Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » 5 Hari Masa Reses , Juma'ati Tampung Aspirasi Lingkungan-nya

5 Hari Masa Reses , Juma'ati Tampung Aspirasi Lingkungan-nya

Written By BBG Publizer on Kamis, 05 Desember 2019 | 20.04

Reses hj.Juma'atin 
Mojokerto.OposisiNews.co.id - Selama enam hari kamis-selasa (5 sampai 10/12/2019), memasuki masa reses anggota DPRD Kabupaten mojokerto masa sidang ke 11 tahun 2019.
Kegiatan reses

Seperti yang di lakukan Juma'ati politisi perempuan dari fraksi Demokrat itu menyerap aspirasi ( reses ) di wisma pribadinya Dsn pungging Ds Pungging kecamatan Pungging yang bakal menjadi masukan partai berlambang marsedez untuk materi pokok pikiran ( pokir ) di Paripurna ke depan.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang terpilih pada pileg 2019,Juma'ati mengundang ketua Partai Demokrat yaitu Ayub busono,beserta sekertaris renfill,pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

"Sebagai komisi c yang membidangi pembangunan,semua masukan bisa di sampaikan".kata Juma'ati mengawali kegiatan reses-nya. kamis (5/12/2019).

Menurutnya agenda ini dibuat memang agenda anggota DPRD bertemu dengan masyarakat / konstituen .ia memilih wisma pribadinya  karena banyak hal yang menurutnya ingin di sampaikan masyarakatnya  yaitu dalam hal pembangunan,dan banyak masalah lainya.

"nanti kedepanya saya akan menindak lanjuti apa yang mereka usulkan.termasuk menanggapi usulan masyarakat terkait jalan di desa tersebut,"terangnya.

Sementara itu ketua partai Demokrat Ayub Busono membenarkan selama enam hari ini (kamis-selasa) seluruh anggota DPRD mengadakan kegiatan reses."untuk menjaring aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan ,insfratuktur ,sumberdaya dan yang lainya,"ungkapnya. ( Lyn )
Reporter .Erlina
Editor.      Bambang Pw
Home » » SISI LAIN DARI SIDANG ETIK PENYELENGGARA PEMILU SIKKA

SISI LAIN DARI SIDANG ETIK PENYELENGGARA PEMILU SIKKA

OPINI


Oleh

Germanus S. Attawuwur

Ketua LBH Pemilu NTT

1. Pengantar.

Pemilu 2019 sudah berakhir. Hasil Pemilu 17 April 2019 telah dilantik. Namun pemilu
serentak itu masih meninggalkan jejak-jejaknya. Jejak yang patut ditelusuri, apalagi terkait dengan sepak terjang penyelenggara pemilu.

Adalah Amandus Ratason, Caleg No Urut 3 PKB dari Dapil II Sikka. Selasa tanggal 3 Desember 2019 beliau menemui Ketua LBH Pemilu NTT. Dia membawa serta dua orang temannya. Satu adalah saksi yang akan memberikan kesaksian pada sidang DKPP hari Rabu tanggal 4 Desember 2019.

Sedangkan yang lainnya adalah wartawan salah satu media online yang sudah mengawal kasus ini sejak dari awal. Bersama kedua temannya, beliau hendak meminta
“bantuan hukum” untuk didampingi dalam “beracara” pada sidang DKPP. Mereka membawa serta sebuah koper yang berisi bukti-bukti.

Amandus, (mohon maaf, si tangan puntung) tahu ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Pemilu NTT. Lembaga ini didirikan bersama dengan ketiga teman mantan pengawas pemilu:Rofinus Kopong Teron, SH, Drs. Yohanes Pari, Alfons Sero, S. Sos dan Ester Sagajoka, M.Pd.

Lembaga ini memiliki Akta Pendirian bernomor 14, tanggal 10 Mei 2019 dan Tercatat di Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 12 Mei 2019.

Salah satu tujuannya adalah mengadvokasi para calon peserta pemilu di dalam dan / atau di luar sidang, baik sidang di lembaga peradilan maupun sidang ajudikasi non litigasi pada lembagapenyelenggara Pemilu.

Maka tanpa karena dikejar waktu, saya langsung mempelajari perkara tersebut.
Setelah mempelajari kasus itu, saya sungguh-sungguh merasa tertarik untuk mendampingi saudara ini. Menariknya adalah bahwa kasus ini melibatkan para penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Sikka sebagai pihak teradu/terlapor.

Saya coba mempelajari pokok aduannya.”Para Teradu dari KPU Kabupaten
Sikka diadukan karena diduga melanggar asas jujur, adil dan kepastian hukum dengan
mengabaikan prosedur perbaikan dan atau pembetulan saat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sikka khususnya terhadap dokumen hasil rekapitulasi PPK Hewokloang meski terdapat fakta penggelembungan suara.

Sementara itu, Teradu dari Bawaslu Kabupaten Sikka diduga telah mengabaikan prosedur untuk melakukan pencegahan dan penindakan segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, khususnya terkait dugaan penggelembungan suara oleh PPK Hewokloang dan Panwascam Hewokloang pada saat Pleno

Rekapitulasi PPK Hewokloang dan saat Pleno Hasil Rekapitulasi PPK Hewokloang di Tingkat KPU Kabupaten Sikka.”

2. Tidak hanya pelanggaran asas pemilu. Amandus memilih untuk mengadukan persoalan ini ke DKPP karena lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional untuk menyidangkan perkara ini.

DKPP menyidangkan kasus ini karena menurutnya, KPU dan Bawaslu Sikka melanggar asas-asas pemilu.

Ketika saya mempelajari uraian kejadiannya, ternyata tata cara pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Hewokloang dengan memakai tip ex / pemutih itu sama sekali bertentangan dengan Pasal 53 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019.

Pemakaian Pemutih untuk pembetulan pun menabrak aturan KPU Nomor 4 Tahun 2018, Pasal 5. Menurut keberatan para saksi partai politik waktu itu, mustinya ketika menemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa ada 20 TPS yang diberi tipex muka belakang pada dokumen C-1 Plano dan DAA!, KPU harus menghentikan pleno untuk melakukan perbaikan.

Namun KPU Sikka terus melakukan perhitungan sampai bahkan menetapkan pemenang peserta pemilu dan mempersilahkan para saksi menuliskan keberatannya pada formulir DB1.

Sedangkan menurut pelapor, Bawaslu Sikka tidak menindaklanjuti laporannya pada tanggal 4 Mei 2019. Bawaslu Sikka baru menindaklanjuti laporannya yang disampaikan pada tanggal 10 Mei 2019.

Bila membaca kronologi peristiwanya, maka kuat dugaan bahwa Bawaslu Sikka tidak serius menyelesaikan penanganan pelanggarannya. Faktanya, pelapor tidak diberikan format laporan yang sesuai dengan peraturan Bawaslu, dalam proses pemeriksaan permintaan Bawaslu untuk melengkapi bukti baru dilakukan pada hari yang ke-33 sejak peristiwa itu dilaporkan; padahal menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, limitasi waktu untuk menyelesaikan sebuah laporan dugaan pelanggaran hanya 21 hari.

Anehnya, setelah menerima bukti yang diminta dari pelapor, langsung dibuat pengumuman laporan penyelesaian dugaan pelanggaran dengan status dihentikan.

Lebih aneh lagi adalah, penerapan pasal yang disangkakan oleh Bawaslu Sikka tidak sesuai dengan substansi laporan Atas fakta-fakta itu, oleh pelapor mengkategorikan pelanggaran etika, khusus asas￾asas pemilu yakni jujur dan adil.

Namun setelah saya mempelajari dengan cermat uraian peristiwa yang dilaporkan, menurut saya, dugaan pelanggaran etika tidak saja pada pelanggaran asas pemilu melainkan juga melanggar sumpah jabatan dan prinsip-prinsip pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di sana terbaca sepenggal sumpah jabatan KPU ialah:” Demi Allah .., bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh sungguh jujur adil dan cermat Sedangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar baik oleh KPU dan Bawslu Sikka adalah jujur, adil, berkepastian hukum, akuntabel dan profesional.

3. Pidana Pemilu, Sisi Lain dari Sidang DKPP Bila laporan pelapor dicermati lebih jauh, maka dapat disimpulkan bahwa substansi yang diadukan oleh pelapor adalah penggelembuangan suara dengan modus memberikan tipex / pemutih pada dokumen C 1 plano dan BAA1. Dan tindakan ini sebenarnya juga adalah perbuatan pidana pemilu.

Maka dari itu pelapor melaporkan dugaan pelanggaran itu. Namun sayangnya, karena Bawaslu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat maka Bawaslu Sikka pura-pura gagal paham sehingga secara tidak cermat menerapkan pasal 551 dalam kasus ini dengan menerapkan pasal sangkaan yang jauh dari substansi laporan.

Modus penggelembungan suara dilakukan dengan cara: 1. Mengurangi angka perolehan suarapartai politik (suara yang berasal dari coblosan tanda gambar/nama/nomor urut parpol) atau menghilangkan angka perolehan suara partaipolitik tertentu pada dokumen C1 Plano,

2. Mengurangi angka perolehan suara calon legislatif atau menghilangkan angka perolehan suara calon legislatif tertentu pada Dokumen C1 Plano,

3. Mengurangi atau menghilangkan angka suara tidak sah pada C1 Plano,

4. Menambahkan / mengalihkan semua angka perolehan suara yang dikurangi atau dihilangkan (poin 1,2,3) tersebut di atas ,untuk calon nomor urut 1 PKB atas nama Yosep Don Bosko. Penambahan angka perolehan suara pada caleg Yosep Don Bosko ini berdampak juga pada peningkatan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa.

Maka perolehan suaran Caleg Yosep Don Bosco sesuai C1 adalah hanya 1244 suara.digelembungkan sebanyak 161 suara sehingga dia memperoleh 1405 suara.

Sedangkan pelapor mendapat perolehan suara : 1349 suara.

Jika Bawaslu Sikka tidak berlaku pura-pura gagal paham, maka pasal yang harus diterapkan adalah Pasal 532 UU No.7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa:” setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.”

Namun aneh bin ajaib! Bawaslu Sikka malah menggunakan Pasal 551 yang mengatur tentang hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Bila saja, kasus ini tidak masuk dalam “kasus istimewa” karena proses pemilu sudah berakhir, maka pelapor akan melaporkan Bawaslu dengan menggunakan Pasal 543, yang mengatur bahwa :

”setiap anggota Bawaslu Kabupaten yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan / atau laporan pelnggaran pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda Rp 24 juta. “

Jadi, bila KPU dan Bawaslu Kabupaten Sikka bekerja dengan jujur, adil, profesional maka
seharusnya, saudara Amandus ditetapkan oleh KPU Sikka sebagai Calon DPRD Terpilih.

5. Mahkota Pemilu Ambruk di Tangan Penyelenggara Pemilu.Suara Rakyat yang tercatat dalam Model C1 dan C 1 Plano adalah Suara Tuhan sendiri. Vox populi vox dei. Kalau suara Tuhan maka amat sakral. Musti dilindungi. Harus benar-benar dijaga. Oleh pegiat pemilu, suara rakyat disebut Mahkota Pemilu.

Sebagai mahkota pemilu tentu harus dijaga, tidak boleh ada yang mencurinya. Tidak boleh ada yang menghancurkannya. Namun ironisnya, Mahkota Pemilu dalam kasus ini justru ambruk di tangan penyelenggara pemilu sendiri. Mahkota itu luluh di bawah integritas penyelenggara yang sudah sangat diragukan.

Korbannya adalah Amandus, si puntung tangan. Dalam keterbatasan fisiknya ia harus berjuang demi untuk mengembalikan mahkota itu. Ia sedang menunggu, mungkinkah dewi keadilan akan berpihak kepadanya? Seperti apakah sanksi yang bakal diterima pecundang demokrasi ini?

Namun ia tahu, apapun putusan DKPP tidak berpengaruh secara politis untuk dilakukannya Pergantian Antar Waktu, kecuali pimpinan partai melihat kasus ini hanya dengan kacamata nurani.

Tetapi baginya, perjuangan untuk menegakan kembali kedaulatan rakyat adalah misi tunggalnya. Dia berjuang untuk demokrasi di Hewakloang yang sudah tersalib oleh tabiat
oportunistik penyelenggara pemilu. Ia tidak sedang berjuang untuk kepentingan pribadinya.

Penyunting , Yohanes scan
Editor , Bambang PW
Home » » Diduga Konsleting Listrik, Galangan Kayu Milik Wagimun Ludes Terbakar

Diduga Konsleting Listrik, Galangan Kayu Milik Wagimun Ludes Terbakar

Mobil Damkar masih memastikan titik api telah padam
Bedak kayu Wagimun . Ludes dimakan si Jago merah
Malang, Oposisinews.co.id – Diduga kosleting listrik Bedak Kayu, (Toko Galangan) di Jalan Dorowati Barat, Dusun Pakutukan, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, ludes diamuk SiJago merah .Kamis 5/12/2019

Bedak kayu  milik Wagimoen (70th), warga Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Dugaan sementara sumber titik api berasal dari adanya konsleting listrik. Dalam insiden itu tidak ada korban jiwa maupun korban luka – luka ,  akibat kebakaran wagimoen ( korban .Reds ) mengalami kerugian berkisar Rp.60.000.000,- dengan rincian dua (2) unit toko kayu beserta sepuluh (10) kubik kayu ludes terbakar.

Saat dilokasi kebakaran nampak terlihat ada 5 Anggota dari Koramil, 4 Anggota Polsek, 1 staf Kecamatan, 3 Kendaraan Mobil Pemadam kebakaran dibantu puluhan warga sekitar yang ikut memadamkan api tersebut.

Ditemui awak media, Wito staf Kecamatan Lawang mengatakan,” Titik api muncul diduga karena adanya konsleting listrik, mendengar adanya kebakaran kami Muspika Kecamatan Lawang di bantu warga sekitar langsung merespon dan bertindak cepat bersama 3 mobil Damkar berusaha memadamkan api tersebut, tidak ada korban jiwa maupun luka namun kerugian diperkirakan mencapai Rp.60.000.000,- akibat kebakaran tersebut.

Hingga sekira pukul 05.30 WIB api mulai padam, namun meski sudah begitu mobil Damkar masih tetap mengambil air guna memastikan bahwa api benar – benar sudah padam.

Pemilik toko bedak , Wagimun hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan, karena  shok musibah kebakaran yang menimpa tokonya. (SO)

Reporter . Soleh
Editor      . Bambang Pw
Home » » Peringati HUT Ke-43 GAM, Senator Aceh Fachrul Razi Desak Pemerintah Tuntaskan MoU Helsinki

Peringati HUT Ke-43 GAM, Senator Aceh Fachrul Razi Desak Pemerintah Tuntaskan MoU Helsinki

Jakarta - Perdamaian Aceh yang telah berjalan 14 tahun telah membuktikan bahwa Aceh mengalami proses perubahan yang berjalan dengan damai dan Pembangunan yang cepat. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2019 Aceh telah melewati 43 tahun peringatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai para pihak yang telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia menuju Aceh yang damai dalam bingkai NKRI.

Peringatan Milad GAM yang ke 43 pada tanggal 4 Desember 2019, menunjukkan begitu rakyat Aceh cinta akan perdamaian, dan komit dengan perdamaian dalam mewujudkan Aceh yang damai, sejahtera dan bermartabat dalam bingkai NKRI.

Menyingkapi perdamaian Aceh ke 14 tahun dan peringatan GAM yang ke 43, masih terdapat beberapa persoalan yang belum selesai seperti butir perjanjian MoU Helsinki yang belum selesai dan persoalan dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 serta permasalahan Bendera Aceh yang belum selesai.

Oleh karena itu, Kami menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Peringatan 43 Tahun Milad GAM Tanggal 4 Desember 2019 dan Usia Perdamaian 14 Tahun Perdamaian merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Aceh dalam menjaga perdamaian dan menunjukkan identitas lokal yang terus membuktikan komitmen dalam menjalankan dan menjaga perdamaian di Aceh. Oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk terus membangun kepercayaan, meningkatkan komitmen dalam mewujudkan perdamaian di Aceh dengan melaksanakan semua janji yang telah di tandatangani di MoU Helsinki.

2. Perdamaian abadi di Aceh yang telah ditandangani perjanjian damai MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 dan melahirkan UU Pemerintah Aceh, setidaknya terdapat 16 poin dalam UUPA masih bertentangan dengan MoU Helsinki. Sementara 11 poin belum dilaksanakan sama sekali, sedangkan 26 poin sudah selesai seiring berakhirnya tugas AMM dan 1 poin bidang penyelesaiaan perselisihan sesuai pasal 6 poin C MoU Helsinki. Artinya baru 17 poin yang dilaksanakan sesuai dengan MoU Helsinki. Kami merekomendasikan agar UUPA direvisi sesuai dengan MoU Helsinki. Pemerintah Pusat tidak perlu curiga dan apriori dengan perjanjian damai ini karena telah membangun kepercayaan kedua belah pihak perdamaian abadi sehingga dapat terwujud melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia.

3. Persoalan Dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 kami tegaskan perlu dilanjutkan selamanya. Keberlanjutan pelaksanaan Otsus harus didukung dengan evaluasi yang komprehensif yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) harus diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tepat sasaran dan tepat kegunaan, seperti untuk pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan, Ekonomi dan Kesejahteraan, dan pengembangan kelembagaan Sosial-budaya masyarakat. Kami menilai pemanfaatan dan penggunaan DOKA harus akuntabel dan melibatkan masyarakat agar dapat diawasi bersama-sama.

4. Persoalan Bendera Aceh yang belum selesai, kami tegaskan bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh telah mendapat pengesahan oleh Gubernur dan DPR Aceh karena Aceh telah memiliki Bendera dan Lambang Sendiri seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 246 dan Pasal 247 UUPA, sebagai turunan dari Kesepahaman Damai antara GAM dan RI atau yang sering disebut MoU Helsinky. Dengan telah disahkannya Qanun No 3 tersebut maka rakyat Aceh menganggap “Benar Aceh telah merdeka dalam Bingkai NKRI”. Oleh karena itu kami mendesak agar Bendera Aceh sudah bisa di resmikan dan dikibarkan sebagai bendera lokal di Aceh bersamaan dengan dengan Bendera kebangsaan Bendera Merah Putih. Di sisi lain, pemerintah juga sudah memberikan sinyal positif terhadap penyelesaian masalah bendera untuk segera selesai.

5. Akhir release ini, Kami menyatakan sikap bahwa Perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki adalah penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Perjanjian ini melahirkan pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan menuju Aceh yang maju dan berhasil. (FZR/Red)
Home » » Shinichi YAMAKA Akan Buka National Conference Kappija-21 di UNJ

Shinichi YAMAKA Akan Buka National Conference Kappija-21 di UNJ

_Keterangan foto: Wilson Lalengke (berkopiah) & Mr. Shinichi Yamanaka_ 
Jakarta – Chief Representative (Kepala Perwakilan) Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia Office, Mr. Shinichi YAMANAKA, dijadwalkan akan hadir dan membuka secara resmi acara National Conference yang bakal digelar di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Rabu, 11 Desember 2019. Kegiatan yang merupakan salah satu program unggulan dari Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia – Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu juga akan dihadiri sejumlah undangan VIP, antara lain Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Rektor UNJ, Pemerintah DKI Jakarta, dan beberapa pejabat JICA.

“Pihak JICA sudah memberikan informasi kepada kita bahwa Pimpinan Tertinggi JICA, Mr. Shinichi YAMANAKA, akan hadir di acara National Conference II di UNJ Rabu depan,” ujar Presiden Kappija-21, Mulyono Lodji kepada pewarta media ini pada acara ngopi bareng media di Mall Slipi Jaya, Jakarta Barat, Rabu, 4 Desember 2019.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa National Conference kali ini merupakan yang kedua di tahun ini, setelah acara serupa telah dilangsungkan di Palembang melalui kerjasama Kappija-21 bersama JICA dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, 14 September 2019 lalu. Kegiatan itu akan diisi dengan pemaparan dari para keynote speaker dan beberapa narasumber, diskusi kelompok, dan penyampaian komitmen bersama terkait pendidikan global dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana pada kegiatan-kegiatan terdahulu, pada national conference kali ini juga akan diawali dengan penanaman pohon persahabatan di areal kampus Universitas Negeri Jakarta. “Nanti akan ada penanaman pohon persahabatan yang dilakukan bersama oleh Kappija-21, JICA, Kedubes Jepang, Pemda, UNJ dan para undangan di areal yang ditentukan oleh pihak Kampus UNJ,” jelas Wilson Lalengke, Sekjen Kappija-21 yang mendampingi Mulyono saat ngopi bareng media tadi sore. (APL/Red)


Home » » BERHARAP ADA PEMECATAN, INI KATA AMANDUS

BERHARAP ADA PEMECATAN, INI KATA AMANDUS

SIDANG DKPP KASUS PEMILU 2019 ' TIPEK '

Kupang -  *OposisiNews.co.id - Sidang DKPP Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (PKEPP) dengan agenda pemeriksaan pokok pengaduan dari pengadu Amandus Ratason dan mendengarkan keterangan pembelaan teradu, KPU Sikka dan Bawaslu Sikka, telah digelar hari ini, Rabu 4 Desember  2019.

peserta sidang DKPP , KPU -NTT
Bertempat di Aula KPU Propinsi NTT, sidang   dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut berjalan dengan singkat. Sidang yang dimulai pukul 11.15 Wita tersebut berakhir pada pukul 15.30 berlangsung tanpa ada skorsing.
Dalam keterangan persnya, Amandus Ratason, yang ditemui saat keluar dari ruang sidang, mengatakan dia puas dengan terlaksananya sidang DKPP tersebut.
" Setidaknya suara kami yang menyuarakan kebenaran bisa didengar oleh Majelis DKPP. Saya berharap putusan DKPP bisa memberikan efek jera kepada para penyelenggara Pemilu yang merusak kedaulatan rakyat pemilih. " tandasnya.

Sedangkan seorang saksi yang dihadirkan pengadu, Moris Prayudhy,  dalam keterangan tertulisnya dalam persidangan tersebut membeberkan fakta saat persidangan pleno rekapitulasi ditingkat KPU Sikka, 6 - 7 Mei 2019 yang lalu. " Tipex yang digunakan itu hampir di semua TPS, dan dari 20 TPS yang terdapat penggelembungan suara, hanya ada di Partai PKB dan di calon nomor urut 1 atas nama Yosep Don Bosko. Bawaslu dan KPU Sikka tidak bisa menyelesaikan masalah temuan tersebut, padahal semua saksi dan peserta sidang pleno waktu itu tahu bahwa ada kejanggalan. " ungkapnya.

Tim TPD yang hadir sebagai Majelis Sidang DKPP adalah Anna Djukana sebagai perwakilan tokoh masyarakat yang kompeten dibidang kepemiluan, Yosafat Koli anggota KPU Propinsi NTT sekaligus Jubir KPU NTT, dan Jemris Fointuna anggota Bawaslu NTT merangkap Kordiv PHAL. Sidang kode etik ini dipandu dan diikuti secara langsung oleh DKPP RI melalui media teleconference yang tersambung antara kantor KPU RI dan kantor KPU NTT.

Ketika dimintai pendapatnya, seorang anggota masyarakat yang sempat hadir dalam sidang tersebut mengatakan sidangnya berjalan lancar dan bagus. " Majelis sidang tampak profesional dan netral. Pertanyaan majelis objektif dan tidak berpihak. Hanya sepertinya mereka kecewa, karena masalah tersebut harusnya mampu terselesaikan ditingkat kabupaten dan tidak harus ke DKPP. " terangnya. " Ini malah penyelenggara Propinsi tidak tahu masalahnya, mendadak ada pemberitahuan dari DKPP RI untuk selenggarakan sidang kode etik. " pungkas pria yang enggan namanya disebutkan itu.

Amandus Ratason ketika ditanya kelanjutan sidang dan putusan sidangnya mengatakan tidak tahu. " Tadi belum ada pernyataan resmi. Hanya dari Ibu Anna sampaikan kalau ada kelanjutan pasti akan ada pemberitahuan dari DKPP RI. Kalau soal putusan dan vonis sidang itu wewenang DKPP. Tapi kalau DKPP menimbang ada pelanggaran berat kode etik, maka pasti akan ada pemecatan. Saya malah berharap itu.. " pungkasnya.

Untuk diketahui, sidang kode etik tersebut belum diambil keputusannya. Berlanjut atau tidaknya sidang tersebut bergantung pada hasil kajian DKPP RI atas sidang hari ini. ( Yohanes Scan ).

Reporter . Yohanes Scan
Editor ,      Bambang Pw

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon