Email : oposisi2015@gmail.com... Pusat : Jl. Hayam Wuruk, No 79, Kota Kediri...Sekretariat : Jl. Trunojoyo, Gg. Mayang, No 1/20, Ngawi, Jawa Timur

OPOSISI TERKINI

Oposisi Update

Desa Ngancar Buka Ujian Secara Manual Pengisian 1 Kepala Dusun Ngasinan

Written By BBG Publizer on Rabu, 01 Desember 2021 | 13.31


Ngawi , OposisiNews .Co.Id -
Menempati ruang kelas SDN 1 Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi , Panitia pengisian perangkat Desa Ngancar yang diketuai Suparwan ( Kasun Gajah ) gelar  ujian tulis manual . Selasa 01/12/2021.

Ujian pengisian 1 perangkat dengan posisi Kasun Ngasinan  diikuti 17 peserta dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta dalam pengawasan , Muspika , Tim Gugus Covid 19 , Babinsa , Babinkamtibmas kecamatan Pitu bahkan melibatkan semua unsur Linmas desa Ngancar.

Sementara untuk materi pengujian , Ketua panitia pengisian perangkat ( Kasun Ngasinan ) mempercayakan pihak ke 3 yaitu Tim Guru dari Kemenag Ngawi Yang diketuai oleh Yuda .

" Dari rencana tim penguji ada 5 orang karena ada sesuatu hal bertepatan dengan ujian sekolah maka hanya 3 yang hadir ", terang ketua panitia. 


 " Anggaran pelaksanaan yang bisa panitia SPJ kan Rp 32 juta dari PADes untuk anggaran transparasi kegiatan panitia tidak menganggarkan , Sementara untuk anggaran kordinasi kecamatan , Koramil , Polsek dan media langsung  dibawah kendali Kepala Desa ", ujar Suparwan.

" Hasil yang dilaporkan oleh tim penguji , ujian pengisian Kasun Ngasinan , nilai tertinggi 62 atas nama Ita Puspitasari dan setelah ini akan segera kami laporkan pada pemerintah desa Ngancar ", Tutupnya . ( YD.Red ) 


Di Duga Sidak Bocor , Anggota DPRD Dan Aparat Hanya Temukan Bekas Aktifitas Penambangan Ilegal


Kediri.OposisiNews.Co.Id - 
 Ancaman dampak hancurnya ekosistem dan ekologi bantaran sungai Brantas akhir-akhir ini , Anggota DPRD Kota Kediri, Wiko Winarno respon aduan masyarakat adanya aktivitas penambangan pasir di Bantaran Sungai Brantas yang berada di wilayah Kelurahan Mrican, Mojoroto, Kota Kediri . 

Sidak lokasi penambangan ilegal yang dilakukan oleh DPRD Kediri melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan perangkat Kelurahan Mrican ,Selasa .30/11/2021

Wiko Winarno mengatakan, pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ini lantaran adanya laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas penambangan pasir di Bantara Sungai Brantas yang dapat merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari bantaran sungai.

“Kami sebagai wakil rakyat merespon laporan dari masyarkat adanya aktivitas penambangan pasir liar yang menggunakan mekanik ( alat berat ) . Maka dari itu kami langsung sidak untuk meninjau lokasi,” ujar wakil rakyat dari Partai Gerindra Kota Kediri ini.

Sambung , Wiko sapaan akrab politisi wakil rakyat dari Partai Gerindra, " Pada saat kami melakukan sidak, mereka tidak melakukan aktivitas dimungkinkan informasi sidak bocor , seperti yang kita lihat saat ini, mereka tidak melakukan aktivitas. Tapi bekas-bekas adanya adanya aktivitas masih ada,” sambungnya.

Bila dibiarkan,lingkungan akan menjadi rusak dan tentunya sangat membahayakan ekosistem di sepanjang bantara sungai Brantas  , masih adanya penambangan pasir ini tidak bisa dibiarkan dan menjadi atensi yang sifatnya urgen . 

" Saya harapkan  Satpol PP bertindak tegas dan perangkat Kelurahan Mrican untuk pro-aktif dan segera menindaklajuti aduan masyarakat terkaid adanya pelaporan penambangan ilegal ,” paparnya.

Masih urai Wiko, dari laporan masyarakat aktivitas kegitan penambangan ini sudah berlangsung sekitar dua bulan ini.

" Sangat disayangkan dan bukan mengkambing hitamkan kelurahan , karena sebelumnya warga sudah melaporkan ke pihak kelurahan tapi tidak ada respon. Akhirnya masyarakat melaporkan kepada kami ( DPRD ) dan kami langsung meresponya. Dan ternyata benar kalau dilokasi ini ada aktivitas penambangan,” urainya.

" Dan kami atas nama DPRD akan menjadikan atensi pembahasan di rapat Paripurna dan segera melaporkan pada pemerintah, agar segera bertindak tegas karena akan merusak lingkungan , mengancam keselamatan warga disekitar bantaran sungai Brantas . Dan hal ini sudah di atur dalam perda dengan jelas ,” tandasnya.

Menurut warga sekitar membenarkan adanya aktivitas penambangan tersebut sudah berjalan sekitar dua bulan. Warga kecewa dan khawatir akibat dari adanya penambangan ini bisa merusak lingkungan karena tidak ada respon laporan warga dari pihak kelurahan dan aparat penegak perda ' Satpol PP Kediri ' . WD )

Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kunjungi Pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri

Written By BBG Publizer on Selasa, 30 November 2021 | 19.33


Kediri. OposisiNews .Co.Id -
Masyarakat Jawa Timur khususnya Kabupaten Kediri mesti bangga karena dijadwalkan pembangunan bandara Internasional Dhoho akan selesai pada akhir tahun 2022 dan siap beroperasi pada pertengahan 2023. 


Didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Luhut Binsar Pandjaitan melihat secara langsung proses pembangunan Bandara Dhoho di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Bandara ini dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama (anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk.) melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selasa 29/11/2021

Usai melihat lokasi pembangunan, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pembangunan bandara yang tergolong cepat. “Kami tujuh bulan yang lalu datang ke sini dengan Pak Sofyan, progressnya baik sekali. Ini akan punya dampak (positif) di Selatan Jawa Timur,” kata Luhut dalam sambutannya.

Dengan keberadaan bandara ini, masyarakat di Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri dan sekitarnya tidak perlu lagi ke Surabaya untuk mengakses transportasi udara. Terlebih lagi dukungan infrastruktur jalan Tol yang akan mempercepat konektivitas antar daerah. “Terima kasih kepada Gudang Garam, kami lihat investasinya tidak kecil, delapan sampai sembilan trilyun,” kata Luhut. 

Untuk itu Luhut mengajak semua pihak mendukung jalannya pembangunan bandara dan Tol ini demi meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Selatan Jawa Timur. Termasuk penyelesaian pembebasan lahan yang sampai saat ini masih tersisa 1,7 hektar. 

Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan bandara internasional Dhoho tidak boleh ada yang menghambat. Pemerintah telah memberi kelonggaran kepada para pemilik lahan yang dibebaskan dengan nilai ganti untung yang besar. “Kita semua harus dukung. Polri dan TNI bantu pengamanan, termasuk pemda,” kata Luhut. 

Penegasan yang sama disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Jalil. Kementeriannya berkomitmen untuk membantu penyelesaian terkait pengurusan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara. 

“Tugas saya membantu pembebasan lahan. Teman-teman BPN harus lebih pro aktif. Apa yang sudah dilakukan Gudang Garam luar biasa untuk wilayahnya,” kata Sofyan. 

Sementara itu Direktur PT Gudang Garam (Tbk.), Istata Taswin Siddharta menargetkan pembangunan bandara internasional Dhoho akan selesai pada akhir tahun 2022, dan siap beroperasi pada pertengahan 2023. Saat ini progress pembangunannya, yaitu tahapan eartwork sudah mencapai 80 persen. 

“Salah satu tujuan pembangunan bandara ini untuk meningkatkan konektivitas dan mempebaiki disparitas pembanunan di Jawa Timur bagian Selatan. Daerah di sekitar bandara juga akan tumbuh menjadi pusat perekonomian baru,” kata Istata.

Selain itu, PT Gudang Garam (Tbk.) melalui anak perusahaannya juga akan membangun akses menuju bandara sepanjang 7,2 km sebagai bagian rangkaian Tol Kediri – Tulungagung sepanjang 37 km. Sehingga total panjang tol tersebut adalah 43 km. ( WD )

SPRI Hadirkan Wartawan Profesional di Pelatihan Pers 6 Desember 2021


OposisiNews.Co.Id -
  Peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia saat ini menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI). Pada tanggal 6 Desember 2021,  DPP SPRI akan menggelar Pelatihan Jurnalistik untuk Skema Wartawan Muda Kameramen, Madya, dan Utama bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan kameramen. 

Pelatihan bagi wartawan ini serangkaian dengan persiapan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan yang akan dilaksanakan di LSP Pers Indonesia. 

"Sekarang ini masih tahapan pelatihan untuk mendukung program sertifikasi profesi wartawan melalui mekanisme yang diakui negara," ungka Hence Mandagi, Ketua DPP SPRI melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Senin (29/11/2021). 

Mandagi menambahkan, tenaga pelatih yang dihadirkan pada pelatihan ini adalah wartawan-wartawan  senior yang berpengalaman belasan tahun di media TV nasional dan media mainstream. 

Pemateri terdiri dari, Harwin Brams, Chaidar Sulaiman, Jimy Wibowo, Yaskur Jamhur, Azhar Azis, dan Hence Mandagi. 

Selain kompetensi wartawan, peserta diklat akan dilatih tentang tekhnik khusus menjadi video jurnalis. "Tujuan pelatihan ini untuk menambah pengalaman dan membagi ilmu tentang praktek jurnalistik televisi bagi wartawan. Agar wartawan bisa memproduksi berita berbasis televisi melalui chanel yuotube," pungkas Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Jumlah peserta pelatihan ini sengaja dibatasi panitia agar sesuai kapasitas ruangan tempat pelaksanaan. Bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan kameramen yang duluan mendaftar dapat menjadi peserta mengingat tempat terbatas hanya 50 orang peserta yang dibagi dua kelas. 

Peserta yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi bagian pendaftaran di nomor kontak : 081389517337. 

Waktu pelaksanaan diklat pada, Senin 6 Desember 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore di Ruang Serba Guna kantor Dewan Pers Indonesia. 

Panitia mencatat, peserta yang sudah mendaftar berasal dari berbagai daerah dengan latar belakamg media yang bervariasi. Red ***

Kuburan “Roh” Kemerdekaan Pers di Tengah Uji Materi UU Pers

Written By BBG Publizer on Minggu, 28 November 2021 | 18.01


Oleh : Heintje Mandagi / Ketua Dewan Pers Indonesia

 OposisiNews.Co.Id - Baru-baru ini ‘Kuburan’ Kemerdekaan Pers kembali terisi ‘jasad’ karya jurnalistik. Kali ini ‘batu nisan’ kemerdekaan pers  itu bertuliskan nama Muhammad Asrul, wartawan media online Berita.News yang divonis bersalah dengan hukuman pidana 3 bulan penjara akibat karya jurnlistik. ‘Roh’ kebebasan pers milik Asrul ini pada akhirnya menyatu dengan jasad Udin wartawan Bernas dan Muhammad Yusuf wartawan Kemajuan Rakyat. 

‘Kuburan’ kemerdekaan pers milik Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang belum juga kering, kini sudah terisi lagi ‘jasad’ kemerdekaan pers milik Asrul. Kasus kriminalisasi pers yang dialami keduanya itu seolah –olah menyatu dengan ratusan ‘Roh’ kebebasan pers milik wartawan di berbagai penjuru tanah air yang terkubur di ‘pekuburan’ umum Kemerdekaan Pers Indonesia yang dibangun penguasa tunggal bernama Dewan Pers. 

Berkaca dari kasus Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang memberitakan kasus korupsi Bupati Bengkalis, justeru dihadiahi PPR Dewan Pers yang menyatakan media Harian Berantas tidak terverifikasi Dewan Pers dan Torozidu belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Dan dengan entengnya Dewan Pers merekomendasi penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan di luar Undang-Undang Pers. 

Ujung-ujungnya Torozidu dipejara, meskipun kemudian dinyatakan bebas murni. Namun sang Bupati Bengkalis akhirnya terbukti korupsi dan ditangkap KPK, serta divonis bersalah dan dihukum penjara sesuai perbuatannya sebagaimana apa yang pernah ditulis Torozidu di Harian Berantas. Ini bukti tulisan berita Torozidu benar tapi diganjar PPR Dewan Pers melanggar kode etik. 

Di penghujung 2018 lalu, almarhum Muhamad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru pun mengalami nasib yang sama diproses hukum pidana di luar UU Pers setelah PPR Dewan Pers diterbitkan. Yusuf tewas dalam tahanan. Meregang nyawa dalam status sebagai tersangka akibat karya jurnalistiknya. Kasus serupa juga dialami ratusan wartawan di berbagai daerah.

Kasus di atas memang berbeda dengan apa yang dialami Muhammad Asrul. Dewan Pers melakukan pembelaan dan menyatakan kasus Asrul harus diproses menggunakan UU Pers. Namun, polisi dan jaksa tetap meneruskan kasus tersebut hingga ke pengadilan. Dewan Pers pun menghadirkan saksi ahli. Namun majelis hakim tetap memvonis Asrul bersalah dan dipidana 3 bulan penjara. 

Lantas apa yang dilakukan Dewan Pers pasca putusan vonis Asrul tersebut adalah membuat surat pernyataan keprihatinannya. Tidak ada langkah luar biasa untuk mengatasi persoalan serius terkuburnya kemerdekaan pers ini. Isi surat pernyataan Dewan Pers terkait kasus Asrul tidak ada menyebutkan perjuangan organisasi pers tempat Asrul bernaung. Seakan-akan semua hanya mengenai Dewan Pers. Polisi, jaksa, dan hakim yang terlibat perkara Asrul ini seharusnya dilaporkan ke lembaganya masing-masing untuk diberi sanksi karena tidak profesional menangani perkara pers. 

Faktanya juga, organisasi pers tidak hadir di kasus Asrul. Padahal sebagai wartawan, Asrul wajib dilindungi oleh organisasi pers tempat dia bernaung. Hal itu karena organisasi pers tidak diberi ruang sedikitpun untuk mendampingi atau membela kepentingan Asrul di Dewan Pers. 

Ketika Asrul dilaporkan, Organisasi Pers tidak hadir. Dewan Pers yang maju sebagai pahlawan. Tapi sayangnya rekomendasi  Dewan Pers terlalu ‘banci’ dan maaf ‘abal-abal’ alias tak berkualitas. UU Pers sudah jelas Lex Specialis. Jadi, ketika wartawan dilaporkan, harus ada tindakan tegas memita kepolisian menghentikan penyidikan dan melimpahkan penanganan perkara pers ke Dewan Pers. 

Sebagaimana  lazimnya penanganan perkara dilimpahkan ke tingkatan yang sesuai dengan lokasi kejadian. Hal itu pun seharusnya berlaku di perkara pers. Karena kewenangan itu ada di Dewan Pers untuk menyelesaikan perkara pers, maka pihak kepolisian wajib melimpahkan berkas perkara ke Dewan Pers. 

Apapun alasan kepolsian untuk menerima aduan perkara pers dibalut UU ITE harus dihormati tapi perlu dikritisi. Karena Pers memiliki UU Pers yang melindungi kemerdekaan pers sebagai wujud perlindungan hakiki terhadap hak asazi manusia yang diakui dunia internasional. Tak heran Indonesia selalu berada di urutan menengah ke bawah dalam hal kebebasan pers internasional. 

Jika sekelas Dewan Pers tunduk kepada Kepolisian, padahal penanganan perkara pers adalah kewenangannya, maka apa gunanya Dewan Pers hadir sebagai lembaga independen jika tidak mampu bersikap menjalankan amanah UU Pers. 

MOU Dewan Pers dengan Polri sesungguhnya adalah bentuk pelecehan terhadap UU Pers. Pers seolah mengemis perlindungan hukum kepada polisi yang jelas-jelas hal itu adalah kewajiban Polri memberi jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. 

Organisasi pers yang menjadi induk pembinaan dan perlindungan pers sudah dirampas haknya oleh supremasi Dewan Pers. Setiap kasus perkara pers, tidak ada organisasi pers yang dihadirkan untuk melakukan pembelaan dan pembinaan, atau bahkan melewati tahapan sidang majelis kode etik di masing-masing organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung dan berlindung. 

Mediator ‘abal-abal’ yang dihadirkan Dewan Pers dalam menangani aduan pers pun hampir seluruhnya tidak bersertifikat resmi sebagai mediator. Padahal setiap mediator harus bersertifikat dan disahkan Pengadilan. Akibatnya, wartawan yang menjadi pihak teradu selalu berada pada posisi lemah dalam penanganan perkara pers. 

Seharusnya penyelesaian perkara pers bukan PPR Dewan Pers yang jadi hasil akhir. Namun harus berdasarkan kesepakatan antara pengadu dan teradu. Bukan keputusan penilaian Dewan Pers. Itulah fungsi mediator dalam penanganan perkara pers agar tidak ada kriminalisasi pers. 

Dewan Pers juga, faktanya,  tidak membuka akses bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemberitaan di seluruh Indonesia untuk menampung pengaduan. Dampaknya, warga masyarakat yang dirugikan pers terpaksa harus mengadu atau melapor ke Polisi. Dan ketika diproses pidana UU ITE dan pidana pencemaran nama baik, penyidik Polri dari seluruh Indonesia harus meminta PPR Dewan Pers di Jakarta yang anggotanya hanya berjumlah 9 orang saja. Tidak ada sikap Dewan Pers meminta pelimpahan penanganan perkara pers ke Dewan Pers agar tidak ada kriminalisasi. 

Sejatinya, pengadu dapat diberi keleluasaan untuk mendapatkan pelayanan hak jawab. Dan teradu yakni pimred media wajib menjalankan pemenuhan hak jawab teradu dan kewajiban koreksi. Peran mediator yang harus hadir di situ. Sayang sekali penyelesaian perkara ini hanya terhenti di PPR Dewan Pers. Dan kasus tetap berlanjut di kepolisian. UU Pers jadi memble atau tidak berfungsi. Peran organsiasi pers pun sama, yaitu tidak pernah diberi ruang. 

Organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung pun tidak pernah menyelesaikan perkara pers menggunakan tahapan sidang majelis kode etik dan pemberian sanksi. Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik menjadi tidak berlaku atau tidak berguna tanpa implementasi karena semua terpusat di Dewan Pers. Padahal yang paling paham tentang anggota wartawan pastinya adalah pimpinan organisasi pers. 

Atas kondisi di atas, sudah barang tentu kesimpulan akhir harus disematkan kepada Dewan Pers yaitu gagal total dan tidak berguna dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen yang ditugaskan menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 

Tak heran Uji Materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan keluar dari kegagalan Dewan Pers. Harus ada keputusan dan penilaian objektif Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat persoalan ini. 

Norma yang terkandung dalam UU Pers khususnya Pasal 15 Ayat (2) huruf f tentang fungsi Dewan Pers yang berbunyi “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan“ harus dimaknai menjadi : “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan” agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan juga tidak menghilangkan  fungsi dan kewenangan organisasi pers membuat peraturan pers untuk melindungi anggota wartawan dan perusahaan pers.

Buntut uji materi di MK, muncul reaksi berlebihan dari kelompok konstituen Dewan Pers. Ada pandangan hukum yang menyebtukan, uji materi UU Pers ini adalah kesesatan pikir dari pemohon dan jika dikabulkan akan menyebakan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan peraturan-peraturan pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan justeru bertentangan dengan kemerdekaan pers.

Dewan Pers yang tak berdaya melawan kriminalisasi pers terhadap Asrul dan bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kriminalisasi pers terhadap media yang belum terverifikasi dan wartawan yang belum UKW. 

Kelompok pers yang termarjinalkan juga sulit berkembang di berbagai daerah dengan stigma negatif media abal-abal dan wartawan abal-abal. Media Terverifikasi dan UKW menjadi jualan Dewan Pers untuk meraup untung dari bisnis UKW ilegal dan pengelompokan media terverifikasi. 

Segelintir pemilik media yang belum berbadan hukum dijadikan senjata pamungkas Dewan Pers untuk memotret puluhah ribu media online dengan stigma media abal-abal. Celakanya, pemerintah daerah ikut terbius dengan propaganda negatif Dewan Pers tersebut kemudian menerbitkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mewajibkan kerja sama perusahaan pers dengan pemerintah daerah harus terverifikasi Dewan Pers.

Kendati pada prateknya, media terverifikasi Dewan Pers tidak ada jaminan memiliki jumlah pembaca organik dan banyak, serta konten beritanya berkualitas. Buktinya, baik rating media dan perolehan pendapatan iklan komersil masih jauh dari kata mencukupi biaya operasional. Wartawan yang bekerja di media terverifikasi masih begitu banyak yang tidak digaji. Dewan Pers pura-pura tutup mata dan gak tau apa-apa. 

Padahal monopoli belanja iklan oleh konglomerat media sudah berlangsung selama belasan tahun di negeri ini. Media dan pers lokal termarjinalkan tanpa solusi dari Dewan Pers. Ratusan triliun rupiah belanja iklan pertahun hanya dinikmati segelintir konglomerat media nasional. 

Lebih para lagi, pendapatan media mainstream nasional berjumlah triliunan rupiah per tahun tapi wartawannya masih jauh dari kata sejahtera. Sialnya, organisasi pers konstituen Dewan Pers hanya organisasi AJI yang konsisten berteriak sendiri soal batas minimal gaji wartawan pemula berada diangka 9 juta rupiah perbulan. 

Meski angka tersebut masih terlalu sedikit dibanding taruhan independensi wartawan tergadaikan akibat nyambi terima amplop dari nara sumber. Seharusnya, gaji wartawan level reporter yang bekerja di media nasional peraih pendapatan triliunan rupiah wajib menggaji wartawannya di angka 15 juta rupiah. 

Belum lagi peraih belanja iklan nasional itu adalah media televisi nasional yakni di angka 80 persen. Lembaga riset Media Business Nielsen Indonesia mencatat, nilai belanja iklan tahun 2020 di Indonesia sebesar Rp.229 triliun di semua tipe media yang dimonitor, yakni TV, Cetak, Radio dan Digital. Dan Nielsen menyebutkan, media TV masih menjadi ruang beriklan yang paling dominan yakni di atas 70 persen dari Rp.229 triliun belanja iklan tahun 2020 lalu. 

Berkaca dari kondisi ini, perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 17 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan, “Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. 

Kemudian pada ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. Disebutkan,” Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. 

Pada UU Pers juga diatur tentang kesejahteraan wartawan pada Pasal 10 yakni: “ Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. 

Nah, kedua UU tersebut di atas sudah sangat jelas mengatur tentang pemberian kesejahteraan terhadap karyawan (termasuk wartawan pada UU Penyiaran) dan kepada wartawan dan karyawan pers (pada UU Pers). 

Lantas di mana kehadiran Dewan Pers dan organisasi konstituen Dewan Pers terkait perjuangan hak-hak wartawan dan karyawan pers di media mainsream nasional. Jangankan peberian saham atau pembagian laba, wartawan di media penyiaran swasta nasional saja masih ada wartawan yang tidak digaji tapi hanya dibayar berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan di siaran berita televisi. Koresponden atau kontributor TV nasional di daerah banyak yang mengalami nasib tidak digaji tapi hanya dibayar per berita tayang. 

Muncul pertanyaan besar, adakah Dewan Pers dan organisasi konstituen IJTI melaporkan pidana pemilik Lembaga Penyiaran Swasta Nasional yang melanggar ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. UU Penyiaran ? Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan bagian laba perusahaan dan jika melanggar kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Kemudian adakah Dewan Pers sebagai lembaga yang diakui negara memperjuangkan hak-hak wartawan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya dari pemilik perusahaan pers ?. 

Kondisi ini yang menjadi perhatian serius organisasi-organisasi pers di luar konstituen Dewan Pers untuk membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen dalam rangka memperjuangkan hak-hak wartawan dan media tersebut yang terabaikan. 

Dewan Pers Indonesia sudah bertekad untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan-perusahaan pers lokal agar bisa mendapatkan porsi iklan komersil. Agar tidak ada lagi media lokal ‘mengemis’ iklan kerja sama dengan pemerintah daerah.

Dan belanja iklan nasional yang mencapai ratusan trililun rupiah itu bisa terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Ke dapan nanti tidak boleh ada monopoli perusahaan agensi iklan yang hanya menyalurkan belanja iklan kepada media-media televisi nasional. 

Dewan Pers Indonesia saat ini sedang berjuang membina puluhan media online berbasis SEO Google agar bisa meraup untung dari belanja iklan di google yang cukup besar. Di tahun 2022 ada program Dewan Pers Indonesia melalui Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) membina lebih banyak lagi media berstandar SEO Google.  Targetnya 1000 media online di 2022 sudah terpasang SEO Google pro. 

Dengan cara ini tidak ada lagi pemerintah bekerja sama hanya dengan media terverifikasi Dewan Pers. Karena media yang terpasang SEO Google pro pasti akan lebih berkualitas dibanding media terverifikasi Dewan Pers karena rating dan jumlah pembacanya pasti organik dan jauh lebih banyak dari media yang terverifikasi Dewan Pers. 

Jika seluruh media online lokal terdampak dengan program pemasagan SEO Gogle premium ini maka diperkirakan belanja iklan akan terbagi ke seluruh Indonesia atau tidak lagi domonopoli oleh media nasional yang berada di Jakarta saja. Karena kualtas media sudah merata di seluruh Indonesia.

Mengingat legitimasi Dewan Pers Indonesia belum juga disahkan oleh Persiden RI Joko Widodo maka sangat diharapkan permohonan uji materi UU Pers, khususnya Pasal 15 Ayat (3) bisa dikabulkan majelis hakim MK. Permohonan itu menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Keputusan presiden bersifat administrasi sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers , perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres yang demokratis.” 

Penulis adalah Ketua Dewan Pers Indonesia, Ketua Umum DPP SPRI, dan Ketua LSP Pers Indonesia.Red ***

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta Beserta Forkopimda Bangkalan Tinjau Langsung Kegiatan Vaksinasi Serentak Secara Nasional Di PonPes AR-Rowiyah Mancengan



Bangkalan.OposisiNews.Co.Id - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Pejabat Utama Polda Jatim dan Forkopimda Kabupaten Bangkalan, Sabtu (27/11/2021) melakukan pengecekan akselerasi vaksinasi yang di gelar secara nasional dan serentak di seluruh Indonesia,Untuk Jawa Timur vaksinasi berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Ar-Rowiyah Macingan, Desa Langpanggang, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, yang diikuti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara Virtual.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berharap, kepada seluruh jajaran nya dapat mencapai 70%, dan saat ini sudah mencapai 70%namun masih banyak yang masih di bawah 50%.


Sebentar lagi kita akan masuk kepada situasi Nataru (Natal dan tahun baru), dimana akan ada banyak kegiatan. Baik kegiatan ibadah, kegiatan pergeseran masyarakat yang akan melaksanakan mudik, atau pergeseran masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan libur, dengan melaksanakan kegiatan di tempat berwisata,” paparnya.

Oleh karena itu, Kapolri mengingatkan bahwa hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya angka, terkait dengan masalah laju pertumbuhan covid.

“Tentunya harapan kita tahun ini dengan akselerasi vaksinasi yang ada penjagaan dan penguatan terhadap sistem protokol kesehatan, kita harapkan tahun ini tidak terjadi lonjakan,” ujar Kapolri.

Tentunya harapan kita tahun ini dengan akselerasi vaksinasi yang ada penjagaan dan penguatan terhadap sistem protokol kesehatan, kita harapkan tahun ini tidak terjadi lonjakan,” ujar Kapolri.

Sementara, pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Ponpes Ar-Rowiyah Macingan, Kabupaten Bangkalan ini berjalan lancar, sebanyak 610 santri dan beberapa dari kalangan masyarakat antusias mengikuti vaksinasi nasional ini.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama PJU polda Jatim dan Forkopimda Kabupaten Bangkalan serta pimpinan Ponpes, secara langsung meninjau jalannya vaksinasi ini.


“Kami hadir disini untuk melaksanakan pengecekan vaksinasi yang di selenggarakan secara serentak di seluruh Jawa Timur, target 120.000 vaksinasi dapat tercapai, sedangkan untuk di Ponpes Ar-Roya ini target kami antara 600 sampai 700 dan sekarang masih berlangsung,” jelas Kapolda Jatim usai lakukan pengecekan vaksinasi.

Kapolda mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang hadir baik dari TNI, Polri, dari Dinas Kesehatan, dari relawan, dan terlebih khusus Ponpes Ar-Rowiyah yang sudah menyiagakan tempat dan para santri-santriwati yang sudah melaksanakan vaksinasi.

“Kedepan mari kita terus bekerja sama di dalam melaksanakan program vaksinasi. ‘Eman vaksine wes onok ayo vaksin kabeh’. Karena kesehatan kita itu juga untuk kesehatan orang lain,” tutur Kapolda.

“Vaksinasi yang kita lakukan juga berlaku untuk kekebalan orang lain jadi kalau kita sudah vaksin justru memberi kesehatan untuk orang lain, untuk itu saya mohon dukungan kepada seluruh pihak, khusus nya para kiai yang ada di pondok pesantren, di seluruh Madura ini tolong di bantu sehingga program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya Irjen Pol Nico Afinta saat di Ponpes Ar-Rowiyah Bangkalan.(AIW)

Reporter : A.Indra Wijaya

RS MUHAMADDIYAH AHMAD DAHLAN KOTA KEDIRI KLARIFIKASI PENAHANAN JENAZAH TIDAK MAMPU

Written By BBG Publizer on Rabu, 24 November 2021 | 11.46


Kediri,OposisiNews.Co.Id - 
RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri Berikan Penjelasan Atas Tuduhan Tahan Pasien,Menanggapi kasus penahanan pasien tidak mampu, Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Ahmad Dahlan Kota Kediri melalui Masbuhin, Advokat dan Corporate Lawyer Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah se-Jawa Timur, memberikan hak jawab. Hal ini terkait adanya berkembangnya berita dan isu negatif tentang rumah sakit tersebut.

Adapun klarifikasi dan hak jawab tersebut, tuduhan Rumah Sakit menahan pasien pada Minggu, 14 November 2021 kemarin dengan alasan keluarga tidak mampu bayar adalah tidak benar. Hal itu karena faktanya, pasien yang dinyatakan meninggal dunia tersebut butuh proses medis seperti Post Mortem dan konfirmasi berbagai data administrasi lain dari pihak keluarga pasien, yang tahapan itu memerlukan waktu.

Kemudian mengenai pembiayaan yang memang dikeluhkesahkan oleh keluarga pasien, sebenarnya sudah diberi jalan keluar secara baik oleh Manajemen Rumah Sakit pada saat itu, ketika keluarga yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, maka dapat memanfaatkan program Corporate Social Rensponsibility (CSR) untuk pasien tidak mampu melalui LAZISMU.

"Akan tetapi di sini telah terjadi kesalahpahaman, di mana keluarga pasien kami duga menginformasikan kepada orang lain secara kurang pas, lalu direspon secara reaktif, sehingga seolah-olah Rumah Sakit menahan pasien sampai adanya pengalangan dana untuk diserahkan kepada Rumah Sakit. Ini berlebihan sekali, karena itu silahkan pihak lain yang menyerahkan hasil pengalangan dana tersebut," kata


Masbuhin, Advokat dan Corporate Lawyer Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiyah se-Jawa Timur, saat memberikan klarifikasi dan hak jawab, di Klinik Vaksin RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri, Selasa (23/11/2021).

Menurutnya, terkait dengan kesalahpahaman antara Rumah Sakit dengan keluarga pasien itu, hal tersebut langsung selesai saat secara tuntas, sejak hari Minggu, tanggal 14 November 2021. Bahkan saat itu dilakukan melalui Lazismu, dan silaturrahim dengan keluarga pasien, sampai sekarang tetap terbina dengan baik, sehingga, kesalahpahaman yang sudah selesai dengan keluarga.

"Namun kini, kenapa ada pihak-pihak di luar keluarga yang tidak berkepentingan untuk terus mempersoalkan kesalahpahaman ini, maka patut kami pertanyaan motifnya, apalagi mengelar aksi damai dengan tujuan yang kami sendiri gagal, untuk memahami motifnya tersebut," katanya.

Mengenai aksi damai mereka tersebut, ia menilai, setelah diteliti ternyata tidak memiliki korelasi atau hubungan hukum apapun dengan Rumah Sakit, karena fakta hukumnya Rumah Sakit tidak memiliki persoalan hukum dengan pasien atau keluarga pasien.

"Kalaupun dianggap kesalahpahaman tersebut sebagai persoalan, bukankah sudah selesai secara tuntas,clear and clean antara pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Rumah Sakit dengan keluarga pasien pada saat itu juga, Minggu, 14 November 2021," tegasnya.

Di sisi lain, diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, telah berkirim surat kepada Rumah Sakit tanggal 18 November 2021, tentang Peringatan I (pertama) yang di dalamnya, ada ancaman akan mencabut izin operasional rumah sakit. Lantas, surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri tersebut langsung direspon dengan baik, dengan cara membalas dan memberi peringatan balik kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri.

"Kami telah membalas surat Kadinkes Kota Kediri karena ada alasan hukum, di antaranya, penerbitan surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri tersebut telah dengan sengaja mengabaikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta tidak hati-hati dalam melakukan konstantiring, kualifisir dan konstituiring terhadap persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri," jelasnya.

Selain itu, Lanjut Masbuhin bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam menerbitkan surat kepada Rumah Sakit itu didasarkan atas kejadian sepihak, subyektif dan tendensius yang hanya mendasarkan kepada Surat dari LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak Indonesia) Nomor : 001/SPM/Gerak Indonesia/XI/2021, tanggal 15 November 2021.

Perihal Pengaduan Masyarakat, akan tetapi secara tiba-tiba Saudara menerbitkan Peringatan 1 (kesatu) dengan disertai ancaman akan mencabut izin operasional Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri.

"Seharusnya sebelum kepada penarikan kesimpulan dan/atau menerbitkan surat peringatan I (kesatu) Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan check and re-check, check and balance terhadap persoalan ini secara benar, procedural dan komprehensif, yaitu kepada Rumah Sakit dan keluarga pasien, termasuk hubungan hukum antara LSM dengan pasien dan/atau keluarga pasien (legal standing-nya) itu apa? 

Karena sesungguhnya berdasarkan fakta dan bukti hukum yang ada, tidak terdapat masalah hukum dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi antara Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kota Kediri dengan pasiennya, sehingga tidak perlu sampai dengan adanya penerbitan Surat Peringatan i (kesatu) dengan disertai ancaman tersebut," katanya.

Oleh karena itulah, pihaknya telah memberikan waktu 6 hari agar kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait keabsahan dan legal reasoning suratnya tersebut.

Dalam kesempatan ini juga, pihak RSM Ahmad Dahlan juga menghadirkan keluarga pasien dan sekaligus memberikan santunan kepada pasien sebesar Rp 4 juta. 

Ditambahkan Masbuhin pada hari Minggu 14 Nopember sudah dilakukan pelunasan pembayaran oleh Lazizmu. Jadi persoalan ini sudah selesai dan tidak ada persoalan apapun sebenarnya.

"Sehingga santunan penggalangan dana yang ada di RSM Ahamd Dahlan bisa diambil kembali, namun kalau sampai batas waktu tidak ada yang mengambil, maka akan kami serahkan yang lebih berhak dan membutuhkan," tutup Masbuhin.(WONDO).

8 Kopetitor Berebut 2 Kursi Kepala Dusun Desa Kiyonten


Ngawi.OposisiNews.Co.Id -
Sebanyak 8 kopetitor siap bertarung  mengikuti ujian pengisian 2 kasun desa Kiyonten , Kecamatan Kasreman yang dilaksanakan dengan metode ujian Computer Assisted Test ( CAT ) pada hari ini, dengan menempati 2 gedung ( ruang kelas ) dan fasilitas lep Komputer SMKN 1 Kasreman , Selasa ( 24/ 11/2021). Pukul 11.00 Wib - 12.30 Wib.

Dari data dan informasi yang dihimpun berita OposisiNews mulai dari tahap pendaftaran , penyaringan , penjaringan sampai pengumuman  dipegang sepenuhnya oleh tim pengisian perangkat desa yang diketuai oleh Suraji sesuai SK yang telah ditetapkan oleh Kepala desa Kiyonten , Sunardi.

Pada awak media Oposisi News , Suraji menuturkan ." Animo masyarakat untuk pengisian Kasun memang rendah karena banyak vaktor X yang mempengaruhi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan atau kearifan lokal yang tidak bisa ditinggalkan, masih dipercaya secara turun temurun terkaid MITOS , lain jika pengisian perangkat pasti banyak peminatnya ".

" Menurut saya untuk pengisian Kasun semestinya dilakukan secara demokrasi , pilihan langsung , karena terkaid Kasun tidak lepas dari tokoh masyarakat yang dituakan secara adat , nilai akademisnya tentunya nomor 2 setelah ketokohannya ", harap Suraji . 

Untuk pelaksanaan pengisian kekosongan 2 perangkat / Kasun Banjar peserta : 4 orang dan Kasun sumberan peserta 4 orang  , pemdes Kiyonten menganggarkan Rp.20 juta dari sumber anggaran PADes

Dalam.pelaksanaan ujian Tim Panitia desa Kiyonten mengandeng atau menunjuk pihak ke 3 yaitu lembaga yang kompeten di bidangnya seperti : Lembaga Kursus / Pelatihan , unsur akademisi atau tokoh masyarakat di desa yang telah diatur oleh Perbup 09 tahun 2018 Kabupaten Ngawi bagian tujuh pasal 24 tentang Seleksi calon. sebagai Tim penyusun dan penguji. 

Pada pelaksanaan Ujian Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Kasun ( Kepala Dusun ) desa Kiyonten mempercayakan Tim SMKN 1 Kasreman yang diketuai Imam Afandi sebagai Tim penyusun dan penguji.

Dari hasil seleksi / ujian perangkat yang dilaporkan tim penyusun dan penguji pada Tim Pengisian perangkat diumumkan langsung pada 8 peserta pukul 01.00 Wib , untuk formasi kasun Banjar terpilih Sulistyo dengan nilai. 68.00, dan Formasi Sumberan terpilih Rizkianto nilai.56.00  ( Red.Adv )

Gudang Penampungan Solar Diduga Ilegal Di Desa Kedewan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Lancar Beroprasi


Bojonegoro, OposisiNews. Co.Id -
Sejumlah lapak yang dijadikan lokasi penampungan minyak solar oplosan yang diduga ilegal di Desa Kedewan Kec.Kedewan Kab. Bojonegoro, terlihat aman dari tangan hukum.

Ironis , lokasi lapak penampungan solar ilegal tersebut tidak jauh dari markas Mapolsek Kedewan tidak membuat pemilik / pengelola usaha haram tersebut  kecil nyali. Ada Apa ? Siapa Dibalik Usaha Haram Tersebut ? , Itulah gambaran secuil yang terbesit dibenak masyarakat sekitar lokasi pengoplosan solar.

Dari pantauan berita OposisiNews dilokasi penampungan , terlihat hampir setiap hari keluar masuk pick up dan sepeda motor membawa solar dari Pom untuk menaruh solar ke lapak penampungan solar ilegal. Praktek tersebut sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bagi warga yang bermukim disekitar penampungan solar ilegal di desa Kedewan.

Bahkan dari penelusuran awak media sungguh mengejutkan karena tidak hanya di Desa Kedewan saja Lokasi penampungan solar ilegal juga terlihat di desa Wonocolo kec. Kedewan Kab. Bojonegoro. 

Sebut saja RD seorang masyarakat sekitar yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan bahwa setiap hari terlihat keluar masuk truk Tanki untuk memuat solar ilegal keluar kota, RD mengatakan ," Semua warga disekitar penampungan solar ilegal hanya diam tidak berani berbuat apa-apa atau melapor , bahkan diduga aparat penegak hukum juga sudah cukup lama mengetahui kegiatan ilegal tersebut. 

" Bahkan ada kesan pembiaran dari aparat hukum tidak bisa dipungkiri , dampaknya bisa kita lihat seperti sekarang banyak lapak-lapak diduga ilegal di wilayah Bojonegoro yang bermunculan dan mulus beroprasi ", terang RD.  (WHY )

Reporter.Wahyu B

Editor.Bambang PW





KAPOLSEK NGASEM PIMPIN LANGSUNG OPERASI DI AREA SLG KEDIRI DAN SIDAK TEMPAT HIBURAN MALAM

Written By BBG Publizer on Selasa, 23 November 2021 | 12.30


Kediri, Oposisinews.co.id -
Anggota Polsek Ngasem lakukan Patroli Cipta Kondisi di Monumen Simpang Lima Gumul Desa Sumberejo, serta hiburan malam yang ada diwilayah hukum Polsek Ngasem, Senin (22/11).

Patroli Cipta Kondisi yang dilakukan Polsek Ngasem Polres Kediri untuk mencegah gangguan kamtibmas di kewilayahan terutama di Monumen Simpang Lima Gumul serta tempat -tempat hiburan malam yang ada diwilayahnya.

Bertepatan juga ada laporan yang diterimakan petugas bahwa di Cafe M3 Dsn.Joho Desa Sumberjo Kec. Ngasem ada seseorang yang telah menjual atau mengedarkan miras tanpa ijin selanjutnya petugas. Petugas patroli Polsek Ngasem yang langsung dipimpin oleh Kapolsek Ngasem Iptu Hidayat Saroso, SH langsung melakukan penyelidikan dan penggeledahan di Cafe M3 dan tidak ditemukan barang bukti.


"Setelah kami lakukan penggeledahan di cafe M, petugas hanya mendapatkan beberapa botol bir, dan sudah kami amankan," ucap Kapolsek Ngasem Iptu. Hidayat Suroso.

Ditambahkannya, Kehadiran patroli Polsek Ngasem Polres Kediri tersebut diharapkan dapat meminimalisir peluang kejahatan serta menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta mencegah peredaraan miras di wilayah hukum Polsek Ngasem.

Dalam kegiatan ini Kapolsek Ngasem Polres Kediri Iptu Hidayat menyampaikan pesan Kamtibmas kepada para pengunjung cafe M3 serta karyawan cafe guna tetap menjaga prokes (Protokol Kesehatan).

Sementara itu manager M3 Febrianto (28) juga menambahkan, bahwa kami tetap mematuhi prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. "Kami memang tidak menyediakan miras apalagi seperti yang di isukan selama ini.(DD,WONDO).

OPOSISI NEWS VERSI CETAK

Icon

OPOSISI RECENT POST

    Oposisi Arsip