BERHARAP ADA PEMECATAN, INI KATA AMANDUS

SIDANG DKPP KASUS PEMILU 2019 ' TIPEK '

Kupang -  *OposisiNews.co.id - Sidang DKPP Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (PKEPP) dengan agenda pemeriksaan pokok pengaduan dari pengadu Amandus Ratason dan mendengarkan keterangan pembelaan teradu, KPU Sikka dan Bawaslu Sikka, telah digelar hari ini, Rabu 4 Desember  2019.

peserta sidang DKPP , KPU -NTT

Bertempat di Aula KPU Propinsi NTT, sidang   dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tersebut berjalan dengan singkat. Sidang yang dimulai pukul 11.15 Wita tersebut berakhir pada pukul 15.30 berlangsung tanpa ada skorsing.

Dalam keterangan persnya, Amandus Ratason, yang ditemui saat keluar dari ruang sidang, mengatakan dia puas dengan terlaksananya sidang DKPP tersebut.

" Setidaknya suara kami yang menyuarakan kebenaran bisa didengar oleh Majelis DKPP. Saya berharap putusan DKPP bisa memberikan efek jera kepada para penyelenggara Pemilu yang merusak kedaulatan rakyat pemilih. " tandasnya.

Sedangkan seorang saksi yang dihadirkan pengadu, Moris Prayudhy,  dalam keterangan tertulisnya dalam persidangan tersebut membeberkan fakta saat persidangan pleno rekapitulasi ditingkat KPU Sikka, 6 - 7 Mei 2019 yang lalu. " Tipex yang digunakan itu hampir di semua TPS, dan dari 20 TPS yang terdapat penggelembungan suara, hanya ada di Partai PKB dan di calon nomor urut 1 atas nama Yosep Don Bosko. Bawaslu dan KPU Sikka tidak bisa menyelesaikan masalah temuan tersebut, padahal semua saksi dan peserta sidang pleno waktu itu tahu bahwa ada kejanggalan. " ungkapnya.

Tim TPD yang hadir sebagai Majelis Sidang DKPP adalah Anna Djukana sebagai perwakilan tokoh masyarakat yang kompeten dibidang kepemiluan, Yosafat Koli anggota KPU Propinsi NTT sekaligus Jubir KPU NTT, dan Jemris Fointuna anggota Bawaslu NTT merangkap Kordiv PHAL. Sidang kode etik ini dipandu dan diikuti secara langsung oleh DKPP RI melalui media teleconference yang tersambung antara kantor KPU RI dan kantor KPU NTT.

Ketika dimintai pendapatnya, seorang anggota masyarakat yang sempat hadir dalam sidang tersebut mengatakan sidangnya berjalan lancar dan bagus. " Majelis sidang tampak profesional dan netral. Pertanyaan majelis objektif dan tidak berpihak. Hanya sepertinya mereka kecewa, karena masalah tersebut harusnya mampu terselesaikan ditingkat kabupaten dan tidak harus ke DKPP. " terangnya. " Ini malah penyelenggara Propinsi tidak tahu masalahnya, mendadak ada pemberitahuan dari DKPP RI untuk selenggarakan sidang kode etik. " pungkas pria yang enggan namanya disebutkan itu.

Amandus Ratason ketika ditanya kelanjutan sidang dan putusan sidangnya mengatakan tidak tahu. " Tadi belum ada pernyataan resmi. Hanya dari Ibu Anna sampaikan kalau ada kelanjutan pasti akan ada pemberitahuan dari DKPP RI. Kalau soal putusan dan vonis sidang itu wewenang DKPP. Tapi kalau DKPP menimbang ada pelanggaran berat kode etik, maka pasti akan ada pemecatan. Saya malah berharap itu.. " pungkasnya.

Untuk diketahui, sidang kode etik tersebut belum diambil keputusannya. Berlanjut atau tidaknya sidang tersebut bergantung pada hasil kajian DKPP RI atas sidang hari ini. ( Yohanes Scan ).

Reporter . Yohanes Scan
Editor ,      Bambang Pw