Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur
Home » » BABAK BARU KASUS TIPEX DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN SIKKA

BABAK BARU KASUS TIPEX DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN SIKKA

Written By BBG Publizer on Sabtu, 30 November 2019 | 07.42

Amandus Ratason
SIKKA, OposisiNews. co.id - Berita terbaru kembali datang dari Amandus Ratason. Sosok pria berkulit hitam berkepala plontos dan fenomenal yang namanya sempat santer meramaikan diskusi politik di Kabupaten Sikka, dalam perhelatan Pemilu Legislatif 2019 yang baru saja usai.

Amandus, demikian sapaan akrab pria penyandang disabilitas ini, pernah mengajukan laporan dugaan penggelembungan suara yang terjadi dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Hewokloang ke Bawaslu Kabupaten Sikka.

Kasus penggelembungan suara yang lebih populer dengan sebutan kasus Tipex ini akhirnya menyebabkan Amandus harus merelakan kehilangan hak politiknya sebagai seorang anggota DPRD terpilih dengan suara terbanyak dari Partai PKB di Dapil II Kabupaten Sikka.

Kasus Tipex yang sempat ramai dibicarakan dimedsos dan jejaring sosial  ini bahkan terlebih dahulunya telah menjadi bahan perdebatan sengit di ruang sidang Pleno Rekapitulasi KPUD Sikka yang berlangsung  pada tanggal 6 - 7 Mei 2019 yang lalu.

Sidang Pleno tersebut bahkan menuai banyak protes keras peserta sidang dan walkout dari beberapa saksi partai politik.

Alasan terjadinya protes dan aksi walkout adalah karena adanya penggunaan tipex /pemutih dalam dokumen C1 Plano dan DAA1 plano.  Pihaknya menduga, dampak dari penggunaan tipex dalam dokumen C1 Plano tersebut adalah menutupi angka asli hasil rekapitulasi KPPS di TPS, dan menyebabkan terjadinya perubahan hasil rekapitulasi pemilu di 20 TPS di Kecamatan Hewokloang.

Dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan, Amandus Ratason bersama tim yang mendampinginya, sempat mengadukan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu oleh PPK Hewokloang tersebut ke Gakkumdu Kabupaten Sikka.

Namun dengan dalih kurangnya alat bukti, dalam putusannya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan pada tanggal 12 Juni 2019, Bawaslu akhirnya menghentikan kasus tersebut.

" Saya tidak akan menyerah begitu saja, saya tetap berjuang sampai kebenaran itu terbukti dan masyarakat jadi tahu, " demikian ungkap Amandus ketika disinggung Oposisi News mengenai kasus tipex tersebut.

Amandus mengisahkan, saat terjadi sidang pleno oleh KPU Sikka, dia sempat melakukan protes atas perbedaan data hasil pleno PPK Hewokloang yang sudah tidak sesuai lagi dengan model C1 yang dimiliki para saksi. Namun protesnya malah tidak diterima oleh KPU dengan alasan bahwa dia bukan saksi Parpol bahkan dia diusir dari ruang sidang oleh aparat keamanan dibawah komando Kapolres Sikka.

" Laporan Pidana Pemilu kami ke Bawaslu pun dihentikan dengan alasan kurangnya alat bukti, padahal kami ada bawa belasan model C1 sebagai bukti dan ditambah bukti pendukung lainnya. Mau mengajukan ke MK untuk proses Sidang Sengketa Hasil Pemilu pun itu tidak mungkin, karena harus mengantongi rekomendasi dari pimpinan Partai PKB.

Mana bisa saya dapatkan rekom, sedangkan saya minta surat mandat saksi untuk mengaktifkan sidang Pleno di KPU saja tidak diberi. Enam bulan sejak kejadian Pleno di KPU
telah berlalu.

"Kasus ini hampir tidak dibicarakan lagi di ruang publik dan sudah mulai terlupakan. Tapi itu tidak berlaku bagi seorang Amandus", ungkap Amandus.

Dalam keterbatasan materi dan keberadaannya sebagai seorang penyandang cacat / disabilitas, Amandus tetap tegar dan terus berjuang.

Pada tanggal 8 Oktober 2019 yang lalu Amandus bersama tim melaporkan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pusat. KPUD Sikka dan Bawaslu Sikka dianggap lalai dan telah melakukan pelanggaran berat kode etik penyelenggara Pemilu.

Dan baru pada hari Kamis, 28 November 2019, Amandus mendapat panggilan dari DKPP RI untuk ikuti sidang DKPP dengan agenda pemeriksaan pertama pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 di Kupang.

 " Saya percaya, meski usaha kami mengungkap kasus ini ditantang dan dipaksa-hentikan berulangkali, akan ada saatnya nanti kebenaran dan keadilan itu terungkap, "tuturnya.

Saat disambangi Oposisi News dikediamannya di Bolawolon, Desa Tanaduen Kecamatan Kangae, Amandus nampak santai namun bersemangat.

Amandus juga sempat memperlihatkan kepada Oposisi News, Surat Panggilan Sidang DKPP tersebut tertanggal 27 November 2019 dan ditandatangani oleh Sekretaris Persidangan, Orban Samosir, dengan nomor surat : 4761 / PS. DKPP / SET - 04 / XI / 2019. Adapun dalam lampiran materi aduan, tercatat sebagai pihak teradu adalah 5 (lima) Komisioner KPU Sikka dan 3 (tiga) Komisioner Bawaslu Sikka. ( Yun/Mrt-02)
Editor.Bambang Pw
Reporter .Martin/ Yohanes .scan


Share this article :

0 komentar:

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon