Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » Mahfud: Rekomendasi Ombudsman ke Menteri Harus Dilaksanakan

Mahfud: Rekomendasi Ombudsman ke Menteri Harus Dilaksanakan

Written By BBG Publizer on Kamis, 28 November 2019 | 23.18

Ombudsmen dan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku prihatin atas banyaknya pejabat dan institusi pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya Ombudsman ini, menurut Mahfud, belum efektif. "Banyak aparatur pemerintah yang mendapat rekomendasi itu abai," katanya.

"Pak, ini ada laporan, dan saya tanya sudah lapor Ombudsman belum? Sudah, ini surat dari Ombudsman kepada menteri, kepada ini, banyak, tetapi ndak jalan juga kami mau apa?" ujar Mahfud saat membuka Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 yang digelar Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa, (27/11).

Padahal, lanjut dia, Ombudsman dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dalam mengoreksi sistem yang korup dan berbelit-belit, serta menghubungkan rakyat dengan pemerintah.

"Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk bantu pemerintah dan bantu rakyat. Bukan memusuhi pemerintah. Ini masih ada orang yang sepelekan Ombudsman," sesalnya.

Ia mengaku dapat laporan terjadinya banyak pelanggaran administrasi, lemahnya pelayanan publik, hingga vonis yang tidak bisa dieksekusi, dan setelah direkomendasi Ombudsman masih tetap tidak jalan juga.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta kepada seluruh aparatur pemerintah supaya memperhatikan rekomendasi Ombudsman karena itu merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.

Menurutnya lagi, Ombudsman akan memberikan jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan, tapi rekomendasi penyelesaian permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai Ombudsman sudah buat dan kirim surat berkali kali, tak ditanggapi. Enggak boleh begitu. Harusnya setiap pejabat berterima kasih pada Ombudsman," imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia Romy Fredy John Rumengan menanggapi positif pernyataan Mahfud soal penguatan peran Ombudsman.

Menurut Rumengan, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan pemerintah agar apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD terkait peran penting lembaga Ombudsman bisa diimplementasi oleh seluruh jajaran kementrian.

Seperti halnya Mendikbud yang baru Nadiem Makarim, menurutnya, harus berani melaksanakan rekomendasi Ombudsman meski terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

Rumengan menegaskan, Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat jelas meminta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang ketika itu dijabat Muhamad Nazir untuk segera membatalkan penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar yang diperoleh Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

“Kami yakin menteri Nadiem mampu bersikap tegas dan melaksanakan rekomendasi ORI dan segera mencopot jabatan Rektor UNIMA agar dunia pendidikan tidak dikotori oleh praktek maladministrasi,” ujar Rumengan.

Rumengan juga menuding Dirjen Dikti Ali Gufron diduga memanipulasi surat rekomendasi ORI nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018, sehingga menteri tidak berani mencopot rektor Unima.

Untuk membuktikan keseriusannya Rumengan telah resmi melaporkan Ali Gufron ke Polda Sulut pada 27 November 2019 dengan nomor laporan: STTLP/770.a/XI/2019/SPKT dengan tuduhan dugaan pidana pemalsuan. ***
Home » » POLISI BONGKAR ARENA SABUNG AYAM DI TULANGAN

POLISI BONGKAR ARENA SABUNG AYAM DI TULANGAN

Lokasi sabung ayam Pakemiri digrebek Aparat Kepolisian resort Sidoarjo
Sidoarjo -OposisiNews.co.id -Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya giat perjudian sabung ayam yang sangat meresahkan di Desa Pangkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Zain Dwi Nugroho memerintahkan Kapolsek Tulangan untuk segera melakukan penertiban terhadap perjudian yang dimaksud.

"Laporan masyarakat telah kami tindaklanjuti, hari ini kami bersama Forkopimka Tulangan mendatangi lokasi yg diduga sebagai arena sabung ayam di Desa Pangkemiri," ujar Kapolsek Tulangan AKP Gatot Setyo Budi, Rabu 27/11/2019.

Upaya bersama yang dilakukan dalam memberantas penyakit masyarakat (PEKAT )membuahkan hasil. Di lokasi yang diduga sebagai tempat perjudian tersebut ditemukan arena sabung ayam dan perlengkapannya.

Mengantisipasi terulangnya kegiatan perjudian tersebut dilakukan pembongkaran beberapa fasilitas yang dipakai sabung ayam, Kurungan-kurungan ayam juga diangkut petugas sebagai barang bukti untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahkan Kapolsek Tulangan dan Danramil Tulangan bersama perangkat desa setempat juga melakukan kordinasi dengan pemilik lahan, agar arena sabung ayam yang terbuat dari besi dengan di cor dan dilas untuk dibongkar.

"Kami juga meminta ke pemilik lahan agar tidak mengulangi lagi praktek sabung ayam. Personel kami bersama babinsa juga akan terus mengawasi lokasi tersebut, agar jangan sampai terulang lagi," tegas Kapolsek Tulangan AKP Gatot Setyo Budi.katanya .( bag).
Home » » Hartono Kades Terpilih Desa Candisari Gelar Pengajian Akbar

Hartono Kades Terpilih Desa Candisari Gelar Pengajian Akbar

Hartono.kds Candisari
OposisiNews.co.id ,Lamongan - 
Sebagai bentuk syukur atas terpilihnya Hartono sebagai  kepala desa  Candisari kecamatan Sambeng kabupaten  Lamongan dengan menggelar acara pengajian akbar. Kamis ,28/11/2019.

Kepada awak media Oposisi  ,Hartono ( kds.reds ) "Saya bener-bener bersyukur karena warga telah memberikan kepercayaan pada saya dan saya akan menjunjung tinggi amanah itu ".

" Sebagai wujud syukur saya se-keluarga akan adakan pengajian dengan mengundang   semua warga desa candi sari pada hari kamis malam jumat  untuk mendengarkan tausiyah dari KH Abdul jalil dari Lamongan ", imbuhnya .

Terpilihnya Hartono menjadi kepala desa candisari memang tak luput dari keinginan masyarakat serta solidnya team suksesnya yang tersebar di 6 dusun desa candi sari .

Sejak  dilantik pada tanggal 7 /11/2019  Syah secara devakto dan deyure sebagai  kepala desa candisari . Hartono mengutamakan pembangunan jalan poros desa serta pembangunan jembatan penghubung antar dusun .

Program lain Hartono adalah meningkatkan sumber daya masyarakat menyeluruh disemua dusun yang ada didesa candisari ( Efn.adv).
Home » » Pemkab Mojokerto Terima.2 Penghargaan Standar Pelayanan Publik 2019

Pemkab Mojokerto Terima.2 Penghargaan Standar Pelayanan Publik 2019

Mojokerto.OposisiNews.co.id-Ombudsman Republik Indonesia, memberi dua penghargaan sekaligus pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terkait kepatuhan standar pelayanan publik.

Pertama, Predikat Kepatuhan Tinggi dengan nilai 99,63. Kedua, Predikat Kepatuhan Tertinggi Tingkat Kabupaten.

Ini artinya predikat yang diboyong Kabupaten Mojokerto, adalah yang tertinggi dari seluruh kabupaten yang dinilai.


Dua penghargaan tersebut diterimakan pada Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Rabu (27/11) sore di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta.

Hasil penilaian diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system. Yakni zona merah (0-50) untuk tingkat kepatuhan rendah, zona kuning (51-80) untuk tingkat kepatuhan sedang, dan zona hijau (81-100) untuk tingkat kepatuhan tertinggi.

Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Penilaian kepatuhan standar pelayanan yang dilakukan, juga memantau pelaksanaan perizinan investasi yang terhubung dalam program Online Single Submission (OSS). Guna memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, maka setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Survei atau penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2019 ini, dilakukan terhadap 4 kementerian, 3 lembaga, 6 pemerintah provinsi, 36 pemerintah kota dan 215 pemerintah kabupaten. Sedangkan total produk layanan yang disurvei sebanyak 17.717, serta 2.366 unit layanan.
Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik, Survei Kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk diketahui, terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik.

Antara lain dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya atau tarif; produk pelayanan; sarana dan prasarana; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan; serta evaluasi kinerja. ( Lyn )
Home » » Komisi iV DPRD Ngawi lakukan Inspeksi Mendadak Jembatan Sine

Komisi iV DPRD Ngawi lakukan Inspeksi Mendadak Jembatan Sine

Lokasi sidak jembatan sine
Ketua komisi IV, Slamet R terjebak lumpur
Ngawi.OposisiNews.co.id – Kualitas pekerjaan proyek fisik diakir-akir pengerjaan di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi terus dievaluasi oleh legislatif guna memaksimalkan mutu pekerjaan proyek yang dibiayai pemerintah.

Tidak seperti biasanya , Slamet Riyanto , Ketua Komisi IV DPRD Ngawi hanya bersama stafnya di dampingi Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR beserta staf dan PPK lakukan sidak ke sejumlah lokasi khusunya di wilayah dapil 4. Yakni, jembatan Gunung tangis Desa Sine Kecamatan Sine, Selasa 26/11/2019

Dari hasil sidak tersebut, Slamet Riyanto ( Komisi IV .red ) menemukan kualitas pekerjaan yang di kerjakan Cv. Prabandaru dengan nilai kontra 1,5 m kurang memuaskan. Seperti tanah uruk di kiri kanan badan jembatan kurang bagus bahkan ia ( Slamet.R.reds) sempat terjerembab lumpur saat akan melakukan croscek semua pekerjaan jembatan .

 "Dari pelaksanaan hasil sidak tanah uruk dibadan jalan untuk dibersihkan dan harus diganti dengan LPA " terang Slamet R.

Slamet Riyanto juga berpesan pada rekanan untuk tetap menjaga kwalitas pekerjaan dan diselesaikan progress tepat waktu tgl 22 des 2019.

Bahkan Slamet juga mengusulkan pada DPUPR yang mendampingi sidak komisi IV untuk th 2020 minimal pasang 5 titik PJU dan Bangun TPT penguat jembatan. ( Red**)

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon