Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Terdakwa Ir. Faaz Bantah Lakukan Penghinaan Terhadap Wartawan Soegiharto Santoso

Terdakwa Ir. Faaz Bantah Lakukan Penghinaan Terhadap Wartawan Soegiharto Santoso

Written By BBG Publizer on Senin, 16 Desember 2019 | 22.17

Yogyakarta.OposisiNews - Terdakwa kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, Ir Faaz balik menuduh pelapor (korban) yakni Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky sebagai pihak yang justeru bersalah dalam sidang lanjutan perkara nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta (12/12/2019).

Dalam pembelaannya, Ir Faaz dan tim pengacaranya berusaha mempengaruhi Majelis Hakim bahwa korban selaku moderator akun facebook milik Apkomindo, seharusnya bertugas menyaring setiap unggahan apakah layak ditayangkan atau tidak.

“Pelapor (korban) justeru telah membiarkan tayangan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di akun facebook milik Apkomindo, dan kemudian malah melaporkan terdakwa Ir. Faaz kepolisi,” ujar Iwan Setiawan kuasa hukum terdakwa saat membacakan pledoi pada sidang lanjutan ini.

Selanjutnya, dalam pembelaannya terdakwa juga sempat menyinggung soal pemblokiran nama organisasi Apkomindo oleh Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM RI sejak bulan November 2015.

Namun pihak korban dengan sengaja dan dengan cara yang tidak diketahui berhasil mendapatkan SK MenkumHAM RI pada tanggal 07 September 2017 sebagai perpanjangan SK milik Ketum Apkomindo sebelumnya yaitu Agustinus Sutandar.

Menurut tim kuasa hukum terdakwa, SK Menkumham tersebut adalah bermasalah karena Agustinus Sutandar diduga telah mencuri dokumen asli akta pendirian Apkomindo lalu merubah susunan pengurus Apkomindo dan mendaftarkannya ke MenkumHAM RI pada tahun 2012 sebelumnya.

Terdakwa mengklaim bahwa pada tahun 2018 telah memenangkan gugatan perkara nomor 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL dan Majelis Hakim PN Jaksel telah mengabulkan seluruh isi gugatannya pada tanggal 09 Oktober 2019.

Menangapi pledoi terdakwa, Hoky selaku saksi korban mengatakan, Tim Kuasa Hukum maupun terdakwa memang tidak pernah mau mengakui perbuatan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di akun Facebook pribadi korban.

Padahal menurut Hoky yang juga menjabat Wapemred Media Online Info Breaking News, penghinaan di akun facebook group Apkomindo terjadi dua kali unggahan, dan di akun facebook pribadinya malah ada terdapat 6 kali unggahan, yang hingga kini masih dapat diakses di link ini http://bit.ly/2OsoQsP.

“Seharusnya hal ini justeru bisa menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memberatkan hukuman terhadap terdakwa, karena terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya,” ujar Hoky saat ditemui usai persidangan.

Hoky juga menambahkan, terbitnya SK MenkumHAM RI untuk Apkomindo pada tanggal 7 September 2017 adalah murni perjuangan dirinya selama hampir tiga tahun, dimana pihaknya telah memenangkan gugatan perkara Nomor 195/G/2015/PTUN.JKT dan banding Perkara Nomor 139/B/2016/PT.TUN.JKT, hingga kasasi Perkara Nomor 483 K/TUN/2016 di MA.

“Jadi pernyataan pihak kuasa hukum itu tidak benar, apalagi tudingan terhadap Agustinus Sutandar mencuri dokumen asli akta Apkomindo tidak ada bukti karena jika tuduhan itu benar seharusnya sudah dilaporkan ke polisi,” urainya lagi.

Hoky yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia, secara tegas menyatakan, kelompok terdakwa diduga berani memberi keterangan palsu meskipun sanksi hukumnya sangat berat sekali.

“Tim kuasa hukum terdakwa juga berbohong bahwa postingan penghinaan tersebut di akun facebook saya tidak ada link sumber beritanya atau Hoax, padahal hingga saat ini masih dengan mudah diakses di http://bit.ly/2mOtZuo,” ungkapnya.

Tentang perkara gugatan di PN Jaksel, Hoky memberikan tanggapan bahwa terdakwa selalu berani memberi keterangan palsu, karena terbukti di dalam surat gugatannya terdakwa berani menyatakan sebagai DPP Apkomindo Masa Bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Munaslub Apkomindo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015, padahal Terdakwa pada saat itu tidak hadir dan tidak ada di dalam dokumentasi foto.

“Dan yang terpilih pada saat itu bukanlah terdakwa, sehingga terdakwa berpotensi terkena pasal 242 KUHP, selain dari itu, terdakwa baru menang di tingkat pertama, sedangkan kami telah menang gugatan di PTUN, PT TUN serta tingkat MA,” urainya lagi.

Sebagai bukti, Hoky mengatakan, pihaknya bisa memperoleh SK MenkumHAM RI pada tanggal 25 Oktober 2019, meskipun putusan PN Jaksel telah dibacakan sejak tanggal 09 Oktober 2019.

“Jadi terdakwa melalui kuasa hukumnya juga ngawur ketika menyatakan gugatan di PN Jaksel dikabulkan seluruhnya, karena sudah jelas hakim menolak tuntutan provisi penggugat dan *dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,* sehingga ini tambahan fakta nyata bahwa terdakwa melalui kuasa hukum memberikan keterangan palsu secara nyata di persidangan PN Yogyakarta,” papar Hoky.

Hoky yang sebelumnya pernah dikriminalisasi oleh kelompok terdakwa, berharap sekali JPU Retna Wulaningsih SH MH melakukan koreksi atas surat tuntutan;

“Saya sempat sampaikan secara tertulis kepada JPU agar pada saat membuat surat replik dapat dituliskan tentang hal-hal yang memberatkan, yaitu terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya,” pungkas wartawan yang sempat ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul dengan tuntutan penjara selama 6 tahun.

Bahwa ahli bahasa Dra. Wiwin Erni Siti Nurlina pada sidang sebelumnya telah menyatakan kata-kata yang ditulis oleh terdakwa Ir. Faaz tersebut sangat jelas merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pasalnya saksi Hoky disamakan dengan kutu kupret yang dapat diartikan kutu adalah hewan dan kupret atau kampret juga berarti hewan. Selain itu saksi korban Hoky mengaku diserang kehormatannya, dijelek-jelekkan, dan direndahkan martabatnya dengan berbagai tudingan antara lain, destruktif, actor intelektual pemecah belah tali silaturahmi, zolim, aktor jahat, mengaku-ngaku Ketum APKOMINDO.

Sidang yang diketuai oleh Ida Ratnawati SH MH dengan anggota Bandung Suhermoyo SH MHum dan Suparman SH MH serta Panitera Pengganti Ratna Dewanti SH akan dilanjutkan hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dengan agenda surat tanggapan JPU atas surat peledoi/ pembelaan terdakwa. (Redaksi)

Home » , , » Laksanakan Rekomendasi Ombudsman, Mendikbud Janji “Copot” Rektor UNIMA

Laksanakan Rekomendasi Ombudsman, Mendikbud Janji “Copot” Rektor UNIMA

Mendikbud Nadiem Makarim dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai berfoto bersama usai pertemuan Senin (16/12) di kantor Ombudsman Jakarta. 
Ketum PAMI Fredi Rumengan paling kiri

OposisiNews - Menyusul surat terbuka Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelopor Angkatan Muda Indonesia (DPP PAMI) Fredi John Rumengan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar Ombudsman Republik Indonesia (ORI) segera dibubarkan karena banyaknya rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh sejumlah lembaga negara, termasuk Rekomendasi ORI Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, hari ini mendadak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim dipanggil Ombudsman Republik Indonesia. Menteri Nadiem menemui Ombudsman didampingi Inspektorat Jenderal Muchlis R Luddin.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengakui pertemuan dengan Mendikbud Nadiem Makarim salah satunya membahas kasus rektor Unima Julyeta Paulina Amelia Runtuwene. Ketua Ombudsman juga sempat menyayangkan surat PAMI kepada Presiden yang meminta lembaga yang dipimpinnya dibubarkan.

“Yang tidak melaksanakan rekomendasi kan Menristek Dikti lalu kenapa Ombudsman yang diminta dibubarkan,” keluh Rifai kepada Ketum PAMI usai pertemuan dengan Mendikbud dan jajarannya di kantor Ombdusman di HR Rasuna Sahid Jakarta, Senin (16/12).

“Kalau diberi kewenangan atau semacam pedang maka langsung saya pancung,” ujar Rifai memberi analogi jika lembaganya diberi kewenangan hukum.

Rifai juga mengatakan, pihak Mendikbud sudah berjanji kepada Ombudsman akan segera melaksanakan rekomendasinya terkait kasus rektor UNIMA Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

“Menteri sudah berjanji akan melaksanakan rekomendasi tersebut, jadi kalau tidak juga dilaksanakan maka akan kita kejar,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Rekomendasi Ombudsman Nomor:0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 berisi pencabutan gelar doctor S3 dan pemberhentian jabatan guru besar yang disandang Rektor UNIMA. Informasi dari pihak internal Ombudsman, ada 3 rektor yang bakal dipecat oleh Menteri Nadiem Makarim, termasuk rektor UNIMA.

Pada kesempatan yang sama, Mendkibud Nadiem Makarim yang dikejar wartawan terkait isi pertemuan dengan Ombdusman tidak bersedia memberi komentar dan langsung kabur.

Sementara Ketum PAMI John Fredi Rumengan yang ikut hadir di kantor Ombudsman mengaku yakin dan percaya Menteri Nadiem mampu memenuhi janjinya. “Saya yakin mas menteri akan mengikuti jejak Menteri BUMN Erik Tohir dalam rangka membersihkan lembaganya dari praktek kotor dan mafia pendidikan,” tandas Romy sapaan akrabnya.

Pada Jumat pekan lalu, DPP PAMI secara resmi melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang dialamatkan pula ke sejumlah pejabat penting di tingkat pusat.

Menurut Rumengan, presiden harus segera membubarkan Ombudsman karena rekomendasinya ternyata tidak dianggap. “Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan keberadaan Ombudsman jika hasil kerjanya tidak digubris atau dilaksanakan,” kata Rumengan.

DPP PAMI juga melayangkan surat terbuka kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani dan meminta agar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia segera dicabut atau dibatalkan.

“Hasil kerja atau rekomendasi lembaga ini menjadi tidak berguna karena tidak dilaksanakan, dan lebih parah lagi keberadaannya diangap hanya menghabiskan uang negara untuk bayar gaji dan operasional kantor Ombudsman,” tandas Rumengan. 

Dalam surat yang sama, Rumengan juga meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD agar tetap konsisten dengan pernyataannya bahwa rekomendasi Ombudsman harus dilaksanakan oleh seluruh pejabat atau menteri yang masuk dalam rekomendasi tersebut.

Sementera itu, kepada Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, PAMI meminta seluruh anggotanya mengundurkan diri karena hasil kerjanya atau rekomendasinya ternyata sekitar 30 persen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara.

Secara khusus PAMI juga meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim segera membongkar atau mengungkap dugaan permainan kotor oknum pejabat Kemendikbud yang terlibat permainan penyetaraan ijazah S3 luar negeri.

“Segera usut keterlibatan seluruh pejabat Kemendikbud yang ijasah S3 luar negerinya terindikasi palsu,” katanya.

Sebagai organisasi yang konsisten melakukan pengawasan di berbagai bidang, DPP PAMI pada tahun 2018 lalu telah melaporkan dugaan penggunaan ijazah dan gelar palsu yang dilakukan oknum Rektor Universitas Negeri Manado (UNIMA) Paulina Julyeta Amelia Runtuwene kepada Ombudsman.

Setelah melalui tahapan persidangan yang cukup pajang, ORI akhirnya membuat keputusan dan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018 tentang maladministrasi oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar atas nama Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Atas dasar bukti Rekomendasi ORI dan bukti-bukti lainnya, PAMI telah membuat laporan polisi di Polda Sulawesi Utara terkait tindak pidana pendidikan yang diduga dilakukan oleh oknum Rektor Universitas Negeri Manado atau UNIMA, Julyeta Paulina Amelia Runtuwenedengan bukti laporan polisi tersebut nomor : STTLP/472.a/VII/2019/SPKT sejak bulan Juli 2019.

Menurut Rumengan, DPP PAMI mengambil langkah hukum melaporkan dugaan tindak pidana pendidikan di atas adalah berdasarkan pertimbangan hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang ORI dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2015 yang menerangkan bahwa yang disebut ijazah palsu adalah ijazah yang diperoleh tidak sesuai prosedur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009, diantaranya Visa Studi, Silabus, Disertasi, LOE dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( FJR ***)

Home » » PENGUKUHAN PKK DESA GRUDO 2019-2025

PENGUKUHAN PKK DESA GRUDO 2019-2025

Doc.Pengukuhan Pengurus dan Anggota PKK desa Grudo , Senin 16/12/2019
Ngawi,OposisiNews.co.id -  Pemerintah Desa Grudo , Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi mengadakan Pengukuhan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) periode 2019-2025 pada Senin (16/12) di Aula Kantor Kepala Desa Grudo.

Doc.Kades Grudo, Triono.St
Hadir dalam pengukuhan, Camat Kecamatan Ngawi, Kepala Desa Grudo, Perangkat Desa Grudo, Forpincam Kecamatan Ngawi serta seluruh anggota PKK yang tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Desa Grudo.

Dari surat Keputusan Kepala Desa Grudo Nomor 188/018/404.301.11/2019 diketahui tidak banyak mengalami perubahan posisi struktur dan anggota. Ini menguatkan bila masing – masing telah sesuai dengan posisi dan eksistensi.

Kepala Desa Grudo dalam sambutannya menekankan peran penting Penggerak PKK dalam pemerintahan desa. Ia menganggap bila peran sentral itu dilihat dari aktivitas maupun agenda program selalu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Peran Penggerak PKK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program desa. Bisa kita bayangkan bila desa tidak memiliki Penggerak PKK, urusan yang bersinggungan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sulit untuk tersentuh.” Terang Triono ST.

Sebagai Kepala Desa  terpilih untuk periode ketiga ,Triono ST berpesan pada pengurus baru untuk selalu mengedepankan kewajiban. Hal itu disadari bila selama ini honor pengurus PKK belum sepenuhnya mampu  mensejahterakan mereka.

“Bekerja untuk kegiatan PKK itu ibadah karena selalu berfikir untuk kelayakan hidup masyarakat. Jadi ketika intensif yang diterima belum mampu mengganti tenaga dan pikitan, makan pahala itu akan menutupi kekurangannya.” Lanjut Kades yang popular dikalangan emak-emak dan anak-anak dengan jarkon Penggemar PPT .

Sementara Camat Ngawi menekankan pentingnya pemahaman tugas pokok dalam posisi masing - masing. Hal itu disadari bila dalam pengurusan PKK banyak bidang yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja ).

“Pesan saya jangan lupa dengan tugas dan fungsi masing – masing. Kenapa ?  Karena ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih pada pelaksanaan program. Untuk pengurus baru, saya berharap segera adaptasi dengan mencari referensi untuk tugas dan fungsi. Jadi bila program sudah berjalan tidak lagi menanyakan tugasnya.” Terang Camat Ngawi Tatiek Sri Yhulliwaty . ( ADV.red )
Home » » Di Kabarkan Hilang, Sarofah Diemukan Tewas Didalam Sumur

Di Kabarkan Hilang, Sarofah Diemukan Tewas Didalam Sumur

Doc.evakuasi korban, Sarifah dari dalam sumur
Malang OposisiNews.co.id - Sempat dikabarkan hilang, Sarofah (55th) warga dusun karang Anyar, Desa karang Nongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, ditemukan meninggal dunia karena tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter di dekat rumahnya sekitar pukul 02.00 WIB, Senin 16/12/2019.

Kasubsi Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Malang, Mudji Utomo mengatakan, berdasarkan penjelasan dari pihak keluarga, korban diketahui meninggalkan rumah pada Minggu (15/12) sekitar pukul 10.00 WIB.

“Mengetahui hal tersebut, warga beserta perangkat desa, Babinkamtibmas Poncokusumo dan Babinsa melakukan pencarian. Pencarian korban dilakukan mulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 00.30 WIB,” ungkap pria yang akrab disapa Mbah Tomo.

Setelah melakukan pencarian tersebut, lanjut Mbah Tomo, petugas curiga jika korban tercebur kedalam sumur di dekat rumahnya.“Begitu kami mendapat laporan, tim Vertical Rescue PMI Kabupaten Malang langsung diberangkatkan,” jelasnya.

Setibanya di lokasi, tambah Mbah Tomo, tim Vertical Rescue PMI Kabupaten Malang langsung melakukan evakuasi korban.

"Sekitar pukul 02.30 WIB, tim Vertical Rescue PMI Kabupaten Malang tiba dilokasi dan langsung melakukan proses evakuasi. Tapi naas, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia saat dievakuasi," tutupnya. (SO)
Home » » PERANG DINGIN BERSEMBOYAN “ GO NGATA GO NGATA...! “ DI PILKADA NGADA 2020

PERANG DINGIN BERSEMBOYAN “ GO NGATA GO NGATA...! “ DI PILKADA NGADA 2020

Ilustrasi pilkada Ngada
Bajawa, Senin - 16 Desember 2019
Bajawa.oposisinews.co.id – KPU Ngada telah meluncurkan tahapan Pilkada Ngada 2020 tanggal 1 November 2019. Dengan anggaran sebesar 22 Milyar Rupiah lebih, KPU Ngada telah siap menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Di NTT ada 9 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, yakni Kabupaten Belu, TTU, Malaka, Sumba Barat, Sumba Timur,Sabu Raijua, Manggarai Barat, Manggarai, dan Ngada.

Dari responden OposisiNews berbagai sumber ada 6 Paket pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kontestasi Pilkada Ngada 2020 yang bakal siap mengikuti pesta politik 5 tahunan tersebut. Dari 9 kabupaten yang bakal menggelar Pilkada , Kabupaten Ngada salah satu Kabupaten yang bakal menyita perhatian publik di NTT

6 paket pasangan yang santer dimasyarakat yaitu Helmut Waso dan Kornelis Soi  Paket Hoki, Pasangan Kristoforus Loko dan Emanuel Dopo  Paket Kredo, Pasangan Gregorius Uphi Dheo dan Yohanes Tai Ruba  Paket GUD – ATR, Pasangan Andreas Paru yang digadang-gadangkan maju bersama Raimundus Bena  Paket AP – RB, Pasangan Wilfridus Muga dan Herman Sai Paket Firman, sedangkan yang terakhir pasangan Dorothea Dhone dan Arnoldus Keli Nani yang didukung Koalisi Rakyat Ngada dengan nama Paket
DOA.

Empat Paket ditengarai melalui jalur partai politik adalah Paket Hoki, Paket Kredo, PaketG , GUD- ATR paket AP – RB, sedangkan dua paket lainnya yang maju dari jalur non partai /  independen yaitu paket Firman dan paket DOA.

Mengacu pada peraturan PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang Syarat pencalonan menjadi Cabup – cawabup melalui jalur partai politik / gabungan mensyaratkan : 20 % x 5 seat DPRD = 5 kursi, dengan demikian parpol di Kabupaten Ngada harus berkoalisi, karena tidak ada parpol yang memiliki 5 kursi.

Sedang syarat untuk paket perseorangan / jalur idependen harus bisa mengumpulkan dukungan KTP sejumlah 10 %x DPT Pemilu terakhir.

Dengan DPT Ngada di Pemilu 2019 sebesar 107.427 maka KTP yang harus terkumpul dan memenuhi syarat lulus verifikasi adalah sejumlah 10.743 (hasil pembulatan keatas).

Jadwal penyerahan dokumen persyaratan minimal dukungan untuk paket Independen / calon perseorangan di KPUD Ngada pada tanggal 19 Februari – 23 Februari 2020.

Setelah itui dilakukan  tahapan verifikasi adminitrasi dan verifikasi faktual. Jika belum memenuhi syarat, maka Paslon
Perseorangan / Independen akan diberi kesempatan memperbaiki kekurangannya dengan batas waktu tanggal 29 Februari 2019.

Setelah dilakukan verifikasi tahap kedua dan masih belum memenuhi syarat,
maka Paslon Perseorangan tersebut dinyatakan gugur.

Apabila memenuhi syarat Paslon
Independen tersebut berhak mengikuti tahapan pendaftaran bersama dengan paslon yang berasal dari Parpol / Gabungan Parpol, pada tanggal 18 – 20 Juni 2020 untuk mendapatkan tiket  penetapan KPU Ngada pada tanggal 8 Juli 2020.

Sesuai jadwal pengundian nomor urut Cabup – Cawabup akan dilaksanakan bersama  tanggal 9 Juli 2020

Bahkan dari pantauan awak media OposisiNews , tensi politik Pra Pilkada Ngada semakin memanas , perang dingin mulai terasa. Lobi –lobi politik sedang dimainkan dikalangan elit parpol Bajawa.

Topik panas Paslon yang bakal terdepak kian santer di kalangan masyarakat dikota Bajawa jelang penetapan Paslon pilkada Bajawa 2020 yang bakal mengantikan Marianus Sae dan Paulus Soliwoa .

KPU Ngada melalui juru bicaranya, Aloysius Raubata, yang dihubungi Oposisi News memberikan ulasan mengenai tahapan dan jadwal yang sedang berjalan dalam penyelenggaraan Pemilukada,
mengungkapkan  bahwa KPU Ngada tengah gencar melakukan sosialisasi di setiap kecamatan di Kabupaten Ngada.

KPU Ngada  mengajak semua elemen masyarakat dan berbagai stakeholder Pemilu di kabupaten Ngada, Pemda, Bawaslu, TNI – Polri, Parpol, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, untuk
bersama – sama mencegah konflik dan menyukseskan Pilkada Ngada.

“ Kita semua bersaudara, mari
kita wujudkan Pemilukada Ngada yang jujur,adil, bersih dan berintegritas, demi Ngada yang aman, damai dan sejuk dengan semboyan ‘Go Ngata, Go Ngata..’, 100 di TPS 100 di KPU, 0 di TPS 0 di KPU.” ungkap jubir KPU Ngada.

Pada rentang bulan Januari – Maret 2020 akan dilakukan perekrutan badan ad hoc PPK dan PPS. Sesuai PKPU nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, PPK direkrut mulai dari tanggal 15 Januari – 14 Februari 2020, PPS direkrut mulai tanggal 15 Februari – 14 Maret 2020, sedangkan KPPS baru akan direkrut pada bulan Juni 2020. (Santos Buchan).

Reporter .Santos Buchan
Editor.Bambang PW
Home » » PEMKAB SIDOARJO TERIMA BANTUAN SATU UNIT MOBIL AMBULANCE DARI BRI

PEMKAB SIDOARJO TERIMA BANTUAN SATU UNIT MOBIL AMBULANCE DARI BRI

Doc.Pesta Rakyat Simpedes . Bupati Sidoarjo terima bantuan 1 unit ambulance bina lingkungan dari BRI Surabaya di HUT BRI ke 124. Sabtu 14/12/2019 lok.alun-alun Sidoarjo
Sidoarjo- OposisiNews.co.id -Satu unit mobil ambulance program bantuan bina lingkungan BRI diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam acara Pesta Rakyat Simpedes BRI yang digelar di Alun-alun Sidoarjo,  Sabtu 14/12/2019.

Bantuan diserahan oleh Pimpinan Kanwil BRI Surabaya Triswahju Herlina kepada Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum saat fun walk Pesta Rakyat Simpedes BRI digelar.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengucapkan terimakasih atas bantuan mobil ambulance tersebut. Keberadaan mobil tersebut akan mendukung pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.

Lebih jauh Bupati H. Saiful Ilah berharap BRI akan selalu memperhatikan pelaku UMKM. Salah satunya dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun BRI dan berharap semoga BRI tambah jaya.

Pimpinan Kanwil BRI Surabaya Triswahju Herlina mengatakan Pesta Rakyat Simpedes BRI untuk meramaikan gebyar HUT BRI ke 124 tahun ini. Berbagai kegiatan telah diselenggarakan , Khusus di Sidoarjo telah diselenggarakan program pelatihan kepada pelaku UMKM. Ada 100 pelaku UMKM Sidoarjo dengan 10 ribu produk UMKM yang ikut dalam pelatihan tersebut. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapabilitas para pelaku UMKM.

"Kami juga melakukan  pemberian CSR berupa mobil ambulance kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang lebih senilai Rp. 600 juta,"ucapnya.

Triswahju Herlina melanjutkan Pesta Rakyat Simpedes BRI sendiri merupakan kegiatan pemasaran tabungan BRI Simpedes dengan melibatkan masyarakat luas.

Kantor diwaktu dan hari yang sama juga diselenggarakan Pesta Rakyat Simpedes di 7 kantor cabang BRI wilayah Surabaya, seperti cabang BRI Gresik, Sumenep, Lamongan dan Mojokerto.

" Dan pada hari ini sedang berlangsung di Sidoarjo dan Bangkalan, esok kami akhiri di Bojonegoro,"ujarnya.

Masih dikatakanTriswahju Herlina bahwa rangkaian Pesta  Rakyat Simpedes BRI diisi oleh kegiatan yang menarik dengan beragam hadiah. Seperti pawai jalan santai, panggung hiburan serta pasar UMKM dengan puluhan stand di Alun-alun Sidoarjo. (Bag).

Reporter.Subagyo
Editor.Bambang PW
Home » , » BANSER BERSAMA TNI-POLRI BERSHOLAWAT DI SIDOARJO UNTUK KEDAMAIAN NKRI

BANSER BERSAMA TNI-POLRI BERSHOLAWAT DI SIDOARJO UNTUK KEDAMAIAN NKRI

Doc.Solawat bersama Banser , TNI-Polri dan Muspida Sidoarjo bertempat di Gelora Delta Sidoarjo , Sabtu 14/12/2019
Sidoarjo - OposisiNews.co.id -Barisan Ansor Serbaguna (banser) bersama TNI-Polri Sidoarjo bersholawat bareng di Gelora Delta Sidoarjo, Kegiatan ini untuk menguatkan persatuan dan kesatuan demi kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memohon doa guna kondusifitas kamtibmas Kabupaten Sidoarjo.Sabtu, 14/12/2019.

Hadir bersenandung sholawat yang  dipadati ribuan orang ini, terlihat hadir Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho, Danrem 084/ Bhaskara Jaya Kolonel Inf. Sudaryanto, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Mohammad Iswan Nusi, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Usman, Ketua PC GP Ansor Sidoarjo Rizza Ali Faizin, rektor Unusida, ulama Sidoarjo.

Jalannya acara dimeriahkan dengan sholawat yang dipimpin M. Ulul Azmi Iskandar (Gus Azmi), pengajian oleh Gus Miftah Habiburrahman, dan Prof. Dr. Syech Muhammad Fadhil Al-Hasan Al-Husain Al-Jilani.

Pada acara ini, Bupati Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Rektor Unusida, Gus Azmi dan Gus Miftah mendapatkan penobatan sebagai sahabat banser. Ditandai dengan dipakaikannya seragam banser oleh Ketua PC GP Ansor Sidoarjo kepada ke enam tokoh tersebut.

Bupati Sidoarjo Saiful Illah dalam sambutannya mengatakan melalui kegiatan Banser bersama TNI-Polri bersholawat di Sidoarjo ini, semakin menguatkan kedamaian di Negara ini. Khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Karenanya mari malam ini kita bersama-sama bersholawat untuk keberkahan kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho mengapresiasi kegiatan Banser bersama TNI-Polri bersholawat ini.

"Inilah wujud sinergitas kami dari Sidoarjo. Banser, TNI-Polri bersama masyarakat melalui sholawat kita memohon doa kepada Allah SWT, agar mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW untuk kedamaian NKRI dan kondusifitas kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo," kata Kapolres Sidoarjo.

Gus Miftah dalam ceramahnya menyampaikan wawasan ideologi pancasila. Dia menyebutkan, ideologi bisa menjadi pemersatu. Konsep tersebut mendapatkan dukungan dari para tokoh pendiri bangsa termasuk alim ulama.

Di Indonesia terdapat keberagaman dalam agama, suku, adat dan budaya. “Karena Pancasila itu bermakna berbeda-beda, tapi tetap satu,” katanya.

Dan itu menurut Gus Miftah terangkum menjadi satu dalam Pancasila. Tokoh-tokoh Indonesia termasuk para ulama juga menjadi ide terbentuknya Pancasila ini.

“Karenanya jika ada yang menganggap Pancasila tidak layak jadi ideologi bangsa kita, berarti mereka tidak menghargai jasa para pendiri bangsa termasuk alim ulama,” tegas Gus Miftah.

Terkait kegiatan Banser-TNI-Polri bersholawat di Gelora Delta Sidoarjo, Ketua PC GP Ansor Rizza Ali Faizin menjelaskan, kami bersholawat bersama sebagai wujud mencintai Indonesia lahir batin. Dalam kesempatan ini kami mengajak masyarakat untuk terus menjaga kedamaian Negara kita melalui sholawat bersama.

"Semoga kedamaian dan keutuhan NKRI terus terjaga, serta Sidoarjo dan Indonesia senantiasa aman," harap ketua PC GP Ansor .Rizza Ali Faizin .(bag).

Reporter. Subagyo
Editor. Bambang PW

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon