Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » LANSIA JANGAN LUPA UNTUK BERJAYA

LANSIA JANGAN LUPA UNTUK BERJAYA

Written By BBG Publizer on Rabu, 27 November 2019 | 21.20

Wakil Bupati Sidoarjo bersama Komda Lansia
Sidoarjo - OposisiNews co.id - Wakil Bupati Sidoarjo, H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H, selaku Ketua Komda Lansia Kabupaten Sidoarjo, memberikan banyak motivasi saat menghadiri Lomba Paduan Suara, Rabu 27/11/2019.

Disporapar Kabupaten Sidoarjo.
Ketua Panitia, Wahyu Subianto, S.H, menjelaskan bahwa Lansia mempunyai slogan andalan “Tua Berguna dan Berkualitas”. 

Dengan bimbingan dari Ketua Komda Lansia Kabupaten, terbentuklah karang werda seperti ini.

Program dari Komda Lansia Kabupaten Sidoarjo pembinaan untuk mencapai Kuantitas dan Kualitas Lansia, Jumlah desa dan kelurahan secara  administratif  353 desa kelurahan terpotong korban Lapindo tinggal 348 desa /kelurahan, dimana target pembentukan karang werda sudah melampaui.

Bukan sebatas  jumlah desa dan kelurahan, saat ini karang werda sudah 363, mengapa?

Karena banyak desa yang membentuk lebih dari satu karang werda, ini gambaran dari kuantitas. Sedangkan gambaran kualitas, walaupun sudah sepuh – sepuh, tapi semangat untuk berkarya masih tinggi  seperti para lansia yang akan tampil  mengikuti lomba hari ini.

“Yang penting Lansia tidak lupa untuk Berjaya,” jelasnya.Masih menurutnya, kegiatan lomba  ini diikuti oleh 9 Karang werda, sekitar 232 orang lansia.

Sementara itu, Ketua Komda Lansia Kabupaten Sidoarjo merasa sangat bangga dengan pengurus dan para lansia, yang telah berupaya maksimal mewujudkan peringatan Hari Lansia dengan berbagai rangkaian kegiatan.

Ini merupakan usaha yang luar biasa. Kalau misalnya karang werda ini ada di setiap desa, usaha – usaha maksimal dalam menigkatkan kualitas dan kuantitas karang werda ini bisa tercapai dengan baik.

Salah satu parameter Negara yang maju dan makmur adalah Usia Harapan Hidup dan Indeks Kebahagiaan. Semakin tinggi Usia Harapan Hidup semakin maju dan makmur negaranya.

“Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo saat ini adalah 72 tahun, dan kegiatan lomba paduan suara karang werda ini, merupakan salah satu usaha untuk mendongkrak indeks kebahagiaan,” jelasnya.(bag).
Home » » SPRI : BPK RI Tidak Pernah Gunakan Verifikasi Media Dewan Pers

SPRI : BPK RI Tidak Pernah Gunakan Verifikasi Media Dewan Pers

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ternyata selama ini tidak pernah menggunakan verifikasi perusahaan pers yang dikeluarkan Dewan Pers sebagai salah satu dasar pemeriksaan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi, dalam keterangan persnya, Rabu (27/11) di Jakarta.

Menurut Mandagi, kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers selama ini digembar-gemborkan pihak Dewan Pers bahwa hal itu bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan. “Ternyata semua itu bohong belaka dan artinya Dewan Pers telah melakukan pembohongan publik,” tandas Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019.

Mandagi juga lmenjelaskan isi surat BPK RI kepada SPRI, disebutkan bahwa pihak BPK RI masih menelaah secara internal mengenai kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan lperusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers.  “Jadi perusahaan pers atau media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah tidak perlu takut diteror kebijakan Dewan Pers dan juga pemerintah daerah tidak boleh paranoid dengan ancaman Dewan Pers,” tegasnya.

DPP SPRI sebelumnya sempat menemui pihak BPK RI dan melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi dan konfirmasi terkait isu kontrak kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers bakal menjadi temuan pemeriksaan keuangan.

Dalam suratnya, DPP SPRI menyampaikan kepada BPK RI bahwa kedudukan Dewan Pers adalah lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan sehingga Peraturan dan Kebijakan Dewan Pers tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh lembaga Pemerintah untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

Mandagi menguraikan, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers jelas disebutkan bahwa untuk mengembangkan kemerdekaan pers maka dibentuklah Dewan Pers yang Independen. Sehingga menurut Mandagi, hal itu sudah jelas mengatur kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga independen dan bukan lembaga pemerintahan.

Selain itu DPP SPRI dalam surat dengan nomor : 107.PKK/DPP-SPRI/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 meminta BPK RI mengklarifikasi kebijakannya menggunakan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers oleh Dewan Pers sebagai salah satu dasar hukum untuk melakukan audit keuangan pemerintah daerah.

BPK RI akhirnya menjawab surat SPRI tersebut melalui suratnya nomor : 438/S/X.2/11/2019 tangal 25 Noveber 2019, tentang Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers yang belum diverifikasi Dewan Pers. 

Dalam suratnya kepada kepada Ketua Umum DPP SPRI, BPK menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai Undang-Undang dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

“Berkenan dengan permohonan klarifikasi Saudara terkait dengan pemeriksaan BPK atas kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, hal tersebut saat ini masih dalam proses penelaahan pada internal BPK,” kata Wahyudi, Plh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI dalam isi surat yang ditanda-tanganinya.

Wahyudi juga berjanji akan segera menginformasikan kepada DPP SPRI apabila pihak internal sudah mendapatkan hasil telaahnya.

Dengan adanya keterangan ini (surat klarifikasi BPK RI), Ketua DPI Hence Mandagi menegaskan, program sertifikasi perusahaan pers yang sedang aktif dilakukan organisasi-organisasi pers konstituen DPI adalah sah dan dapat digunakan menjadi dokumen perusahaan pers untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah tanpa harus terpengaruh dengan propaganda negatif oleh Dewan Pers. ***
Home » » Proyek Pracast Saluran Jalan Ahmad Dahlan , Oplosan Gavari dan Prodak Tanpa Lisensi

Proyek Pracast Saluran Jalan Ahmad Dahlan , Oplosan Gavari dan Prodak Tanpa Lisensi

Kurang lebih 50 meter pracast tanpa pemasangan box cover sesuai RAB.lokasi jl.Ahmad Dahlan
Ngawi,OposisiNews.co.id - Memasuki masa injuritime pengerjaan proyek pemerintah di Kabupaten Ngawi mulai menampakkan carut marut kurang komitmen pada pekerjaan dan terinfeksi budaya mar-up.
 box cover spasinya lebar 

Seperti halnya proyek pemeliharaan berkala di jalan Ahmad Dahlan Kelurahan Margomulyo Kabupaten Ngawi di sinyalir
Box cover kondisi retak
material yang digunakan tidak semua spesifikasi setandar ISO .

Pihak rekanan yang mengerjakan CV.Makmur Abadi ,dengan nomer kontrak 505/3108/404103/2019 dengan waktu pengerjaan 120 hari kalender tanggal 31 Juli - 28 Nopember 2019 ,mendasar pantauan awak media oposisi kondisi di lapangan material pracast yang digunakan tidak semua sepesifik ISO , bahkan sebagian material pracast disinyalir oplosan prodak lokal / rumahan yang belum teruji dengan bukti banyaknya meterial pracast yang retak dan pecah serta sebagian box cover tidak ada bukti spesifikasi Iso seperti merk prodak Gavari di box cover lain yang telah terpasang.

Selain material pekerjaan yang diduga tidak spesifikasi ISO , pekerjaan yang hanya menyisakan waktu 1 hari belum selesai  ,spasi antar box cover penutup kurang rapi dan banyak yang terlalu lebar , pengerjaanya box cover kurang lebih 50 meter belum dikerjakan dan sisa galian yang berada di depan rumah
warga tidak dirapikan seperti semula sebelum pelaksanaan proyek.

Proyek pemeliharaan jalan yang dianggarkan Dana Alokasi Umum ( DAU ) kabupaten Ngawi Tahun 2019. Sebesar Rp.1.249.244.000 untuk mengkafer 4 kegiatan meliputi , Normalisasi , Paving, Pracast dan box cover.

Finising pekerjaan kurang rapi
Melihat kondisi pengerjaan proyek yang acak-acakan , warga sekitar kegiatan yang kebetulan aparat penegak hukum ( Polisi ) pada OposisiNews melalui telpon selulernya mengatakan ,"Proyek jalan Ahmad Dahlan Ngawi ( Belakang RM Soponyono ) juga mas , saya ngak ngancam kalau ngak segera diperbaiki akan saya laporkan ke Polda ".

Ditemui di ruang kerjanya DPUPR , Fauzi selaku PPK kegiatan menjelaskan , Hari ini Proses akhir selesai masa pelaksanaan konstruksi, dilakukan Serah Terima Pertama atau Provisional Hand Over ( PHO ) antara Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) ,untuk pekerjaan Jalan Ahmad Dahlan  pekerjaan yang belum sesuai rekanan akan saya suruh adakan pembenahan seperti perapian dalam dan luar pekerjaan , merapikan jarak antar box cover . Untuk Pracast kurang lebih 50 meter memang sesuai RAB tidak ditutup box cover supaya memudahkan warga membersihkan edapan lumpur yang terbawa air , selama masa pemeliharaan sebelum dilakukan Final Hand Over ( FHO )" , terang PPK kegiatan.

" Untuk Pracast dan box cover saya katakan sudah sesuai spesifikasi ISO soal model box cover yang ngak sama dan tidak ada merk prodak tidak bisa dikatakan tidak spesifikasi ISO , yang jelas material sudah sesuai ISO ",tegas Fauzi PPK.

Lain halnya yang dikatakan Contraktor gaek yang enggan namanya dikorankan karena menyangkut kemitraannya dengan PUPR , " Untuk pemasangan box cover harus rapat karena memang sudah didesain ada lobang untuk air bisa merembas lain halnya kalau kondisinya berbelok / menikung bisa box cover kondisinya renggang namun ada batasannya , soal material yang digunakan standar ISO seperti Gavari yang memungkinkan di oplos prodak lain sebagai wujud pemanfaatan prodak lokal " ujarnya. ( RED**)
Home » » Blusukan Kaesang Pangarep ala Jokowi di Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab.Ngawi , Jawa Timur

Blusukan Kaesang Pangarep ala Jokowi di Desa Mengger Kec. Karanganyar Kab.Ngawi , Jawa Timur


Ngawi.OposisiNews.co.id -Rencana dibukanya exsit tol / akses tol jalur wilayah Utara yang bakal membelah hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi mulai dari Palang Wesi - Nglondan - Bulakamba menginspirasi Pemkab Ngawi untuk merencanakan ( plening pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja daerah ) untuk diajukan ke Pemerintah Pusat ( istana Negara ) menginisiasi gagasan Kepala Desa Mengger .Kadi Widodo beberapa waktu lalu untuk  menjadikan Kecamatan Karanganyar sebagai pintu gerbang barat  industri di Jawa Timur .

Kunjungan Kaesang Pangarep putra presiden RI , Joko Widodo memberikan sinyal hijau diresponnya plening pemkab Ngawi untuk menjadikan  wilayah kecamatan Karanganyar menjadi gerbang barat industri Jawa Timur.

Kedatangan delegasi istana negara , Putra bungsu Presiden RI yang di kawal paspanpres dan diikuti rombongan Bupati Ngawi , Ketua DPRD , Sekda , Kapolsek , Koramil , Perwakilan dari KPH Ngawi dan sejumlah Kepala Desa se-kecamatan Karanganyar berlangsung dalam suasana sederhana tanpa mengurangi misi visi blusukan putra Jokowi di sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi. Selasa ,26/11/2019 pukul 11.00 wib.

Dengan perjamuan sederhana di warung kopi pinggir hutan wilayah payak desa Mengger  , Kaesang Pangarep tanpa canggung bercekrama santai gaya blusukan ala Jokowi menampung semua aspirasi dari bawah dan melakukan kroscek wilayah yang bakal menjadi sentra industri kabupaten Ngawi.

Penerima SUSS-EMP Alumni 2019 Entrepreneurship Award University of Social Sciences (SUSS) jurusan Marketing dengan peminatan Komunikasi.Kaesang akan berusaha dan meyakinkan istana rencana Pemkab Ngawi . Untuk membebaskan lahan perhutani 1000 hektar dengan fasilitas jalan selebar 24 meter dan jembatan yang berpotensi untuk  pengembangan industri dengan melibatkan investor dalam dan luar negri.

Usai melakukan kunjungan ( blusukan ) rombongan Kaesang Pangarep melanjutkan kunjungan di sejumlah obyek wisata Ngawi salah satunya Benteng Van Den Bosch atau lebih dikenal dengan istilah Benteng Pendem di pusat kota Ngawi.( Red )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon