Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » , » TAMAN ASEAN SEGERA HADIR DI KOTA DELTA SIDOARJO

TAMAN ASEAN SEGERA HADIR DI KOTA DELTA SIDOARJO

Written By BBG Publizer on Senin, 09 Desember 2019 | 21.11

Doc.Taman Asian di Kab.Sidoarjo Jawa Timur
Sidoarjo - OposisiNews.co.id - Pemkab Sidoarjo akan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN untuk menghadirkan Taman ASEAN di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai bagaian rencana pembangunan 11 taman tematik.

“Taman ASEAN akan menjadi salah satu Taman Tematik di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memperkenalkan ASEAN kepada masyarakat Jawa Timur pada umumnya, dan masyarakat Sidoarjo pada khususnya”, kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai membuka FGD pembangunan taman ASEAN di Pendopo Delta Wibawa, Senin 9/12/2019.

Taman ASEAN yang berlokasi di Jl, Pagerwojo tersebut menurut Bupati Saiful Ilah masih kurang memadai , pemkab Sidoarjo akan melakukan survey lokasi lahan yang lebih luas untuk penunjang sarana prasarana taman Asean.

Kementerian Luar Negeri sangat merespon rencana dibangunnya  Taman ASEAN di Kabupaten Sidoarjo. “ Sidoarjo adalah kota yang tepat untuk memiliki taman tematik terkait ASEAN. Sebagai salah satu kota dengan penduduk terbesar kedua setelah Surabaya di wilayah Gerbangkertasusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), dan wilayah terbesar kedua setelah Jabodetabek, maka Sidoarjo diharapkan dapat menarik masyarakat Jawa Timur untuk mengenal ASEAN”, ujar Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN (KSBA), Kementerian Luar Negeri RI, Riaz Saehu.

Taman ASEAN akan berlokasi di tengah kota Sidoarjo dan berada di atas lahan seluas 4.000 m2 dan memiliki karakteristik ASEAN yang ditandai dengan bendera dan ikon-ikon dari setiap negara ASEAN. Taman ASEAN juga akan memiliki fasilitas berupa area parkir, jogging track, area taman, arena bermain, plaza, banguan diorama tentang ASEAN dan sculpture.

Dalam rangka mengisi substansi diorama tentang ASEAN dibangunan seluar 80 m2, Direktorat Kerjasama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pusat Studi ASEAN Universitas Airlangga menyelenggarakan Focus Group Discussion di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo.senen, 9/12/2019.

Hadir sebagai narasumber yaitu Direktur KSBA Kemlu, Dias Saehu, Asisten II Setda Kabupaten Sidoarjo, Benny Airlangga, Kepala DLHK, Sigit Setyawan, Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Airlangga, Sejarawan Nasional Agus Sunyoto, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo, H. Kirom, serta dihadiri pula oleh perwakilan OPD dan tokoh masyarakat Sidoarjo. Kegiatan FGD dibuka secara resmi oleh Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.

“Kita harus menyadari bahwa ASEAN tidak banyak dikenal oleh masyarakat khususnya di kalangan akar rumput. Untuk itu, narasi yang ada dalam bangunan tentang diorama ASEAN perlu diisi pula dengan muatan substansi berupa peninggalan sejarah yang merupakan akulturasi berbagai pengaruh peradaban budaya Asia Tenggara di Nusantara yang tetap dikenal dan bahkan dekat di hari masyarakat Jawa Timur hingga saat ini”, pungkas Riaz.

Sementara itu, Bupati Saiful Ilah juga menegaskan bahwa Taman ASEAN ini seyogyanya tidak saja menjadi taman bermain dan menghibur bagi masyarakat, namun juga sebagai wahana bagi masyarakat untuk belajar dan menambah wawasan mereka mengenai negara-negara di Asia Tenggara serta bagaimana ASEAN dapat memberikan manfaat bagi kehidupan mereka.

Sejarawan sekaligus Ketua Lesbumi PBNU, Agus Sunyoto melihat pembangunan taman ASEAN di Sidoarjo sudah sangat tepat, menurut Agus, Sidoarjo merupakan daerah yang banyak menyimpan peradaban sejarah. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit berasal dari daerah Tarik, sekarang kecamatan Tarik. Jauh sebelum adanya kerajaan Majapahit, Sidoarjo sudah menjadi ibu kota kerajaan Jenggala, dengan rajanya bernama Airlangga.

“Berdirinya taman ASEAN di Sidoarjo sekaligus menghidupkan budaya dan sejarah Sidoarjo, karena sejarah ASEAN bisa ditarik dari sini (Sidoarjo), sebab kekuasaan Majapahit dulu mencakup hingga ke negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, Thailand.”, ujar Agus Sunyoto.

ASEAN yang berdiri sejak 8 Agustus 1967 beranggotakan 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan merupakan komunitas dengan jumlah penduduk sebesar 626 juta orang atau terbesar ketiga setelah Tiongkok dan India.

Sejak 2015, ASEAN telah berkomitmen untuk membentuk komunitas ASEAN yang meliputi 3 pilar utama, yaitu Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial Budaya. Visi ASEAN 2025 “Melangkah Maju Bersama” bertujuan mengkonsolidasikan pembangunan masyarakat ASEAN, khususnya untuk mewujudkan kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas, budaya, dan warisan budaya sebagai bagian dari masyarakat ASEAN, sesuai motto ASEAN yaitu One Vision, One Identity dan One Community. (Bag).
Reporter. Subagyo
Editor .Bambang PW
Home » » 251 Kepala Desa Terpilih Dilantik Serentak Di Pendapa Graha Majatama

251 Kepala Desa Terpilih Dilantik Serentak Di Pendapa Graha Majatama

Doc.Pelantikan 251 kepala desa terpilih oleh plt.bupati Mojokerto . Senin 9/12/2019
Mojokerto.OposisiNews.co.id - Plt Bupati Mojokerto Pungkasiadi, melantik 251 orang kepala desa hasil Pilkada serentak 2019, Senin (9/12) siang di Pendapa Graha Majatama.

251 kades terpilih Kab.Mojokerto ( 2019-2025 )
Pelantikan diawali pembacaan sumpah jabatan oleh Plt Bupati Pungkasiadi, dilanjutkan dengan penandatanganan SK, serta penyematan tanda jabatan secara simbolis yang diwakilkan pada Kepala Desa Wringinrejo Kecamatan Sooko Suhartono.

Pada amanatnya, Plt Bupati Pungkasiadi meminta agar seluruh kepala desa yang dilantik, mampu melaksanakan kewenanganya secara tepat dan bijak. Ia juga meminta seluruh kepala desa agar dapat memahami kebutuhan desa beserta masyarakatnya.

“Bekerjalah dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Penuhi tanggung jawab sesuai kewenangan, fungsi dan tugas Saudara. Terus jalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan lembaga, baik di desa maupun lembaga lain yang terkait dengan sistem pemerintah desa,” pesan Plt Bupati Pungkasiadi.

Plt Bupati Pungkasiadi juga menyebut bahwa seorang kepala desa, tidak saja mendapatkan legitimasi  sebagian besar masyarakatnya, namun juga harus mempunyai kemampuan manajerial yang efisien dan efektif.

“Kepala desa mengemban amanat yang tidak ringan. Kepala desa harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” tandas Plt Bupati Pungkasiadi.

Acara pelantikan dihadiri Komandan Korem 082/CPYJ Kol Arm Ruly Candrayadi, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Forkopimda, Sekdakab Mojokerto Herry Suwito, Plt Asisten dan OPD, serta camat se-Kabupaten Mojokerto. ( Lyn )

Reporter.Erlina
Editor.Bambang PW
Home » » TAHUN DEPAN PEMKAB SIDOARJO TERAPKAN E-PARKIR

TAHUN DEPAN PEMKAB SIDOARJO TERAPKAN E-PARKIR

Sosialisasi Perda Parkir berbasis E-Parkir Kab.Sidoarjo 
Sidoarjo-OposisiNews.co.id - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan sistem Elektronik Parkir atau E-Parkir mulai tahun depan (2020).

Dengan sistem tersebut masyarakat membayar parkir kendaraannya secara online. Pembayarannya bisa melalui aplikasi pembayaran online seperti go pay atau ovo.

Sistem tersebut akan dimulai awal tahun 2020. Hal tersebut dikatakan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH.,M.Hum dalam sambutannya membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Fave Hotel Sidoarjo, Senin, 9/12/2019.

Bupati mengatakan sistem E-Parkir tersebut untuk memberikan pelayanan perparkiran yang lebih baik kepada masyarakat.

Melalui aplikasi perparkiran secara online masyarakat dapat membayar retribusi parkir dengan mudah. Masyarakat akan mendapatkan kepastian tarif parkir yang sesuai perda Sidoarjo.

“Dengan sistem aplikasi elektronik parkir tersebut masyarakat akan mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kepastian tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang ada,”ujarnya.

Bupati melanjutkan pengelolaan parkir dengan sistem elektronik merupakan penyempurnaan dari sistem parkir berlangganan yang selama ini diterapkan.

Dirinya mengatakan sistem parkir berlangganan yang berjalan kurang lebih 10 tahun banyak menuai kendala dan permasalahan. Oleh karenanya diperlukan inovasi dan gagasan baru pengelolaan parkir. Hal tersebut semata-mata untuk memberikan pelayanan perparkiran yang terbaik kepada masyarakat.

“Parkir elektronik tersebut akan efektif pelaksanaannya dimulai diawal tahun 2020 nanti,”ucapnya.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah meminta parkir sistem elektronik tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Sidoarjo juga dimintanya untuk menindaklanjuti dengan memberikan bimbingan teknis kepada para juru parkir untuk segera mempelajari dan menerapan sistem parkir elektronik dilapangan nantinya.

Dengan begitu masyarakat akan segera merasakan kemudahan akses parkir melalui sistem parkir berbasis elektronik.

Dalam lampiran Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Per-parkiran menyebutkan besaran tarif parkir ditepi jalan umum berbagai kendaraan. Seperti tarif parkir sepeda, sepeda motor, sedan/minibus, bus/truk  serta tarif kereta tempelan atau kereta gandengan.

Untuk tarif normal tepi jalan bagi sepeda dikenakan Rp. 1.000 / 1 x parkir ,sepeda motor dan sejenisnya/R2 dikenakan Rp. 2.000 /1 x parkir , sedan, minibus  atau sejenisnya/R4 dikenakan Rp. 4.000 /1 x parkir dan Untuk bus, truk  atau sejenisnya/R6 dikenakan Rp. 5.000 ./1  x parkir.

Begitu pula untuk tarif kereta tempelan atau kereta gandengan atau kendaraan sejenisnya dikenakan tarif yang sama dengan bus/truk  yakni Rp. 5.000 persekali parkir. Kathanya .(Bag).

Reporter. Subagyo
Editor.      Bambang PW
Home » » UU Keamanan Nasional Sangat Urgent dan Mendesak

UU Keamanan Nasional Sangat Urgent dan Mendesak

KLNC, Yudhi Haryono
Jakarta.OposisiNews - Ketua Lembaga Nusantara Center, Yudhi Haryono, mengatakan bahwa keberadaan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional saat ini sangat penting dan bersifat urgen. Hal itu sebagai intisari dari press release yang dikirimkan kepada redaksi media ini, Minggu, 8 Desember 2019. Selengkapnya, pernyataan detail Yudhi Haryono adalah seperti berikut ini.

Jika kepentingan pribadi adalah hal utama; kepentingan keluarga adalah segalanya; kepentingan rakyat tak perlu ada, sebenarnya apa cita rasa kita dalam bernegara?

Pertanyaan ini penting karena kita belum tahu siapa elite kita dan dari mana mereka berasal. Sebab, jika mereka warganegara Indonesia, kenapa saat berkuasa tak melindungi segenap tumpah darah; kurang menyejahterakan rakyatnya; tak serius mencerdaskan semua; dan tak memastikan kemartabatan negara di dunia.

Apa buktinya? Sampai kini kita tak punya undang-undang modern dalam urusan pertahanan dan keamanan nasional serta belum punya badan/lembaga keamanan nasional.

Undang-undang keamanan nasional adalah aturan tertulis yang memastikan terjaminnya kedaulatan negara kita dari serangan semua penjuru: wilayah/teritorial, ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, agama, ideologi dan iptek, baik yang datang lewat perang militer maupun nir-militer.

Memang, kita sudah memiliki UU Pertahanan Negara, nomor 3/2002 yang di dalamnya merumuskan bela negara. Menurut undang-undang tersebut, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara Indonesia yang dijiwai dengan kecintaan terhadap Indonesia yang utuh dan berdaulat, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk melindungi bangsa dan negara.

Sedangkan badan/lembaga keamanan nasional adalah badan jenius pemenangan perang yang bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis invasi negara lain, serta melindungi semua milik kita.

Badan ini mengkoordinasi, mengarahkan, serta menjalankan aktivitas-aktivitas amat istimewa dengan mengumpulkan informasi intelijen dari luar negeri, terutama menggunakan IT super canggih.

Sesungguhnya, dari konstitusi, kita sudah punya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sayangnya, setelah reformasi menghasilkan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI-POLRI dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI, lahirlah UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, semua terasa parsial dan tak menyatu.

Akhirnya, setelah lebih dari satu dekade paca reformasi, mulai terasa ada kesulitan dalam mengimplementasikan berbagai regulasi tersebut. Sampai tingkat tertentu implementasi regulasi itu macet karena ada simpul-simpul yang tidak bisa diurai dengan cepat demi terciptanya kedaulatan negara.

Untuk itu kita harus membangun suatu kerangka kerja (frame work) yang menghasilkan sistem terstruktur dan terintegrasi via filosofi kedaulatan hankam.

Kesadaran kedaulatan hankam harus menjadi aksiologi berbangsa dan bernegara. Kesadaran bahwa, kita sedang mengandung dalam diri masing-masing api kemerdekaan, banjir revolusi, pergerakan kewarasan, dan rakus iptek yang nanti melahirkan kemandirian, kemodernan dan kemartabatifan di semua lini.

Di sini, kami dari warga sipil yang aktif di Nusantara Centre mendesak pemerintah segera membuat UU Keamanan Nasional karena amanat konstitusi dan kebutuhan mendesak demi terciptanya keadilan, kemakmuran dan keamanan bersama. (YHNC)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon