Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur

OPOSISI TERKINI

Oposisi Update

Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Polresta Sidoarjo Peringati Maulid Nabi

Written By BBG Publizer on Kamis, 29 Oktober 2020 | 17.25


SIDOARJO,OposisiNews.co.id -
Untuk dapat menteladani ajaran dan nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW, Polresta Sidoarjo mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertempat di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo.kamis , 29/10/2020.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Polresta Sidoarjo, tahun ini diselenggarakan dalam suasana berbeda dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan di tengah pandemi Covid-19, acara harus dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat.

Dihadiri Kapolresta Sidoarjo, Wakapolresta Sidoarjo, pejabat utama, anggota, Kapolsek jajaran, ASN dan bhayangkari cabang Kota Sidoarjo, semua yang hadir tampak hikmat mengikuti segala rangkaian. Termasuk pembacaan shalawat yang dibawakan grup Al Banjari Polresta Sidoarjo dan ceramah agama oleh Prof. Dr. KH. Ali Mas’ud.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengambil tema “Dengan Keteladanan Nabi Besar Muhammad SAW Kita Kuatkan Persaudaraan dan Kepedulian Guna Mewujudkan Kamtibmas yang Kondusif”.

Karenanya melalui kesempatan ini Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, mengajak seluruh personelnya dapat menteladani segala ajaran dan nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW. 

“Bagaimana Rasulullah SAW penuh perjuangan dalam melakukan syiar Agama Islam. Marilah kita jadikan semangat mengabdi Negara dan melayani masyarakat,” pesannya.

Sedangkan KH. Ali Mas’ud mengingatkan kepada yang hadir, selain selalu berupaya menteladani Nabi Muhammad SAW, kita juga senantiasa bersyukur kepada segala nikmat dari Allah SWT. Banyak yang nikmat yang dapat kita rasakan, baik itu berupa kesehatan hingga jabatan.

“Di tengah situasi pandemi Covid saat ini, Karenanya marilah dengan meningkatkan rasa syukur, kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya,” khatanya.( Bag )

FKPRM JATIM DUKUNG STAF KEPRESIDENAN BERI MOTIVASI IPJI BUAT KARYA BUKU


Surabaya,OposisiNews.Co.Id-
FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media) di Jawa Timur mendukung staf kepresideban, Ali Muchtar Ngabalin memberi motivasi kepada organisasi pers IPJI (Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia untuk membuat karya buku.

Staf kepresidenan,  Dr. Ali Mochtar Ngabalin yang menjadi pembicara utama diskusi publik "Mengabdi Untuk Negeri Menjaga Bangsa Tercinta" memperingati HUT IPJI ke-21 memberikan motivasi kepada IPJI untuk membuat karya buku, maka FKPRM mendukung gagasan yang berdampak positif bagi IPJI dan masyarakat," ujar Agung.

Seperti diketahui Ali Mochtar Ngabalin tampil dalam diskusi publik dalam bentuk webinar berlangsung pukul 20.00 - 21.00 tanggal 28 Oktober 2020, Ngabalin melakukan webinar masih berada di kantor staf kepresidenan, ketua FKPRM  merupakan salah satu peserta diskusi tersebut, acara tersebut juga diikuti selain Pengurus DPP IPJI  juga  para Pengurus DPW dan DPC IPJI yang ada di Indonesia.

Ngabalin sapaan akrab sosok pria asal Papua ini merasa yakin IPJI yang telah berusia 21 tahun mampu membuat karya buku yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

"Manfaatkan uang negara untuk membuat buku,  saya di kantor staf kepresidenan tahu persis posisi uang negara dapat digunakan untuk membuat buku," ujarnya meyakinkan.

Ajakan kuat dari Ngabalin itu langsung direspon oleh Ketua FKPRM Jawa Timur.

"Saya mengusulkan ada dua buah judul yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini, yakni pertama "Membangun Kembali Karakter Bangsa Menuju Indonesia". Kedua "Aku Lahir di Indonesia, Aku Bekerja di Indonesia, Aku Berkarya untuk Bangsa dan Negara,''ujar Agung.

Ide dari Mochtar Ali Ngabalin, dukungan dari Ketua FKPRM Jatim mendapat suntikan semangat dari pembina IPJI, Hendarji, " Mari membuat tulisan-tulisan dan karya buku yang membumi, Kegiatan ini bukan sebagai wacana. Tidak berhenti pada acara ini," ujar Hendarji yang dikenal sebagai Jenderal (Purnawirawan-TNI).( Red***)

Pj Bupati Hudiyono Imbau Warga Sidoarjo Waspada Curah Hujan Tinggi


SIDOARJO ,OposisiNews.co.id -
La Nina adalah di mana suhu permukaan laut di Samudera Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum, meski Sidoarjo tidak termasuk yang tedampak La Nina namun Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono menghimbau warga Sidoarjo tetap waspada.

Kewaspadaan lain adalah cuaca buruk diwilayah laut Jawa bagian utara, meliput perairan Tuban Lamonga, perairan Gresik-Surabaya. 

Penyebab utama banjir dibeberapa titik wilayah Sidoarjo disebabkan tingginya curah hujan bersamaan dengan gelombang pasang air laut. Sehingga sungai tidak mampu menampung debit air yang berasal dari hujan dan air pasang.

"Anomali iklim La Nina menyebabkan awal musim hujan lebih awal dan terjadi peningkatan curah hujan di atas normal atau lebih dari 25 persen," ujar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda I Wayan Mustika seperti dikutip dari Antara, ditulis Rabu ,28/10/2020.

Hudiyono minta kepada BPBD menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti, menyiapkan sebanyak mungkin pompa air yang ditempatkan di daerah yang dinilai rawan banjir.

Sedangkan Yudi Kartika, Plt. Kepala Dinas PU BM SDA kebagian mempercepat normalisasi sungai yang sudah masuk tahun anggaran 2020. Tugas lain yang diberikan kepadanya mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi Jawa Timur terkait dengan penjagaan bendungan pintu rolag.

Dibukanya pintu rolag saat curah hujan tinggi yang dialirkan melalui sungai Porong bisa berdampak banjir pada beberapa desa yang berdekatan dengan sungai, seperti di desa Mindi, Porong.

Pj Bupati Hudiyono mengimbau agar warga Sidoarjo tetap waspada menghadapi cuaca dengan curah hujan tinggi dalam beberap waktu ke depan. Pemkab Sidoarjo saat ini tengah bekerja mengupayakan agar Sidoarjo tidak mengalami kebanjiran seperti tahun lalu.

“Kita sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengatur debit air yang dikendalikan dari pintu rolag Mojokerto. Salah satu penyebab banjir Sidoarjo karena kiriman air dari barat. Selain itu, yang kita waspadai lagi gelombang pasang air laut”, kata Hudiyono. (Bag)

LAN JEMBER MOHON DUKUNGAN FKPRM UNTUK BERANTAS NARKOTIKA

Written By BBG Publizer on Selasa, 27 Oktober 2020 | 18.47


Jember,OposisiNews.Co.Id -
"Kehadiran kami ( LAN.red) di Jember masih baru, tapi kami bersama pengurus lainnya bertekad agar peredaran obat-obat terlarang, pengguna dan bandar narkoba berkurang, untuk itu kami mohon dukungan dari FKPRM," ujar Mulyadi Bowo Witono, Ketua DPC LAN (Lembaga Anti Narkotika) Kabupaten Jember ketika beraudiensi dengan Ketua FKPRM Jatim, Agung Santoso di Hotel Beringin Indah Jember Sabtu malam (24/10).

Dengan mengenakan atribut lengkap LAN menjelaskan, alasan beraudensi dengan Ketua FKPRM Jatim bukan tanpa dasar . Mulyadi sapaan akrab ketua LAN menjelaskan "Kami tahu FKPRM itu punya banyak jejaring karena perkumpulan para pemimpin redaksi media, sehingga kami butuh dukungan untuk pemberitaan betapa pentingnya peran media dalam melakukan pencegahan dan infornasi bahaya narkotika," ujar Mulyadi.

Sementara itu, Ketua FKPRM Jatim, Agung Santoso sangat berterima kasih dan menerima ajakan untuk mendukung LAN dalam kinerja-nya dalam pemberitaan serta sosialisasi pencegahan dan bahaya narkotika untuk masa depan bangsa dan negara.

"Saya dengan teman- teman pemimpin redaksi media di Jawa Timur sangat mengapreasi tentang tekat dari LAN, karena upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan kita semua khususnya penyelamatan generasi muda dari bahaya Narkotika " , ujar Agung Santoso.

Ditambahkan Agung, LAN  Jember harus punya tagline dan kegiatan yang bisa menarik simpati semua elemen masyarakat, mulai dari pencegahan, pemberantasan hingga pendampingan, "Narkoba adalah musuh kita bersama, oleh karena itu siapa saja yang terlibat, tetap tidak boleh kebal hukum, "ujar Agung dengan tegas ( Red** ) 

Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021

Written By BBG Publizer on Senin, 26 Oktober 2020 | 06.53

Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda APBD Tahun  Anggaran 2021 

TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-
Rapat paripurna penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 di laksanakan di Ruang Graha Wicaksana lantai II Kantor DPRD Tulungagung.Sabtu, (24/10/2020) malam.

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., mengatakan bahwa, dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat penurunan pendapatan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19, sehingga penerimaan DAU dan DAK menurun. Selain itu juga belum teranggarkannya dama BOS tahun 2021.

“Namun demikian, masih tertolong dengan diperolehnya dana DID sebagai reward opini WTP laporan keunagan tahun 2019,” ucapnya.

Ada pun komposisi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021, di sisi pendapatan sebesar Rp 2.388.656.720.478,00.  Sedang di sisi belanja Rp 2.494.656.720.478,00 atau defisit Rp 106.000.000.000,00. Sementara di sisi pembiayaan, penerimaan Rp 114.500.000.000,00 dan pengeluaran Rp 8.500.000.000,00, sehingga pembiayaan netto Rp 106.000.000.000,00 dengan SILPA tahun berkenaan Rp 0,00 (nol).

Bupati Maryoto  juga mengungkapkan bahwa, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar pada pembangunan nasional, dan hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja pembangunan. Karena itu, pada tahun 2020 akan dilakukan perubahan RPJMD 2018-2023 sebagai respon atas regulasi baru di bidang perencanaan dan penganggaran.

“Tema pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2021 yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan sosial dengan fokus pemulihan akses, kualitas dan kuantitas pelayanan dasar, pariwisata, investasi dan reformasi tata pemerintahan . Tema ini dirumuskan dengan mempertimbangkan mitigasi atas pandemi Covid-19,” paparnya.

Bupati Maryoto Birowo menyerahkan Ranperda APBD tahun anggaran 2021 pada Marsono, Sabtu (24/10) malam

Dalam kesempatannya usai rapat paripurna, ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., menyatakan bahwa, setelah menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 akan segera melakukan pengkajian, penelitian dan pencermatan bersama komisi-komisi di DPRD Tulunaggung.

“Kalau ada keselarasan konsep. Termasuk  postur dan prosposional angkanya maka akan cenderung disetujui dan ditetapkan,” ujarnya.

Menurut Marsono, Rencana pembahasan oleh komisi-komisi di DPRD Tulungagung akan berlangsung sampai akhir bulan November 2020 dan kemudian diparipurnakan. 

“Kalau sampai terlambat dalam pembahasan akan mengganggu proses berikutnya dan pemerintahan bisa-bisa tidak akan jalan,” pungkasnya.

Dalam Rapat paripurna penyampaian Ranperda APBD tahun 2021 yang di laksanakan melalui teleconference,tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Dan menariknya, peserta terbatas yang hadir di Kantor DPRD Tulungagung semuanya mengenakan sarung karena masih dalam peringatan Hari Santri Nasional.( Ag.P )

Pewarta : A.purnomo

Editor.Bambang PW

Komisi A DPRD Jawa Timur Hadiri Deklarasi FKPRM Di Jember

Written By BBG Publizer on Minggu, 25 Oktober 2020 | 18.45


JEMBER.OposisiNews.co.id-
Hadirnya Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media ( FKPRM ) Jawa Timur telah menjadi magnet tersendiri sebagai wadah para Pemimpin Redaksi Media yang independent.

Hal tersebut terbukti ketika FKPRM mengadakan RAKOR di Kabupaten Magetan pada 25 September 2020 lalu yang dihadiri Ketua DPRD Magetan, Sujatno, yang sekaligus memberikan pengarahan kepada pengurus dan anggota FKPRM.

Selain itu, saat FKPRM menggelar deklarasidi pantai watu ulo Jember, anggota komisi A DPRD Jatim, Karimullah Dahrujiadi.P., juga bersedia menjadi penasehat FKPRM Jawa Timur.

"Saya di komisi A DPRD Jawa Timur, mari kita komunikasi lebih lanjut setelah deklarasi ," ucap Karim. Minggu, (25/10/20)

Selanjutnya, Ketua FKPRM Jawa Timur, Agung Santoso, sebagai Deklarator yang didampingi para pendiri, FKPRM dan juga para pemimpin redaksi membacakan tujuh pernyataan sikap sebagai berikut ;

Deklarasi FKPRM (Forum Komunikasi Pemimpin Redaksi Media) Jawa Timur.

JEMBER, 25 OKTOBER 2020.

1.  FKPRM DI JAWA TIMUR  SEPAKAT BAHWA KEBERADAAN MEDIA (CETAK,TV/RADIO,ONLINE) DALAM KINERJANYA DENGAN LEMBAGA/INSTITUSI BAIK NEGERI, SWASTA, BUMN, LEMBAGA NON PEMERINTAH YANG ANGGARAN NYA BERGANTUNG PEMERINTAH MENGACU PADA UU PERS TAHUN 1999, YAKNI BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT).

2. FKPRM DI JAWA TIMUR SEPAKAT UNTUK PENINGKATAN MUTU JURNALIS MEMPERCAYAKAN SEPENUHNYA KEPADA KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA MENGADAKAN UKJ (UJI KEMAMPUAN JURNALIS) DENGAN STANDARISASI MATERI  UJIAN YANG TELAH DI GUNAKAN DEWAN PERS UNTUK LEMBAGA PENGUJI UKW SELAMA INI.

UKJ MEMPUNYAI TINGKATAN WARTAWAN MUDA, MADYA, UTAMA, SEDANG TENTANG JENJANG WAKTU DARI MUDA KE MADYA , MADYA KE UTAMA AKAN DI KOMUNIKASI KAN DENGAN KOMINFO SE JATIM DAN FKPRM YANG ADA DI KABUPATEN DAN KOTA.

KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA SESUAI OTONOMI DAERAH AKAN MENGATUR PENDATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI MEDIA DI DAERAHNYA MASING MASING SELANJUTNYA BERKOORDINASI DENGAN KOMINFO PEMPROV DAN PUSAT.

DEWAN PERS YANG MASUK UU PERS AKAN BERKOORDINASI DEBGAN KOMINFO PUSAT TENTANG TUPOKSI YANG DI LAKUKAN SESUAI PERKEMBANGAN

3. MAKIN MARAKNYA KEJADIAN PELECEHAN, KRIMINALISASI DAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS, MAKA FKPRM MEMBENTUK ASOSIASI ADVOKAT MEDIA, HAL INI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP PARA JURNALIS DALAM MENGHASILKAN KARYA JURNALISTIK SESUAI KEJ (KODE ETIK JURNALISTIK) 

PEMBENTUKAN ASOSIASI ADVOKAT MEDIA AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN MoU DENGAN APARAT KEPOLISIAN UNTUK PKK (PELECEHAN, KRIMINALISASI, KEKERASAN) DAN KEJAKSAAN UNTUK KASUS KORUPSI DAN PUNGLI.

4. BERLATAR BELAKANG DARI KEKOSONGAN LITERASI MEDIA YANG DITUJUKAN UNTUK PENINGKATAN MUTU JURNALIS SELANJUTNYA BERDAMPAK PADA MUTU MEDIA MAKA FKPRM SEPAKAT PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN PERS DI SETIAP KABUPATEN DAN KOTA DENGAN BERKOORDINASI DENGAN PERPUSTAKAAN, KOMINFO KABUPATEN DAN KOTA, DENGAN TUJUAN PENGADAAN BUKU BACAAN DAN GEDUNG RUANG BACA.

5. FKPRM SEPAKAT UNTUK BELANJA MEDIA BAIK DI TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, KOTA DI SESUAIKAN DENGAN ANGGARAN, NAMUN TIDAK MEMBEDAKAN MEDIA KECIL DAN BESAR, MESKIPUN ADA UNSUR KEBIJAKAN YANG TIDAK ADA DALAM ATURAN TERTULIS.

GUBERNUR JAWA TIMUR MEMBERI KAN SEBUAH KEYAKINAN BAHWA TUMBUHNYA POTENSI DAN DIKENAL KHALAYAK PADA 38 KABUPATEN DAN KOTA TIDAK TERLEPAS PERAN AKTIF ANGGOTA FKPRM DI JAWA TIMUR UNTUK ITU TIDAK BERKELEBIHAN GUBERNUR MEMFASILITASI SEBELUM MENGESAHKAN APBD 2021 KABUPATEN DAN KOTA , PARA BUPATI DAN WALIKOTA MEMPERHATIKAN FKPRM DI 38 KABUPATEN DAN KOTA.

6. FKPRM YANG ADA DI JAWA TIMUR SIAP MENYAJIKAN KARYA JURNALISTIK YANG TIDAK ADA UNSUR HOAX, RADIKAL, SARA, ADA DOMBA, TERUTAMA MENGHADAPI 19 PILKADA DI JAWA TIMUR

7. FKPRM SEPAKAT MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI JATIM YANG MENUJU ZONA HIJAU KE DEPANNYA MEMBERIKAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI BENTUK KEEMASAN YANG BEREDUKASI.

Deklarasi FKPRM yang dihadiri pemimpin redaksi dari berbagai media di Jawa Timur berlangsung lancar tanpa banyak kendala, mulai dari persiapan, proses deklarasi hingga ramah tamah. ( Red** )



Di Duga Ispektorat Lalai Melakukan Monitoring Infrastruktur TPT Desa Banjarbanggi

Written By BBG Publizer on Sabtu, 24 Oktober 2020 | 19.17


Ngawi,OposisiNews.Co.Id -
Bermodalkan pemangkasan anggaran desa untuk penanganan pandemi Covid 19 dan munculnya asumsi pengurangan volume pekerjaan infrastruktur , memberikan ruang pemerintah desa melakukan kecurangan-kecurangan dengan dasar yang telah dicanangkan pemerintah untuk pengagaran Covid 19 dengan dana desa tahun 2020.

Miris, seperti yang terjadi di desa Banjarbanggi kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi , di duga dua kegiatan desa Pavingisasi dan Tanggul Penahan Tanah menjadi obyek mencari keuntungan oleh Oknum Pemerintah desa ditengah pandemi Covid 19.

Kurangnya pengawasan dan tidak pernah melibatkan lembaga independen ( LSM dan Media Masa ) berpotensi melemahnya pengawasan inspektorat pada desa - desa yang dianggap memiliki kedekatan politik dengan wakil rakyat ( DPRD ) bahkan penguasa ( Bupati ). Kamis, 15/10/2020

Dugaan lemahnya pengawasan Ispektorat Ngawi terpantau oleh tokoh masyarakat dan salah satu anggota LSM Ngawi , saat melakukan monitoring pembangunan infrastruktur di desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang terkonfirmasikan pada berita OposisiNews.

" Pengawasan yang dilakukan oleh Ispektorat di desa Banjarbanggi dirasa kurang maksimal , dari dua kegiatan desa ( Pavingisasi dan TPT ) yang dibiayai oleh Dana Desa seperti tidak terjadi penyimpangan anggaran dan pengerjaannya ", Ungkap W tokoh masyarakat yang enggan namanya di tulis.

" Jelas banyak penyimpangan kegiatan infrastruktur mulai dari berem ( uruk ) Pavingisasi desa yang sama sekali belum dilaksanakan dan pembangunan Tanggul Penahan Tanah ( TPT ) yang dikerjakan asal jadi yang sekarang sudah terjadi pecah / retak dibadan TPT " , ujarnya.


" Bahkan saya bisa pastikan pembangunan TPT di dusun Ngobalan RT 03 RW 04 dengan volume pekerjan 169 M2 yang dibiayai Dana Desa 2020 sebesar Rp 93 juta hanya dikerjakan dengan hasil dan kondisi pekerjaan seperti itu hanya menghabiskan anggaran tidak lebih Rp 40 juta , saya katakan itu karena saya paham betul dan sedikit banyak pernah menangani pembangunan TPT ", imbuhnya.

Sukir selaku TPK pembangunan TPT ketika dihubungi berita OposisiNews melalui telepon selulernya enggan mberikan jawaban . Lain halnya Kepala Desa Banjarbanggi melalui telepon selulernya kades mengakui retaknya badan TPT dan berharap pengertian dari berita OposisiNews." Ya, Baiknya gimana ? Nanti akan saya benahi " jawab Muhtarom. kades Banjarbanggi. ( Red )     


Kemacetan Bundaran Aloha, Pemkab Sidoarjo Usulkan Bangun Fly Over


SIDOARJO,OposisiNews.co.id - 
Tingginya volume kendaraan dari arah Surabaya menuju Sidoarjo mengakibatkan kendaraan dari Jalan Juanda kerap menimbulkan kemacetan di kawasan Bundaran Aloha.

Ditambah lagi keberadaan rel kereta api, krosing saat kendaraan hendak putar balik, kendaraan keluar masuk Bangah, dan sebagainya, membuat kawasan itu menjadi langganan macet terutama saat jam-jam berangkat dan pulang kerja.

“Penataan dan penanganan kawasan tersebut sudah masuk dalam program pemerintah pusat. Karena memang wewenangnya ada di pusat,” kata Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono, Jum'at 23/10/2020.

Dalam hal ini, Pemkab Sidoarjo sudah menyampaikan usulan terkait rencana rekayasa atau penataan Bundaran Aloha , selain itu Pemkab Sidoarjo juga telah mengusulkan dan menyiapkan desain pembangunan fly over .

Fly over yang direncanakan itu, dari Jalan Juanda turun di sebelah barat atau jalan arah Sidoarjo menuju Surabaya. Dan dari jalan itu, ada fly over lagi menuju ke Jalan Juanda. Artinya, dua fly over dari dan menuju Jalan Juanda.

“Dengan begitu, kendaraan dari dan menuju Jalan Juanda tidak terpengaruh rel kereta api. Juga menghindari krosing di Bundaran Aloha. Tentu ada penambahan luas jalan di sebelah barat agar titik turun dan naik fly over tidak menimbulkan kepadatan baru,” lanjut Heri Soesanto, Kepala Bappeda Sidoarjo.

Menurutnya, program ini masuk dalam upaya percepatan pembangunan nasional. Termasuk juga penanganan di Perempatan Gedangan, exit Tol Jemundo atau Puspa Agro, dan sebagainya.

Namun, disebutnya bahwa semua itu menjadi kewenangan Kementerian PU. Pemkab Sidoarjo sifatnya hanya mengusulkan. “Desain memang kami yang mengusulkan, namun pembangunannya semua wewenang pusat,” tandasnya.

Kendati demikian, pihaknya sangat berharap pembangunan atau rekayasa lalu lintas di kawasan Aloha bisa segera terealisasi. Supaya kemacetan atau kepadatan yang kerap terjadi di sana bisa terurai.(Bag)

Simpan Narkoba, Warga Kelurahan Sembung Di Amankan Satreskoba Polres Tulungagung


TULUNGAGUNG.OposisiNews.co.id-
Satresnarkoba Polres Tulungagung tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkoba di bumi Ngrowo Tulungagung.

Hal tersebut terungkap saat anggota Satreskoba Polres Tulungagung, kembali berhasil meringkus satu orang pelaku yang diduga tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menguasai Narkotika golongan I Jenis Sabu, di rumah pelaku MIM (30th) warga Kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, pada Kamis, 22/10/2020. pukul 15.00 WIB. 

Kapolres Tulungagung, melalui Paur Subbag Humas Polres Tulungagung, IPTU. Nenny Sasongko, S.H., membenarkan adanya penangkapan terhadap pelaku yang di duga berperan sebagai penerima Narkoba tersebut.Sabtu. (24/10/2020).

"Pada saat petugas mengamankan pelaku di rumahnya di kelurahan Sembung, Kecamatan Tulungagung, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) pipet kaca yang pada saat itu berada dalam penguasaan pelaku, tepatnya di dalam kamar rumah pelaku," terang IPTU.Nenny.

Dari pengakuan pelaku, Ia mendapatkan Shabu dengan cara diberi oleh seseorang dan kemudian shabu tersebut di simpan oleh pelaku.

IPTU. Nenny, menandaskan, saat ini pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Tulungagung guna pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku akan di jerat dengan Pasal 114 ayat (1) Sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Ag.P )


Pewarta : A.purnomo.

Srena Polri Tinjau ​Pelayanan Publik Polresta Sidoarjo, Maksimal Melayani di Tengah Pandemi


SIDOARJO ,OposisiNews.co.id -
Untuk mengetahui langsung progres Zona Integritas WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), serta layanan publik Polresta Sidoarjo,  Tim Srena Polri melakukan asistensi ke Mapolresta Sidoarjo.jumat , 23/10/2020

Kunjungan rombongan Tim Srena Polri yang diketuai Kombes Pol. Meilina D. Irianti diterima Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana dan pejabat utama Polresta Sidoarjo.

"Kedatangan kami ke Polresta Sidoarjo, guna mengetahui progres yang dilakukan Polresta Sidoarjo dalam rangka mempertahankan Zona Integritas pelayanan publik," jelas Kombes Pol. Meilina D. Irianti.

Pada kesempatan asistensi ini, rombongan Srena Polri dengan didampingi Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana melihat langsung satu per satu pelayanan publik yang ada di Polresta Sidoarjo, bagaimana tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan terbaik menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Berbagai pelayanan publik yang dikunjungi tim Srena Polri. Seperti Pelayanan SKCK Online, SPKT, Posko Digital Covid-19 Delta Trisula, Posko Zona Integritas, dan Satpas Tangguh Semeru Polresta Sidoarjo.

"Adanya pandemi Covid-19, tidak menjadi halangan bagi kami untuk tetap terus berikan pelayanan publik secara baik dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan, perbaikan kualitas pelayanan publik juga kami lakukan untuk kepuasan publik," ujar AKBP Deny Agung Andriana.

Tak lupa, peran serta dan dukungan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat membantu kelancaran Polresta Sidoarjo, terus memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mempertahankan predikat Zona Integritas.khatanya, ( Bag )

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon

close