Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Jadi Polemik, Retribusi Jalan Di Desa Wonorejo

Jadi Polemik, Retribusi Jalan Di Desa Wonorejo

Written By BBG Publizer on Kamis, 19 Desember 2019 | 21.02

Romadhoni kordinator
AMATI
Malang .OposisiNews.co.id- Polemik terkait pungutan retribusi jalan di Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, menjadi pergunjingan dunia jagat maya (Facebook). Bahkan juga menjadi Perhatian kusus Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI).

"melbu sentong baru parkire 10rb, keluar sentong baru ada satpam di jalan bayar lagi 10rb, ini uang untuk apa ya, minta info dong".

Demikian kalimat dalam postingan yang di sertai dengan potho Karcis bertarip Rp 10.000. Dan di unggah oleh akun @Badron Ngelu, di Grup media sosial Facebook Komunitas Peduli Malang (Asli Malang)

Menanggapi hal tersebut, Koordinator AMATI Romadhony menyampaikan bahwa masih mendalami terkait hal tersebut, "masih kita didalami, apakah ini sudah ada persetujuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Apakah Pemkab sudah  mengkaji Peraturan Desa (Perdes) yang digunakan oknum sebagai dasar menerbitkan retribusi tambahan di Wonorejo," ujarnya

"Jadi, kita tunggu perkembangan apakah sudah ada kajian terkait retribusi tersebut, kita akan tunggu aja perkembanganya bisa kita kihat kok," kata Dony Selaku Koordinator AMATI, kamis 18/12/2019.

Dikatakan, Perdes merupakan kewenangan desa. Saat menyusun Perdes, desa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Namun jika ada pungutan desa, seharusnya ada rekomendasi dari Dinas Terkait," tambahnya.

Rekomendasinya, yaitu adanya evaluasi terkait besaran pungutan sesuai regulasi. Namun, Dony tidak menjelaskan rinci terkait hal tersebut. "Ya pungutan itu boleh, asal sesuai regulasi,” ungkap Dony.

Terkait Perdes yang digunakan oknum untuk menarik retribusi di Desa Wonosari, pihaknya belum bisa memastikan keabsahannya. Dony memilih dan menyarakan mekanismenya, “Kami belum mencermati (Perdes),” kata Dony.

"Terkait ini, lanjut Dony, kita akan sama-sama komunikasikan ke  Inspektorat. Intinya kita bersama sama agar masyarakat mempunyai hak yang sama di Negara ini," pungkasnya.

Di tempat terpisah Sekretaris Desa Wonorejo. Mustakim, saat di konfirmasi menjelaskan, bahwa benar adanya retribusi tersebut dan menurutnya sudah sesuai dan ada Perdesnya,, sudah di Perdeskan, yang tujuanya untuk mendapatkan PAD.

"Ini sudah sesuai dengan Perbup kok, di desa sendiri kan diberi kewenangan untuk membuat Perdes, setelah kita membuat Perdes berskala lokal disitu akhirnya terbit pungutan desa. jadi kita sudah komunikasikan ini, pada dasarnya apa yang kita lakukan ini untuk membangun Desa," terangnya.

Dengan viralnya postingan perihal Retribusi tersebut di media sosial, banyak komentar nyinyir dan mengkritik dari para Netizen. Misalnya akun @Dardiri Dardak.

"Yang bikin pungli, perilaku, model dan keahlian birokrasi jadul dan sejenisnya ".

Dengan meraknya pembahasan kwitansi Restribusi aspal di lingkungan , Kepala desa Wonorejo ,Perangkat desa , Babin polri dan Koramil seharusnya respon dan bisa menjadi jembatan sosialisai perdes Restribusi yang telah disyahkan oleh Kepala desa dan pihak desa pada masyarakat demi mewujudkan Wonorejo Damai dan Sejahtera

"Saya berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Kasihan yang tidak tahu. Semoga segera ada klarifikasi serta perbaikan dari pihak desa, agar masyarakat yang berkunjung ke desa wonorejo tidak kapok," kata salah seorang Nitizan lain mengomentari postingan Pungutan Retribusi tersebut. (SO)

Reporter. Soleh
Editor.Bambang PW
Home » » POLRESTA SIDOARJO TINGKATKAN KONDUSIFITAS KAMTIBMAS JELANG NATAL 2019 DAN TAHUN 2020

POLRESTA SIDOARJO TINGKATKAN KONDUSIFITAS KAMTIBMAS JELANG NATAL 2019 DAN TAHUN 2020

Mapolres Sidoarjo gelar pasukan di halaman Mapolres persiapan pelaksanaan Oprasi Lilin Semeru 2019 jelang Natal dan Tahun Baru 2020. Kamis 19/12/2019
Sidoarjo - OposisiNews.co.id -Polresta Sidoarjo bersama instansi terkait siap mengamankan Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Sebanyak 899 personel gabungan diturunkan untuk menjaga kamtibmas Kabupaten Sidoarjo dalam dua agenda besar tersebut.

Hal ini disampaikan Kapolresta Sidoarjo usai mengecek kesiapan personel Polresta Sidoarjo dalam apel gelar pasukan Operasi Lilin Semeru 2019 di Mapolresta Sidoarjo, Kamis 19/12/2019.

"Sebanyak 899 personel gabungan siap kami turunkan untuk amankan Hari Raya Natal 2019 dan perayaan Tahun Baru 2020 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Personel gabungan ini terdiri dari Polresta Sidoarjo dan jajaran, Brimob Polda Jatim, jajaran TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PMK, pramuka, dan banser," jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho.

Dalam mengamankan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ini, Polres Sidoarjo juga menjalin sinergitas dengan instansi terkait dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kondusifitas kamtibmas di kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, upaya Polresta Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 10 hari gelaran Operasi Lilin Semeru 2019. Juga menghadirkan pos pengamanan di lima titik yakni di Balongbendo, Pasar Krian, Taman, Gereja Santa Paulus, Simpang empat Bufat depan Alun-alun Sidoarjo.

Serta dua pos pelayanan di Bundaran Taman Pinang Indah dan Terminal Purabaya Bungurasih, Waru. Juga ada dua Pos Terpadu yang bekerjasama dengan Angkasa Pura serta Lanudal Juanda, yakni di Bandara Juanda T2 dan Bandara Juanda T1.

"Masyarakat juga kami himbau, untuk khidmat merayakan Hari Raya Natal 2019. Serta dalam merayakan malam pergantian tahun dengan tertib, jangan ada konvoi, penggunaan knalpot brong, pesta kembang api yang melanggar ketentuan hingga dapat mengganggu keselamatan orang, serta jagalah barang berharga saat ditinggal liburan panjang. Silahkan titipkan ke kepolisian maupun instansi terkait lain, serta tetangga yang dapat dipercaya demi keamanan Anda semua," pesan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho.imbuhnya( Bag ).
Home » » POLRESTA SIDOARJO MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOBA DAN MIRAS

POLRESTA SIDOARJO MUSNAHKAN BARANG BUKTI NARKOBA DAN MIRAS

Pemusnahan barang bukti hasil oprasi Cipta Kondisi di halaman Mapolres Sidoarjo .Kamis 19/12/2019
Sidoarjo -OposisiNews.co.id -Jelang tutup tahun 2019, Polresta Sidoarjo memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja, sabu, serta ribuan botol minuman keras (miras) hasil Operasi Cipta Kondisi selama sebulan.

"Kita berhasil mengungkap 197 kasus terdiri miras, narkoba, maupun kejahatan jalanan. Dan menangkap 323 tersangka," ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, pada wartawan saat pemusnahan barang bukti di Mapolresta Sidoarjo, Kamis 19/12/2019.

Barang bukti yang dimusnahkan Polresta Sidoarjo bersama instansi terkait dan tokoh agama serta tokoh masyarakat pada kesempatan ini, antara lain miras sebanyak 5477, sabu sekitar 1,3 kilogram, pil dobel l 50.000 butir, serta ranmor dan alat-alat yang digunakan dalam tindak kejahatan tersangka.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho menambahkan, bahwa upaya ini terus dilakukan Polresta Sidoarjo untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang aman dan kondusif.

Apresiasi terhadap upaya yang dilakukan Polres Sidoarjo dalam memerangi penyakit masyarakat tersebut, disampaikan Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo KH. Maskhun. Kriminalitas, narkoba dan minuman keras di wilayah Kabupaten Sidoarjo harus dibersihkan.

"Terima kasih kepada Polresta Sidoarjo dan jajarannya, dan kami ( PCNU ) siap bersinergi dengan lembaga nasuah lainnya untuk memerangi penyakit masyarakat dan kriminalitas supaya Sidoarjo ini selalu aman dan kondusif," tegas KH Maskhun.(bag).

Reporter .Subagyo
Editor .Bambang Pw
Home » » Jelang Natal Dan Tahun Baru, Polres Malang Gelar Apel Pasukan

Jelang Natal Dan Tahun Baru, Polres Malang Gelar Apel Pasukan

Doc.Pores Malang gelar Pasukan jelang Natal dan Tahun Baru 2020
Malang .OposisiNews .co.id – Jelang Natal dan Tahun Baru 2020, Polres Malang melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Seneru 2019 guna menjaga keamanan dan ketertiban di Lapangan Satyahaprabu Polres Malang, Kamis 19/12/2019.

Kapolres Malang
AKBP Yade Setiawan Ujung
Pada apel gelar pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020 yang di pimpin langsung oleh Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung tersebut dihadiri Kejari Kabupaten Malang, Ketua PN Kabupaten Malang, Kasdim mewakili Dandim 0818 Malang - Batu, Kadishub mewakili Bupati Malang, Kepala BPBD Kabupaten Malang, Kepala Dinas PU Kabupaten Malang, Kementrian Agama, Ketua MUI Kabupaten Malang serta BNN Kabupaten Malang.

Doc. Kapolres , Kejari
Negri Malang ,Kasdim 0818
tinjau kesiapan
Personil jelang Natal dan
Pergantian tahun 2020
Apel gelar pasukan pengamanan juga diikuti oleh seluruh jajaran Kepolisian Resort Malang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Polisi Militer Angkatan Darat V/3 Brawijaya, Yon Zipur 5, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang, Banser, Palang Merah Indonesia, Pramuka derta Sentra Komunikasi Mitra Polri.

Melalui apel gelar pasukan operasi Lilin Semeru 2019 Kapolres Malang menghimbau untuk meningkatkan sinergi Polri dengan instandi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Selain itu, Kapolres Malang juga menegaskan bahwa, pelaksanaan apel gelar pasukan ini tujuannya untuk mengecek kesiapan personil, sarana prasarana serta mental psikologi anggota, Operasi Lilin akan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari, dimulai tanggal 23 Desember sampai dari 1 Januari 2020.

"Sebelumnya sudah di laksanakan Rakor lintas sektoral serta tugas masing-masing personil, dalam Operasi Lilin Semeru 2019 ini melibatkan 488 personil Kepolisian Resort Malang serta 150 personil TNI," ujarnya.

"Selama ini di Kabupaten Malang guyub rukun, tidak ada intoleransi ataupun sweeping, namun tetap harus di waspadai untuk mengambil langkah premtif dan preventif dari pengalaman di tempat lain guna menentukan cara bertindak," pungkasnya.

Pemusnahan BB oprasi pekat
Yang digelar Polres Malang berupa
2150 botol miras segala merk
Usai Apel Gelar Padukan kemudian dilanjutkan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa miras berbagai merk sejumlah 2150 botol hasil kegiatan Kepolisian Resort Malang . (SO)

Reporter .Soleh
Editor.Bambang PW
Home » » Jelang Natal dan Tahun Baru , Disperidag Magetan Gelar Pasar Murah di 5 Lokasi

Jelang Natal dan Tahun Baru , Disperidag Magetan Gelar Pasar Murah di 5 Lokasi

Magetan.OposisiNews.co.id - Jelang Natal dan Tahun Baru 2020 Pemerintah daerah Magetan melaksanakan kegiatan tahunan yang selalu ditunggu dan diburu kaum hawa' Basar Pasar Murah '.

Nur Salim Kabid Disperindag di
apit Camat Lambeyan dan
Kades Kedungpaji
Kali ini pemkab Magetan melalui Dinas Perdagangan gelar pasar murah di beberapa desa  . pada hari ini  Kamis 19/12/2019 di laksanakan di Desa Kedung Paji Kecamatan Lambeyan  .

" Basar pasar murah ini selain menjadi  agenda tahunan diharapkan bisa menjadi solusi ibu-ibu untuk tetap bisa menjangkau bahan harga pokok pangan ( beras ,telur ,sayur mayur ,lauk pauk ), gula dan minyak goreng yang beranjak naik jelang Natal dan Tahun Baru " , ujar Nursalim .Kabid perdagangan Kab Magetan.

" Acara serupa di laksanakan di lima lokasi salah satunya di desa Kedungpaji sekarang ini dan mudah-mudahan di tahun baru kedepan semakin marak dan lebih ber- fariasi bahan pakan yang dijajakan  di kios  Basar pasar murah yang telah disediakan oleh  Disperindag ", imbuhnya.

Acara yang dimulai sejak pagi dengan penjualan 9 prodak bahan makanan  yang berjajar dikios -kios pameran mendapat respon positif dan diserbu oleh  masyarakat sekitar yang mayoritas ibu-ibu bahkan tidak jarang pembeli berasal dari desa tetangga yang kebetulan mengetahui adanya Basar pasar murah di desa Kedung Paji.

Tidak membutuhkan waktu lama 9 pokok bahan makanan yang dijual dibursa pasar murah ludes diborong pembeli , selain murah mutu 9  bahan pokok memang bagus.

" Tiap tahun saya selalu aktif mengikuti dan belanja di bursa pasar murah yang digelar Disperindag , selain PP produknya bagus mutunya juga terjamin karena memang dalam pengawasan Dinas ", ucap Siti warga Lambeyan. ( Pri )

Reporter. Supriyanto
Editor.Bambang PW
Home » » TRAFFIC LIGHT DI KOTA LARANTUKA TAK BERFUNGSI, KADISHUB ANGGAP BUKAN KEBUTUHAN URGEN

TRAFFIC LIGHT DI KOTA LARANTUKA TAK BERFUNGSI, KADISHUB ANGGAP BUKAN KEBUTUHAN URGEN

Doc.traffic light di jalan  Ekasapta kota Larantuka
Larantuka.OposisiNews.co.id - Lampu lalu lintas (traffic light) di kota Larantuka tidak berfungsi, padahal traffic light mempunyai fungsi yang sangat vital dalam pengaturan tata tertib lalu lintas, sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Terpantau  oleh awak media OposisiNews  tidak berfungsinya traffic light di Jalan Ekasapta tepatnya depan Pasar Baru, Larantuka membuat arus lalu lintas menjadi semrawut dan rawan terjadi kecelakaan di jam-jam sibuk.

Terlihat petugas Satlantas Polres Flotim dilokasi sibuk melakukan pengamanan guna mengendalikan arus lalu lintas pada titik traffic light tersebut. Hal yang sama terjadi pada persimpangan pertokoan Larantuka, tepatnya di jalan Niaga dan beberapa titik lainnya.

Mateus Doren, seorang tukang ojek, kepada media ini mengatakan sudah sepuluh tahun lebih traffic light tidak berfungsi sehingga sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan baik itu pengemudi maupun pejalan kaki.

"Traffic light sangat penting  untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan. Memang rawan terjadi kecelakaan lalulintas pada titik itu karena tidak berfungsinya traffic light,  Saya berharap Pemda Flotim melalui dinas Dishub tidak membiarkan kondisi ini terus berlangsung. Pemda harus segera tanggap membenahi demi kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas", kata Mateus.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, Michael Bulet Ruron saat dikonfirmasi Media OposisiNews di ruang kerjanya belum lama ini, pada Senin, 16/12/2019, mengakui kondisi traffic light di Kota Larantuka tidak berfungsi.

Terhadap kondisi tersebut, dengan nada ringan Kadishub mengatakan , pihaknya berkewajiban menangani namun itu bukan merupakan kebutuhan yang urgen pasalnya masih ada hal yang harus diprioritaskan dan lebih strategis.

"Kondisi lalu lintas pada beberapa titik traffic light belum terlalu menimbulkan penumpukan, kalau ada pun bukan every time, jadi masih bisa ditanggulangi dengan menempatkan pengatur baik itu dari petugas Satlantas maupun Dinas Perhubungan", kata Kadis Michael.

Lanjutnya, terkait keselamatan berlalu lalu lintas, pihaknya lebih memprioritaskan pemasangan rambu rambu lalulintas serta melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, khususnya angkutan umum yang sering parkir di luar terminal.

"Kita benahi rambu- rambu dulu baru kita kawal rambu itu supaya tidak menjadi pasar peraturan yang ada di tengah jalan. Lancar aman dan selamat tidak hanya bergantung kepada kondisi jalan ataupun fisik kendaraan tetapi ketaatan aturan juga menjadi penting dalam menjamin keselamatan berlalu lintas", ujar Michael.( MR )

Reporte. Martin
Editor. Bambang Pw
Home » » Pemerintah Desa Jati Gembol Tidak Surut Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Ditengah Kondisi Kritis

Pemerintah Desa Jati Gembol Tidak Surut Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat Ditengah Kondisi Kritis

Lokasi  Rencana kegiatansasi Pavingisasi 0 persen pengerjaan di  dusun Wates RT.O6 RW IV , DD tahap III
Ngawi.OposisiNews.co.id - Lambanya pencairan Dana Desa tahap 3 ( tiga ) tahun anggaran 2019 di Kabupaten Ngawi menjadikan kelabakan di sejumlah desa , pasalnya rata-rata anggaran terserap ditanggal pertengahan bulan Desember .akhir tahun anggaran dan batas pengerjaan fisik yang dianggarkan melalui alokasi Dana Desa ( DD-ADD ).

Ketua kegiatan lakukan croscek
dan surve rencana kegiatan DD
Tahap III. Pra-pekerjaan
Hal senada dirasakan oleh Pemerintah Desa Jati Gembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Dana Desa yang baru bisa terserap memasuki tanggal 18 / 12/2019 harus secepatnya bisa dikerjakan sesuai skala Prioritas desa yang telah tertuang dalam RPJMDes Jati Gembol.

Ketua TPK kegiatan Aris Subagyo ( Kasun Wates ) pada media OposisiNews mengatakan , " Mesti dana desa ( DD ) tahap ke 3 baru bisa dicairkan namun kami ( Aris.red ) yakin tidak menjadi kendala yang cukup berarti . Pasalnya pra dicairkanya dana desa tahap 3 sudah kami siasati dengan droping sebagian material lebih awal dengan cairnya anggaran warga yang selaku pekerja kegiatan tinggal melaksanakan dan hari ini 19/12/2019 droping material masih dilakukan ".

" Untuk DD tahap 3 pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 179.572.000  guna pavingisasi jalan dusun Wates RT 06 RW IV dengan volume pekerjaan 4x224" Ucap Aris Subagyo.

Dengan terealisasinya Pavingisasi di dusun Wates diharapkan memasuki musim hujan ini aktifitas ekonomi dan pendidikan warga tidak lagi terkendala.

" Alhamdulillah jalan dusun kami tidak lagi becek memasuki musim hujan Akir tahun ini , mudah-mudahan pemerintah desa Jati Gembol senantiasa komitmen dalam memberikan pelayanan , kenyamanan pada warganya dan perangkat desanya tetap solid di internal pemerintah desa dan exsternal ",ucap Warga dilokasi kegiatan DD. ( ADV.red )
Home » » BUPATI DINOBATKAN SEBAGAI KEHORMATAN HIPAKAD

BUPATI DINOBATKAN SEBAGAI KEHORMATAN HIPAKAD

Doc.Acara Penobatan Bupati Sidoarjo,Saiful Olah .SH menjadi anggota kehormatan ' HIPAKAD ' Sidoarjo. Rabu 18/12/2019
Sidoarjo- OposisiNews.co.id -Hipakad (Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat) Kabupaten Sidoarjo menobatkan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH.,M.Hum sebagai warga kehormatan.

Penobatan dilakukan seusai penyelenggaraan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hipakat Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2019-2024 yang di gelar di Markas Kodim 0816 Sidoarjo, Bupati bangga atas penobatan tersebut.Rabu, 18/12/2019.

Bupati menghimbau kepada seluruh pengurus Hipakad Sidoarjo untuk terus menjalin kebersamaan dan profesionalitas.

Diharapkan organisasi Hipakad dapat terus berjuang untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih aman, kondusif dan tentram. Oleh karenanya dirinya ( Bupati.red ) mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota Hipakad untuk berperan secara profesional.

" HIPAKAD Sidoarjo diharapkan dapat memberikan peran yang terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dan menjadi garda persatuan serta kesatuan yang senantiasa mengedepankan sikap dan loyalitas menjaga keutuhan NKRI dan Idioligi Pancasila " harap Bupati .

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hipakad Provinsi Jawa Timur H Priyo Effendi usai melantik DPC Hipakat Kabupaten Sidoarjo berpesan pengurus Hipakad yang baru dapat mengemban amanah yang diberikan.

" Amanah yang dipercayakan hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik  jangan hanya bangga dengan seragam yang dipakai. Yang utama adalah bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan TNI. Pasalnya organisasi ini berhubungan erat dengan KBT (Keluarga Besar TNI)" pesan Ketua HIPAKAD Sidoarjo.

Kasdim  0816 Mayor Inf Alisun S.I.P yang mewakili Dandim  0816 Sidoarjo menyampaikan organisasi Hipakad merupakan organisasi binaan Keluarga besar TNI (KBT).

Kasdim menekankan organisasi Hipakad akan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme generasi muda karena Hipakad sebagai wadah puta-putri keluarga Angkatan Darat memiliki peran yang  strategis dalam proses pembangunan Indonesia.

“Dalam kontek pembangunan di wilayah Sidoarjo, Hipakad diharapkan membangun sinergitas “nyawiji” membangun Sidoarjo, satu semangat yang mendasari bahwa setiap penyampaian tujuan senantiasa didasari oleh kebersamaan, sehingga tugas yang dihadapi terasa ringan dan hasil yang diperoleh bisa maksimal,”ucap Kasdim 0816.

Pada pelantikan tersebut menetapkan H. Husni Thamrin sebagai ketua Hipakad Kabupaten Sidoarjo periode 2019-2024.khatanya, (Bag).

Reporter. Subagyo
Editor.Bambang PW
Home » » DESA DUMPLENGAN, KOMITMEN LANJUTKAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA

DESA DUMPLENGAN, KOMITMEN LANJUTKAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA

Ngawi , OposisiNews.co.id - Sejak dinobatkan memegang tongkat komando pemerintahan desa Dumplengan , Suwarno mendapatkan tantangan yang cukup berat untuk bersaing sehat dalam peningkatan pelayanan wargal dan keindahan kantor desa yang sampai sekarang belum rampung.

" Ketika menjadi pemimpin dalam benak saya hanya satu memberikan yang terbaik dan bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat " ucap kades Dumplengan.

" Untuk menghadapi tantangan dua hal ini tidak semudah membalikan tangan , peningkatan pelayan mungkin sangat mudah dilakukan karena hanya berbekal tekad dan niat yang semua itu tidak lepas terjalinnya kordinasi sehat antara pemerintah desa dengan masyarakat dan diinternal desa , sementara untuk pembangunan / meneruskan bangunan kantor desa kerap terganjal oleh anggaran karena tidak semudah itu , menggunakan anggaran desa ( DD dan ADD ) hanya diperuntukan pembangunan kantor desa, semua infrastruktur desa mulai dari TPT , rabat dan Pavingisasi harus bisa terkafer anggaran dengan asumsi program yang jelas-jelas bersinggungan untuk peningkatan ekonomi dan Pendidikan warga menjadi prioritas ". Ucap Kades Dumplengan.

" Harapan saya selaku Kepala Desa tahun ini bisa menganggarkan dan menyelesaikan pembangunan kantor desa yang sempat berhenti setahun ( 2019 ) , syukur-syukur Pemerintah bisa membantu dengan memberikan dana non ADD dan DD seperti Hibah BK , Sarpras dan setirnya tahun 2020 ", kata kades.

" Tidak dipungkiri kondisi desa yang belum sepenuhnya bisa dirampungkan dengan kondisi kantor desa yang berada dipinggir jalan lintas antar desa di Kecamatan Pitu , saya dan perangkat desa merasa malu " , imbuhnya.

Ditempat terpisah Suwarno ( Kds Dumplengan ) pada awak media OposisiNews menjelaskan , "Kebijakan sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan tidak serta merta merupakan keputusan pribadi tetapi merupakan hasil musyawarah yang melibatkan elemen yang ada. Mulai dari Musdus , Musdes ,Muscam dan Musda.

Rencana acuan pembanguan infrastruktur sudah tetuang dalam Rencana Pembangunan baik dalam jangka menengah dan panjang merupakan langkah estafet dalam pembangunan,” kata Suwarno.

Saat ini Suwarno ingin mewujudkan angan warganya untuk memiliki  balai desa yang representatif.  Mengingat sampai saat gedung pusat pelayanan masyarakat dirasa kurang memadai.  ” Tempatnya terlalu sempit, apalagi disaat ada pertemuan sangat terasa sekali,” katanya.

Sementara pembangunan kantor desa saat ini masih berupa pondasi yang pembangunannya tahun anggaran 2018 yang bersumber dari ADD dengan nilai Rp 48.702.100.  ” sekali lagi saya ucapkan mudah- mudahan untuk tahun  anggaran 2020 pemdes Dumplengan bisa melanjutkan lagi,” ujarnya.

Untuk sementara Kepala Desa   berupaya  mencari terobosan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  untuk mengajukan proposal pengajuan program baik itu berupa infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Yang jelas untuk saat ini yang menjadi skala priorotas pembangunan adalah pembangunan jalan poros desa yang berlokasi di dusun Jurug serta sumur resapan. ” Kita sudah mengajukan ke OPD, PERKIM,” ungkapnya.

Sedang untuk pemberdayaan masyarakat. Banyak hal yang menjadi angan seorang Suwarno, karena menurutnya dengan SDM yang mumpuni akan mempermudah dan memperlancar percepatan pembangunan. Keinginan Suwarno adalah hal yang wajar mengingat desa Dumplengan merupakan wilayah yang berdekatan dengan kota pemerintahan kabupaten dan merupakan salah satu gerbang untuk menuju kecamatan.

” Desa Dumplengan lebih dekat dengan kota kabupaten dari pada kota kecamatan, itu merupakan keuntungan bagi warga desa Dumplengan untuk kebih mudah memperoleh akses informasi,” ujarnya. ( Red.adv )
Home » » Puluhan Warga Bersertifikat Halangi Proses Eksekusi Lahannya

Puluhan Warga Bersertifikat Halangi Proses Eksekusi Lahannya

Eksekusi lahan persawahan dan pekarangan di Dusun Sumbertempur Desa Sumber girang kecamatan Puri mojokerto berlangsung  ricuh 
Mojokerto.OposisiNews.co.id - Pelaksanaan eksekusi lahan persawahan dan pekarangan di Dusun Sumbertempur Desa Sumber girang kecamatan Puri mojokerto berlangsung sangat ricuh,pasalnya diatas lahan tersebut masih terdapat 7 rumah yang masih ada ahliwaris dan pemilik tanah.


Puluhan ahli waris bersikeras menolak dan menghalangi pelaksanaan eksekusi hasil keputusan pengadilan yang dilakukan petugas pengadilan yang melinatkan polisi ,Muspika dan aparat desa.

Eksekusi yang dilakukan oleh petugas pengadilan negri Mojokerto pada rabu pagi (18/12/2019)di Desa Sumbergirang kecamatan puri.menurut pengadilan hal ini sudah sesuai dengan penetapan eksekusi yaitu nomor 07/Eks.G/2019/Pn.Mjk.jo Nomor 520/PDT/2004/Pt.Sby ja.Nomor 51/pdt.G/2001/Pn.Mkt.

Menurut warga yang namanya dirahasiakan diduga ahli waris mengatakan , " eksekusi lahan yang atasnya masih berdiri 7 rumah tersebut dinilai cacat hukum,karna mereka masih mempunyai sertifikat hak milik(SHM).


Warga yang tidak terima adanya eksekusi sempat menghadang truk pengangkut alat berat ekskavator yang rencana digunakan menghancurkan 7 bangunan yang berada diatas lahan  dan  mereka sempat bersitegang dengan aparat kepolisian.

Salah seorang warga pemilik  lahan yang rencana lahannya ikut tereksekusi menjelaskan bahwa dirinya masih mempunyai sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 1983 dengan SHM 620 dan luas 3015 meter persegi.

"Saya akan tetap melawan dan tetap mempertahankan lahan saya ,karna ini benar- benar milik saya dan warga lainya,"ucapnya.

Dan sementara itu Soedy Panitera Pengadilan Negri Kabupaten Mojokerto menyebut terkait sertifikat SHm yang dimiliki warga dirinya tidak bisa menilai sah atau tidak,sebab ada oknum kelurahan mengeluarkan sporadik.

"Kalau tanpa ada sporadik mustahil tidak mungkin obyek ini jadi sertifikat,bukan aspal,tapi cara memperoleh sertifikat yang tidak benar,"tegasnya. ( Lyn )

Reporter .Erlina
Editor.Bambang PW


OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon