjelaskan bahwa tujuan kegiatan razia ini dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (kanlpot brong) khususnya menjelang perayaan malam Tahun Baru 2020 dan kenyamanan warga dalam merayakan pergantian tahun secara aman dan nyaman.

 “Kami minimalisir adanya kendaraan knalpot brong agar masyarakat yang menikmati malam pergantian tahun merasa nyaman” pungkas Iptu Jadmiko. (DWI)
Home » » IPW: Jaksa Agung Harus Adil Terhadap Kasus Sarang Burung Walet Novel Baswedan

IPW: Jaksa Agung Harus Adil Terhadap Kasus Sarang Burung Walet Novel Baswedan

Jakarta.OposisiNews.co.id - Dengan mulai terungkapnya pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan oleh Polri, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Jaksa Agung bersikap adil dan profesional untuk melimpahkan kasus pembunuhan yang diduga dilakukan penyidik KPK itu di Bengkulu beberapa tahun lalu ke pengadilan.

“IPW mengingatkan, kasus dugaan pembunuhan itu dilakukan Novel saat masih menjadi penyidik di Polda Bengkulu. Novel memimpin penangkapan terhadap sejumlah tersangka yang diduga mencuri sarang burung walet. Akibat para pelaku tidak mau mengakui perbuatannya, Novel diduga melakukan penganiayaan dan menembak tersangka hingga satu tersangka tewas dan empat lainnya cacat permanen,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/12/2019).

Keluarga korban, lanjut Neta, sudah bertahun-tahun mencari keadilan atas peristiwa ini, tapi hingga kini tak kunjung mendapatkannya. Ia bilang, Novel seperti begitu digdaya, super power, dan kebal hukum hingga tak tersentuh, sampai sampai para aktivis hak asasi manusia pun lebih membela Novel ketimbang keluarga korban yang didzalimi.

“Sebab itu, IPW mengingatkan semua pihak, Novel adalah tersangka kasus penembakan di Bengkulu, yang menyebabkan satu orang tewas dan empat luka permanen. Kasusnya sudah di-deponering Presiden Jokowi. Tapi keluarga korban memenangkan prapradilan atas deponering presiden tersebut. Ironisnya, hingga saat ini, Jaksa Agung tak kunjung melimpahkan kasus itu ke pengadilan,” tutur Neta.

Lebih jauh, Neta mengimbau para elit kekuasaan, seperti Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri harus fair terhadap rasa keadilan keluarga korban penembakan yang diduga dilakukan Novel di Bengkulu. Sebab, semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum.

“Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri harus tahu bahwa Novel hanya luka dan cacat akibat penyerangan terhadap dirinya, sementara apa yang diduga dilakukan Novel di Bengkulu sudah menbuat satu orang tewas dan empat lainnya cacat permanen,” tegas Neta.

Ia meminta agar Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri jangan memberikan keistimewaan terhadap Novel, hanya karena dia penyidik KPK. "Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri tidak boleh takut untuk menyeret Novel ke pengadilan,” sambung Neta.

IPW juga mengimbau, Ketua KPK, Komjen Firli, agar memberi kesadaran kepada Novel untuk bersikap ksatria dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan. “Bagaimana pun, sebagai mantan polisi dan penegak hukum serta penyidik senior di KPK, Novel harus mampu menunjukkan sikap kesatrianya. Novel jangan jadi pengecut saat dia berkasus, sementara terlihat begitu perkasa ketika mengkasuskan orang lain dan begitu gagah saat mendesak Polri agar menangkap pelaku penyerangan terhadap dirinya,” tegas Neta lagi.

IPW berharap semua pihak bisa membuka mata bahwa rasa keadilan harus diciptakan seadil-adilnya terhadap semua orang. "Sehingga tidak ada kesan KPK melindungi para pengecut yang merasa dirinya kebal hukum, seperti Novel Baswedan,” pungkas Neta. (LKI/Red)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon