Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » , » Irjen Kemdikbud Periksa Rektor Unima Terkait Rekomendasi Ombudsman

Irjen Kemdikbud Periksa Rektor Unima Terkait Rekomendasi Ombudsman

Written By BBG Publizer on Jumat, 20 Desember 2019 | 20.38

Ketum PAMI Romy Fredi John Rumengan saat memaparkan kasus dugaan ijazah palsu Rektor Unima di depan Irjen Kemdikbud Muchlis Luddin 
Jakarta.OposisiNews.co.id- Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia langsung bergerak cepat menindak-lanjuti Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi yang dilakukan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Sejumlah pejabat Universitas Negeri Manado atau Unima diperiksa secara maraton oleh tim dari Kemendikbud yang dipimpin langsung Inspektur Jenderal Muchlis Luddin.

Tak terkecuali Rektor Unima Paulina Runtuwene ikut diperiksa langsung oleh Muchlis Cs.

Tim dari Kemendikbud terlihat serius memeriksa sejumlah pejabat teras Unima sejak Selasa (17/12) lalu.

Kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia Romy Fredi John Rumengan ini ke Ombudsman RI berhasil menelorkan rekomendasi yang mewajibkan Menristek Dikti mencabut gelar doktor dan jabatan guru besar yang disandang Rektor Unima Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Mendikbud Nadiem Makarim sendiri pada Senin (16/12) lalu sudah berjanji kepada pihak Ombudsman bakal segera melaksanakan rekomendasi Ombudsman terkait pencabutan gelar doktor dan jabatan guru besar Rektor Unima.

Sepi pemberitaan.
Pemeriksaan Rektor Unima Paulina Runtuwene dan jajarannya oleh Irjen Kemdikbud di Manado sepi dari pemberitaan media lokal. Kasus yang sudah viral di seluruh Indonesia ini luput dari pemberitaan pers lokal.

Menanggapi hal itu, Ketum PAMI Romy Rumengan mengaku tidak akan mempersoalkannya. "Itu kan berita besar seorang rektor diperiksa oleh Inspektur Jenderal Kemdikbud terkait dugaan ijazah palsu harusnya diketahui publik bahwa ada persoalan serius di kampus Unima," kata Rumengan saat dimintai komentarnya di Manado Jumat (20/12).

Menurut Rumengan, meskipun kasus ini berusaha ditutup-tutupi oleh pihak tertentu tapi kebenaran tidak akan pernah bisa dibungkam.  "Saya yakin Menteri akan berani mencopot sejumlah rektor bermasalah termasuk rektor Unima," pungkasnya.

Rumengan juga meyakini Mendikbud Nadiem adalah tokoh yang bersih dan siap membantu Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pembenahan dan pembersihan di jajaran Kemdikbud dari praktek mafia pendidikan. **
Home » » JPU Temukan Kejanggalan dan Kesalahan Fatal Dalam Pembelaan Terdakwa Penghina Wartawan pada Sidang Kasus 'Kutu Kupret'

JPU Temukan Kejanggalan dan Kesalahan Fatal Dalam Pembelaan Terdakwa Penghina Wartawan pada Sidang Kasus 'Kutu Kupret'

 Yogjakarta.OposisiNews.co.id- Fakta yang cukup mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga menjabat Wakil Pemimpin Redaksi Media Online Info Breaking News dengan terdakwa Ir. Faaz di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (19/12/2019).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Retna Wulaningsih SH MH dalam repliknya mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pledoi atau pembelaan yang disampaikan Iwan Setiawan SH  dan Tim selaku penasehat hukum terdakwa pada persidangan minggu lalu.

Dalam repliknya, JPU membeberkan satu fakta  hukum bahwa pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa Ir Faaz diawali dengan suatu kesalahan yang sangat fatal yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurutnya JPU, pihaknya selaku Penuntut Umum tidak pernah sama sekali mendakwa terdakwa dengan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana ditulis penasehat hukum dalam Pledoinya.

“Mungkin ini dianggap hal yang kecil dan sepele, namun dari hal yang kecil kita bisa belajar untuk bisa lebih bertanggungjawab untuk hal yang lebih besar,” ungkap JPU.

Secara lengkap JPU Retna menuturkan, Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Sehingga tidaklah mengherankan pula untuk melihat konstruksi berfikir dari Saudara penasehat hukum yang nampak kebingungan atas pasal dakwaan kami, yang terlihat dari pembahasan-pembahasan selanjutnya,” ujar JPU.

Tak cuma itu, JPU juga mengatakan, Penasehat Hukum terdakwa ternyata tidak cukup mengenal kliennya dengan baik sehingga identitas terdakwa dalam pendidikannya yang sebenarnya seorang sarjana, hanya disebut dengan sebutan diploma. Lebih parah lagi, nomor register perkara ini sebetulnya adalah NO.REG.PERK: PDM – 62 / YOGYA / 09 / 2019 namun yang ditulis pengacara terdakwa adalah No.Reg.Perk.PDM-126/YOGYA/Epp.2/11/2019.

JPU juga mempertanyakan maksud isi pembelaan terdakwa  yang menyebutkan, bahwa JPU telah keliru menuntut berdasarkan kontekstualitas bukan pada teks (informasi elektronik).

Dalam proses persidangan Jaksa mendalilkan bahwa Ir. Faaz selaku anggota APKOMINDO telah salah karena pelapornya adalah ketua APKOMINDO, namun Jaksa mengabaikan fakta bahwa kedudukan pelapor selaku ketua APKOMINDO masih menjadi persoalan hukum tersendiri.

“Dalam pendahuluan pledoinya pada halaman 6 bait terakhir, saudara penasehat hukum sendiri menyusun kalimat yang sungguh sangat membingungkan,” ungkap JPU.

Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ida Ratnawati SH MH dengan anggota Bandung Suhermoyo SH MHum dan Suparman SH MH serta Panitera Pengganti Ratna Dewanti SH, pihak JPU  menegaskan persoalan dalam perkara ini sebenarnya perlu dilepaskan dari kedudukan masing-masing pelapor maupun terdakwa dalam organisasi Apkomindo. Melainkan harus melihat teks pada tulisan dari terdakwa yang diposting di Facebook sebagai tanggapan atau komentar atas postingan Hoky.

"Jadi harus melihat secara utuh, tidak boleh hanya sepotong-potong dalam menilainya. Sebetulnya dalam pembuktian pun kami sudah berupaya untuk tidak masuk ke dalam persoalan organisasi Apkomindo, karena mengenai kepengurusan Apkomindo bukanlah menjadi bagian utama untuk pembuktian perkara ini," tegasnya.

Dalam Replik JPU juga sempat  menyinggung soal pernyataan penasehat hukum tersebut dianggap sebagai senjata makan tuan. 

“Jadi ibarat Gajah dipelupuk mata tidak nampak, namun kuman diseberang lautan nampak. Contoh dari keterangan Ali Said Mahanes, Saudara Penasehat Hukum menyampaikan hal yang sangat naif sekali, bahkan ‘sangat tidak penting’ untuk kepentingan apa menuntut bukti keberadaan Ali Said Mahanes di hotel Seoryotaman, padahal fakta hotel tempat pelapor dan saksi Ali Said Mahanes bertemu adalah di hotel Galery Prawirotaman,” ungkap JPU.

JPU dalam repliknya juga menyatakan keterangan dan pengakuan terdakwa baik dalam BAP maupun di muka persidangan jelas mengakui jika terdakwa-lah yang menuliskan kata 'Kutu Kupret' dalam komentar di Facebook, Sedangkan yang dimaksud dengan 'Kutu Kupret' itu adalah jelas ditujukan kepada Soegiharto Santoso.

"Selain dari itu, sebutan 'Kutu Kupret' sampai 18 kali diulangi dalam komentar lain sebagaimana dapat dilihat pada akun Facebook Soegiharto Santoso maupun akun Facebook Grup Apkomindo. Sehingga sudah sangat jelas komentar tersebut ditujukan kepada siapa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pelapor yaitu saksi korban Ir Soegiharto Santoso alias Hoky," tambahnya.

Belum lagi didukung oleh alat bukti lainnya dari keterangan saksi-saksi yang memang paham komentar terdakwa tersebut merupakan tanggapan atas postingan Hoky. Hal itu diperjelas pula dengan adanya permohonan maaf dari terdakwa yang ditujukan kepada Hoky di akun Facebook Soegiharto Santoso.

"Kami pununtut umum dalam perkara ini berkesimpulan tetap dalam pembuktian kami yang telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan, bahwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannnya," tandas JPU.

Sementara itu, Hoky selaku saksi korban yang hadir dalam persidangan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi sekali atas repilk JPU Ibu Retna Wulaningsih SH MH.

“JPU sangat profesional dalam mengungkap perkara, yaitu dengan sangat cermat, teliti, cerdas, berani, tegas serta berintegritas tinggi, dan saya kagum karena JPU telah dengan benar mengambil porsi untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum di NKRI,” tutur Hoky.

Dalam kesempatan ini Hoky juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sejawatnya wartawan yang telah bersimpati dan terus mendukung upayanya menuntut keadilan.

Hoky yang sempat menjadi Ketua Panitia Kongres Pres Indonesia 2019 di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 6 Maret 2019 lalu, mengaku senang kasusnya dikawal dan dipantau terus oleh wartawan di seluruh Indonesia.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, tentang peristiwa kriminalisasi yang dialaminya oleh karena ulah dari kelompok terdakwa, Hoky membenarkanya. “Benar saya sempat dikriminalisasi dan bahkwan ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul, termasuk dituntut penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 4 Milyar atas laporan kelompok terdakwa, dan bahkan terungkap dalam persidangan di PN Bantul, tentang ada orang yang menyiapkan dana agar saya masuk penjara,”ungkapnya.

Hoky juga menambahkan, dugaan kriminalisasi terhadapnya terungkap dalam persidangan dimana dalam salinan putusan Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl yaitu: Saksi Henky Yanto TA: dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: ‘Bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya Terdakwa masuk Penjara, seingat saksi Suharto Yuwono dan satunya saksi tidak ingat.’ Atas dasar itu, Hoky akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh PN Bantul dan Kasasi JPU telah di tolak oleh MA. (Red)
Home » » Kabupaten Mojokerto Tanggap Bencana , Evaluasi Investigasi dan Mitigasi Bencana

Kabupaten Mojokerto Tanggap Bencana , Evaluasi Investigasi dan Mitigasi Bencana

Mojokerto.OposisiNews.co.id - Kabupaten Mojokerto diidentifikasikan memiliki enam ancaman bencana alam. Yakni bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung berapi.

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013, Kabupaten Mojokerto memiliki indeks resiko bencana sebesar 164, atau  masuk dalam kategori tinggi.

Analisa pemetaan ini dibahas bersama pada rapat koordinasi penanggulangan bencana Kabupaten Mojokerto, bersama Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Rabu (18/12) di Gedung BLK Provinsi Jawa Timur.

Mengingat saat ini memasuki musim hujan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus gencar mensosialisasikan penanggulangan bencana musim hujan kepada masyarakat. Hal ini dilaporkan Kepala Pelaksanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto Moh Zaini.

“Penanggulangan bencana saat ini sistemnya tidak cukup dengan reaktif. Paradigma itu kita coba ubah menjadi proaktif. Artinya kebencanaaan saat ini menjadi urusan bersama, dan melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat,” kata Zaini.

Zaini juga menjabarkan jika hampir 50% dari yang dapat menghindari bencana ialah diri sendiri. Sehingga BPBD berupaya membekali  masyarakat bagaimana cara menggulangi bencana. Pihaknya juga telah melakukan pembekalan di sekolah-sekolah maupun rumah sakit, guna meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.

Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, pada arahan rakor berpesan untuk tetap selalu memperhatikan korban bencana.

"Pada saat tanggap darurat kita juga telah bahu-membahu menolong dan melayani saudara-saudara kita yang menjadi korban. Saya bangga dengan sikap ringan tangan dan kepedulian para relawan penanggulangan bencana, anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD, serta semua pelaku penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto selama ini. Kita coba siapkan semua (upaya penanggulangan), mulai dari Desa Tangguh, juga Keluarga Tangguh,” kata Pungkasiadi.

Pungkasiadi juga mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memploting anggaran kebencanaan dengan strategis.

"Saya sudah berpikir panjang. Dari mulai bencana, hingga pasca bencana. Kalau yang besar-besar  seperti bangunan (dampak kerusakan akibat bencana), kita coba anggarkan jauh-jauh. Namun begitu kita juga ada dua bantuan sosial tak terduga. Yakni bansos direncanakan dan bansos tak terduga. Ini ada di Dinas Sosial, nanti kita komunikasikan,” tambah Pungkasiadi.

Kabupaten Mojokerto saat ini bekerjasama dengan LPH Pasuruan, mencoba memulai sebuah inovasi yang baru pertama kali dilakukan di Jawa Timur yaitu mitigasi penguatan lereng guna mencegah bencana tanah longsor.

Aksi yang dilakukan yakni melakukan penanaman rumput vetiver sebanyak 7.000 vetiver di lahan seluas 30 hektar, khusunya di wilayah Desa Duyung Kecamatan Trawas.

Tanaman vetiver atau akar rumput wangi adalah sejenis rumput yang memiliki akar sepanjang 2-5 m dibawah tanah. Tanaman ini mempunyai banyak manfaat antara lain dapat memperbaiki kualitas tanah dan air sehingga dapat mencegah tanah longsor, banjir dan erosi.

Vetiver dapat ditanaman di tebing-tinggi yang berada disamping pemukiman warga desa yang dimaksudkan untuk mengurangi tingkat rawan longsor.

Kegiatan rakor ini dilanjutkan dengan penyerahan piagam Lomba tangki air bersih BPBD Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2019.(Lyn )
Home » » MAS ANTOK MENJAWAB

MAS ANTOK MENJAWAB

Doc.Agenda Mas Antok Menjawab di Rumah makan Duta Qi , Rabu 18/12/2019
Ngawi , OposisiNews.co.id -Rabu , 18/12/2019 pukul 19.00 wib . bertempat di rumah makan Duta Qi jalan Ronggo Warsito , Dwi Riyanto Jatmiko yang dibrending dengan DRJ adakan kegiatan yang sifatnya mempererat tali silaturahim dan sedikit banyak membahas serta menjawab seputar isu politik pencalonan Mas Antok ( panggilan akrabnya ) sebagai orang ke 2 ( AE-2 ) di Pemilu Kada Kabupaten Ngawi yang bakal digelar serentak di Jawa Timur tahun 2020.

Pada prinsipnya Dwi Riyanto Jatmiko yang sekarang menjabat Ketua DPRD Ngawi  , menampik isu-isu seputar pencalonannya yang bakal terganjal rekomendasi partai yang membesarkannya ( PDI-P ) untuk berpasangan dengan Ony Anwar  putra politikus gaek partai beringin Harsono yang pernah menjabat sebagai bupati Ngawi dua Periode ( th 1999- 2010.)

Selain sebagai ketua DPRD Ngawi , Dwi Riyanto Jatmiko juga sebagai kepala nahkoda ( Ketua DPC PDI-P ) yang telah sukses mengantarkan kader-kader terbaik partainya menduduki 20 kursi DPRD Ngawi tahun 2019-2025.

Pada sesion Mas Antok Menjawab , Dwi Riyanto Jatmiko dengan tegas menepis isu bakal terjadi pecah kongsi dengan Ony Anwar di PemiluKada Ngawi 2020 dan Antok panggilan akrabnya menyatakan kesiapannya  menjadi yang ke dua mendampingi Ony Anwar yang telah kenyang makan asam garam di kancah politik Ngawi dengan menjadi Wabup Ngawi selama dua Periode ( 2010-2015-sekarang ) mendampingi tokoh senior PDI-P Ngawi , Budi Sulistyono yang akrab dipanggil ' Bah Kung atau Kanang '.

Doc. Foto bersama Dwi Riyanto
Jatmiko bersama awak media
Cetak , elektronik dan Tv
“ Selain ajang silaturahim momen bersama jurnalis media cetak , elektronik dan Tv ini juga untuk menjawab rumor berbagai hal  terkait posisi bakal calon wakil Bupati, Ketua DPRD dan Ketua DPC PDI Perjuangan,” tegas Antok.

Menjawab salah satu pertanyaan jurnalis terkait posisinya di bakal calon wakil Bupati, dan mengapa tidak di calon Bupati jika menilik kesuksesan partai mocong putih dipileg 2019 menjadi ' The Best ' ,

Antok menjawab dengan menceritakan sekelumit perjalanan karier politiknya ,  sebagai kader PDIP sampai posisi kariernya sekarang dengan seiring waktu Antok memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan dalam membaca dan menganalisa peluang politik .

" Pada intinya goalnya kemenangan dan besarnya partai politik tidak harus kursi kekuasaan tapi bagaimana partai mampu memberikan yang terbaik buat masyarakat / rakyat , Jika kita ego kekuasaan hasilnya tidak baik untuk masyarakat / rakyat ", ucapnya.

“ Dan perlu dipahami , Mas Ony sudah  10 tahun menjadi wakil Bupati, sehingga punya pengalaman dan kemampuan, very ready, selain secara tidak langsung ikut berperan membesarkan partai PDI-P ” imbuhnya.

Dalam agendanya yang bertajuk ' Mas Antok Menjawab ' Antok juga sedikit menceritakan perjalananya menuju AE 2 mendampingi Ony Anwar. bahwa mekanisme partai telah dilalui, dan setelah fit dan proper test serta survey, maka dengan yakin Antok mengatakan yakin 99 persen pasangan Ony- Antok tidak akan pecah dan akan mendapatkan rekomendasi DPP PDI Perjuangan.

Bahkan saat sekarang pasangan OK ( Ony - Antok ) telah mendapat restu DPP PDIP untuk mensosialisasikan gambar ke masyarakat.

“ Dengan pengalaman kami berdua, saya di Legislatif dan mas Ony di Eksekutif, insyaallah menjadi modal kami maju di perhelatan pesta demokrasi Pilkada tahun 2020,” terang Antok.

Ketika diminta untuk menjelaskan akan munculnya Relawan DRJ besutannya dan Bocah Angon besutan Ony Anwar yang dirasa mencairnya gunung es yang bakal membuat 2 kanal kekuatan politik menuju Pilkada Ngawi 2020.

Dengan senyum kasnya Antok Menjawab , " Terkaid DRJ dan Cah Angon hanya sebagai langkah memaksimalkan dalam menampung aspirasi rakyat menyesuaikan sekmen-nya. Bahkan sangat memungkinkan akan muncul macam - macam komunitas atau relawan OK "

Diakir acara ' Mas Antok Menjawab ' Dwi Riyanto Jatmiko menegaskan, " Setelah agenda ini rencananya saya akan lebih inten melakukan kegiatan seperti ini , mungkin tidak sendiri yang pasti dengan Mas Ony , jika masih ada rumor bakal pecah kongsi itu biasa dan itulah isu politik maka harapan saya ( Antok.red ) teman-teman media yang ikut acara ini bisa memberikan pencerahan pada masyarakat yang mungkin menanyakan seputar pecah konsi OK , itu tidak benar ", pungkasnya .( Red*) 

Home » » BUPATI SIDOARJO HADIRI GROUNDBREAKING SAFIRA CITY APARTEMEN

BUPATI SIDOARJO HADIRI GROUNDBREAKING SAFIRA CITY APARTEMEN

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tekan tombol dimulainya pembangunan apartemen Ground breaking Safira City didampingi Wabup Sidoarjo Nur Ahmad Saifudin dan Dirut Chalidana Group H.Moh Ilyas. Kamis 19/12/2019
Sidoarjo -OposisiNews.co.id - Peresmian dimulainya pembangunan apartemen berkonsep Groundbreaking Safira City Apartemen Superblok ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Saiful Ilah bersama Wabup Nur Ahmad Syaifuddin dan Direktur Utama Chalidana Group, H. Moch. Ilyas. Proyek pembangunan Apartemen dengan konsep Superblok dibangun diatas lahan 9,2 hekter tersebut berlokasi di jantung Kota Sidoarjo, Jl. KH.Ali Mas'ud, Pagerwojo - Buduran. Kamis, 19/12/2019.

Dengan konsep “Future Urban Gateway” dikawasan Safira City dilengkapi lebih dari 30 fasilitas dengan bangunan 6 tower yang mampu menampung 35 ribu keluarga.

Direktur Utama Chalidana Group, H. Moch IIyas mengatakan nantinya kawasan ini akan dijadikan superblok. Mulai dari pusat perbelanjaan, kawasan hiburan, kuliner, dan kelengkapan fasilitas lainnya.

Untuk memenuhi fasilitas pendidikan dan kesehatan, kawasan Safira City Apartemen juga dilengkapi dengan Rumah Sakit standar internasional serta dibangun Universitas bertaraf nasional.

Ilyas menjelaskan, Safira City akan dibangun diatas tanah seluas 9,2 hektar. Diawali dengan pembangunan Tower Bhalvant Safira City. Nantinya kawasan ini akan menjadi kota baru di Sidoarjo.

Diperkirakan dibangunnya kawasan ini akan menyerap ribuan tenaga kerja. Chalidana Group selaku pengembang akan memprioritaskan penduduk Sidoarjo yang dijadikan karyawan.

“Untuk kebutuhan pekerja, akan kita prioritaskan penduduk Sidoarjo sebanyak 60 persen", jelasnya.

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menyambut baik dibangunnya kawasan superblok di pusat kota delta. Menurutnya, saat ini jumlah penduduk Sidoarjo sudah mencapai 2,3 juta jiwa dan proyek ini akan menambah nilai investasi dan meningkatkan perekonomian daerah.

"Pengembangan perumahan vertikal seperti apartemen sekarang ini sangat tepat. Dibangunnya Safira City Apartemen ini membantu kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” ujarnya.

Dalam hal perijinan, lanjut Saiful Ilah, pemkab Sidoarjo komitmen memberikan kemudahan dalam mengurus ijin, namun Bupati mengingatkan agar perusahaan juga taat dalam perijinan. (Bag).

Reporter.Subagyo
Editor.Bambang PW

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon